cover
Contact Name
Katherin
Contact Email
ppm.asn@bkn.go.id
Phone
+622180887011
Journal Mail Official
ppm.asn@bkn.go.id
Editorial Address
Pusat Pengkajian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara Jl. Mayjen Sutoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur 13640 Gedung 3 Lantai 6
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
ISSN : 19787103     EISSN : 25411276     DOI : -
Jurnal kebijakan dan manajemen pegawai negeri adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun (Juni dan November). Isi jurnal berisi analisis penelitian yang dilakukan oleh semua lapisan aparatur PNS dengan substansi diskusi terkait isu-isu terkait pengelolaan PNS. Setiap diskusi memberikan perspektif kritis dan analisis yang meyakinkan sehingga dapat menjadi jalan keluar dari berbagai masalah yang telah dan sedang melalui kerja teoretis sebuah penelitian. Jurnal ini didedikasikan dan diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pengorganisasian, perencanaan dan pelaksanaan birokrasi, serta kinerja tata kelola Aparatur Sipil Negara.
Articles 255 Documents
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI Bradley Setiyadi; Feki Febrianto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi; (2) pengaruh kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi jambi; dan (3) pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Data di uji coba dengan validitas dan reliabilitas selanjutnya data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan teknik analisis datanya regresi berganda. Hasil penelitian pada taraf signifikansi 5% menemukan bahwa: (1)motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi dengan p=0,033. Kontribusi Motivasi kerja terhadap disiplin kerja sebesar 4,6%; (2) Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi dengan p=0,038. Kontribusi kepuasan kerja terhadap disiplin kerja yaitu 4,3%. (3) motivasi kerja dan kepuasan kerja memiliki pengaruhb positif terhadap disiplin kerja pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi dengan p=0,033. Kontribusi motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap disiplin kerja sebesar 5,5%.
PENGEMBANGAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN SUKSESI BERBASIS MERIT SYSTEM Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis penerapan merit system pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perencanaan suksesi. Pokok permasa­lahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan pengembangan karier ASN dalam perencanaan suksesi?. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ada­lah sistem merit, pengembangan karier, dan perencanaan suksesi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskrip­sikan dan menganalisis hasil penelitian. Data penelitian adalah hasil studi literatur dari buku, jurnal, dokumen, dan per­aturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerap­an pengembangan karier ASN dalam perencanaan suksesi secara efektif dapat dilakukan melalui tahapan penetapan jabatan kunci, penyusunan standar kompetensi jabatan, pengumpulan data pegawai ASN, pelaksanaan asesmen pemegang jabatan, penyusunan matriks human asset value (nine box grid), dan penyusunan replacement table chart.
KESIAPAN ASSESSOR SDM APARATUR DALAM MENERAPKAN FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT (FWA) Virginia Ditya Ayu Ekaputri
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskusi terkait Flexible Working Arrangement (FWA) telah lama bergulir, namun belum dioperasionalisasikan.Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 di Indonesia akhirnya memaksa seluruh pegawai tak terkecuali Assessor untukbekerja dari rumah (Work from Home/WFH) secara penuh yang dilanjutkan dengan Bekerja dari Kantor (Workfrom Office/WFO) secara bergilir. Hal ini dapat menjadi cikal bakal FWA yang juga mendorong implementasiVirtual Assessment Center (VAC) dalam lingkup penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Hasilsurvei terhadap 82 responden menunjukkan bahwa sifat pekerjaan saja tidak cukup untuk mendorong FWA.Dibutuhkan juga pelaksana, pendukung, hingga pimpinan yang memiliki keterampilan yang sesuai dan cukupnyaman bekerja dalam situasi itu. Hal itu masih perlu diperkuat infrastruktur, jaringan, maupun kompensasi yangsesuai sehingga pegawai lebih termotivasi dan fokus menjalankan perannya masing-masing dalam menyelesaikantarget kerjanya. Terpenting adalah memulainya dari suatu titik dan bergerak ke arah yang benar. Diharapkanstudi ini dapat menjadi langkah awal dalam memberikan data riil untuk digunakan dalam kajian yang lebih luasserta pengambilan kebijakan yang dibutuhkan.
MEWUJUDKAN SISTEM PERENCANAAN SUKSESI NASIONAL MELALUI PEMBANGUNAN MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Muhlis Irfan Ahmad
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hasil perbaikan
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA PROSES PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEGAWAIAN – SEBUAH EKSPLORASI KONSEP SETELAH MASA PANDEMI BERAKHIR Ivan Fauzan
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecerdasan buatan kini telah membuka fenomena baru di bidang bisnis dan tata kelola perusahaan. Serangkaian saran dan penelitian lainnya tentang cara menggunakan kecerdasan buatan dalam bidang yang berbeda telah terkumpul. Sementara kontribusi, tinjauan umum, dan potensi penggunaan kecerdasan buatan di pengawasan dan pengendalian tidak ada. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan eksplorasi pertama dari potensi umum teknik kecerdasan buatan dalam pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Untuk tujuan tersebut, sebuah tulisan singkat ini menguraikan fungsi sentral dari teknik kecerdasan buatan dan potensi kecerdasan buatan dalam pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dilakukan eksplorasi dalam dua skenario yang dipilih (prediksi kecurangan dengan jaringan saraf tiruan dalam seleksi resmi jabatan pimpinan tinggi dan analisis sentimen di bidang disiplin dan kode etik pegawai negeri sipil). Wawasan yang diperoleh berdasarkan eksplorasi telah dibahas dan telah dirangkum.
PENERAPAN WORK FROM HOME DAN WORK FROM OFFICE DENGAN ABSENSI ONLINE SEBAGAI IMPLIKASI E-GOVERNMENT DI MASA NEW NORMAL Nurul Jannah Lailatul Fitria
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tahun 2020, Indonesia memiliki kasus pertama penyebaran Covid-19. Kasus pertama menjangkit warga di Bali.Sejak diumumkannya hal tersebut, menyebabkan kepanikan masyarakat. Menyikapi ini pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang tertuang di Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai pedoman pencegahan penularan meluas. Beberapa kegiatan diarahkan di rumah kecuali pertahanan, keamanan, pelayanan kesehatan dan beberapa sektor vital. PSBB sudah diterapkan kurang lebih 3 bulan, saat ini pemerintah menerapkan tatanan new normal dengan beberapa faktor. New normal adalah tatanan baru yang mengadaptasi segala kegiatan dengan membudayakan disiplin kebersihan dan kesehatan. New normal diterapkan disegala lini termasuk aktifitas pemerintah dalam pelayanan publik. Kebijakan pemerintah ini membawa perubahan signifikan pada perilaku birokrasi. Salah satu subyek birokrasi adalah ASN u tuk itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana penerapan program kerja ASN dalam tatanan new normal. Penelitian ini berdasarkan studi pustaka dan penelitian literatur. Sistematikanya dengan mengumpulkan data atau dokumen dan teori terkait yang relevan, menganalisa dan menuliskan sebagai pendukung dalam menggambarkan efektifitas dan efisiensi program e-goverment pada Aparatur Sipil Negara dalam tatanan new normal. Ada program baru yang dilakukan, seperti pengurangan jam kerja, pembagian jadwal bekerja di rumah (WFH) dan bekerja dikantor (WFO), menerapkan pengawasan kerja dan absensi online. Kata Kunci : New Normal, WFH, WHO, ASN, Absensi Online
IMPLEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI E-GOVERNMENT DI ERA NEW NORMAL Trie Tifany Natasha Panggabean; Anwar Saragih
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat termasuk pelayanan di lingkungan birokrasi pemerintahan. Pelayanan birokrasi dari yang sebelumnya dilakukan manual dengan tatap muka langsung mulai bergeser menggunakan fasilitas pelayanan berbasis digital. Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dalam beradaptasi terhadap kebiasaan baru tentu menjadi sebuah keharusan demi keselamatan pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik tetap berlangsung pada saat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi new normal (kenormalan baru) di lingkungan birokrasi Pemerintah Kota Jayapura. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma positivis dalam mengkonfirmasi hubungan sebab akibat dari pandemi Covid-19 pada pelayanan birokrasi di Pemerintah Kota Jayapura. Hasil penelitian ini berupa formula kebijakan yang diharapkan kedepannya bisa menjadi alternatif strategi Pemerintah Kota Jayapura dalam menyelesaikan persoalan pelayanan birokrasi di masa pandemi Covid-19 demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang profesional, efektif, efisien dan bebas KKN sebagaimana cita-cita reformasi birokrasi tetap berjalan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROJECT MINERVA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARUIMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROJECT MINERVA DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU Sisilia Ayu Sulistyani; Meriza Heronica
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran sebagaimana yang termaktub dalam UU No.5 Tahun 2014 Pasal 70 Ayat (1) dan (2). Adapun penyelenggaraannya pada saat ini mengalami sebuah era adaptasi kebiasaan baru, sehingga sebagai perwujudan dalam menggiring reformasi demokrasi 2020-2024 yang mengharapkan karakter birokrasi kelas dunia (World Class Bureaucracy), maka dianggap penting dilakukannya inovasi dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan ASN. Selain itu, adanya paradigma baru di Era Society 5.0 menjadikan teknologi menyatu dengan manusia. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan juga telah menjadi roda kehidupan publik. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan alternatif program pendidikan dan pelatihan dengan Model Project Minerva di era adaptasi kebiasaan baru. Model Project Minerva bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem desain instruksional yang mengarah pada pembentukan keterampilan kerja dalam pengembangan kompetensi ASN. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang menekankan pada analisis data berkaitan dengan program pendidikan dan pelatihan ASN. Kata kunci: Program Pendidikan dan Pelatihan, Model Project Minerva
PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL DARI HASIL PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN Lia Fitrianingrum; Dina Lusyana; Debby Lellyana
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyetaraan jabatan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Dalam implementasi kebijakan tentang penyetaraan ini dalam tataran di lembaga riset seperti di lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di masa transisi berintegrasi dengan BRIN, dimana penyetaraan dilakukan terlebih dahulu sebelum perubahan SOTK tentunya memberi dampak masalah dan tantangan tersendiri terutama terkait dengan pengembangan karir jabatan fungsional hasil dari penyetaraan jabatan administrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi yang berujuan agar dapat diselami kondisi riil pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah peraturan perundang-undangan, wawancara dan observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini masih belum optimal dan perubahan pola pikir juga menjadi faktor lain yang penting.
ANALISIS KEBERADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN ASN Novi Savarianti Fahrani
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Paper ini membahas mengenai Keberadaan Pegawai Non PNS Dalam Perspektif Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Banyaknya pegawai non PNS yang bekerja di instansi pemerintah sejak lama membuat pemerintah merespon permasalahan yang ada dengan membuat dua jenis kepegawaian dalam UU ASN yaitu PNS dan PPPK. Namun dalam manajemen PPPK telah ditentukan jabatan apa saja yang dapat menduduki sebagai PPPK, oleh karenanya bagaimana dengan pegawai non PNS yang telah bekerja di Instansi Pemerintah diluar dari jabatan PPPK yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu memecahkan permasalahan hukum dengan mengkaji norma-norma yang ada dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yakni di bulan Agustus 2020. Hasil dari penelitian ini adalah semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dan diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dapat dimasukkan kedalam PPPK. Hal ini dikarenakan PPPK tidak memiliki hubungan dinas publik dengan negara dan pemerintah, namun hanya memiliki hubungan keperdataan atau hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Hak, kewajiban, macam pekerjaan, hari kerja, dan lain-lain bagi pegawai tidak tetap bukan derivasi dari hukum publik (hukum kepegawaian) atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berasal dari perjanjian kerja. Saran atau rekomendasi yang Peneliti berikan kepada pimpinan BKN, yaitu perlu ada suatu revisi dalam aturan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan turunannya mengenai PPPK dengan melihat norma-norma hukum administrasi negara dengan peraturan perundangan-undangan yang lain, antara lain definisi mengenai PPPK dan manajemen PPPK yang meliputi perencanaan hingga cuti PPPK.

Filter by Year

2007 2023


Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 Nov (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 17 No 1 (2023): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 2 (2022): CIVIL SERVICE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 16 No 1 (2022): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 2 November (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 15 No 1 Juni (2021): CIVIL SERVICE : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 2 November (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 14 No 1 Juni (2020): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 2 Nov (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 12 No 1 Juni (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 11 No 1 Juni (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 2 November (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 10 No 1 Juni (2016): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 2 November (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 8 No 1 Juni (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 7 No 1 Juni (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 6 No 1 Juni (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 2 November (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 3 No 1 Juni (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 2 November (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS More Issue