cover
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
demos.ijd@gmail.com
Phone
+6281284963876
Journal Mail Official
demos.ijd@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 5 Pandeglang, Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
International Journal of Demos
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 27210642     DOI : 10.31506/ijd
International Journal of Demos (IJD) is an open access, and peer-reviewed journal. IJD try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: citizenship, civil society movement, environmental issues, gender politics and identity, digital society and disruption, urban politics, community welfare, social development, public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance, human rights & democracy, radicalism, and terrorism. Publish three times in a year i.e. April, August, and December. IJD Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences
Articles 280 Documents
The Role of Bye-Bye Plastic Bags in Realizing Bali Provincial Government Policy Regarding the Restriction of Plastic Bags in 2013-2018 Lestari, Gita Permata; Fitri, Tasya Amalia; Hikmawan, M Dian
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.60

Abstract

Abstract:Bye Bye Plastic Bags is an environmental movement that emerged due to the unrest of two young people named Isabel Wijsen and Melati Wijsen regarding the problem of using plastic on the island of Bali because plastic waste on the island of Bali turned out to be found in rice fields and beaches which caused clogged gutters and filled the river. This is a problem in the reality of the environment in Bali should be a concern for local governments and communities. Therefore in this study an analysis will be made on the role of Bye Bye Plastic Bags in realizing the policy of the Provincial Government of Bali in limiting plastic bags in 2013-2018. Theories used in this study are environmental political actors, new social movements and environmental movements and non-government organizations. The method used in this research is a qualitative descriptive approach to explain the journey of Bye Bye Plastic Bags in carrying out its programs and activities so as to realize the policies of the Bali government. The results of the analysis show that the successful activities carried out by Bye Bye Plastic Bags in 2013-2018 in realizing the policy of the Provincial Government of Bali regarding the limitation of plastic bags, namely Spreading Awareness and Education, Creating Policy and Regulation with Government, Showing Solution, and Growing the Movement.Keywords: new social movement, environmental movement, environmental politics.  AbstrakBye Bye Plastic Bags merupakan gerakan lingkungan yang muncul akibat keresahan dua anak muda bernama Isabel Wijsen dan Melati Wijsen terkait masalah penggunaan plastik di pulau Bali karena sampah plastik di pulau Bali ternyata terdapat pada beras. sawah dan pantai yang menyebabkan selokan tersumbat dan memenuhi sungai. Hal ini menjadi masalah dalam realitas lingkungan hidup di Bali yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis tentang peran Kantong Plastik Bye Bye dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pembatasan kantong plastik tahun 2013-2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah para aktor politik lingkungan, gerakan sosial baru dan gerakan lingkungan serta lembaga swadaya masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perjalanan Kantong Plastik Bye Bye dalam menjalankan program dan kegiatannya guna mewujudkan kebijakan Pemerintah Bali. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan yang dilakukan Kantong Plastik Bye Bye tahun 2013-2018 dalam mewujudkan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengenai pembatasan kantong plastik yaitu Penyebaran Kesadaran dan Edukasi, Membuat Kebijakan dan Regulasi dengan Pemerintah, Menunjukkan Solusi, dan Menumbuhkan Gerakan.Keywords: gerakan sosial baru, gerakan lingkungan, politik lingkungan.
Bank Sampah Digital Kota Serang Sebagai Gerakan Lingkungan Berbasis Digital Movement Rahmadanty, Tiara Ayu; suheri, khafifah nurulita; Nurhopia, Nida; Mulyanih, Lina
ijd-demos Volume 3 Issue 2 August 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i2.104

Abstract

AbstractThis study describes the Environmental Movement which is carried out on a digital basis. The merger between the digital-based environmental movement which is a movement for environmental awareness carried out through digital media that has an impact on real action in social life and becomes a new innovation in carrying out social movements. The basic thing about the presence of this social movement is that the environmental imbalance that is formed due to the accumulation of garbage has a negative impact, especially in the city of Serang, making several people form this movement. This study uses a descriptive qualitative method approach in it, by describing the presence of the Digital Waste Bank movement as a digital-based environmental movement. What's more interesting is the pandemic situation that actually made this movement present which was then implemented in the form of a digital movement with real results in the city of Serang.Keywords: Environmental Movement, Digital Waste Bank, Digital Movement  AbstrakPenelitian ini menjelaskan tentang Gerakan Lingkungan yang dilakukan dengan basis digital. Penggabungan antara Gerakan lingkungan berbasis digital yang merupakan Gerakan kepedulian terhadap lingkungan yang dilakukan melalui media digital yang berdampak pada aksi nyata dikehidupan bermasyarakat dan menjadi inovasi baru dalam melakukan Gerakan sosial. Hal mendasar hadirnya Gerakan sosial ini adalah ketidakseimbangan lingkungan yang terbentuk akibat penumpukan sampah memberikan dampak negatif khususnya di Kota Serang menjadikan beberapa masyarakat membentuk Gerakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif didalamnya, dengan mendeskripsikan terkait kehadiran gerakan Bank Sampah Digital sebagai gerakan lingkungan berbasis digital. Terlebih yang menjadi menarik adalah keadaan pandemi yang justru membuat Gerakan ini hadir yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk Gerakan digital dengan hasil Gerakan nyata di Kota Serang.Kata kunci: Gerakan Lingkungan, Bank Sampah Digital, Gerakan Digital
Spatial Barriers and the Tendency of the Utilization of Mediated Citizenship by Villagers in Accessing Public Services Hidayat, Rahmad; Akhyar, Akhyar; Sauki, Muhammad
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.82

Abstract

AbstractThis paper aims to discuss the dynamic intersection between the spatial barriers and the tendency of the utilization of "mediated citizenship" by villagers in accessing public services. It is important to map out how villagers interact with authoritative service providers at the local government level, which is not done directly, but through the mediation of a third party, namely a local NGO that is implementing a program in their village. Based on the context of Oi Bura Village, the tendency of the utilization of mediator services of  "LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima" in accessing public services (especially the residential identities) began to take shape because it was triggered by the poor people's consideration about the spatial stretch of their village area with the site of the service provider that would have an impact on financial expenses and bureaucratic severity factors that must be passed when accessing these basic services. Although the residential identities should be obtained automatically based on formal status as an Indonesian citizen, in practice the access of the poor villagers to basic services is achieved through a third party mediation role. The limitations of the service providers' responsiveness, accountability and institutional capacity to act proactively in solving the public problems are increasingly opening up the chance for "permanence" of facilitation of the state-citizen interaction by third parties.Keywords: access, citizenship, mediator, service, space  AbstrakMakalah ini bertujuan untuk membahas persimpangan dinamis antara hambatan spasial dan kecenderungan pemanfaatan "mediated citizenhip" oleh warga desa dalam mengakses layanan publik. Penting untuk memetakan bagaimana masyarakat desa berinteraksi dengan pemberi layanan otoritatif di tingkat pemerintah daerah, yang tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui mediasi pihak ketiga, yaitu LSM lokal yang melaksanakan program di desanya. Berdasarkan konteks Desa Oi Bura, kecenderungan pemanfaatan jasa mediator “LAKPESDAM PCNU Kabupaten Bima” dalam mengakses pelayanan publik (khususnya identitas permukiman) mulai terbentuk karena dipicu oleh pertimbangan masyarakat miskin terhadap tata ruang. hamparan wilayah desanya dengan lokasi penyedia layanan yang tentunya berdampak pada pengeluaran keuangan dan faktor keparahan birokrasi yang harus dilalui saat mengakses layanan dasar tersebut. Meskipun identitas kependudukan seharusnya diperoleh secara otomatis berdasarkan status formal sebagai warga negara Indonesia, pada praktiknya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dicapai melalui peran mediasi pihak ketiga. Keterbatasan daya tanggap, akuntabilitas, dan kapasitas kelembagaan penyedia layanan untuk bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah publik semakin membuka peluang untuk "kelanggengan" fasilitasi interaksi negara-warga oleh pihak ketiga.Kata kunci: akses, citizenship, mediator, layanan, ruang.
Ideology and State Apparatus to Create New Order State Power sianipar, jonah silas
ijd-demos Volume 3 Issue 2 August 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i2.95

Abstract

AbstractThis research tries to describe how the New Order State Journey to power and perpetuates its power. By applying Althusser's theory of State Apparatus, this study specifically focuses on the concept of Ideological State Apparatuses (ISA) and Repressive State Apparatuses (RSA) which were operationalized in the New Order society. Qualitative descriptive research is used to interpret data in books that have researched the “New Order” before. The results of this study indicate that the “New Order” state used ISAs such as political parties, cultural, law, media, and religion. Then, “New Order” state used the RSA such as military and para-military organizations to control and maintain domination within the Indonesian State.Keywords: New Order State, Ideological, State ApparatusAbstrakPenelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana Perjalanan Negara Orde Baru berkuasa dan melanggengkan kekuasaannya. Dengan menerapkan teori Althusser tentang Aparatur Negara, penelitian ini secara khusus berfokus pada konsep Aparatus Ideologi Negara (ISA) dan Aparatur Negara Represif (RSA) yang dioperasionalkan dalam masyarakat Orde Baru. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan data dalam buku-buku yang pernah diteliti “Orde Baru” sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara “Orde Baru” menggunakan ISA seperti partai politik, budaya, hukum, media, dan agama. Kemudian, negara “Orde Baru” menggunakan RSA seperti organisasi militer dan paramiliter untuk mengontrol dan mempertahankan dominasi di dalam Negara Indonesia.Kata Kunci: Negara Orde Baru, Ideologi,  State Apparatus 
Spatial Analysis of The Influence of Education And Income on Indonesia's Democracy Index In 2015 And 2019 Abiduloh, Fauzan Zahid; Hasan, Chotib
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.70

Abstract

Abstract:This research discusses the spatial effects of education and income influences on the 2015 and 2019 Democracy Index of Indonesia. The income variable used is Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita, and the education variable used is the average year of schooling. All of the data are collected from the website of the Indonesian Central Bureau of Statistics, namely www.bps.go.id. Using spatial econometrics, researchers found that the distribution of the democratic index value in each province forms a group spatial systemic pattern. Provinces with high democracy index scores tend to be surrounded by provinces that have high democracy index scores, while provinces with low democracy index scores tend to be surrounded by provinces that have low democracy index scores. Researchers also found a spatial dependence on the influence of education and income on the index of democracy in neighboring provinces. Thus, it can be concluded that the quality of democracy in a province is not only caused by the level of education and income in the province, but also by its neighboring provinces.Keywords: indonesia’s democracy index, education, income, spatial econometrics. Abstrak:Penelitian ini membahas pengaruh spasial variabel pendidikan dan pendapatan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia 2015 dan 2019. Variabel pendapatan yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, dan variabel pendidikan yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah. Semua data dikumpulkan dari website Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu www.bps.go.id. Dengan menggunakan ekonometrik spasial, peneliti menemukan bahwa sebaran nilai indeks demokrasi di setiap provinsi membentuk pola sistemik spasial berkelompok. Provinsi dengan skor indeks demokrasi yang tinggi cenderung dikelilingi oleh provinsi yang memiliki skor indeks demokrasi yang tinggi pula, sedangkan provinsi dengan skor indeks demokrasi yang rendah cenderung dikelilingi oleh provinsi yang memiliki skor indeks demokrasi rendah. Peneliti juga menemukan adanya efek spasial dalam pengaruh pendidikan dan pendapatan terhadap indeks demokrasi di provinsi tetangga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas demokrasi di suatu provinsi tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pendapatan di provinsi tersebut, tetapi juga oleh provinsi tetangganya.Kata kunci:  indeks demokrasi indonesia, pendidikan, pendapatan, ekonometrika spasial
Fulfillment of the Rights of Children with Disabilities through the Involvement of Civil Society Organizations, Case of Yayasan Sayap Ibu Handaningtias, Uliviana Restu; Indriyany, Ika Arinia; Ismalia, Lily
ijd-demos Volume 3 Issue 2 August 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i2.106

Abstract

AbstractThe rights of children with disabilities are still an unfinished discourse. In the big cities and remotes areas in Indonesia, sometimes we can hear cases of neglecting children with disabilities. The Indonesian government carries out various programs to eradicate cases of child neglect; one of the efforts taken is to permit social foundations that have special orphanages for children with disabilities to implement a legal adoption system. The question that then arises is, is the system sufficient to fulfill the rights of children with disabilities as mandated by Law No. 23 of 2002 on Child Protection? What components of rights were then successfully fulfilled through this adoption system, and what are the next steps for the government. This study seeks to provide an overview of how the adoption system fulfills children's rights with disabilities. This study using a qualitative method with a case study approach, the study's results photograph the reality experienced by foster children through the adoption system. The study results show that several main components as part of children's rights: the right to life, the right to grow without discrimination, the right to express opinions, and the right to get the best. Thus, from the results of this study, further research is needed to examine how the adoption system can be applied more effectively to reach the fulfillment of the rights of children with disabilities more optimally.Keywords Rights of children with disabilities, adoption system, social foundations for children with disabilities AbstrakHak anak disabilitas masih menjadi wacana yang belum selesai. Kasus penelataran anak disabilitas masih terdengar baik di kota besar maupun di pelosok daerah di Indonesia. Pemerintah Indonesia melaksanakan beragam program untuk mengentaskan kasus penelantaran anak, salah satu upaya yang di tempuh adalah dengan memberikan ijin bagi yayasan sosial yang memiliki panti asuhan khusus anak disabilitas untuk menerapkan sistem adopsi secara legal. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah sistem tersebut cukup untuk memenuhi hak anak disabilitas sebagaimana diamatkan oleh Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? komponen hak apa sajakah yang kemudian berhasil dipenuhi melalui sistem adopsi ini dan bagaimana langkah pemerintah selanjutnya. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem adopsi memenuhi hak anak disabilitas. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, hasil penelitian memotret realitas yang di alami oleh anak asuh melalui sistem adopsi tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa komponen utama yang terpenuhi sebagai bagian dari hak anak, yaitu: hak hidup, hak tumbuh tanpa diskriminasi, hak menyampaikan pendapat, dan hak memperoleh yang terbaik. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dibutuhkan penelitian lanjutan untuk menelaah bagaimana sistem adopsi dapat diterapkan lebih efektif untuk menjangkau peneuhan hak anak disabilitas dengan lebih optimal. Kata kunci : hak anak disabilitas, sistem adopsi, yayasan anak disabilitas
Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018 A’yun, Wina Qurratu; Faidati, Nur Faidati
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.83

Abstract

AbstractThis study aims to understand the empowerment process of SocioEconomic Vulnerable Women and identify factors that influence the empowerment of socioeconomic vulnerable women in Bantul Regency. This study uses descriptive qualitative. The data were gathered through in-dept interviews and documentation. Informants include PRSE empowerment administrators, PRSE assistants, PRSE members. The results show that there has been success in the process of empowering women with socio-economic vulnerabilities in improving family welfare in Bantul Regency. This is done through training in cooking skills, making snacks, making crafts, and trading. These empowerment activities contribute through empowerment efforts so as to reduce poverty. In addition, there are factors that encourage and hinder the process of empowering women with socioeconomic vulnerabilities. The factors that drive the success of the PRSE program (1) support from family. (2) establishing good cross-sectoral relations. (3) there is a kinship relationship between the management, assistant, and members of the empowerment. (4) budget from the Regional Government, Bantul Regency Social Service especially as empowerment facilitators. Meanwhile, the inhibiting factors are (1) the low quality of Human Resources (HR) in accepting or understanding that community empowerment can support the level of welfare. (2) there is a lack of good time management of women members who are vulnerable to socio-economy in every monthly group meeting.Keywords: community empowerment, socio-economic vulnerable women, family welfareAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memahami proses pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan meliputi pengurus pemberdayaan PRSE, pendamping PRSE, anggota PRSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan rawan sosial ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bantul cukup berhasil dilakukan. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan pelatihan keterampilan memasak, membuat makanan ringan, membuat kerajinan, dan berdagang. Kegiatan pemberdayaan tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan program PRSE (1) adanya dukungan dari keluarga. (2) terciptanya hubungan relasi antar lintas sektor yang baik. (3) adanya hubungan kekeluargaan antara pengurus, pendamping, dan anggota pemberdayaan. (4) anggaran dari Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Bantul khususnya sebagai fasilitator pemberdayaan. Sementara itu faktor penghambatnya adalah (1) rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerima atau memahami bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menunjang tingkat kesejahteraan. (2) kurang baiknya manajemen waktu dari anggota  perempuan rawan sosial ekonomi di setiap pertemuan kelompok bulanan.Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; perempuan rawan sosial ekonomi; kesejahteraan keluarga.
Media Sosial sebagai Gerakan Sosial Digital: Studi Kasus Akun Instagram @Aliskamugemash dalam Menyuarakan Kejahatan Seksual LWD terhadap Perempuan Maharani, Renata; Ardiansyah, Nadika Muhammad; Annisa, Rista Bella; Hizbullah, Zidan
ijd-demos Volume 3 Issue 2 August 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i2.96

Abstract

AbstractIn this era of globalization, technology is increasingly being used in all areas of life which has a major impact on social interactions among people. This is marked by the existence of social changes in communication carried out by the community both directly and in cyberspace through digital platforms such as social media applications. Over time, the use of digital platforms is not only used as a means of communication, but is also used in carrying out a digital-based social movement called a digital movement. Like the presence of the Instagram account @aliskamugemash as the embodiment of a digital-based social movement in exploring and preventing the emergence of fraud victims from online dating applications. The research we conducted used a descriptive qualitative approach. With the aim of research to examine and in-depth analysis related to social movements and collective behavior with the @aliskamugemash Instagram account case study. The results found various interactions or movements of Instagram users who participated in voicing and disseminating information to all women to be more careful, as well as to avoid similar incidents from happening to other women.Keywords: digital social movements, sexual crimes, digital platforms, fraud. Abstrak Pada era globalisasi ini teknologi semakin gencar digunakan dalam segala bidang kehidupan yang kemudian pun berdampak besar pula pada interaksi sosial di antara masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sosial dalam berkomunikasi yang dilakukan oleh masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun dengan dunia maya melalui platform digital seperti aplikasi sosial media. Seiring berkembangnya waktu, penggunaan platform digital tidak semata-mata hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi saja, namun dimanfaatkan pula dalam melakukan sebuah pergerakan sosial berbasis digital yang disebut digital movement. Seperti hadirnya akun Instagram @aliskamugemash sebagai perwujudan sebuah gerakan sosial berbasis digital dalam mengupas dan mencegah munculnya korban penipuan dari aplikasi kencan online. Penelitian yang kami lakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan tujuan penelitian untuk menelaah dan analisis mendalam terkait gerakan sosial dan perilaku kolektif yang dengan studi kasus akun Instagram @aliskamugemash. Hasilnya ditemukan beragam interaksi ataupun gerakan para pengguna instagram yang ikutserta menyuarakan dan menyebarluaskan informasi kepada seluruh perempuan untuk lebih berhati-hati, juga menghindari kejadian serupa berulang pada perempuan lainnya. Kata kunci: gerakan sosial digital, kejahatan seksual, platform digital, penipuan.
Diskriminasi Terhadap WNI Keturunan Tionghoa Terkait Kepemilikan Tanah di Yogyakarta pamungkas, Brilian satrio; Elfianta, Febrio; Zulfana, Kintan Anindita; Sabila, Tanti
ijd-demos Volume 3 Issue 1 April 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i1.76

Abstract

AbstractThis scientific journal writing aims to analyze the land policy established by the Yogyakarta Special Region government regarding land rights ownership for Indonesian citizens of Chinese descent. The enactment of the UUAP in Jogja resulted in that individuals with Indonesian citizenship status were allowed to pocket or hold ownership rights to land. However, this is very inversely proportional to reality, first implementing the Deputy Governor's Instructions which made it impossible for Indonesian citizens of Chinese descent to own land rights in Jogja. The local government only allows Indonesian citizens of Chinese descent to only be allowed as use rights, building use rights, and business use. The Yogyakarta Regional Government seems to discriminate against its citizens, especially those of Chinese descent. This situation has made many Indonesian citizens of Chinese descent cast strong protests over the ownership of land rights for their groups to the local governmentKeywords: citizenship, restriction on the acquisition of rights, land ownership in Yogyakarta AbstrakPenulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pertanahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Dengan berlakunya UUAP di Jogja, warga negara Indonesia diperbolehkan mengantongi atau memiliki hak kepemilikan atas tanah. Namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan, pertama melaksanakan Instruksi Wakil Gubernur yang tidak memungkinkan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa memiliki hak atas tanah di Jogja. Pemerintah daerah hanya mengizinkan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk hanya diperbolehkan sebagai hak pakai, hak guna bangunan, dan guna usaha. Pemerintah Daerah Yogyakarta terlihat melakukan diskriminasi terhadap warganya, terutama yang keturunan Tionghoa. Situasi ini membuat banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa melayangkan protes keras atas kepemilikan hak atas tanah bagi kelompoknya kepada pemerintah daerah.Kata kunci: kewarganegaraan, pembatasan perolehan hak, kepemilikan tanah di Yogyakarta
Gerakan Zero Waste Sebagai Bentuk Peduli Pada Lingkungan Hidup di Kota Tangerang Selatan Rahayu, Dewi; Riyansah, Abdul; Astuti, Dewi Sri; Faidurrizal, Faidurrizal
ijd-demos Volume 3 Issue 2 August 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i2.98

Abstract

AbstractZero waste is a movement that cares about the environment by reducing waste or not producing waste, which in turn can reduce demand. Garbage will be a threat to the health of living things to the planet earth. The purpose of this study is to be able to see and know the zero waste movement as a form of caring for the environment in South Tangerang City, as well as to increase public awareness in maintaining ecological balance through active participation. In analyzing, the author uses the theory of environmental politics with environmentalism and uses a qualitative research method approach and descriptive type. Then the data collection techniques are carried out through library research or literature studies and direct observation and interviews. How to analyze the data is done by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. So that the analysis of the zero waste movement will produce a result by showing the Minim Waste House program, which is a support program for communities that care about the environment and have an online environmental movement base through social media, one of which is by campaigning for a lifestyle by inviting the community and offline by implementing direct movements such as providing education regarding the importance of waste management as well as the garbage bin movement which is a waste clean action in South Tangerang City. The Minimized Waste House Program collaborates with the South Tangerang City Environmental Service (DLH) regarding its implementation, so far its implementation has been running but it is still not fully optimal because it is influenced by several factors such as inadequate infrastructure and public awareness which is quite lacking in its management.Keywords: Social Movement, Zero waste Movement, Garbage in South Tangerang CityAbstrak Zero waste menjadi salah satu gerakan yang peduli terhadap lingkungan hidup dengan mengurangi sampah atau tidak menghasilkan sampah, yang pada akhirnya dapat mengurangi kebutuhan. Sampah akan menjadi sebuah ancaman bagi kesehatan makhluk hidup hingga planet bumi. Tujuan dalam penelitian ini untuk dapat melihat serta mengetahui gerakan zero waste sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan, serta sebagai peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologis melalui partisipasi aktif. Dalam menganalisis, penulis menggunakan teori politik lingkungan dengan enviromentalisme serta menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan jenis deskriptif. Lalu dalam teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literature dan observasi secara langsung serta wawancara. Cara menganalisis data yang dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sehingga analisis gerakan zero waste akan menghasilkan sebuah hasil dengan menunjukan program Rumah Minim Sampah, yang menjadi program pendukung dari komunitas yang peduli terhadap lingkungan dan mempunyai basis gerakan lingkungan secara online melalui media sosial salah satunya dengan mengkampanyekan gaya hidup dengan mengajak masyarakat dan secara offline dengan penerapan gerakan secara langsung seperti memberikan edukasi terkait pentingnya pengelolaan sampah serta gerakan bak sampah yang menjadi aksi bersih sampah di Kota Tangerang Selatan. Program Rumah Minim Sampah berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tanggerang Selatan terkait dengan pelaksanaannya, sejauh ini pelaksanaanya telah berjalan namun masih belum terbilang belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sarana prasarana kurang memadai serta kesadaran masyarakat yang terbilang cukup kurang dalam pengelolaannya.Kata Kunci: Gerakan Sosial, Gerakan zero waste, Sampah di Kota Tangerang Selatan  

Page 4 of 28 | Total Record : 280