cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hamim Jazuli
Contact Email
Hamimjazuli99@gmail.com
Phone
+6285736964063
Journal Mail Official
Hamimjazuli99@gmail.com
Editorial Address
Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos : 64115
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 2579342X     EISSN : 26205149     DOI : 10.30737/mediasosian
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara), dengan nomor P-ISSN 2579-342X (cetak) dan E-ISSN 2620-5149 (online) adalah jurnal ilmiah di lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, meliputi bidang kebijakan publik, layanan publik, bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan sosial serta berbagai fenomena yang terkait atau menjadi dampak dari implementasi politik praktis misalnya kasus-kasus pilkada, pemilu, konflik sosial akibat-akibat dari kebijakan publik atau politik. Mediasosian juga memuat berbagai karya ilmiah dari sudut kajian kearifan lokal. Jurnal Mediasosian memuat karya tulis ilmiah dari berbagai peneliti yang merupakan luaran atau hasil penelitian dari dosen-dosen, mahasiswa hingga para ahli sesuai dengan lingkup ilmiah sebagaimana tersebut diatas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 211 Documents
 18   19   20   21   22 
Implementasi Kebijakan Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muhammad Ikrar Martarech; Muhammad Nur Budiyanto; Atrika Iriani
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7429

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten yang dianalisis secara komprehensif menggunakan model implementasi kebijakan Thomas B. Smith. Sebagian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif-regulatif sehingga belum menggambarkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan dalam praktik mutasi ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan mutasi ASN antar-OPD di Kabupaten Banyuasin oleh BKPSDM berdasarkan empat komponen model tersebut, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Banyuasin berjalan cukup efektif namun belum optimal. Pelaksanaan telah berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, tetapi belum didukung peraturan bupati yang lebih spesifik sehingga menimbulkan variasi penerapan antar-OPD. Kendala meliputi administrasi belum lengkap, masa kerja minimal belum terpenuhi, ego sektoral, lemahnya koordinasi, serta rendahnya pemahaman regulasi. Implikasinya menekankan penguatan regulasi daerah, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi sistem merit. Novelty penelitian terletak pada penggunaan model secara integratif di tingkat kabupaten.
Praktik Perlindungan Sosial Pekerja Informal di Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste Dewi Puspita Rahayu; Tamara Adelia Nainggolan; Mafatikhul Huda; Raffael Lois Rudtyanto
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7435

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi praktik perlindungan sosial bagi pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dengan fokus pada petani di Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masalah utama yang dihadapi pekerja informal meliputi ketidakpastian ekonomi, akses terbatas terhadap layanan sosial, dan kondisi geografis yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perlindungan sosial formal dan informal yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pekerja informal di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial di wilayah perbatasan membentuk pola hybrid yang adaptif, yaitu kombinasi antara skema formal seperti BPJS dan mekanisme informal berbasis komunitas seperti gotong royong, diversifikasi pendapatan, serta investasi ternak sebagai bentuk self-insurance. Rendahnya partisipasi dalam skema formal dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, minimnya sosialisasi, dan karakter pendapatan musiman. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa pekerja informal di wilayah perbatasan tidak hanya mengalami eksklusi, tetapi juga membangun strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran kebijakan dari bantuan konsumtif menuju dukungan produktif yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas perbatasan.
Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pengurusan Surat Keterangan Usaha di Desa Kulo Nur Hikmah Rusli; Muh. Rohady Ramadhan; Muh. Akbar Ali
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7470

Abstract

Pelayanan administrasi desa dalam pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) sering menghadapi kendala seperti keterbatasan informasi, ketidakjelasan prosedur, dan keterlambatan pelayanan yang memengaruhi pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Meskipun penelitian tentang pelayanan publik desa telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menyoroti pengalaman masyarakat dalam pengurusan layanan administratif seperti SKU di tingkat desa masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan aparat Desa Kulo dalam pengurusan Surat Keterangan Usaha serta faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Desa Kulo pada Desember 2025. Data diperoleh melalui wawancara dengan delapan informan yang terdiri atas tiga aparat desa dan lima masyarakat pengguna layanan, observasi, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aparat desa dipersepsikan cukup baik. Dimensi keandalan dan empati menjadi aspek yang paling menonjol, sedangkan dimensi daya tanggap, jaminan, dan bukti fisik masih memerlukan peningkatan. Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh sikap aparat, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, profesionalisme, serta kesesuaian antara harapan dan pengalaman pelayanan. Temuan ini memperkuat kajian kualitas pelayanan publik desa dengan menunjukkan peran dimensi SERVQUAL dalam membentuk kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif desa.
Inovasi Strategi Pemerintah dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah: Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Nurfadilla Nasir; Abdul Jabbar; Sandi Lubis
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7473

Abstract

Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi strategi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani ATS serta menilai dampak awal kebijakan daerah terhadap upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta didukung oleh telaah dokumen kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan dukungan pengodean tematik berbasis NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan ATS ditopang inovasi tata kelola kolaboratif, integrasi lintas sektor, serta pendekatan policy co-creation yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang adaptif berkontribusi pada perbaikan sistem pendataan, penguatan pendidikan nonformal, dan peningkatan partisipasi anak dalam layanan pendidikan. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi berbasis tata kelola kolaboratif dalam menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pendidikan lokal.
Dinamika Tata Kelola Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Mario Yenni Bahar Said; Muh. Rohady Ramadhan; Sandi Lubis
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7476

Abstract

Penyediaan layanan air bersih merupakan layanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyediaannya di tingkat desa sering menghadapi berbagai tantangan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola pemerintah desa dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model tata kelola yang adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola air bersih dibentuk melalui praktik policy co-creation yang melibatkan pemerintah desa, unit pengelola, dan masyarakat secara kolaboratif. Tata kelola berlangsung secara adaptif melalui koordinasi informal dan responsivitas terhadap kebutuhan warga, meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Keberlanjutan layanan sangat ditentukan oleh kapasitas kolaboratif, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam penciptaan nilai publik.
Etika Pelayanan Publik dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Desa Abd. Rohman; Nanang Bagus
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7494

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika pelayanan publik serta mengidentifikasi tantangan tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan konfiguratif. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip equality, loyalty, dan responsibility dalam praktik pelayanan administrasi desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika etika pelayanan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prinsip etika telah diimplementasikan secara normatif dan prosedural, tercermin dalam pelayanan formal yang tidak diskriminatif, kepatuhan aparatur terhadap regulasi, serta responsivitas dalam penyelesaian administrasi. Namun demikian, implementasi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, beban kerja administratif, serta relasi sosial komunitarian yang membentuk ruang diskresi aparatur. Temuan ini menegaskan bahwa etika pelayanan publik di tingkat desa bukan hanya persoalan integritas individual, melainkan hasil interaksi antara budaya sosial lokal, diskresi aparatur, dan desain kelembagaan. Penelitian ini berkontribusi melalui perumusan model konfiguratif etika pelayanan desa yang memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara nilai etis dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal.
Evaluasi Program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Sabu Raijua Urbanus Rohi; Siti Aisyah; Asih Widi Lestari
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7577

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi Program Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) di Kabupaten Sabu Raijua sebagai upaya menekan angka kematian ibu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus evaluatif berdasarkan model Context, Input, Process, and Product (CIPP). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan melibatkan 12 informan yang dipilih secara purposive sampling, terdiri atas unsur Dinas Kesehatan, pengelola program, tenaga kesehatan, pengguna layanan, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan validasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari aspek context, Program RTK telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun kebijakan sentralisasi layanan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi geografis dan karakteristik sosial budaya setempat. Pada aspek input, sumber daya manusia dan fasilitas dasar telah tersedia, meskipun masih terdapat keterbatasan dukungan anggaran dan fasilitas pendukung. Dari aspek process, pelaksanaan program belum berjalan optimal karena sosialisasi, koordinasi, dan tingkat pemanfaatan layanan masih rendah. Pada aspek product, program RTK berkontribusi dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan maternal, tetapi rendahnya tingkat pemanfaatan menyebabkan dampaknya terhadap penurunan angka kematian ibu belum optimal. Hasil penelitian merekomendasikan perlunya penyesuaian kebijakan pengelolaan RTK yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan serta penguatan sosialisasi, dukungan sumber daya, dan tata kelola program.
Ketahanan Pelaku UMKM di Tengah Pelemahan Daya Beli: Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Wida Aristanti; Dyah Ayu Rahmawati; Fadhila Putri Sakina
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7644

Abstract

Kajian tentang UMKM masih banyak berfokus pada strategi bisnis, sementara aspek implementasi kebijakan pada situasi pelemahan daya beli masyarakat belum banyak dikaji secara kontekstual di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung ketahanan pelaku UMKM di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, khususnya dimensi content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan digital marketing, fasilitasi marketplace, pendampingan branding dan kemasan produk, dukungan legalitas usaha, serta bantuan sarana dan permodalan. Program-program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi UMKM, terutama dalam pemasaran, pengelolaan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, efektivitas implementasi belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan jangkauan program, kuota peserta, kesinambungan pendampingan, kualitas komunikasi, dan perbedaan kapasitas UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya implementasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.
Studi Komparatif Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dan Jepang: Pendekatan Kelembagaan, Meritokrasi, dan Remunerasi Adam Jamal; Neny Ayu Nourmanita
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7729

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem manajemen pegawai negeri sipil antara Indonesia dan Jepang dengan fokus pada tiga dimensi: kelembagaan pengelola kepegawaian, rekrutmen berbasis merit, dan struktur remunerasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis analisis dokumen regulasi, laporan resmi, dan literatur akademik mengenai manajemen aparatur di kedua negara. Data dianalisis melalui reduksi dokumen, pengelompokan tematik, perbandingan antarnegara, dan interpretasi berdasarkan teori kelembagaan serta reformasi administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang memiliki sistem kepegawaian yang lebih terkonsolidasi melalui National Personnel Authority yang berperan sebagai lembaga netral dan independen dalam menjaga keadilan administrasi personel, rekrutmen kompetitif, dan penyesuaian kondisi kerja pegawai negeri. Sebaliknya, Indonesia telah memperkuat basis hukum reformasi ASN melalui UU No. 20 Tahun 2023, tetapi masih menghadapi tantangan dalam konsistensi implementasi sistem merit, penguatan otoritas kelembagaan, dan pengaitan remunerasi dengan beban jabatan serta kinerja individual. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi dimensi kelembagaan, meritokrasi, dan remunerasi dalam satu kerangka komparatif untuk menjelaskan hubungan antara desain kelembagaan dan profesionalisme birokrasi. Studi ini merekomendasikan penguatan otoritas teknokratis lembaga kepegawaian, penyempurnaan seleksi berbasis kompetensi, dan pengembangan remunerasi berbasis survei pasar serta evaluasi kinerja yang objektif.
Adaptive Governance dalam Transformasi Pelayanan Perizinan Digital melalui Implementasi Aplikasi SIAP Pada DPMPSTP Kabupaten Bulukumba Erwing Yanto; Anirwan; Sitti Mirsa; Muhammad Hidayat Djabbari; Irfan B.; Andi Risma Jaya; Iin Ismayanti
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7772

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik menuntut organisasi pemerintah tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi juga membangun tata kelola yang adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran adaptive governance melalui dimensi adaptive capacity, kolaborasi, dan fleksibilitas kelembagaan dalam implementasi Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 9 informan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIAP tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur beradaptasi dalam mengoperasikan sistem dan memberikan edukasi kepada masyarakat, kolaborasi antara DPMPTSP, Dinas Kominfo, vendor aplikasi, serta unit internal, dan fleksibilitas kelembagaan melalui penyediaan layanan alternatif, pendampingan langsung, serta penyesuaian prosedur berbasis Tanda Tangan Elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa adaptive governance menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan perizinan digital sekaligus memperluas penerapan teori tersebut pada konteks birokrasi pelayanan publik di pemerintah daerah.

Page 20 of 22 | Total Record : 211

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2026): September 2026 Vol 10 No 1 (2026): April 2026 Vol 9 No 2 (2025): September 2025 Vol 9 No 1 (2025): April 2025 Vol 8 No 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol 8 No 1 (2024): APRIL 2024 Vol 7 No 2 (2023): SEPTEMBER 2023 Vol 7 No 1 (2023): APRIL 2023 Vol 6 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 6, No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 6, No 1 (2022): April 2022 Vol 5, No 2 (2021): SEPTEMBER 2021 Vol 5, No 1 (2021): APRIL 2021 Vol 4, No 2 (2020): September 2020 Vol 4, No 1 (2020): April 2020 Vol 3, No 2 (2019): MEDIASOSIAN FISIP UNIK XI/2019 Vol 3, No 2 (2019): September 2019 Vol 3, No 1 (2019): April 2019 Vol 2, No 2 (2018): September 2018 Vol 2, No 1 (2018): April 2018 Vol 1, No 2 (2017): September 2017 Vol 1, No 1 (2017): April 2017 More Issue