cover
Contact Name
Hamim Jazuli
Contact Email
Hamimjazuli99@gmail.com
Phone
+6285736964063
Journal Mail Official
Hamimjazuli99@gmail.com
Editorial Address
Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos : 64115
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 2579342X     EISSN : 26205149     DOI : 10.30737/mediasosian
Core Subject : Social,
JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara), dengan nomor P-ISSN 2579-342X (cetak) dan E-ISSN 2620-5149 (online) adalah jurnal ilmiah di lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, meliputi bidang kebijakan publik, layanan publik, bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan sosial serta berbagai fenomena yang terkait atau menjadi dampak dari implementasi politik praktis misalnya kasus-kasus pilkada, pemilu, konflik sosial akibat-akibat dari kebijakan publik atau politik. Mediasosian juga memuat berbagai karya ilmiah dari sudut kajian kearifan lokal. Jurnal Mediasosian memuat karya tulis ilmiah dari berbagai peneliti yang merupakan luaran atau hasil penelitian dari dosen-dosen, mahasiswa hingga para ahli sesuai dengan lingkup ilmiah sebagaimana tersebut diatas.
Articles 196 Documents
A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF INCENTIVES FOR INNOVATION IN PUBLIC POLICY RESEARCH Pratama, M. Rizki; Hanif Muzaqi, Ajie; Tualeka, Safaruddin Hisyam; Febi Wulandari, Ni Putu; Maharani, Anisa
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 9 No 2 (2025): September 2025
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v9i2.6876

Abstract

This study examines 392 Scopus-indexed publications (1975–2025) on innovation incentives in public policy using bibliometric methods through the Bibliometrix® application. Findings show a 7.66% annual growth rate, accelerating after 2010 as innovation incentives gained prominence in sustainability and digital transformation agendas. Research output is concentrated in core journals such as Sustainability (Switzerland), Research Policy, and the Journal of Cleaner Production, with Research Policy leading in scholarly impact. Keyword analysis and thematic mapping indicate a shift from fiscal and regulatory instruments toward broader themes of sustainability, governance, and organizational culture. Thematic evolution further reflects a movement from sector-specific cases, such as pharmaceuticals, to systemic perspectives on collaborative innovation and green development. Conceptual and co-occurrence analyses reveal two dominant orientations: one focused on economic and regulatory tools, the other on governance and sustainability. International collaboration networks highlight North America, Europe, and China as key hubs, while Latin America and Africa remain more regionally confined, underscoring global research asymmetries. Overall, the field is rapidly expanding and interdisciplinary but remains fragmented, with limited theoretical integration and uneven geographic representation. Strengthening comparative frameworks and fostering North–South collaboration are essential for more inclusive and context-sensitive policy insights.
Analisis Location Quotient dan Shift Share dalam Perumusan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo Hasan Ismail; Eddy Wahyudi; Rohani Septya Triningsih; Anggraeny Puspitaningtyas
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.6896

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pendekatan Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS). Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah penyangga metropolitan Gerbangkertosusila menunjukkan kinerja ekonomi relatif tinggi dengan pertumbuhan 5,54% pada tahun 2024, meskipun melambat dibanding 2023 (6,16%). Persentase penduduk miskin menurun dari 5,00% menjadi 4,53%, namun Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,16 menjadi 0,18, yang mengindikasikan konsentrasi beban ekonomi pada kelompok termiskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) periode 2020–2024 serta analisis LQ dan SS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor basis terkuat (LQ = 3,10), diikuti pengadaan listrik dan gas (2,99) serta industri pengolahan (1,73). Analisis Shift Share menegaskan industri pengolahan sebagai sektor paling kompetitif, sedangkan sektor pertambangan menunjukkan tren negatif. Berdasarkan analisis gabungan LQ-SS, prioritas kebijakan diarahkan pada percepatan investasi dan perbaikan logistik dalam jangka pendek, penguatan sektor listrik dan gas dalam jangka menengah, serta diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Digital Transformation Readiness and Its Impact on Achieving Sustainability Goals of Public Sector Organizations in Indonesia Shinta Happy Yustiari; Yaen Miftakhul Laily; I Gede Eko Putra Sri Sentanu; Fijri Adzanura Zikri
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7219

Abstract

Digital transformation serves as a pivotal driver in advancing the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly within the public sector. This research evaluates how the digital readiness of public organizations in Indonesia influences their capacity to achieve long-term sustainability. Using a qualitaive methodology, this study integrates literature reviews, policy document analysis, and performance reports with direct observations of operational activities across various central and regional government agencies. The findings suggest that digital transformation in the public sector is heavily contingent upon internal systems, organizational culture, and leadership support. Utimately, elevating an organization’s digital maturity is essential for the formulation of resilient policies and the delivery of sustainable public services in the digital age.
Jogja Smart Service (JSS): Desentralisasi Kewenangan dan Efisiensi Pelayanan Publik dalam Kerangka New Public Management Virdha Melinda Amalia; Lazuwardy ‘Alam Qalby Warsito; Bintoro Wardiyanto
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7235

Abstract

Inovasi pemerintahan daerah telah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jogja Smart Service (JSS) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan model terobosan yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan restrukturisasi administrasi. Artikel ini menganalisis JSS melalui lensa teori New Public Management (NPM) dengan fokus pada aspek desentralisasi kewenangan. Analisis menunjukkan bahwa JSS tidak hanya sekadar platform digital, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip NPM seperti devolusi kewenangan, orientasi hasil, kompetisi, dan akuntabilitas langsung kepada warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Sumber data utama meliputi dokumen resmi Pemerintahan Kota Yogyakarta, regulasi terkait e-government, serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan mengungkap bahwa keberhasilan JSS dalam mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat bersumber dari pemberian otonomi operasional yang luas kepada unit pelayanan, pendekatan client-oriented, serta penguatan mekanisme performance measurement berbasis teknologi. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital dan resistensi birokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas teknologi digital dengan desentralisasi kewenangan memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas sumber daya manusia.
Grassroots Movements for the Existence of Trees and Water in Gunungkidul: Between Tradition and Ecological Work Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas; Yogie Stefanus
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7346

Abstract

Gunungkidul is one of the regencies in the Special Region of Yogyakarta with the largest forest area compared to other regions. The uniqueness of this area is closely related to the strong traditions of local communities and their alignment with Yogyakarta’s cultural vision, Hamemayu Hayuning Bawana, which means maintaining the harmony and beauty of the world. Ecologically, Gunungkidul functions as a buffer zone for surrounding areas. However, the forests face serious threats due to logging for the furniture industry and land conversion into agricultural areas. If these practices continue without control, ecological damage such as flooding may occur, even though the region is widely known for its vulnerability to drought. In response, various grassroots movements based on local communities have emerged and developed. This study employs a netnographic (digital ethnography) approach through the analysis of online documents, particularly media reports and community digital publications, to trace representations, narratives, and meaning constructions of environmental movements in digital public spaces. The findings show that movements such as Resan Gunungkidul, Daksina Arga, and Sanggar Lumbung Kawruh not only promote tree planting but also reinterpret Hamemayu Hayuning Bawana and Traditional Ecological Knowledge as community-based ecological governance practices.
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Rina Nur Azizah; Arya Aditya Iskandar; M. Bustanol Husein; Nur Fathin Luaylik; Erina Saputri
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7373

Abstract

Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam sektor informal adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL yang tidak teratur seringkali dianggap sebagai pemicu ketidakteraturan tata ruang, kemacetan lalu lintas, hingga penurunan estetika kota. Kabupaten Pamekasan untuk mensinergikan kepentingan estetika kota dengan keberlangsungan ekonomi PKL dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun dalam implementasinya, kawasan Arek Lancor menjadi titik krusial yang penuh tantangan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana evaluasi dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Arek Lancor Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dari indikator efektivitas, efisien dan kecukupan masih belum menunjukan keberhasilan yang siginifikan. Namun, indikator pemerataan menunjukkan hasil yang belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya PKL yang belum mendapatkan fasilitas tempat yang layak. Kesejahteraan PKL pun belum sepenuhnya terpenuhi karena adaptasi di lokasi baru berpotensi mengganggu stabilitas finansial serta keberlangsungan usaha mereka dalam jangka pendek.
Mapping Strategic Management Research in the Public Sector: An Integrated Bibliometric and Machine Learning Approach Mohammad Nuh; M. Rizki Pratama
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7375

Abstract

Strategic management is a key lens for understanding how public organizations respond to increasing performance demands, yet existing studies remain fragmented and lack systematic synthesis. This study maps the evolution of strategic management research in the public sector, identifies core and emerging themes, and examines shifts in research trajectories over time. Using the PRISMA protocol, 5,749 records were screened and reduced to 132 Scopus-indexed publications. Bibliometric analysis using Biblioshiny® identified publication patterns and influential contributors, while topic modeling using Latent Dirichlet Allocation (LDA) in Python uncovered latent thematic structures and changes in topic probabilities over time. The findings reveal ten topics grouped into four major domains: organizational learning, leadership, reform and change, and urban innovation. The literature shows a shift from a dominant focus on strategic planning and performance tools toward change resistance, leadership engagement, and adaptive learning capabilities. Leadership remains a central driver, while increasing attention to urban innovation reflects the growing importance of collaborative governance and digital transformation. Overall, this study provides a methodological contribution by integrating bibliometric analysis for the macro-mapping of research actors and Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling to extract latent thematic structures at a granular level.
Implementasi Kebijakan Cold Storage dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Nelayan di Sulawesi Selatan Rakhmat Ramdana; Sukri; Ariana Yunus; Erwing Yanto
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7382

Abstract

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas penangkapan ikan. Meskipun Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, tingkat kesejahteraan nelayan masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya posisi tawar nelayan, keterbatasan fasilitas pascapanen, serta tingginya kerugian hasil tangkapan. Implementasi kebijakan cold storage sering menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan penyediaan cold storage dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar. Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif melalui systematic literature review yang dipadukan dengan pengumpulan data empiris dan telaah dokumen kebijakan sektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan cold storage mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberdayaan nelayan melalui penyediaan infrastruktur pascapanen. Cold storage berpotensi menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi kehilangan pascapanen, serta meningkatkan fleksibilitas waktu penjualan belum optimal akibat lemahnya regulasi daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia nelayan, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Olehnya, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nelayan dan integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan cold storage.
Program Jakpreneur dan Dinamika Transformasi Digital UMKM: Analisis Implementasi dan Optimalisasi Achmad Barlian; Yani Safitri; Raisa Drishti Annisa; Bisma Widyawan
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7387

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Jakpreneur dalam mendorong transformasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM binaan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengacu pada teori efektivitas kebijakan publik William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakpreneur telah mencakup dimensi pelatihan, perizinan, akses digital, dan jejaring pasar melalui pendekatan 7P. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas digital pelaku UMKM, namun masih menghadapi hambatan seperti kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap pembiayaan, dan kendala administratif. Diskusi memperlihatkan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis umpan balik dalam meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menyarankan penguatan peran fasilitator, penyempurnaan desain program, dan evaluasi longitudinal sebagai strategi optimalisasi.
Land Conversion, Spatial Governance Failure, and Local Food Security Vulnerability: Evidence from Peri-Urban Malang, Indonesia Ilham Nur Hanifan Maulana; Romy Hermawan
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i1.7408

Abstract

Peri-urban agricultural land conversion presents a structural challenge to food security governance in rapidly urbanizing countries. In Indonesia, although Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) is legally protected, conversion persists, questioning regulatory effectiveness. This study analyzes land conversion in peri-urban Malang, East Java, as a public policy problem by examining the relationship between governance performance and local food security outcomes from 2019–2025. A mixed-methods design integrates spatial land-use analysis, regression modeling of food availability (kcal/capita/day), and institutional assessment of policy implementation. Results indicate that 12.8% of protected agricultural land was converted during the study period, reflecting a significant implementation gap. Regression findings demonstrate a statistically significant association between cultivated land area and local food availability, while yield gains fail to compensate for land loss. Despite provincial production growth, local food availability declined toward adequacy thresholds. The study re-specifies food security as a governance and land protection problem rather than merely a production issue, underscoring the need for enforceable, incentive-aligned, and multi-level land governance instruments in peri-urban regions.