cover
Contact Name
Hamim Jazuli
Contact Email
Hamimjazuli99@gmail.com
Phone
+6285736964063
Journal Mail Official
Hamimjazuli99@gmail.com
Editorial Address
Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos : 64115
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 2579342X     EISSN : 26205149     DOI : 10.30737/mediasosian
Core Subject : Social,
JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara), dengan nomor P-ISSN 2579-342X (cetak) dan E-ISSN 2620-5149 (online) adalah jurnal ilmiah di lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, meliputi bidang kebijakan publik, layanan publik, bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan sosial serta berbagai fenomena yang terkait atau menjadi dampak dari implementasi politik praktis misalnya kasus-kasus pilkada, pemilu, konflik sosial akibat-akibat dari kebijakan publik atau politik. Mediasosian juga memuat berbagai karya ilmiah dari sudut kajian kearifan lokal. Jurnal Mediasosian memuat karya tulis ilmiah dari berbagai peneliti yang merupakan luaran atau hasil penelitian dari dosen-dosen, mahasiswa hingga para ahli sesuai dengan lingkup ilmiah sebagaimana tersebut diatas.
Articles 181 Documents
PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI Pramono, Teguh; Susanto, Djoko; Widiarti, Elly
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2021): SEPTEMBER 2021
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v5i2.2069

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Fokus dalam penelitian ini meliputi sikap (attitude), kemampuan (ability), perhatian (attention), tindakan (action), tanggung jawab (accountability), dan penampilan (appearance). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang ditulis dalam catatan lapangan. Keabsahan data dikaji dengan 2 metode yakni trianggulasi dan ketekunan pengamatan. Sementara itu, teknik analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (2018). Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri belum sepenuhnya 100% baik , masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dan dievaluasi. Hambatan yang ditemui adalah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan pemohon dan sarana dan prasarana. Kata Kunci: Pelayanan Prima, Disdukcapil, Hambatan, Sikap, Penampilan Abstract This study aims to describe and analyze the implementation of excellent service at the Kediri Regency Population and Civil Registry Office, as well as describe and analyze the factors that support or hinder the implementation of excellent service at the Kediri Regency Population and Civil Registry Office. The focus in this study includes attitude, ability, attention, action, accountability, and appearance. The approach used in this study is qualitative. Data collection techniques in this study include interviews and observations written in field notes. The validity of the data was assessed by 2 methods, namely triangulation, and persistence of observation. Meanwhile, the data analysis technique refers to Miles and Huberman (2018). The conclusion that can be drawn is that the implementation of excellent service at the Kediri Regency Population and Civil Registry Office is not yet 100% good, there are still some that need to be improved and evaluated. The obstacles encountered are human resources that are not comparable to the applicant and facilities and infrastructure. Keywords: Excellent Service, Department of Population and Civil Registry, Barriers, Attitudes, Appearance.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MIKRO DI KABUPATEN NGAJUK Ajie Hanif Muzaqi; Muhammad Zainal Layfani
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2021): SEPTEMBER 2021
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v5i2.2070

Abstract

AbstrakKebijakan publik adalah cara dari pemerintah yang disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawab, seperti melindungi hak-hak dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Dunia pada sekarang ini sedang dilanda oleh wabah corona virus disease 2019 atau sering disebut Covid-19. Membuat berbagai sektor menjadi berantakan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian membuat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 untuk meminimalisisr peyebaran virus corona. Dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif  yaitu metode yang berusaha menafsirkan dan memahami makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 banyak merugikan pelaku UMKM, karena penghasilan mereka menjadi berkurang akibat dari pembatasan jam operasional dan pembatasan pengunjung atau tidak diperbolehkan adanya kerumunan. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Covid-19; Peraturan Gubernur. Abstract  Public policy is a mutually agreed way of government to fulfill responsibilities, such as protecting the rights of the community and improving the welfare of citizens. The world is currently being hit by an outbreak of the corona virus disease 2019 or often called Covid-19. Making various sectors into a mess, including the economic sector. The East Java Provincial Government then made a policy on Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of the Health Protocol and Covid-19 Control to minimize the spread of the corona virus. Where these regulations must be obeyed by all the people of East Java. The type of this research is qualitative, namely a method that seeks to interpret and understand the meaning of an event of human behavior interaction in certain situations according to the researcher's own perspective. The results of the study stated that the public policies issued by the East Java Provincial Government through Governor Regulation Number 53 of 2020 caused a lot of harm to MSME actors, because their income was reduced due to restrictions on operating hours and visitor restrictions or no crowds were allowed. Keywords: Public policy; Covid-19; Governor Regulation.
PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KEDIRI: STRATEGI POSKO SIAGA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19 Fendy Artha Prissando
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2021): SEPTEMBER 2021
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v5i2.2073

Abstract

AbstrakPelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang professional itu artinya pelayanan publik yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan sebuah upaya individu, kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan serta kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas terpenting dari pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri serta mengetahui strategi posko siaga penanganan penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam kepada informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri sudah baik dan sudah memberikan pelayanan publik dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan posko siaga.Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Prinsip Pelayanan. AbstractPublic service is one manifestation of the function of the state apparatus as a public servant. Professional public service means public service characterized by accountability and responsibility from service providers. Public service is basically an individual, group or bureaucratic effort to provide assistance and convenience to the community to achieve a certain goal. The most important task of this public service is to provide the best service to the community. Public services have a purpose to meet the needs of the community. This study was aimed to find out how the Public Service in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kediri City and to find out the strategy of the standby post for handling the spread of Covid-19. The research method used in this study is a qualitative descriptive method and data collection techniques through observation, in-depth interviews with informants, and documentation. The results of the study show that the quality of public services at the Office of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kediri City is good and has provided appropriate public services to people who need assistance with standby posts.Keywords: Quality; Public service; Service Principles.
STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO Hasan Ismail
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2396

Abstract

Abstark Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakatnya. Sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi dan penyerapan tenaga kerja termasuk dalam pemgembangan UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian mengunakan kualitatif diskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan pengalian dokumen. Teori yang digunakan implementasi kebijakan publik George C Edward III tentang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) stuktur birokrasi, (3) sumberdaya, (4) disposisii (sikap). Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro menunjukan hubungan komunikasi dilakukan secara intensif dan konsisten, serta didukung keterlibatan stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah dan pemanfaatan media teknologi whatsapp sebagai sarana komunikasi. Terbentuknya struktur pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, dan di dukung sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia, serta terbentuknya disposisi pelaksana secara hirarkis dan disposisi kepada stakeholder serta sikap pelaksana yang antusias dalam meng implementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pemberdayaan; UMKM
FORMASI KEKUASAAN BIROKRAT GARIS DEPAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULA PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Yohanes Kornelius Ethelbert; Subando Agus Margono; Muhammad Rizki Pratama
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2368

Abstract

Abstrak Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi terbentuknya power street level bureaucrats dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini berusaha mengisi kekurangan penelitiaan studi implementasi dari perspektif bottom-up di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan street level bureaucrats menggunakan kekuasaan untuk melakukan diskresi sebagai cara mengatasi permasalah di lapangan. Beberapa alasan memicu street level bureaucrats menggunakan kekuasaannya untuk melakukan diskresi: (1) inkonsistensi Pemerintah Pusat terkait besaran dana yang harus diterima masyarakat (2) dana swadaya mandiri penerima bantuan sangat terbatas (3) minimnya kepemilikan KTP (4) infrastruktur yang kurang memadai (5) dukungan kearifan lokal masyarakat di Manggarai Timur dalam menyelesaikan persoalan. Kata Kunci: Birokrat Garis Depan; Kekuasan; Diskresi Abstract This research employed qualitative methods to uncover the power of street level bureaucrats to implement the Incentive for Low-Income Housing Program in the East Manggarai Regency. This research aims to fill a loopholes of implementation study from a bottom-up perspective in Indonesia. The result indicates that street bureaucrats use power to solve the problem by using discretion. There are a variety of reasons that affect the street level bureaucrats who use this power to implement a discretionary policy; (1) central government's inconsistency in the amount of funds for housing incentive recipients. (2) limited personal funds of housing incentive recipients. (3) lack of identity card ownership (4) inadequate infrastructure (5) support from local wisdom of the Manggarai Timur Regency. Keywords: Street Level Bureaucrats; Power; Discretion
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASIMILASI RUMAH DALAM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI Frengky Hartono; Mitro Subroto
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2411

Abstract

Asimilasi merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mempersiapkan narapidana memulihkan hubungan yang retak antara dirinya dengan masyarakat. Asimilasi rumah diberikan kepada narapidana dalam rangka pencegahan penularan virus covid 19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan asimilasi rumah dalam pencegahan penularan covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri. pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara memberikan informasi melalui deskripsi atau paparan secara akurat pada suatu objek. kemudian pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori, konsep tentang implementasi kebijakan asimilasi rumah. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa adanya kebijakan asimilasi rumah dari Permenkumham nomor 43 tahun 2021, memberikan dampak positif bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri, salah satunya yaitu pengurangan over kapasitas Lapas Kediri. Pada tahun 2021 over kapasitas seharusnya mencapai 108%, akan tetapi dengan adanya kebijakan ini pada tahun 2021 Lapas Kediri hanya mengalami over kapasitas 73,5%. Meskipun terdapat beberapa hambatan yang terjadi, Lapas Kelas IIA Kediri mengambil beberapa kebijakan untuk melakukan upaya pencegahan dari hambatan. Kata Kunci: Asimilasi; Narapidana; Covid 19
KOMUNIKASI AGAMA SEBAGAI MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BUMDES WISATA SUMBER BIRU DESA WONOMERTO Nensy Triristina; Moch. Mubarok Muharam; Yunita Rizki Pujiyanti
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2370

Abstract

AbstrakBUMDes merupakan badan usaha di desa yang dapat mewujudkan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Perkembangan BUMDes dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat yang berdampak positif pada perubahan sosial dan perekonomian desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktif setiap pemeluk agama dalam pengembangan ekonomi wisata Sumber Biru yang dikelola BUMDes.   Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara terhadap pengelola BUMDes, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi agama dalam sikap kepercayaan dan kekeluargaan antar umat beragama merupakan modal sosial dalam pengembangan BUMDes Wisata Sumber Biru Desa Wonomerto.Kata Kunci: BUMDes; relasi agama; modal sosialAbstractVillage Owned Enterprise (BUMDes) is a village institution to realize the independent and sustainable of village development. The development of BUMDes is influenced by social capital which has a positive impact on social change and village economy. This study aims to investigate the roles of each religious adherent in the development of the Sumber Biru tourism economy which is managed by BUMDes. The qualitative approach method with observation, documentation, and interviews to BUMDes administrator, village government, religious leaders, and society. The result of this study indicated that religion communication in the attitude of trust and kindship between religious communities are social capital in the development of the Sumber Biru tourism BUMDes in Wonomerto village.Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes); social capital; social change
STRATEGI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KONSOLIDASI TANAH SUBAK SANGGULAN DI BALI Made Yuda Indrawan; Westi Utami
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2328

Abstract

Abstrak Program Konsolidasi Tanah (KT) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan mulai digalakkan pemerintah di tahun 1980-an. Dalam implementasinya, program KT tidak semua mengalami keberhasilan sehingga masih menyisakan permasalahan sebagaimana yang terjadi di Subak Sanggulan Desa Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan, Bali. Mangkraknya pelaksanaan KT Subak Sanggulan mulai terjadi pada tahun 1987 dan dapat terselesaikan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab terjadinya permasalahan KT Subak Sanggulan serta mengkaji strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan dalam penyelesaian KT. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penyajian deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi mengenai faktor penyebab terjadinya permasalahan dan strategi yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan pada lokasi KT Subak Sanggulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan sosio-ekologi, permasalahan administratif dan permasalahan hak atas tanah merupakan penyebab mangkraknya KT Subak Sanggulan. Terbatasnya partisipasi masyarakat serta masih lemahnya regulasi yang mengatur tahapan pelaksanaan KT juga menjadi penyebab belum berhasilnya KT. Sebagai upaya menyelesaikan problematika tersebut maka strategi penyelesaian permasalahan dilakukan dengan menerapkan pendekatan yang lebih kooperatif, transparan, dan adil dengan melibatkan partisipasi aktif peserta KT.  Proses penyelesaian ini melibatkan beberapa stakeholder diantaranya peserta, pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh agama dalam membangun sinergi pelaksanaan penyelesaian permasalahan. Kata Kunci: Konsolidasi Tanah; Partisipasi Masyarakat; Pertanahan AbstractThe Land Consolidation Program (KT) which aims to improve environmental quality was initiated by the government in the 1980s. In its implementation the KT program is not all successful, so it still leaves problems as happened in Subak Sanggulan, Banjar Anyar Village, Tabanan Regency, Bali. The stalled implementation of the Subak Sanggulan KT began to occur in 1987 and could be resolved in 2019. This study aims to examine the causes of the Subak Sanggulan KT problems and the strategies carried out by the Tabanan Regency Land Office in resolving the KT. This research was conducted with a qualitative method with a descriptive presentation. Qualitative research is used to dig up information about the factors that cause problems and the strategies applied in solving problems that occur at the location of KT Subak Sanggulan. The results of the study indicate that socio-ecological problems, administrative problems and land rights issues are the causes of the stalling of KT Subak Sanggulan. The limited participation of the community as well as the weak regulations governing the stages of KT implementation are also the causes of the ineffectiveness of KT. As an effort to resolve these problems, the problem solving strategy is carried out by applying a more cooperative, transparent, and fair approach by involving the active participation of KT participants. This settlement process involves several stakeholders including participants, local governments, village governments, traditional leaders and religious leaders in building synergies in the implementation of problem solving. Keywords: Land Consolidation; Community Participation; Land Issues
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP KOTA YOGYAKARTA DI SAAT PANDEMI COVID-19 Tri Widyastuti; Syakdiah Syakdiah; Suwarjo Suwarjo
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2373

Abstract

Abstark Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 tidak menggunakan Ujian Nasional (UN). Pelaksanaan PPDB tahun 2020 menggunakan rata-rata nilai raport. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kota Yogyakarta disaat pandemi covid-19, dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan di saat pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2020 tentang PPDB SMP di Kota Yogyakarta disaat Pandemi Covid-19 mengikuti protokol kesehatan, dan telah dilaksanakan secara optimal, ada beberapa kebijakan antara lain: Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara full on line, PPDB pada jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai rapor dengan ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir dan prestasi akademik dan atau non-akademik di luar rapor sekolah. Perlu disiapkan penentuan kuota, penentuan nilai, penentuan jalur pendaftaran, syarat pendaftaran pada semua jalur, sosialisasi dan hasil seleksi pada semua jalur pendaftaran. Kata kunci : Implementasi; Penerimaan Peserta Didik Baru; pandemi covid - 19.    
PENGEMBANGAN UMKM SENTRA KULINER DESA PEKARUNGAN MELALUI FASILITASI PIHAK EKSTERNAL DAN POTENSI EKONOMI LOKAL Nur Dilla Komalasari; Anggraeny Puspaningtyas; Joko Widodo
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2022): April 2022
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v6i1.2314

Abstract

AbstrakDesa Pekarungan merupakan salah satu dari 16 desa yang ada di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dengan memiliki potensi pada sektor UMKM yang bergerak pada pada berbagai jenis usaha. UMKM yang dimiliki Desa Pekarungan ada 225 usaha yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian lokal, salah satu bidang UMKM yang berpotensi di Desa Pekarungan adalah sentra kuliner. Sektor UMKM kuliner di Desa Pekarungan masih mengalami beberapa masalah dalam mengembangkan usaha mereka. Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kepemilikan legalitas, permodalan, serta rendahnya pengetahuan mengenai inovasi produk dan manajemen keuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran fasilitasi pihak eksternal yaitu Pemerintah Desa Pekarungan dan potensi lokal untuk mengembangkan UMKM sentra kuliner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari eksternal dan potensi internal belum maksimal untuk mengembangkan UMKM sentra kuliner di Desa Pekarungan. Kata Kunci: UMKM; Pengembangan ekonomi lokal; Peran Pemerintah AbstractPekarungan is one of 16 villages in Sukodono District, Sidoarjo Regency with  MSME sector potential which has various types of business.  There are 225 MSME in Pekarungan those have the potential to improve the local economy, one of the MSME fields that has potential in Pekarungan Village is culinary center.  The culinary MSME sectors in Pekarungan still have some problems in developing their business.  The problem they are facing is legality of ownership, Startup Capital, have low knowledge of product innovation and poor financial management. The research method used by the researcher is descriptive qualitative. The purpose of this study is to determine the facilitation role of external parties, Pekarungan Village Government and local potential to develop MSME culinary centers. The results of the study indicate that the role of external and internal potential is still not maximized to develop SME culinary centers in Pekarungan. Keywords: MSME; local economic development; Role of Government

Page 9 of 19 | Total Record : 181