cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
 36   37   38   39   40 
Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga Imron, Muchamad; Huda, Miftahul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i4.6173

Abstract

Dalam penulisan artikel ini, penulis bermaksud membahas bagaimana pembagian waris menjadi hal penting untuk dipahami dengan benar untuk menghindari pembelaan waris dalam keluarga. Hukum waris telah diatur secara rinci di dalam al-Qur'an dan hadits, dimana waris diedarkan ketika pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Meskipun demikian, pada masyarakat pada umumnya membagikan warisannya ketika masih hidup untuk dimanfaatkan oleh ahli waris, hal tersebut menurut hukum Islam tidak bisa disebut waris tetapi disebut dengan hubah karena hal tersebut tidak memenuhi rukun waris. Artikel ini menggunakan fungsionalisme dimana teori ini adalah suatu teori sosial yang menganggap masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang berfungsi dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan keluarga. Khususnya melalui perspektif Émile Durkheim dan analogi organik dimana masyarakat terbentuk dari struktur aturan budaya yaitu keyakinan dan praktik yang sudah mapan. Dalam analisis fungsionalisme, penulis menyimpulkan bahwa, Pembagian waris seperti yang dijelaskan di atas, yaitu harta warisan yang dibagikan lebih awal dengan tujuan menghindari pertikaian pada masa mendatang karena Pembagian harta warisan sudah dibagikan melalui kesepakatan bersama dan melihat dari keberfungsiannya harta tersebut kepada masing-masing ahli waris.
Studi Komparatif Peraturan Adopsi Anak Di Negara Indonesia dan Palestina Sakila, Yola Cindytia; Maulidia, Rohmah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i4.6176

Abstract

This research aims to determine the regulations for child adoption in Indonesia and Palestine and analyze the problems of child adoption in Indonesia and Palestine. This research uses library research by collecting qualitative data. This data was obtained from several sources such as books, journals and the internet. This research uses a normative approach by analyzing the regulations in Muslim countries, namely Indonesia and Palestine, which relate to the law on adoption or placement of children. The results of this research are that adoption regulations in Indonesia and Palestine both guarantee the welfare of children, but prohibit adopted children from being given the status of biological children and having the fate of their adoptive father. The difference is, in Indonesia it is permissible for single parents to adopt, but in Palestine it must be a husband and wife pair. In Indonesia there is only 1 home visit when a child is being adopted, in Palestine there are 2 home visits, namely pre and post adoption, in Indonesia there is an explanation of the age that is considered a child, in Palestine there is none. However, due to the prolonged conflict situation, namely the aggression launched by Israel against Palestine, Palestine has tightened its regulations on adopting children, namely not allowing Palestinian children to be accepted and taken to other countries. Adoption is permitted only to support living and education costs.Keywords: Regulations, Child Adoption, Indonesia and Palestine
Batasan HAM Perspektif Uṣūl Al-Fiqh: Telaah Childfree dan LGBT Fathoni, Muhammad Zakki
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6197

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji batasan HAM, semakin kuatnya isu-isu HAM, HAM kini dijadikan sebagai topeng bagi seseorang menyuarakan keinginannya atas alasan kebebasan hak asasinya, seperti halnya kebebasan untuk melakukan childfree, lebih parah lagi seseorang yang ingin menyuarakan hak untuk memilih hidup sebagai LGBT atas nama kebebasan hak, maupun hak untuk diakui bahwa perilaku LGBT itu tidak menyimpang dan merupakan hak seseorang untuk memilih jalan tersebut tanpa adanya diskriminasi. Indonesia yang berasaskan Pancasila dalam sila pertamanya “Berketuhanan Yang Maha Esa”, maka Fenomena Childfree maupun LGBT apakah seseuai dengan sila pertama tersebut, melihat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai moralitas. Sehingga penulisan ini bertujuan untuk mengetahui batasan HAM perspektif uṣūl al-fiqh: telaah childfree dan LGBT. Penulisan ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan cara mengumpulkan data-data kualitatif yang diperoleh dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang relevan dengan batasan HAM perspektif uṣūl al-fiqh: telaah childfree dan LGBT. Selain data diatas, penulis juga menggunakan data-data yang bersumber dari media sosial berupa podcast wawancara dari narasumber langsung di tayangan media sosial.
Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar’iyyah Al-Syatibhiy Dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto Indrasta, Bagas Agung
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6201

Abstract

Artikel ini membahas analisis Maqashid al-Syari’ah Al-Syatibi dalam konteks tujuannya dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto dalam konteks keberlakuannya terhadap regulasi pengaturan batasan minimal usia nikah di Indonesia. Pernikahan anak saat ini masih banyak terjadi, pelaksanaan hukum belum efektif, tujuan hukum dari aturan ini belum difahami dengan baiik oleh masyarakat, sehingga diperlukan penguatan dasar teoritis melalui teori Maqashid al-Syar’iyyah dan Sosiologi hukum. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa aturan batasan usia nikah di Indonesia sudah sesuai dengan Maqashid al-Syari’ahnya Al-Syathibi, pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat diperoleh dengan menjalankan aturan ini sebab secara umum orang yang tidak melaksanakan aturan ini belum dewasa sehingga pelaksanaan aturan ini merupakan salah satu pelaksanaan syari’ah dan menurut Soerjono Soekanto dilihat dari aspek sosiologi hukumnya aturan ini belum bisa disebut efektif karena faktor status hukum yang belum mengikat serta tidak adanya akibat hukum berupa sanksi bagi orang yang melanggar.
Karakteristik Nusyuz Suami Perspektif Usul al-Fiqh Miftaqurrohman, Miftaqurrohman; Santoso, Lukman
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i4.6206

Abstract

Nushu>z suami dalam fikih klasik belum terelaborasi secara memuaskan. Ulasannya yang kurang konseptual menjadikan polemik tersendiri, dan eksistensinya dalam nas}s} al-Qur’an, 4:128 yang tidak terakomodasi secara eksplisit ke dalam regulasi positif menimbulkan kontroversial. Penelitian ini bertujuan menemukan legalitas maupun validitas atas nushu>z suami lewat identifikasi karakteristik-karakteristiknya dalam nas}s} tersebut perspektif us}u>l al-fiqh. Kemudian dilanjutkan dengan memaknai nushu>z suami dalam konteks tuntutan kesetaraan gender. Hal tersebut terkait dengan bahwa muatan us}u>l al-fiqh adalah keadilan yang muara awal dan akhirnya adalah kemaslahatan. Penelitian kualitatif-deskriptif yang berbentuk library research dengan metode content analysis yang melibatkan cara berfikir deduktif, induktif, dan komparatif sebagaimana terakomodasi dalam us}u>l al-fiqh ini menghasilkan kesimpulan bahwa legalitas dan validitas nushu>z suami didasarkan pada al-Qur’an, 4: 128. Nushu>z yang terjadi pada suami tidaklah sama persis dengan nushu>z pada istri. Perbedaan tersebut disebabkan di antaranya oleh faktor karakteristik nushu>z suami itu tersendiri, dan perbedaan dalam aspek kategorisasi terhadap hal-hal yang dapat merugikan istri. Dengan memahami karakteristik nushu>z suami tersebut, tampak bahwa agama -dalam hal ini hukum Islam- telah mendudukkan suami-istri sebagai bagian dari relasi gender secara proporsional sesuai posisi dan karakternya masing-masing semenjak dari awalnya.
Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch Hidayatullah, Muhammad Yogie; Mustafa, Ahsin Dinal
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6482

Abstract

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak yang menyatakan penetapan nafkah anak ditambah 10% - 20% tiap tahunnya dari yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat 3 putusan yang tidak sesuai dengan SEMA tersebut dengan ditambah 2,5% dan 5% tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini, 1) Mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia. 2) Mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang ditelaah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diolah menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan: 1) nafkah anak pasca perceraian dalam beberapa peraturan perundang – undangan menjadi kewajiban orang tua. Mengenai ukuran atau kadar nafkah anak hanya tidak disebutkan secara detail. Namun, menyesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. 2) ratio decidendi hakim pada 3 putusan yang penulis analisa mengenai penetapan nafkah anaknya sudah sesuai dengan teori keadilan sebagai keutamaan dan keadilan sebagai kesamaan. Namun, tidak sejalan dengan teori keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch.
Bagian Tirkah Anak Mupu Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman Nada, Azka Izzatun; Kadarisman, Ali
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6575

Abstract

Anak mupu merupakan istilah bagi anak angkat dalam bahasa Jawa, khususnya di Desa Sumberagung anak angkat lebih banyak dikenal dengan sebutan anak mupu. Dalam ketentuannya anak angkat hanya dapat memperoleh waris berupa wasiat wajibah paling banyak 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung anak mupu yang merupakan anak angkat memperoleh tirkah dari orang tua angkatnya yang dikenal dengan waris lebih dari 1/3 bagian. Tujuan artikel ini 1.) Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terhadap bagian tirkah anak mupu 2.) Untuk menganalisis tinjauan teori double movement terhadap pembagian tirkah anak mupu. Artikel ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data dalam artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengolahan data terdiri dari lima tahap yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil dari artikel ini adalah, 1.) pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terhadap tirkah anak mupu yang selama ini berlaku dianggap boleh, hal itu karena mereka menganggap waris tersebut sebagai bentuk imbalan bagi anak mupu, pemberian bagian wasiat tersebut berdasarkan kebiasaan atau adat masyarakat setempat. 2.) Pembagian tirkah anak mupu perspektif teori double movement Fazlur Rahman berdasarkan analisis artikel ini dianggap boleh.
Studi Komparasi Konsep Hijab Dalam Sistem Kewarisan Madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam Fitriana, Dianita Shabha
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6675

Abstract

Berkembangnya ilmu kewarisan Islam menjadikan timbulnya perbedaan dalam konsep hijab pada kewarisan madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika seorang ahli waris meninggal terlebih dulu dari pewaris maka kedudukan ahli waris tergantikan oleh keturunannya. Hal ini tentu saja jelas berselisih paham dengan apa yang madzhab Syiah terapkan yang memaparkan bahwa cucu dapat menggantikan ahli waris jika anak sederajat tidak ada. Mengenai halangan kewarisan yang disebutkan meliputi perbedaan agama, murtad, warisan ahli milal, ghulat, orang yang ingkar dalam agama dan pembunuhan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 diuraikan tiga jenis penghalang diantaranya pembunuhan, penganiayaan dan fitnah terhadap pewaris. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menguraikan konsep hijab waris baik yang terdapat pada Fiqh waris madzhab Syiah maupun Kompilasi Hukum Islam. Jenis artikel yang digunakan adalah normatif kepustakaan dengan pendekatan perbandingan. Sumber data primer yang digunakan dari Fiqh waris madzhab Syiah dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil artikel menguraikan bahwa perbedaan konsep hijab dari kedua sumber hukum tersebut mengenai ketentuan sistem pergantian hak waris dan pembagian dari jalur orang tua serta bagian waris laki-laki dan perempuan. Adapun persamaan pada keduanya adalah penjelasan anak laki-laki dan perempuan dapat menghijab saudara.
Peran Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Dalam Pengawasan Orang Asing Bahar, Siti Nurul Jamiah; Zahidi, M. Syaprin
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6922

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggunakan studi kasus pemalsuan paspor RI oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari China di yang terjadi di Jawa Tengah. Pembahasan ini penting dan menarik untuk dibahas, yang dimana dengan tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, serta pengumpulan Data yang didapatkan dan diolah menggunakan studi pustaka/literature review dengan bantuan aplikasi Publish or Perish untuk memilih jurnal maupun artikel terkait dengan penelitian maupun data penunjang melalui website resmi dan juga berita. Adapun hasil yang ditemukan bahwa dalam pengawasan orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menggunakan konsep optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing untuk menangani masalah imigrasi yang terjadi di Jawa Tengah. Berdasarkan dengan kasus pemalsuan paspor yang dilakukan WNA China ditangani oleh Kanwil Kemenkumham Jateng yang bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Disampaikan oleh pihak Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah bahwa kasus tersebut melanggar hukum keimigrasian berdasarkan dengan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi) Oktaberliana, Salsabilla Rahmawati
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i2.3671

Abstract

Pemberian mahar dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban calon suami terhadap calon istri, seperti yang telah tercantum dalam QS. An-Nisa’ Ayat 4 dan 24, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Fenomena penggunaan uang kripto sebagai mahar adalah hal yang baru di Indonesia, pasalnya penggunaan uang kripto sendiri di Indonesia masih terdapat perdebatan mengenai status hukumnya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pandangan LBM NU Kota Malang terhadap keabsahan uang kripto sebagai mahar pernikahan dan menganalisis kemashlahatan uang kripto sebagai mahar pernikahan berdasarkan mashlahah Najmudin At-Thufi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan dalam memperoleh data-data penelitian menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian ini adalah penggunaan uang kripto sebagai mahar itu diperbolehkan serta memiliki hukum yang sah dari sudut pandang fiqih. Dengan syarat pada saat penyerahannya sebagai mahar harus berstatus sebagai aset bukan mata uang. Hal ini berdasarkan adanya nilai nominal pada uang kripto sebagai aset dan kelegalannya sebagai aset telah jelas di Indonesia. Selanjutnya, penggunaan uang kripto sebagai mahar jika dilihat dari sudut pandang At-Thufi yang memberikan kebebasan pada akal untuk menentukan kemashlahatan dan kemudharatan pada bidang mu’amalah maka telah tercapai kemashlahatan, karena pemberian mahar merupakan tindak mu’amalah dan kemashlahatan yang dimaksud adalah kebermanfaatan uang kripto sebagai mahar.

Page 38 of 44 | Total Record : 432

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 3 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 2 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 9 No 1 (2025): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues Vol 8 No 2 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 4 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 3 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 1 (2023): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 3 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 4 (2021) Vol 5 No 3 (2021) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 4 (2020) Vol 4 No 3 (2020): Family Issue Vol 4 No 2 (2020): Family Issue Vol 4 No 1 (2020): Family Issue Vol 3 No 4 (2019): Family Issue Vol 3 No 3 (2019): Family Issue Vol 3 No 2 (2019): Family Issue Vol 3 No 1 (2019): Family Issues Vol 2 No 4 (2018): Family Issue Vol 2 No 3 (2018): Family Issue Vol 2 No 2 (2018): Family Issues Vol 2 No 1 (2018): Family Issues Vol 1 No 2 (2017): Family Issues Vol 1 No 1 (2017): Family Issue More Issue