cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
sakina@uin-malang.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
sakina@uin-malang.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jl. Gajayana 50 Kota Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Sakina: Journal of Family Studies
ISSN : -     EISSN : 25809865     DOI : -
Journal of Family Studies merupakan sarana komunikasi dan publikasi ilmiah yang berasal dari riset-riset mahasiswa di bidang hukum keluarga dengan berbagai aspek dan pendekatan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
Praktik Ahli Waris Pengganti Perspektif Kompilasi Hukum Islam Fatimah, Arini Nur
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.6631

Abstract

Status anak-anak daripada ahli waris yang telah meninggal sebelum pewaris telah diakui oleh pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam setelah ditunjuk menggantikan orang tuanya sebagai akibat dari pencantuman ide ahli waris pengganti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi dan dan kesesuaian praktik ahli waris pengganti di desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep dalam perspektif KHI. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer merujuk pada hasil penelitian lapangan dengan teknik wawancara dan observasi, dan sumber data sekunder berasal dari literatur yang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Batubellah Timur memiliki kebiasaan memberikan bagian ahli waris yang meninggal kepada keturunannya dengan besaran yang seharusnya diterima orang tuanya, adapun dalam salah satu kasus kewarisan, besaran bagian harta waris terhitung tidak seimbang antara ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Hal ini membuktikan bahwa praktik ahli waris pengganti masyarakat Desa Batubellah Timur, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep secara aturan umum yang ada dimasyarakat telah sesuai dan sama dengan aturan yang ada dalam KHI, akan tetapi dalam praktik warga secara mandiri, ditemukan ketidaksesuaian perspektif KHI berkaitan dengan besaran harta waris.
Implementasi Pelayanan Terpadu dalam Percepatan Penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Aziah, Faza; Harry, Musleh
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.6665

Abstract

Pengadilan Agama Surabaya beserta Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 melakukan kerjasama yang tercantum pada Memorandum of Understanding Nomor W13-A1/1909/HM.00/3/2021 dalam rangka pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pendaftaran tanah pertama kali. Tujuan penelitian ini adalah sejauh mana kedua pihak dalam mengimplementasikan kerjasama pelayanan terpadu percepatan penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan MoU yang telah dibuat dengan kesepakatan antara keduanya, serta kerjasama pelayanan terpadu ini ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (contante justitie). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu wawancara sebagai data primer dan pustaka serta dokumentasi lainnya sebagai data sekunder. Pengolahan data yang digunakan yaitu edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil penelitian yang didapat dari wawancara bersama informan yaitu pertama, implementasi kerjasama pelayanan terpadu antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 telah terlaksana sebagaimana semestinya yang tertera dalam Memorandum of Understanding, adapun tujuan diadakannya kerjasama ini adalah mempercepat penyelesaian penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran sertifikat tanah pertama kali. Kedua, implementasi yang dilaksanakan oleh keduanya merupakan salah satu upaya dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga kerjasama ini telah dilaksanakan sebagaimana asas tersebut. Kata Kunci: pelayanan terpadu; penetapan ahli waris; asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Program Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Harmonis Perspekif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Zaman, Fakhru; Izzuddin, Ahmad
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.9487

Abstract

Perceraian tertinggi di Indonesia menimpa kelompok usia 20-24 tahun.Untuk menekan perceraian yang terjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana memiliki standar dalam menentukan usia ideal untuk melakukan perkawinan sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis. Usia Ideal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dan program BKKBN ini disebut dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Artikel ini memiliki tujuan untuk mendeskrippsikan program PUP dan mengetahui dapak yang ditimbulkan dari program ini. Artikel ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data-data diperoleh dari wawancara,buku dan dokumen. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder ,pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Artikel ini menunjukkan bahwa BKKBN Kota Malang memiliki 3 program yaitu Sekolah Siaga Keluarga (SSK), Generasi Berencana, Bina Keluarga Berencana dalam mencapai keberhasilan. Dari menjalankan program-program ini BKKBN mencapai keberhasilan dalam menekan terjadinya perkawinan dini di Kota Malang dengan meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama di Kota Malang. Dampak positif yang dihasilkan ini juga sejalan dengan pandangan Jasser Auda dalam maqasid syariah kontemporer menggunakan fitur sistem kognitif dalam menentukan usia perkawinan, keterbukaan dalam kehidupan bersosial, dan kemenyeluruhan dalam menentukan kedewasaan remaja. Sehingga dapat menciptakan tujuan hukum yang memenuhi hak asasi manusia dan keadilan.
Prosesi “Malam Pacar” Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Maslahah Mursalah: Studi di Desa Ganra, Kec. Ganra, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan Zamzami, Farhan; Sholehudin, Miftahus
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.9978

Abstract

Adanya tradisi pernikahan secara turun-temurun menjadi budaya yang dilestarikan oleh tiap masyarakat adat. Hal ini pun menjadi penting karena dari budaya-budaya tersebut perlu diketahui kemaslahatan apa yang ada di dalam prosesinya sehingga dapat terus dilestarikan oleh masyarakat adatnya sendiri. Salah satunya seperti tradisi “Malam Pacar” atau Mappacci yang berasal dari budaya masyarakat adat bugis. Tradisi ini pun akan diteliti kemaslahatan apa saja yang ada didalamnya dengan menggunakan perspektif Maslahah Mursalah sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman dan praktik tokoh masyarakat adat Bugis terhadap Prosesi “Malam Pacar” atau Mappacci serta menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif Maslahah Mursalah. Metode penelitian ini menggunakan hukum Islam empiris dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologis (Socio-legal approach). Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung dengan data sekunder berupa perundang-undangan, buku ilmiah, dan karya ilmiah lainya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan beberapa respon dari informan terkait dengan pemahaman serta praktik tradisi “Malam Pacar” atau Mappacci. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh Masyarakat Adat Bugis secara turun-temurun dimana rangkaian acaranya dilakukan pada malam hari sebelum akad dilaksanakan esok harinya. “Malam Pacar” atau Mappacci berasal dari salah satu simbol yang digunakan dalam prosesinya yaitu daun Pacci atau disebut dengan daun bersih. Berdasarkan perspektif Maslahah Mursalah, dapat ditemukan bahwa tradisi ini memang tidak dibahas dibeberapa dalil-dalil Syar’I akan tetapi juga tidak bertentangan dengannya. Tujuan dari dilaksanakannya tradisi ini pun sebagai sarana untuk menjaga prinsip Kulliyat Al-Khams. Sehingga tradisi ini dapat terus dilestarikan terus-menerus oleh masyarakat adat Bugis.
Pembaruan akad Nikah: Internalisasi Hukum Islam dalam Tradisi Lokal Musonnif, Ahmad; Muazza, Sahira Rif’anil
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.10695

Abstract

Renewal of marriage is one of the phenomena that exists in Muslim society in Indonesia. This phenomenon arises because of several factors, including poor conditions in the family, traditions, and so on. The investigation focused on the practice of marriage renewal in the village of Kemasantani, performing interpretations of their behavior and a thorough analysis of the views of the public and scholars about marriage. The methods used are interviews and literary studies. The results of the research show that the view of the Java people who practise the renewal of marriage is based on the belief that marriage was a worship that could be used as a means of prayer to God to obtain desire. First, scholars who consider marriage renewal can cancel the previous contract because it is a recognition (iqrar) of divorce. Second, scholars who consider that the renewal of marriage does not damage (faskh) the previous contract is analogous to the practice of the companions repeating bay'at by Companion to the Prophet PBUH. In addition, marriage renewal is informing (ikhbar), strengthening (ta'kid), embellishing (tajammul), and prudence (ikhtiyath).
Ritual Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong) Nabila, Inka Imratul; Raseli, Yuriza Mei; Dzar, Muhammad Abu
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.10898

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui tata cara pelaksanaan ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ritual pra nikah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan ritual pra nikah di Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari puasa, wakaf, ziarah kubur dan genduren. Tidak ada dalil mengenai semua ritual yang dilakukan masyarakat Desa Air Meles Atas sebelum nikah. Namun ada yang tetap boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh. Ritual yang tetap boleh dilakukan seperti puasa, wakaf dan ziarah kubur. Karena puasa dan ziarah kubur merupakan tradisi yang baik, sedangkan wakaf untuk kemaslahatan orang banyak. Adapun ritual yang tidak boleh dilakukan adalah ritual genduren. Karena di dalam pelaksanaannya terdapat sajen yang dipersembahkan untuk Dewi Padi yang diyakini sebagai Dewi penjaga beras pada saat acara pernikahan nanti. Dalam Islam sendiri ini termasuk menyekutukan Allah dan termasuk dosa besar apabila tetap dilakukan.
Enhancing Family Resilience in Society 5.0: A Study from Islamic Psychology and Maqashid Shari’ah Perspective Al Haqiqi, Muhamad Jihad; Salim, Annisa Jannatus; Santoso, Lukman
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 3 (2024): Sakina: Journal of Family Stidues
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i3.10917

Abstract

Masifnya perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola interaksi dalam sebuah keluarga. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi khususnya media sosial sangat mendukung berbagai aspek, yaitu akses informasi yang cepat, banyaknya laman edukasi, dan dapat meningkatkan komunikasi bagi keluarga modern, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbatasnya interaksi antar anggota keluarga. Faktor tersebut antara lain banyaknya kegiatan di luar rumah seperti anak yang kuliah di luar kota, suami istri yang berkarier, atau suami yang bekerja di luar daerah. Sarana komunikasi dikembangkan untuk menciptakan interaksi dan kondisi keluarga yang komunikatif. Kajian tentang sistem interaksi antar anggota keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga menjadi pokok bahasan dalam artikel ini. Pendekatan kualitatif fenomenologi merupakan metode untuk menjelaskan dan menganalisis pembahasan tersebut. Melalui kajian teori psikologi keluarga, sebuah keluarga harus memiliki hubungan interaksi yang aktif agar terjalin kedekatan emosional antar anggota keluarga. Tidak hanya dalam psikologi keluarga, nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid syariat yang dikemukakan para ulama menjadi pandangan hukum Islam untuk menciptakan ketahanan keluarga menurut hukum Islam. Maka simpulannya, interaksi antar anggota keluarga harus terjalin secara masif agar tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Barriers to Child Support After Divorce: A Legal Review in the Indonesian Context Samanta, Silva
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i4.11501

Abstract

Child support is one of the legal issues that arise after divorce. Although the law clearly states that child support is a shared responsibility post-divorce, it is not always guaranteed that child support will be fulfilled in accordance with court rulings and applicable laws. One issue that may occur is when the ex-wife obstructs the ex-husband from fulfilling his obligation to provide child support, even denying him access to meet his child. This research aims to describe the views of Civil Law Experts on the obstruction of ex-husbands in providing child support and to explain the legal remedies available for ex-husbands when ex-wives obstruct child support obligations. This research falls under the category of empirical juridical research with a sociological approach. The data sources were obtained through interviews with Islamic Civil Law Experts and supported by relevant laws and literature. The findings of this research indicate that the actions of an ex-wife obstructing the ex-husband from providing child support are not justified, as there is no detailed regulation allowing such obstruction unless it causes harm to the child. The legal recourse available to the ex-husband when his child support obligations are obstructed after divorce is to file a lawsuit for child custody, as stipulated in SEMA No. 1 of 2017.
The Legality of Interfaith Marriage in Salatiga: A Perspective from Structural Functional Theory and Sadd al-Dzari'ah Al Amin, Rokhana Khalifah; Huda, Muhammad Chairul
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i4.11716

Abstract

Interfaith marriages in Salatiga can be legally registered without requiring either partner to adhere to the other's religion. This study aims to describe the process by which interfaith couples obtain legal recognition for their marriages in Salatiga. The research employs a qualitative method with sociological and normative approaches. The analysis is conducted using Talcott Parsons' structural-functional theory and the ushul fiqh method of saddu al-żari’ah. The findings reveal that interfaith marriage processes in Salatiga proceed smoothly due to a well-organized social system. The AGIL functions (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) are fulfilled, such as the couples’ adaptation through dual marriage ceremonies according to their respective religions, goal attainment by obtaining legally recognized marriage documents, integration through collaboration between the Percik NGO, religious leaders, and the Civil Registry Office (Disdukcapil), and latency by maintaining consistent registration policies despite changes in leadership at the Civil Registry Office. The saddu al-żari’ah approach confirms that legalizing interfaith marriages yields positive impacts, including legal protection for couples and their children, as well as clear recognition of rights and obligations. Thus, the policy of interfaith marriage registration in Salatiga not only supports social justice but also aligns with Islamic legal principles.
Custody (Hadhanah) Regulations in Indonesia and Malaysia: A Developmental Psychology Perspective on Child Welfare Saraswati, Athirah
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 4 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i4.11798

Abstract

Custody (Hadhanah) holds great importance, as it is a process that shapes a child's character throughout life. The establishment of the age of discernment (mumayyiz) in Indonesia is stipulated in the Compilation of Islamic Law, while in the state of Selangor, it is defined in the Selangor Islamic Family Law Enactment 2003. One implication of setting the mumayyiz age is that it allows a child to choose to live with one of the parents in the event of a divorce. This study is a type of normative legal research employing a comparative law approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources. Data collection techniques are conducted through a literature review of both print and digital sources, using descriptive analysis and inductive reasoning. The results of this study indicate that the age of discernment, according to the Compilation of Islamic Law, is 12 years, while the Selangor Islamic Family Law Enactment 2003 sets it at 7 years for boys and 9 years for girls. The similarities between these two regulations lie in the division of custody (hadhanah) rights, maintenance obligations, post-maternal care, a child's right to choose, and social conditions. The differences, however, involve the strength of legal basis, the determination of the age of discernment, requirements for the caregiver, safeguarding of a child's assets, and the transfer of custody (hadhanah) rights. Developmental psychology suggests that the ideal age for children to make such a choice, within the range of 7 to 12 years, begins at 12 years, as their cognitive and social development at this age is considered sufficient to make a sound decision.