Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Sakina: Journal of Family Studies Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Ahsin Dinal Mustafa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Astronomy Earth & Planetary Sciences Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) Chalimatus Sa'diyah; Ahsin Dinal Mustafa
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1557

Abstract

Lumajang mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan menghasilkan banyak keuntungan yang dihasilkan. Hasil yang melimpah dan melebihi nisab mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan hukum islam menurut Yusuf Qardhawi. Penelitian ini betujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam menurut Yusuf Qardhawi dalam pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualtatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para penambang yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang merupakan penjaga tambang yang mengawasi berjalannya petambangan setiap harinya dan mendata berapa truk pasir yang mengambil pasir di tempat tambangnya. Teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini menjelaskan bahwa penambang yang ada di Desa Bago Kecmatan Pasirian Kabupaten Lumajang terdapat yang belum melaksanakan zakat dan hanya satu penambang yang telah melaksanakan zakat dan lainnya hanya mengeluarkan sedekah. Penambang yang telah melaksanakan zakat sudah sesuai hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan 2,5% hari hasil yang didapatkan setelah mencapai nishab.
QIBLA DIRECTIONS THROUGH ULAMA’S FATWA : Comparative Study between Qibla Direction Fatwa of Indonesian Ulama Council and Dar Al-Ifta Al-Misriyyah Ahsin Dinal Mustafa
Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.117 KB) | DOI: 10.21580/al-hilal.2019.1.1.5675

Abstract

Qibla direction is one of the important things in Islam. Especially in the prayer worship. Al-Quran and Hadith have explained about the direction of qibla during the lifetime of the Prophet. The Problems begun  when Muslims spread all  the world as it is today. Muslims who are far from Mecca can not see the Ka’bah, so it is difficult to determine the "ainul  Ka'bah". But now the rapid development of technology makes it easy for Muslims to determine the direction of the Qibla appropriately. In this case, however, the ulama' do ijtihad with their fatwa regarding how precisely facing the Qibla is permissible for those who cannot see the Ka'bah. This study aims to explain how 'Indonesian' ulama in this case the Indonesian Ulama Council (MUI) and 'Egyptian' ulama (Dar al-Ifta 'al-Misriyyah) resolve the problem and explain what lies behind the views of both. This study is a comparative normative study using a qualitative approach. The study data was taken from the MUI fatwas and Dar al-Ifta 'al-Misriyyah. The results of the study showed that the MUI fatwa initially decided the direction of the qibla of Indonesian Muslims to face westward, but then a new fatwa emerged afterwards which decided the qibla of Indonesian Muslims to face northwest with varying positions according to the location of their respective regions. In contrast to the MUI fatwa, the fatwa from Dar al-Ifta 'al-Misriyyah shows that for those who cannot see the Kaaba it is permissible to deviate slightly from the actual qibla direction with a 45 degree limit in the right or left direction.
Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Ahsin Dinal Mustafa
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.081 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i1.57

Abstract

Wali muhakkam, dalam pernikahan, merupakan seseorang yang bukan pejabat atau wali hakim resmi yang ditunjuk seorang perempuan untuk menjadi wali nikahnya. Praktik ini dilakukan pada nikah siri dan menjadi sebuah masalah ketika mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Terdapat banyak putusan berbeda yang berkaitan dengan wali muhakkam. Berdasarkan hal tersebut, perlu ada kajian tentang ragam putusan Pengadilan Agama terkait pernikahan dengan wali muhakkam. Penelitian ini merupakan studi normatif komparatif dengan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Komparasi dilakukan untuk mengurai persamaan atau perbedaan serta latar belakang dari persamaan atau perbedaan antara putusan-putusan Pengadilan Agama tentang wali muhakkam. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, dalam konteks fikih dikenal adanya tiga jenis wali nikah, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Dari ketiga jenis tersebut, wali muhakkam tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para hakim untuk berijtihad dalam memutus sebuah perkara. Kedua, dari beberapa putusan pengadilan Agama yang telah dikaji sebelumnya, diketahui bahwa ada kecenderungan hakim tidak mengabulkan permohonan para pemohon jika itsbat nikah mereka menggunakan wali muhakkam sedangkan pihak perempuan masih memiliki ayah kandung yang non muslim. Hal ini berbeda dengan kasus jika pihak perempuan tidak mempunya wali nasab dikarenakan wali nasabnya meninggal atau semacamnya yang cenderung dikabulkan.
The Construction of Women's Piety Through Women's Special Mushaf Ahsin Dinal Mustafa; Miski Miski
QOF Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Keiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/qof.v8i1.2231

Abstract

The Cordoba Qur'an Special for Muslimah features the '319 thematic interpretations regarding women,' which is intended to 'beautify' women by making them pious women. However, the main question is what kind of 'piety' is meant. From this section, it is evident how women are made objects within it. As an interpretation, this prominent feature is never free of interest. This article aims to explain and analyze the construction of women's piety in the related mushaf and its relevance to the aspects of tafsir scholarship and the context of positioning women in life. By using explanatory and correlative analysis of the 319 thematic interpretations specifically for women in the mushaf, this article shows that women's piety is constructed through the process of thematizing Qur'anic verses according to certain understandings through titles that give a convincing impression because they contain narratives of hadith or explanations by Muslim figures. However, the relevance of these interpretations is questionable, both from the aspect of tafsir scholarship and the aspect of women's existence itself. In fact, in some examples of interpretation, certain parts are neglected, such as the context of the verses and the resulting interpretations that tend to be patriarchal. Thus, this issue cannot be ignored. It is not only related to the discourse of interpretive authority but also concerns gender justice, which deserves attention.  
The Charity Values within Islamic Law of Inheritance in Malang: Maqāṣid al-Sharī’ah and Social Construction Perspectives Mahmudi, Zaenul; Zenrif, M. Fauzan; Haris, Abdul; Mustafa, Ahsin Dinal; Yasin, Noer
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.19986

Abstract

Islamic principles regarding zakat in general are closely related to the issue of wealth which must be distributed to the needy and poor as well as groups that have been determined by Islamic law. This article aims to discuss the principles of charity in the distribution of inheritance by analyzing the views of ulama and intellectuals in Malang City, East Java. This study is socio-legal research using the theory of maqāṣid al-sharī'ah and social construction. Data was obtained from document study sources in the form of opinions of tafsir and fiqh scholars, journal articles and books related to the discussion. The informants interviewed were NU member, Muhammadiyah, MUI, and academics. The results of this study revealed that: first, based on the principles of justice and benefit, as the general elements of maqāṣid, in the inheritance verses, there is a command to set aside inherited property for the needy from the group of distant relatives, orphans, and the poor (al-Nisa: 8) and to help the heirs who are less able (al-Nisa: 9) as maqāṣid al-kulli. Second, based on social construction, at the externalization stage, the ulema and Muslim community in the city of Malang practice the Islamic charity by setting aside inherited property for the poor, the needy, and orphans in various forms such as slametanfor the deceased, endowments for orphanages, and donations to educational institutions, as well as giving some of the inherited property to their less fortunate relatives. Muslim community simultaneously objectifies the Islamic charity so that the Islamic charity becomes an objective reality in the city of Malang, although the Muhammadiyah community does not observe slametan. The internalization of the construction of Islamic charity as a final stage is understood by internalizing the verses of Islamic charity as the beliefs and teachings that must be implemented in society. 
Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch Hidayatullah, Muhammad Yogie; Mustafa, Ahsin Dinal
Sakina: Journal of Family Studies Vol 8 No 1 (2024): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v8i1.6482

Abstract

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang nafkah anak yang menyatakan penetapan nafkah anak ditambah 10% - 20% tiap tahunnya dari yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, terdapat 3 putusan yang tidak sesuai dengan SEMA tersebut dengan ditambah 2,5% dan 5% tiap tahunnya. Tujuan penelitian ini, 1) Mengetahui hukum nafkah anak pasca perceraian perspektif perundang – undangan di Indonesia. 2) Mengetahui penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang penambahan nafkah anak pasca perceraian pada putusan – putusan di Pengadilan Agama Bondowoso perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang ditelaah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukumnya yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diolah menggunakan teknik klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan: 1) nafkah anak pasca perceraian dalam beberapa peraturan perundang – undangan menjadi kewajiban orang tua. Mengenai ukuran atau kadar nafkah anak hanya tidak disebutkan secara detail. Namun, menyesuaikan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. 2) ratio decidendi hakim pada 3 putusan yang penulis analisa mengenai penetapan nafkah anaknya sudah sesuai dengan teori keadilan sebagai keutamaan dan keadilan sebagai kesamaan. Namun, tidak sejalan dengan teori keadilan menurut ukuran hukum positif dan cita hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch.
The Influence of Fatwas Regarding Illegitimate Children at The Courts in Indonesia Mustafa, Ahsin Dinal; Fakhruddin, Fakhruddin; Roibin, Roibin
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 2 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v15i2.25015

Abstract

One of the complex and important issues in the context of Islamic family law is the phenomenon of illegitimate children. Among the institutions recognized by society as providing solutions through fatwas (decision) are the Indonesian Islamic Scholars Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. This paper aims to explore and analyze this issue in more depth, presenting a perspective that includes aspects of law and society that are manifest in a fatwa, as well as summarizing the significance of the fatwa for decisions in court. This paper uses a qualitative normative approach in the form of library research and analysis of documents in the form of fatwas and decisions that quote fatwas as ratio decidendi. Several decisions use this fatwa as a source of material law because there is no explanation regarding the civil rights given to illegitimate children from their biological fathers in the Constitutional Court decisions or other regulations. In several decisions, fatwas are used by judges in the ratio decidendi decisions in Indonesia. However, the result is that there is disparity in decisions due to differences in the judges' interpretation of the fatwa they use.
NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DALAM PENETAPAN NOMOR.79/PDT.P/2023/PA.SMI TENTANG KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPENSASI KAWIN Desviani, Salma; Mustafa, Ahsin Dinal
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 2 No 2 (2024): MITSAQ, VOLUME 2 NOMOR 2, 2024
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v2i2.8846

Abstract

Penelitian ini dilata belakangi oleh pengajuan permohonan Dispensasi Kawinpada Pengadilan Agama Sukabumi. Dalam permohonannya Pemohonmengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya karena anak tersebut bersikukuhuntuk melaksanakan Pernikahan. Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasikawin merupakan prosedur hukum yang memungkinkan pasangan di bawah umuruntuk menikah dengan izin dari pengadilan. Proses ini diatur untuk melindungihak-hak anak di bawah umur dan memastikan bahwa pernikahan yang terjadisesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan anak. Namun, ada kasusdi mana pengadilan memutuskan perkara dispensasi kawin dengan putusan "nietontvankelijk verklaard" (tidak dapat diterima).Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim yangmenyebabkan suatu perkara dispensasi nikah dinyatakan "niet ontvankelijkverklaard" oleh pengadilan, serta upaya hukum yang dapat dilakukan olehPemohon dalam menyikapi putusan NO.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara dispensasi nikah dapat dinyatakan"niet ontvankelijk verklaard" oleh pengadilan jika terdapat kecacatan sayaratformil dan ketidakcocokan alasan permohonan dengan ketentuan hukum yangberlaku. Dalam menanggapi putusan tidak dapat diterima maka ada 2 upaya yangdapat dilakukan oleh pemohon yakni; mengajukan perkaranya kembali ataumengajukan upaya banding atas ketidak puasan atas putusan tersebut. Penulisberpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon dapat melakukan kedua upayatersebut namun, jika memang pemohon tidak puas akan putusan pengadilantersebut maka peneliti mengarahkan bahwa pemohon bisa mengajukan upayabanding dari peradilan tingkat pertama.
PENETAPAN WALI ADHAL PERKARA NO : 0083 /PDT. P/2023/P.A BWI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH AL- GHOZALI Aprila, Galih Surya Darma; Mustafa, Ahsin Dinal
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 3 No 1 (2025): MITSAQ, VOLUME 3 NOMOR 1, 2025
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v3i1.8848

Abstract

Penetapan wali adhal merupakan permasalahan hukum pernikahan Islam yang memerlukan perhatian khusus. Wali adhal adalah wali yang menolak memberikan izin pernikahan tanpa alasan yang tidak sesuai dengan syara’ dan tidak dapat diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan wali adhal pada perkara No: 0083/ Pdt. P/ 2023/ PA. Bwi dengan perspektif mashlahah mursalah, yaitu konsep maslahat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash namun dianggap membawa kebaikan dan manfaat bagi umat. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan pendekatannya adalah kualitatif, data primer diperoleh dari wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dan data sekunder diperoleh dari literatur terkait seperti kitab Al-Mustashfa Min ilmi Al-ushul dan literatur penunjang lainnya. Mashlahah mursalah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai keputusan penetapan wali adhal pada perkara ini dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya calon mempelai perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali adhal yang dilakukan jika dianalisis dengan mashlahah mursalah dapat memberikan solusi menuju kemaslahatan yang lenih besar. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan mengutamakan kaidah mashlahah mursalah, penetapan wali adhal dapat menghindarkan calon mempelai dari segala perbuatan yang dilarang syara’.
Peran Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan Pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Farikhah, Alfa; Mustafa, Ahsin Dinal
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23213

Abstract

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 merupakan peraturan tertulis yang membahas mengenai petunjuk pelaksanaan pembantu pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA kecamatan yang dimaksud adalah KUA kecamatan yang bertipologi D1 dan D2. KUA Kecamatan Lawang dalam hal ini masih mengunakan peran P4 dalam mengurus administrasi pendaftaran perkawinan mereka sehingga pengimplementasian keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Penelitian fokus pada peran P4 pasca pasca Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan di analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dan juga data sekunder yang diperoleh dari beberapa buku dan peraturan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran P4 di KUA Kecamatan lawang masih berperan dan signifikan dalam membantu masyarakat Kecamatan Lawang dan juga efektivitas keputuasan tersebut setelah dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto masih kurang efektif dikarenakan beberapa faktor dalam keputusan tersebut tidak sesuai sehingga perlu adanya perbaikan dan penyesuaian agar peraturan trsebut dapat berjalan efektif.Kata kunci: Peran; Efektivitas Hukum; Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan
Co-Authors Abdul Haris Aprila, Galih Surya Darma Chalimatus Sa'diyah Desviani, Salma Fakhruddin Fakhruddin Farikhah, Alfa Hidayatullah, Muhammad Yogie Khamdiyati, Lailil Agustin Lil Insan, Dofa Ibrah M. Fauzan Zenrif Maghfirroh, Ariza Leni Miski Miski, Miski Noer Yasin Roibin Roibin Salsabillah, Metana Sinare Saputra, Khoirul Azis Zaenul Mahmudi