Jurnal Partisipatoris
Partisipatoris adalah media untuk publikasi artikel ilmiah di bidang kajian sosiologi, yang bersifat terbuka bagi mahasiswa, dosen, guru, praktisi dan umum sepanjang sesuai dengan ruang lingkup jurnal Partisipatoris. Adapun ruang lingkup jurnal partisipatoris adalah prospek, peluang dan tantangan sosiologi indonesia; isu-isu mutakhir sosiologi sebagai ilmu murni dan terapan; hasil penelitian (penelitian aksi partisipatoris, penelitian tindakan kelas, Fenomenologi, Etnografi, Studi kasus), Ringkasan dan atau pengembangan skripsi / tesis / disertasi / hasil survei yang belum pernah diterbitkan di media lain.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2022): March"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI DESA TANGGUH BENCANA “SAPTO MANUNGGAL” DI DESA KEDUNGBENDO ]]>
<![CDATA[Yusuf Adam Hilman]]>;
<![CDATA[Fitri Agus Tiani]]>;
<![CDATA[Bambang Widiyahseno]]>;
<![CDATA[Irvan Nur Ridho]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana “Sapto Manunggal” di desa Kedungbendo. Kegiatan Desa Tangguh Bencana berfokus pada terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan pada penelitian ini bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai penetapan sebuah kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kesimpulannya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didesa Kedungbendo memiliki kegiatan di setiap tahapan sehingga peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pencegahan, saat bencana terjadi hingga pemulihan.]]>
<![CDATA[RESILIENSI KOMUNITAS PEDAGANG MIGRAN TERHADAP NILAI – NILAI BUDAYA JAWA ]]>
<![CDATA[Slamet Santoso]]>;
<![CDATA[Yusuf Adam Hilman]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai budaya Jawa yang mampu mendorong para pedagang migran Jawa agar dapat mengembangkan usaha di Kota Ponorogo. Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian kualitatif dengan subyek penelitian individu yang menjadi anggota kelompok pedagang migran Jawa yang berhasil mengembangkan usahanya di Kota Ponorogo. Penentuan subyek penelitian tersebut dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi atau pengamatan secara langsung. Teknik analisis data berlangsung atau mengalir dengan model interaktif. Hasil penelitian memperlihatkan bentuk resiliensi migran Jawa dalam mengembangkan usaha sektor informal. Salah satu faktor dimaksud adalah masalah berjalannya budaya yang masih dipegang erat dalam sebuah kelompok usaha sektor informal. Khususnya para pedagang migran Jawa, yang terus berupaya untuk saling tolong - menolong, gotong royong, keeratan hubungan kekerabatan, dan merasa senasib sepanggungan, terbukti telah mampu menguatkan para pedagang migran Jawa dalam menjalankan usahanya di daerah orang lain. Kegigihan dalam berusaha dengan cara membentuk kelompok usaha telah menguatkan keberadaan mereka dan dampaknya mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kehidupan mereka.]]>
<![CDATA[Transformasi Peran Domestik dan Peran Peran Berbasis GenderPublik Dalam Persepsi Masyarakat di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Dwi Astuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Persepsi masyarakat tentang peran domestik dan peran publik berbasis gender, teus mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial dan perubahan persepsi dalam masyarakat. Dalam peneltiian terdahulu ditemukan bahwa sudah terjdai kesetaraan gender terkait dengan aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan politik. Namun kesetaraan dalam aspek-aspek tadi belum terlihat ketika berbicara tentanh beban ganda. Masih muncul ketidakadilan berupa beban ganda pada perempuan. Penelitian ini mencoba untuk menggali lebih jauh seperti apa persepsi masyarakat terkait dengan pembagian peran domestik dan peran publik bebasis gender yang membentuk atau melatarbelakangi munculnya beban ganda ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan di beberapa wilayah di Yogyakarta, dengan memperhatikan karakteristik wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan. Memang terjadi pergeseran yang cukup besar dalam pembagian pekerjaan domestik dan pekerjaan publik. Saat ini pekerjaan domestik tidak lagi didominasi oleh perempuan dan juga sebaliknya pekerjaan publik tidak lagi didominasi oleh laki-laki. Namun memang jika secara khusus dilihat pada sisi pekerjaan domestik masih lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Fenomena yang peneliti amati adalah muculnya pekerjaan kegiatan sosial dalam masyarakat dalam angka yang cukup tinggi. Dan sesuai dengan data untuk pekerjaan ini lebih bnayak dilakukan oleh perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Persepsi masyarakat sudah tidak lagi bias terkait dengan pembagian pekerjaan publik dan pekerjaan domestik ini. Artinya masyarakat memahami peran tersebut bisa dilakukan oleh kedua-dua jenis kelamin bahkan bisa di pertukarkan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS ]]>
<![CDATA[Shintia Shintia]]>;
<![CDATA[Shahril Budiman]]>;
<![CDATA[Neng Suryanti Nengsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the implementation of tanjungpinang city regulation No. 4 of 2017 concerning the Implementation of The Rights of Persons with Disabilities there are still many that have not been done optimally such as the Local government should guarantee the recruitment process, acceptance, job training, work placement, work sustainability, and career development that is fair and without discrimination to people with disabilities but judging by the number of private parties and government agencies that do not want to employ disabilities. The purpose of this study is to find out the Implementation of Tanjungpinang City Regulation No. 4 of 2017 on The Implementation of The Rights of Persons with Disabilities (Study on The Fulfillment of Employment Rights for People with Disabilities in Tanjungpinang City). In this study the theory used according to Van Meter and Van Horn (in Subarsono, 2011;99). In this study was taken a sample of 5 people. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive data analysis technique. Based on the results of the study, the policies has not run optimally because in fact people with disabilities do not get their rights in finding workers, this is because it is not supported by the local government itself, either facilities, coordination. The number of people working is considered inappropriate or unbalanced with people with disabilities in tanjungpinang city, the advice that can be submitted is as follows the need for coordination between the Office of Manpower and Social Services of Tanjungpinang City in the preparation of employment rights fulfillment programs for people with disabilities. There needs to be a derivative regulation in the form of mayor regulation in the implementation of the regulation on the Implementation of The Rights of Persons with Disabilities. There needs to be the establishment of a Disability Services Unit and then there should be public service facilities that are easily accessible to people with disabilities.]]>
<![CDATA[Regulasi Dana Kampanye Kolektif untuk Pemilu yang Transparan Dana Berkeadilan Perspektif Sistem Proporsional Terbuka ]]>
<![CDATA[Abd Hannan]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Since the 1998 reform, Indonesia's general election system (PEMILU) has undergone significant changes, from what was originally a representative system to direct elections, from which previously were held separately to now take place simultaneously. However, in the midst of these improvement efforts, it must be admitted that the building of the current election system still leaves problems. One of them is the problem of organizing elections, especially those related to campaign financing regulations. This study is a critical study of the existence of the Indonesian general election, especially with regard to the regulation of election campaign funds. There are two main issues in this study; 1) Collective campaign funds; 2) Elections with an open proportional system. To make this study focused, these two main issues are then elaborated into two major research questions, what is meant by regulation of collective campaign funds based on open proportional elections? What are its strategic roles and functions in an effort to create transparent and fair elections? This study is a qualitative study with library techniques. The entire data of this writing is sourced from secondary data in the form of library data. In general, the findings of this study contain a conceptual-theoretical explanation of the regulation of collective campaign funds based on open proportional elections, a description as well as an in-depth analysis of the problems of regulation of Indonesian election campaign funds, especially after the implementation of the 2019 simultaneous elections.]]>
<![CDATA[Prenuptial Agreements and Power Relations of Husbands and Wives among Javanese Society ]]>
<![CDATA[Siti Mas'udah]]>;
<![CDATA[Shafyra Amalia Fitriany]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Javanese still adheres to a patriarchal culture and has the concept of family harmony so that prenuptial agreements are considered as a form of unethical openness that demonstrates a lack of trust in their partners. This study focuses on the meaning of prenuptial agreements and the power relations between husband and wife who enter into prenuptial agreements. This study employed a qualitative research method by conducting in-depth interviews with men and women who made prenuptial agreements. The theory used was phenomenology. This study revealed that prenuptial agreement was defined by various experiences, situations, and personalities of the couple. A prenuptial agreement is not intended to be used to plan a divorce. Pre-nuptial agreement users want a marriage that has protection and freedom. The upper class interprets a prenuptial agreement as a means of protecting property and assets owned, avoiding losses caused by a spouse, and making it easier to run a business. Meanwhile, the middle class interprets prenuptial agreements as a means of self-protection that leads to a guarantee of personal safety over shared assets and other obligations to children fairly in the event of a household conflict. The power relations between husband and wife who enter into prenuptial agreements demonstrate various forms, including: 1) sexist power, 2) female domination, and 3) an equal relationship. This study concludes that Javanese who enters into prenuptial agreements uphold the concept of living in harmony but reject the concept of “surrendering”. Prenuptial agreements are used as: 1) a means of self-protection with security guarantees; the anticipation of the uncertainty of what will happen in the future or the unpredictable in the marriage; and 3) freedom that comes from experience and awareness. Keywords: prenuptial agreement, power relations, marriage, gender equality]]>
<![CDATA[MAKNA SOLIDARITAS SOSIAL DALAM TRADISI ‘SEDEKAH DESA’ (Studi pada Masyarakat Desa Ngogri Megaluh Jombang) ]]>
<![CDATA[Luluk Dwi Kumalasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mendiskripsikan tentang makna solidaritas sosial yang ada pada masyarakat desa Ngogri dalam pelaksanaan tradisi Sedekah Desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Secara spesifik mengetahui tentang makna dan bentuk-bentuk solidaritas yang muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel penelitian yang terdiri dari perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat (tokoh agama) dan warga desa diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk lebih akuratnya hasil penelitian maka penelitian ini juga dilakukan proses analisa data dan analisis teoritis dengan teori interaksionisme simbolik dan solidaritas sosial sebagai tahap akhir. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk solidaritas sosial dalam tradisi Sedekah Desa di Desa Ngogri Megaluh Jombang antara lain; musyawarah, iuran bersama, membuat makanan, terlibat dalam kepanitiaan, terlibat dalam acara (kenduri), terlibat dalam acara pengajian, dan terlibat dalam acara (hiburan). Sedangkan makna solidaritas sosial dari pelaksanaan Sedekah Desa adalah; kebersamaan, kerukunan, guyup (kekompakan), keiklasan, kebaikan untuk bersama, dan kerjasama (gotong royong).]]>
<![CDATA[Retorika Visual Iklan Pariwisata Indonesia Pada Akun Instagram Wonderful Indonesia dalam Masa Pra Pandemi, Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Isnani Dzuhrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jp.v4i1.27917
<![CDATA[Pariwisata Indonesia mendapati tantangan dan dampak akibat dari pandemi virus corona. Sebuah tantangan bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Indonesia untuk bisa menghadapi dan membuat strategi terkait rendahnya jumlah kunjungan wisata akibat pandemi Covid-19. Penggunaan platform instagram untuk publikasi iklan video pariwisata Indonesia dipilih sebagai media promosi dalam menghadapi situasi pandemi dan era new normal pasca pandemi, hal ini senada dengan tingginya tingkat penggunaan internet selama pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui perbedaan gaya penyajian iklan dari tiga vidio promosi yang diunggah Wonderful Indonesia dari masa sebelum masuknya corona virus sampai masa pandemi, dan pasca pandemi Covid-19 yang ditinjau dari segi retorika visualnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe interpretative dan berfokus pada pemaknaan pesan yang dilihat dari unsur retorika visual pada setiap scene. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada perbedaan gaya penyajian dan pesan yang terkandung di dalam video dari segi konten, tema, dan visualisasi indeks ikon simbol pada masing-masing scene dalam video serta sama-sama mempunyai tujuan menciptakan iklan komersial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan menjalin komunikasi dengan calon wisatawan.]]>
<![CDATA[VISUAL ELEMENTS AS A CONSTRUCTION MEDIA OF KOREAN CULTURE IMPERIALISM ]]>
<![CDATA[Aditya Dwi Putra Bhakti]]>;
<![CDATA[Moch. Fuad Nasvian]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jp.v4i1.27937
<![CDATA[This study aims to find out how visual elements are used as a construction medium for cultural imperialism, especially Korean Culture, through film series production. This study uses a qualitative approach. This study uses the visual element concept of Timothy Samara with Roland Barthes' semiotic analysis method. The object under study is the Korean serial film, Squid Game Season 1 which consists of 9 episodes. The results of this study of the Squid Game series in a structured way maximize the use of elements of form and space, color, symbolic space, typography, and layout as a medium for constructing Korean cultural imperialism. The findings from this study also contribute to the science of visual communication, especially in the use of visual elements in film works.]]>
<![CDATA[Makna Simbol dan Identitas Travesti dalam Tari Gandrung Marsan Banyuwangi ]]>
<![CDATA[Widiya Yutanti]]>;
<![CDATA[Rahadi Rahadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22219/jp.v4i1.28158
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna simbol dan identitas travesti dalam tari Gandrung Marsan Banyuwangi. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan tipe deskriptif. Sumber data diperoleh dari wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna simbol dan identitas dari tari Gandrung Marsan sendiri mengalami pergeseran. Awalnya, tarian ini merupakan simbol yang memiliki makna perlawanan masyarakat Banyuwangi terhadap penjajah, serta simbol perlawanan terhadap tindakan asusila yang terjadi antar penari. Kemudian makna simbol dan identitas tari ini lebih sebagai simbol karakter Osing yang sekaligus menjadi identitas masyarakat Banyuwangi, yakni; aclak, bingkak dan ladak. Keberadaan travesti (penari laki-laki yang berbusana perempuan) dalam tarian ini sempat dianggap sebagai hal yang tabu dan sering mendapat tekanan dari masyarakat terutama dari tokoh agamawan pesantren. Pelaku transvesti sendiri ternyata memiliki perbedaan dalam memaknai simbol dan identitas dirinya sebagai penari. Ada yang menganggap bahwa identitas dirinya ketika menari adalah sebagai travesti yang secara profesional menari dan ketika dalam kehidupan sehari-hari tetap berperan sebagai laki-laki normal. Namun ada juga yang memaknai identitas dirinya sebagai travesti adalah sebuah panggilan hati. Jiwanya melebur sebagai perempuan ketika menari, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan travesti dalam tari Gandrung Marsan sendiri sebenarnya adalah sebagai identitas yang membedakan tari Gandrung Marsan dengan tari Gandrung jenis lainnya.]]>
