cover
Contact Name
Soni Akhmad Nulhaqim
Contact Email
jkrk.fisip@gmail.com
Phone
+6281322312268
Journal Mail Official
jkrk.fisip@gmail.com
Editorial Address
Pusat Studi Konfilk dan Resolusi Konflik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Gedung A FISIP-UNPAD Lt. 2 Jl. Raya Bandung Sumedang km 21 Jatinangor, Sumedang
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
ISSN : 26558823     EISSN : 26561786     DOI : https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik yakni memuat hasil-hasil penelitian lapangan dan dan atau kajian pustaka mengenai isu-isu konflik dan resolusi konflik di tingkat nasional, regional dan internasional.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik" : 9 Documents clear
MEMBANGUN KARAKTER UNTUK MENGATASI KENAKALAN REMAJA MELALUI PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER Aliim, Tahrizi Fathul; Darwis, Rudi Saprudin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses penerapan implementasi pendidikan karakter di lingkungan dengan fokus pada dampaknya terhadap kenakalan remaja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan yang dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut terkait topik ini. Pertama, ditemukan bahwa kenakalan remaja dapat disebabkan oleh lingkungan tempat remaja tersebut tumbuh. Faktor-faktor dalam lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat memengaruhi perilaku remaja. Oleh karena itu, implementasi pendidikan karakter di lingkungan menjadi krusial untuk membentuk nilai-nilai positif dan moral yang dapat menanggulangi kenakalan remaja. Kedua, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner  memberikan gambaran yang komprehensif terhadap seluruh sistem dan interaksi yang ada dalam kehidupan remaja. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks ekologis remaja dalam merancang program pendidikan karakter yang efektif. Pendekatan ini memungkinkan penerapan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan tempat remaja berada. Ketiga, temuan utama penelitian ini adalah bahwa pendidikan karakter dapat diterapkan dalam sistem-sistem ekologi perkembangan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan memasukkan nilai-nilai karakter dalam setiap aspek kehidupan remaja, diharapkan dapat meningkatkan kualitas moral dan perilaku mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar pemikiran bagi pengembangan strategi dan program pendidikan karakter yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. This research aims to delve deeper into the process of implementing character education in the environment with a focus on its impact on adolescent delinquency. The method used in this study is a literature review with a descriptive qualitative approach. The findings of the research reveal several insights that can contribute to a better understanding of this topic. First, it is found that adolescent delinquency can be caused by the environment in which adolescents grow. Factors in the environment such as family, school, and society can influence adolescent behavior. Therefore, the implementation of character education in the environment is crucial in shaping positive values and morals that can address adolescent delinquency. Second, Bronfenbrenner's ecological development theory provides a comprehensive overview of the entire system and interactions in the lives of adolescents. This research highlights the importance of understanding the ecological context of adolescents in designing effective character education programs. This approach allows the implementation of character education that aligns with the needs and characteristics of the adolescent's environment. Third, the main finding of this research is that character education can be applied in developmental ecological systems, such as family, school, and society. By incorporating character values into every aspect of adolescent life, it is expected to enhance their moral quality and behavior. Thus, this research provides a conceptual basis for the development of more effective strategies and character education programs in addressing adolescent delinquency issues.
PERAN ORAANG TUA DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK CYBERBULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK Agustin, Sonia; Deliana, Nurfarida; Bara, Juliana Batu
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53281

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan dampak terhadap perubahan pola pikir dan perilaku manusia dalam interaksi sosial dan komunikasi. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadinya pembulian di media sosial atau Cyberbullying. Cyberbullying telah menjadi ancaman yang signifikan terhadap kesehatan mental anak-anak di era digital ini. Korban sering kali merasa malu atau merasa buruk tentang diri mereka sendiri, yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental mereka. Cyberbullying merupakan perilaku agresif dan merendahkan yang dilakukan melalui penggunaan media sosial. Perilaku ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kesehatan mental anak. Anak yang menjadi korban Cyberbullying memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan. Selain itu, mereka juga dapat mengalami penurunan prestasi akademik dan mengalami isolasi sosial. Artikel ini mengeksplorasi peran krusial orang tua dalam mengurangi dan mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh Cyberbullying terhadap kesehatan mental anak-anak. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, artikel ini menggambarkan bagaimana orang tua dapat bertindak sebagai garda terdepan dalam membimbing, mendukung, dan melindungi anak-anak mereka dari pengalaman traumatis akibat Cyberbullying.Penelitian ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif Cyberbullying terhadap kesehatan mental anak dengan melihat peran orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan literature (library research). Artikel ini menekankan pentingnya peran aktif orang tua dalam membentengi anak-anak dari dampak buruk Cyberbullying terhadap kesehatan mental mereka. Dengan pendekatan yang terinformasi dan penuh perhatian, orang tua dapat menjadi agen perubahan yang kuat dalam melindungi anak-anak dari risiko Cyberbullying serta membantu mereka tumbuh sebagai individu yang tangguh secara mental dalam dunia digital yang terus berkembang. The development of information technology today has an impact on changes in human mindset and behaviour in social interaction and communication. One of the negative impacts is the occurrence of bullying on social media or Cyberbullying. Cyberbullying has become a significant threat to children's mental health in this digital age. Victims are often embarrassed or feel bad about themselves, which can exacerbate their mental health problems. Cyberbullying is aggressive and demeaning behaviour perpetrated through the use of social media. This behaviour has great potential to affect children's mental health. Children who are victims of Cyberbullying have a higher risk of developing mental health problems, such as depression, anxiety, and eating disorders. In addition, they may also experience reduced academic performance and social isolation. This article illustrates how parents can act as the frontline in guiding, supporting, and protecting their children from the traumatic experience of Cyberbullying. This study aims to prevent the negative impact of Cyberbullying on children's mental health by looking at the role of parents. This research is a literature research with a literature approach (library research). This article emphasises the importance of parents' active role in fortifying children from the adverse effects of Cyberbullying on their mental health. With an informed and caring approach, parents can be powerful agents of change in protecting children from the risks of Cyberbullying and helping them grow as mentally resilient individuals in an ever-evolving digital world.
AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA MEDAN Solin, Syerli Elviani; Rangkuti, Zoraya Alfathin
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53286

Abstract

Meningkatnya jumlah transportasi berbanding lurus dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas, terkait kinerja kopolisian Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS), ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian SATLANTAS masih kurang, karena hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan masih adanya ditemukan kepolisian yang menerima suap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas kinerja SATLANTAS Polrestabes Medan dalam menangani pelanggaran lalu lintas di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian berdasarkan pada teori akuntabilits koppel (2004) menunjukkan bahwa transparancy oleh pihak SATLANTAS masih kurang, hal ini dikarenakan ada beberapa inforrmasi yang tidak di informasikan kepada masyarakat karena dirasa bersifat rahasia, seperti informasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban kinerja. Kemudian pada indikator liability terdapat pemberian reward dan punishment terhadap kinerja SATLANTAS. Pemberian reward berupa sertifikat penghargaan bahkan kenaikan pangkat bagi kepolisian yang bekerja sesuai target serta, punishment diberikan dengan teguran, mutasi jabatan bahkan sampai pemecatan. Indikator ketiga adalah controllability yang dilakukan dengan turun kejalan secara langsung dan menggunakan pemantauan melalui ATCS. Responsibility dalam menjalankan kinerja SATLANTAS berpegang pada undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan dan angkutan umum, undang-undang No 2 tahun 2022 tentang kepolisian, standar oprasional proseure (SOP) dan kode etik. Indikator terakhir adalah responsiveness, kepolisian memberikan upaya penanganan terhadap keluhan masyarakat, saran  dan masalah yang diteukan dilapangan. Namun, dalam akuntabilitas kinerja SATLANTAS diperlukan perbaikan dan peningkatan khususnya dalam hal transparancy kepada masyarakat, peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi dan respon yang lebih cepat dan efektive khususnya dalam menindak pelanggaran lalu lintas. The increase in the number of transportation is directly proportional to the increase in traffic violations. Regarding the performance of the Traffic Police Unit (SATLANTAS), it was found that supervision carried out by the SATLANTAS police was still lacking, because it was only carried out at certain times and police were still found accepting bribes. This research aims to see how accountable the performance of SATLANTAS Polrestabes Medan is in handling traffic violations in Medan City. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The results of research based on Koppel's accountability theory (2004) show that transparency by SATLANTAS is still lacking, this is because there is some information that is not shared with the public because it is felt to be confidential, such as financial information and performance accountability reports. Then in the liability indicator there are rewards and punishments for SATLANTAS performance. Rewards are given in the form of certificates of appreciation and even promotions for police officers who work according to targets, and punishment is given in the form of reprimands, job transfers and even dismissal. The third indicator is controllability which is carried out by taking to the streets directly and using monitoring via ATCS. Responsibility in carrying out SATLANTAS performance adheres to Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and public transportation, Law No. 2 of 2022 concerning the police, standard operational procedures (SOP) and code of ethics. The final indicator is responsiveness, the police provide efforts to handle public complaints, suggestions and problems discovered in the field. However, accountability for SATLANTAS performance requires improvements and enhancements, especially in terms of transparency to the public, improved supervision and a quicker and more effective response, especially in taking action against traffic violations.
RESOLUSI KONFLIK PRA KENABIAN (STUDI KASUS HILFUL FUDHUL) Khasan, Abul; Musyafiiq, Ahmad
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53282

Abstract

Konflik menjadi sesuatu kepastian yang akan hadir di setiap bidang kehidupan manusia. Konflik sendiri tidak bisa dihindarkan dari kehidupan dinamika manusia. Sehingga setiap individu pasti dan akan menghadapi konflik. Tak luput pada masa pra kenabian, terdapat banyak konflik yang terjadi, salah satunya konflik yang disebabkan ketimpangan dan kezaliman yang dilakukan bangsa Arab waktu itu. Hilful fudhul merupakan bentuk kesepakatan yang diambil para kabilah pada masa pra kenabian dalam menyelesaikan masalah yang sedang dialami. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik yang terjadi pada masa pra kenabian. Studi literatur digunakan dalam penulisan artikel ini melalui metode studi kasus yang mengambil kasus hilful fudhul serta menggunakan pendekatan resolusi konflik guna alat analisis dari objek yang diambil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hilful fudhul muncul dari mediasi yang dilakukan para kabilah Arab. Dalam hal ini Zubair menjadi mediator dari permasalahan yang dialami oleh pedagang Yaman dengan salah satu kabilah. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa resolusi konflik telah ada pada masa pra kenabian. Pada awalnya konflik yang dialami termasuk ke dalam konflik tertutup. Melalui Zubair sebagai pihak ketiga mampu mengangkat konflik sehingga mendapatkan pandangan dari para kabilah yang merespon baik dengan mediasi yang disepakati. Conflict is a certainty that will be present in every area of human life. Conflict itself cannot be avoided in the dynamics of human life. So that every individual will definitely and will face conflict. Not to mention the pre-prophetic period, there were many conflicts that occurred, one of which was caused by inequality and injustice carried out by the Arab people at that time. Hilful fudhul is a form of agreement taken by the tribes in the pre-prophetic period to resolve the problems they were experiencing. This article aims to find out how conflict resolution occurred in the pre-prophetic period. Literature studies were used in writing this article through a case study method which took the Hilful Fudhul case and used a conflict resolution approach as an analysis tool for the objects taken. The results of this research show that hilful fudhul emerged from mediation carried out by the Arab tribes. In this case, Zubair became a mediator in the problems experienced by Yemeni traders with one of the tribes. This is clear evidence that conflict resolution existed in pre-prophetic times. Initially the conflict experienced was a closed conflict. Through Zubair as a third party, he was able to raise the conflict so that he got the views of the tribes who responded well to the agreed mediation.
ANALISIS PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA GEBLAK JAMBANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR PT PERTAMINA (PERSERO) IT SURABAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL Resnawaty, Risna; Rivani, Rivani; Nulhakim, Soni A.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53287

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian pada program CSR PT. Pertamina (Persero) dalam mengembangkan desa wisata Kampung Geblak. Fenomena CSR terus berkembang dari tahun ke tahun, pengembangan desa wisata menjadi salah satu model CSR yang dilakukan oleh perusahaan. desa wisata ini dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, namun tidak hanya itu pengembangan desa wisata menyentuh aspek keberfungsian sosial dalam perspektif Pekerjaan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan fenomena pengembangan desa wisata terkait pemenuhan aspek kompas keberlanjutan serta pengaruhnya pada individu, kelompok dan masyarakat sebagai penerima manfaat program dalam menjalankan keberfungsian sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi serta studi literatur pada subjek penelitian yaitu masyarakat penerima manfaat, pelaksana program, dan menghimpun informasi dari artikel maupun hasil penelitian sebelumnya. Temuan hasil lapangan menyatakan bahwa pengembangan kampung wisata Jambangan bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat namun meningkatkan keberfungsian sosial warga khususnya dalam menjalankan perannya di dalam pembangunan, sehingga wellbeing dapat tercipta sebab lingkungan fisik (environment) yang dibangun menghasilkan harmonisasi dalam interaksi antar warga masyarakat. Kesimpulan menyatakan bahwa pengembangan kampung wisata mampu memenuhi kriteria kompas keberlanjutan secara ekonomi, sosial, lingkungan serta kesejahteraan uang mendukung pada keberfungsian sosial masyarakat. This article is the result of research on CSR program of PT Pertamina (Persero) in developing the Kampung Geblak tourist village. The development of tourist villages is one of most popular model the CSR implementation by companies. This tourist village not only improve the community's economy capability but also touches social functioning aspects from a social work perspective. The aim of this research is to discover the phenomenon of tourism village development related to fulfilling the sustainability compass aspect and its influence on individuals, groups and communities as beneficiaries in carrying out their social functions. The research method used is a qualitative approach by conducting interviews, observations and literature studies on research subjects; beneficiary, program implementers, also collecting information from articles and previous research results. The findings of it state that the development of the Jambangan tourist village not only increases community income but also the social functioning of residents, especially in carrying out their role in development, so that wellbeing can be created due to the physical environment which produces harmonization in interactions between community members. The conclusion states that the development of a tourist village is able to meet the criteria of sustainability compass economically, socially, environmentally and welfare and support the social functioning of the community.
MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA Fauzi, Rizki Muhammad; Nulhaqim, Soni A.
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53283

Abstract

Aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti tercemarnya lingkungan, kerusakan lingkungan, polusi dari aktivitas pertambangan, dan rusaknya akses jalan raya yang berujung menimbulkan suatu masalah konflik, baik itu antara konflik masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguraikan penyebab yang sering terjadi pada masalah konflik pertambangan dan alternatif solusi dalam penyelesaian masalah konflik pertambangan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dimana bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Hasil penelitian berdasarkan contoh kasus pertambangan di daerah Indonesia, itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan karena alasan tercemarnya lingkungan, seperti masyarakat khawatir dampak dari aktivitas pertambangan yaitu rawannya longsor, jalan menjadi rusak, debu yang mengganggu pemukiman warga, dan menurunnya kualitas air bersih. Banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Penolakan yang dilakukan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu konflik pertambangan. Proses penyelesaian konflik yang baik dalam konflik pertambangan yaitu dengan mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak yang bisa menjadi penengah dan mengetahui terhadap masalah yang terjadi. Seharusnya terdapat suatu badan atau institusi yang khusus dalam menangani masalah sejumlah konflik yang terjadi di area pertambangan, contohnya seperti Dirjen konflik yang mengurus masalah konflik. Mining activities often cause negative impacts, such as environmental pollution, environmental damage, pollution from mining activities, and damage to highway access which results in a conflict problem, be it conflict between the community and the company or the community and the government. The purpose of this study is to describe the causes that often occur in mining conflict problems and alternative solutions in solving mining conflict problems. The method used is using the library study method which is sourced from secondary data related to the issues that are the topic of research. The results of the research based on examples of mining cases in Indonesia show that many people refuse mining activities for reasons of environmental contamination, such as people who are worried about the impact of mining activities, namely prone to landslides, damaged roads, dust that disturbs residents' settlements, and decreased quality of clean water. . Many mining companies only think about profits without regard to environmental conditions. The community's rejection was one of the factors causing a mining conflict. A good conflict resolution process in mining conflicts is mediation carried out by parties who can mediate and know about the problems that occur. There should be a body or institution that is specialized in dealing with the problems of a number of conflicts that occur in the mining area, for example the Director General of Conflict who deals with conflict issues. 
PEKERJAAN SOSIAL DAN ORANG DENGAN DISABILITAS Apsari, Nurliana Cipta; Jatnika, Dyana Chusnulitta
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53279

Abstract

Profesi pekerjaan sosial adalah profesi praktik dan disiplin ilmu yang fokusnya adalah mendorong terjadinya perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial dan pemberdayaan serta pembebasan manusia. Populasi disabilitas adalah populasi yang mengalami banyak kekerasan dan penindasan serta ketidakterpenuhan hak, padahal Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memandatkan pemerintah Republik Indonesia untuk memenuhi hak orang dengan disabilitas. Dengan menggunakan metode kajian literatur, tulisan ini bertujuan untuk menjabarkan praktik pekerjaan sosial dengan populasi disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan bekerja dengan populasi disabilitas di tiga bidang praktik yaitu praktik mikro, mezzo dan makro. Saat bekerja dengan populasi disabilitas, pekerja sosial harus selalu melibatkan orang dengan disabilitas sebagai subjek dan mengkonsultasikan hal-hal berkenaan dengan pemenuhan hak mereka dengan orang dengan disabilitas itu sendiri. Dengan melakukan hal tersebut, pekerja sosial akan terhindar dari praktik oppresif terhadap populasi disabilitas. Social work profession is a practice profession and an academic discipline focusing on the fostering of social change and social development as well as social cohesion and empowerment and human freedom. Disability population is one population experiencing many violations and oppression along with unfulfillment of their rights, whereas Indonesia has the legal umbrella mandating the government of Indonesia to achieve the fulfilment of the rights of people with disability. Using study literature method, this article is aiming at describing the social work practice with disability population in Indonesia. The result shows that social work as a helping profession working with disability population in three field of practice, namely micro, mezzo and macro. During working with disability population, social workers have to always involving the people with disability as the subjects and consult on every aspect of their rights fulfilment with the disability population themselves. By doing so, social workers will be protected from conducting oppressive practice toward the disabled population.
ANALISIS BIAYA MANFAAT PROGRAM KESERASIAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA Permana, Oktia Dwi; Rusyidi, Binahayati; Kharisma, Dinar
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53284

Abstract

Konflik sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat secara mental dan ekonomi pasca konflik. Konflik tersebut meliputi berbagai aspek, seperti konflik antar etnis dan konflik agama, yang menunjukkan adanya ketegangan antar kelompok di masyarakat. Dalam konteks penanganan konflik sosial, diperlukan program keserasian sosial yang dapat memberikan manfaat sosial yang komprehensif. Namun, terdapat kesenjangan antara hasil penelitian yang menyoroti kompleksitas konflik sosial dari berbagai sudut pandang dengan kebutuhan akan kebijakan sosial yang holistik dan terintegrasi dalam penanganan konflik sosial di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur manfaat sosial yang dihasilkan oleh program keserasian sosial serta evaluasi yang mendalam terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas program dalam mencapai tujuan keserasian sosial. Selain itu, aspek biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan konflik sosial, seperti biaya perawatan depresi dan gangguan psikososial. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dalam hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan penanganan konflik sosial di Indonesia. Social conflict in Indonesia is a complex problem and has a significant impact on society mentally and economically after the conflict. The conflict covers various aspects, such as inter-ethnic conflicts and religious conflicts, which indicate the existence of tensions between groups in society. In the context of handling social conflict, a social harmony program is needed that can provide comprehensive social benefits. However, there is a gap between research results that highlight the complexity of social conflict from various perspectives and the need for holistic and integrated social policies in handling social conflict in Indonesia. Therefore, further research is needed to measure the social benefits generated by social harmony programs as well as in-depth evaluations related to the efficiency of resource use and program effectiveness in achieving social harmony objectives. In addition, the cost aspect is also an important consideration in handling social conflict, such as the cost of treating depression and psychosocial disorders. Thus, further research in this regard will make a significant contribution to the development of policies for handling social conflict in Indonesia.
KONFLIK SENGKETA LAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN DI INDONESIA Achmad, Willya
Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jkrk.v6i1.53280

Abstract

Kebaradaan sengketa lahan dan konflik tanah dapat merusak tatanan hukum dan menghambat pembangunan bangsa Indonesia, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam setiap penyelesainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menyusun strategi yang tepat dalam menyelesaikan setiap konflik/sengketa tanah yang sering terjadi di negara Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni, metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Maka hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa, sengketa lahan terjadi karena lahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan kedaulatan pemiliknya. Tidak semua masalah harus diselesaikan lewat persidangan atau pengadilan. Saat ini telah lahir penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu Alternative Dispute Resolution (selanjutnya disebut dengan ADR), salah satunya dengan menggunakan mediasi di mana keberpihakan seorang mediator tidak terjadi dalam persoalan mediasi. Selain itu masyarakat juga dapat melibatkan seorang pekerja sosial dalam membantu menyelesaikan konflik/sengketa lahan yang sedang dihadapi, pekerja sosial adalah mereka yang tepat untuk terlibat dalam proses Resolusi konflik, seperti menjadi Negosiator ataupun Mediator. Dalam penyelesaian konflik sengketa lahan, seorang pekerja sosial memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Selain itu pekerja sosial mampu menjadi Fasilitator dalam penyelesain konflik sengketa lahan dengan memberikan suatu kepastian damai antara pihak-pihak yang terlibat konflik. The existence of land disputes and land conflicts can damage the legal order and hinder the development of the Indonesian nation, so appropriate strategies are needed in each resolution. This research aims to find out how to develop appropriate strategies in resolving every land conflict/dispute that frequently occurs in Indonesia. The research methods used by researchers are qualitative and analytical descriptive methods. So the results of this research explain that land disputes occur because land has a very important position, which can prove the independence and sovereignty of its owner. Not all problems have to be resolved through trial or court. Currently, non-litigation dispute resolution has emerged, namely Alternative Dispute Resolution (hereinafter referred to as ADR), one of which uses mediation where a mediator's partiality does not occur in mediation issues. Apart from that, the community can also involve a social worker in helping resolve the land conflict/dispute they are facing. Social workers are the right people to be involved in the conflict resolution process, such as being a Negotiator or Mediator. In resolving land disputes, a social worker acts as a "third force function" to bridge between group members and the environmental system that hinders them. Apart from that, social workers are able to become facilitators in resolving land disputes by providing a guarantee of peace between the parties involved in the conflict.

Page 1 of 1 | Total Record : 9