KONSEP DAN TUJUAN PADA TINJUAN BISNIS SYARIAH
Adzkiya: Jurnal Hukum dan EKonomi Syariah encompasses original research articles, review articles, and short communications, including: Accounting, Sharia law, Islamic Accounting, Management, Management of sharia, Sharia Bussines Management, Human Resource Management, Economics Education, Sharia Financial Banking.
Articles
151 Documents
<![CDATA[Telaah Kritis Berbagai Risiko SDM Dalam Mempertahankan Kelangsungan Perusahaan ]]>
<![CDATA[kuliman kuliman]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 1 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i1.2181
<![CDATA[Human resource are very desicive resource for other resources and can be ascertained when human resources do not exist so there will be no componey moreover theris nothing to produce. Human resourcesare very unique and different from teh other resources. Accordingly to this way so all the company trought their management should give great attention so that what is the goal can be achieved. On the other hand in this achievment management in ofen faced with variousuncertain or is possibilities. On of the risks that must be a majorconcern is related to the risk of human resources. After reviewing, in this paper thera are a least seven tyoes of risk from human resources, namely, the risk of workplace accidents, teh risk of disability, illness, strikes, riots, death and dismissal. Furthemore, from the various risks, the management should be able to make good and right decisions in overcoming these various risks, so that good and appropriarte countermeasures, the company avoid the loss and sustainability of the company can be guarenteed in the future.]]>
<![CDATA[Potret Perilaku Konsumen Terhadap Harga Handphone Di Pasar Mega Mall Kota Metro ]]>
<![CDATA[Upia Rosmalinda]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 1 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i1.2244
<![CDATA[Potret konsumsi sebagai perkembangan peradaban manusia dapat memberikan dua sisi yang bertentangan baik dari sisi positif maupun negatif. Pertama, dari sisi positif, konsumsi akan barang akan bernilai positif bila dipergunakan berdasarkan pada kebutuhannya. Kedua, sisi negatif, bahwasanya konsumsi dapat menjadi pengaruh yang kurang baik terhadap masyarakat bila kepemilikan akan barang didasarkan pada trend (yang mana trend akan terus berubah mengikuttin perkembangan zaman. Disamping itu bila permintaan terhadap barang naik maka harga juga akan naik, begitu juga bila permintaan turun maka harga juga akan turun. Sedang yang mempengaruhi naik dan turunnya permintaan suatu barang adalah nilai kemanfaatan barang tersebut, bila manfaat barang tersebut naik maka permintaan terhadap barang itu juga akan naik, tapi bila manfaat barang tersebut turun maka permintaan terhadap barang itu juga akan turun) dan karena image semata, karena Islam selalu mengajarkan bahwapemenuhan kebutuhan hendaknya didasarkan pada kebutuhan pokok, kemanfaattan dari barang tersebut, dan bukan karena image maupun trend semata.]]>
<![CDATA[Asas Proporsionalitas Insentif Pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ]]>
<![CDATA[Hary Kurniawan]]>;
<![CDATA[Elfa Murdiana]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3076
<![CDATA[Praktik pemberian insentif dilakukan dalam bisnis penyedia jasa transportasi online (seperti Grab). Untuk setiap order yang dieksekusi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pengemudi r akan mendapatkan insentif ketika dapat mencapai titik tujuan yang ditentukan. Berdasarkan pengamatan awal, ditemukan bahwa harga makanan dalam aplikasi food grabbing Rp. Terlalu tinggi. 5.000, yang merupakan beban yang harus ditanggung konsumen.Hal tersebut dapat menyebabkan konsumen merasa dirugikan karena ternyata harga makanan di pasaran yang sama dengan makanan yang dipesannya sebenarnya memiliki selisih harga yang cukup tinggi. Masalah lainnya, ketika konsumen memesan 100 makanan dengan harga yang sama, mereka perlu mempertanyakan posisi keadilan. Teori yang digunakan adalah teori prinsip rasio insentif.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data melalui pemikiran induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditemukan peneliti di bidang ini melanggar asas proporsionalitas para pihak. Harga makanan yang tidak sesuai dengan aplikasi yang harus ditanggung pelanggan merupakan bentuk ketidakadilan Grab. Alasannya, tidak ada update harga, bahkan penjual telah menaikkan harga makanan yang dipesan. Demikian pula, penjual harus mengonfirmasi dengan Grab tentang kenaikan harga makanan di aplikasi. Selain itu, pengemudi yang harus menanggung biaya harus berkorban dan menerima pembayaran dari perusahaan hanya seminggu setelah melakukan pemesanan. Bahkan jika sebagian dari driver tersebut memang membutuhkan dana yang terkumpul darinya.]]>
<![CDATA[Urgensi Pedoman Akuntansi Pesantren Dalam Pelaporan Keuangan ]]>
<![CDATA[Atika Lusi Tania]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 02 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i02.2388
<![CDATA[Tahun 2018 Kemanterian Agama telah melakukan akreditasi terhadap 184 pondok pesantren dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal (BAN PAUD/PNF). Akreditasi ini menuntut pondok pesantren untuk meningkatkan kualitas baik pendidikan maupun keuangannya. Selain itu, pondok pesantren memiliki aset tetap yang banyak berupa tanah dari Wakaf yang perlu untuk diatur bagaimana pelaporannya. Jenis penelitian merupakan penelitian pendekatan kualitatif dengan riset lapangan, metode pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui komponen laporan keuangan pondok pesantren, bagaimana penyajian akun-akun dalam laporan keuangan dan bagaimana implementasinya pada Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan komponen laporan keuangan yang ada di Pondok Pesantren Roudhotul Qur’an belum mengadopsi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Dalam PAP komponen laporan keuangan terdapat empat jenis yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Perlakuan akuntansi bagi aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan berdasarkan aset lancar dan tidak lancar. Liabilitas disajikan berdasarkan waktu jatuh temponya yang dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Aset neto disajikan berdasarkan aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer dan aset neto terikat permanen. Pendapatan disajikan ke dalam pendapatan tidak terikat dan pendapatan terikat, begitu pula dengan beban. Laporan keuangan pondok pesantren menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Terakreditasi (SAKTI). Laporan keuangan menggunakan kalender masehi atau umum. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan dana masuk dan dana keluar. Jenis laporan keuangan ada tiga jenis yaitu laporan dana masuk dan dana keluar kelompok SMP, laporan dana masuk dan dana keluar kelompok SMA, dan Laporan dana masuk dan dana keluar kelompok Mahasiswa.]]>
<![CDATA[Pengentasan Kemiskinan Perspektif Hadis Nabi (Studi Hadis Tematis-Kontekstualis ) ]]>
<![CDATA[Andi Suseno]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3073
<![CDATA[Poverty is a problem that always haunts every human life in the world. Several negative impacts continue to appear in all parts of the world due to the problem of poverty. One of the aims of the Islamic Religion was to bring humanity to a life which is full of prosperity and out of poverty. Muhammad as a Prophet not only responded to matters relating to human relations with the Lord, but also horizontally dealt with human relations with each other. With his example and wise attitude, the Prophet Muhammad responded to the problem of poverty with several solutions. The moral perfection of the Prophet Muhammad is reflected in his hadiths, so it is interesting to be studied comprehensively. Discussing thematically and systematically the terms of poverty in hadith became a concrete step to uncover the Prophet's method of alleviating poverty. In the next step was the contextualization of the hadith as an effort to keep the sunnah of the Prophet Muhammad to remain shalih likulli zaman wal makan. Key words: poverty, Prophet’s hadith, thematic, contextualization]]>
<![CDATA[Musyarakah Dalam Praktik Studi UD. Mutiara Jaya Lampung Timur ]]>
<![CDATA[Aye sudarto]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 02 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i02.2284
<![CDATA[Abstrak Salah satu usaha yang menggunakan strategi kemitraan adalah usaha di bidang peternakan perunggasan. Pola kemitraan yang sering digunakan adalah: pertama, inti plasma, perusahaan yang lebih besar sebagai inti membina peternak sebagai plasmanya. Kedua, subkontrak memproduksi apa yang diperlukan oleh usaha inti. Ketiga, perdagangan umum hal yang perlu diperhatikan dari kemitraan model ini adalah hubungan kesepakatan membeli dan menjual terhadap suatu produk yang dihasilkan mitra. Keempat, keagenan bentuk hubungan kemitraan diberi hak spesial untuk memasarkan barang dan jasa dari mitra. Secara umum kemitraan ini sudah sesuai dengan prinsip prinsip Syariah Islam karena kemitraan ini sudah dilakuan untuk saling menguntungkan dan setara diantar para pihak. Beberapa catatan dalam kemitraan ini diantarnya modal kemitraan masih dilihat sebagai/selayaknya hutang piutang, dan kontrak kerja belum dilakukan secara tertulis]]>
<![CDATA[Efektifitas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Menjalankan Fungsinya Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dian Kartika]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 02 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i02.2073
<![CDATA[Based on Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation (LPS). LPS is an independent institution whose function is to guarantee the deposits of depositing customers and to actively participate in maintaining the stability of the banking system in accordance with their authority. The enactment of this act indicates that the importance of customer confidence in the banking industry is very influential on the economy in Indonesia to maintain the balance of progress and national economic unity. The purpose of this research is to find out and understand the effectiveness of LPS in carrying out its function as an institution that guarantees depositors' savings and actively participates in maintaining the banking system in accordance with their authority. The research method used by the researcher is normative legal research by collecting data in library research. The results of this study are the LPS always carry out a process of transformation from year to year to improve the effectiveness of its functions in carrying out bank guarantees and resolutions, especially the ability in the resolution of medium and large scale commercial banks. However, LPS also needs to tighten supervision of BPRs not only to focus on commercial banks so that BPRs will not be liquidated anymore.]]>
<![CDATA[Menggagas Fikih Tahkim Indonesia ]]>
<![CDATA[Isa Ansori]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 01 (2021): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v9i01.3107
<![CDATA[Fiqh is a legal product as a result of Mujtahid's thinking and understanding againts a particular legal case. The fiqh will continuesly develop along with the changes in place and time. Fikihtahkim is compiled by the ulama as a procedure for resolving conflicts outside the court. Some provisions of classical tahkim jurisprudence such as an arbitrator must be Muslim, it cannot be an infidel, a slave, an infidel zimmi, a person subject to qazaf, and wicked people, or an arbitrator must be in the same mazhab with the people or parties whose conflicts are being resolved, it could be not appropriate if applied in Indonesia, because the provisions like this are not generally carried out in the tradition of arbitration in Indonesia, so they require adjustments. These facts require Islamic jurists in Indonesia to reformulate the fiqhtahkim that consider the situation, conditions and culture of the Indonesian people. It should consider the practices of traditional arbitration wich has become as culture in society.]]>
<![CDATA[Eksistensi Sukuk Di Indonesia: Sukuk Mudharabah Dan Sukuk Ijarah ]]>
<![CDATA[Siti Nur Kholifah]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 02 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i02.1981
<![CDATA[Abstrak Sukuk merupakan salah satu instrumen investasi yang memberikan peluang bagi investor muslim dan non-muslim untuk berinvestasi di Indonesia. Sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jenis sukuk banyak macam sesuai dengan akad yang digunakan. Sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjanjikan, akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mengetahui dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi. Oleh karena itu, dirasa masih sangat penting untuk dibahas dari berbagai aspeknya, terutama dari segi keuntungannya baik secara fixed income maupun floating income, serta risikonya. Sukuk ijarah dinilai cukup prospektif bagi para emiten yang berniat menerbitkan sukuk. Imbalan hasil yang akan diberikan kepada para pemegang sukuk ijarah tersebut didapatkan dari hasil sewa dengan tingkat fee ijarah tetap (fixed income). Fee ijarah ini diperoleh dari penyewaan tempat dan telah ditentukan sebelumnya, bukan tergantung dari bagi hasil sebagimana sukuk mudarabah. Kata Kunci: Ekistensi, Sukuk Mudarabah, Sukuk Ijarah. Abstract Sukuk is one of investment instruments that give investors opportunity to invest in Indonesia. Therefore, sukuk can be used to develop economy and create society welfare. Types of sukuk many kinds in accordance with the contract used. Sukuk is a sharia compliant and promising investment instrument, but there are still many Indonesian citizens who still do not know and are still worried about the existence of sukuk as an investement instrument. Therefore, it is still very important to be discussed from various aspects, especially in terms of profits both in fixed income and floating income, as well as the risks. Ijarah sukuk is considered quite prospective for issuers who intend to issue sukuk. The yield that will be given to the ijarah sukuk holders is obtainded from the rental income with a fixed income ijarah fee (fixed income). This ijarah fee is obtained from the rental of a place and has been determined beforehand, not depending on the profit sharing as sukuk mudarabah. Keyword: Existence, Mudarabah Sukuk, Ijarah Sukuk.]]>
<![CDATA[Analisis Good Corporate Governance (GCG) Dan Biaya Utang Dalam Ekonomi Syariah (Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018) ]]>
<![CDATA[Anas Malik]]>
<![CDATA[ Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 8 No 02 (2020): Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Meto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32332/adzkiya.v8i02.2462
<![CDATA[The effective interest rate that must be paid to creditors is often referred to as the cost of debt or the cost of debt. The right decision must be made by a manager in determining the cost of debt. if the debt is too large, it will result in an increase in interest costs which will have an impact on the soundness of the Bank. So that the implementation of corporate governance is then considered as the best management in decision making by managers and company management effectively and efficiently and in other ways to reduce the level of information asymmetry between company stakeholders. The main problem in this study is whether Good Corporate Governance (GCG) has an influence on the cost of debt in the view of Islamic economics. This study aims to determine whether the composite value on the GCG self-assessment report has an influence on the cost of debt and how Good Corporate Governance (GCG) and the cost of debt are in the perspective of Islamic economics. The value of the tcount is 1.277 and the significance value is 0.207, indicating that the results of the hypothesis test in the independent variable do not significantly affect the dependent variable on the cost of debt.]]>
