cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Risno Mina
Contact Email
risnomina78@gmail.com
Phone
+628218926073
Journal Mail Official
yustisabel@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad dahlan No. III/79, Luwuk, Kabupaten Banggai Telp. (0461) 23452, Fax. (0461) 21725,
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Yustisiabel
Published by Universitas Muhammadiyah Luwuk
ISSN : 25497731     EISSN : 26858932     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law International Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020)" : 7 Documents clear
PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISING) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN BERTENDENSI MENGANDUNG KLAUSUL TYING-IN Hari Sapto Adji
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.233 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.487

Abstract

Masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Perjanjian Bisnis Waralaba (Franchising) dalam kaitan dengan Hukum Perjanjian di Indonesia. Pada kesempatan ini penulis juga menyinggung keberadaan Perjanjian Waralaba yang memiliki tendensi atau kecenderungan adanya Klaulsul Tying In . Pembahasan atas permasalahan di atas bertujuan untuk : mengungkapkan bahwa Perjanjian Waralaba (Franchising) dalam hukum perjanjian Indonesia dan adanya Tendensi (kecenderungan) bisnis waralaba mengandung unsur klausul Tying-In. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pyuridif normative, temuan penelitian mengungkapkan bahwa Perjanjian waralaba (Franchising) adalah merupakan perjanjian innominaat yang berkembang secara praktek di masyarakat bisnis sudah begitu marak terjadi sehingga perlu melakukan kajian terkait dengan hukum perjanjian di Indonesia.Setidaknya dalam pembuatan perjanjian kedua belah pihak, meski adanya asas kekebasan berkontrak, juga perlu diperhatikan juga syarat sahnya perjanjian. Selanjurnya Perjanjian Waralaba (Franchising) memiliki potensi kecenderungan adanya penggunaan klausul Tying-in didalamnya, hal mana klausul semacam tersebut adalah dilarang, guna menghidari upaya praktek monopoli dari Franchisor. Oleh karenanya guna meminimalkan praktek pemaksaan, maka keberadaan asas itikad baik juga menjadi hal yang penting, guna menunjang adanya bargaining power dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak sehingga asas keseimbangan juga menjadi perhatian yang perlu disadari oleh para pihak yang membuat perjanjian.
MEMBANGUN KEADABAN POLITIK PENGAKUAN DALAM UPAYA MEREDAM ISU AGAMA Blasius Mau Kau; Hari Sutra Disemadi; Yusriadi Yusriadi
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.267 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.494

Abstract

Dewasa kini muncul konflik-konflik serupa di sekitar politik diferensiasi (perbedaan). Dimana gengsi politik universal berjuang demi bentuk-bentuk non-diskriminasi sebagai kewajiban yang dengan tenang, tidak mampu melihat cara-cara mana yang para warga negara tersebut berbeda politik diferensiasi sering mendefenisikan asas non-diskriminasi sebagai kewajiban bahwa kita membuat distingsi distingsi ini. Suatu dasar perlakuan diferensial. Sehingga kelompok-kelompok anggota suku asli (pribumi) akan mendapat hak-hak dan kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak dinikmati oleh orang-orang kanada lainnya, jika tuntutan-tuntutan otonomi pemerintahan penduduk asli (pribumi) secara final disepakati, dan kelompok-kelompok minoritas tertentu akan mendapatkan hak untuk melarang masuk orang lain dengan maksud agar dapat memelihara integritas kultural mereka dan lain sebagainya. Namun isu diferensiasi agama akhir-akhir ini mencuat dalam diskursus bangsa ini. Agama di frame jadi instrumen politk, bahkan ditunggangi demi kepentingan sesat untuk kelomopok lain, sehingga eksistensi bangsa tentang given sebagai multikultural sedikit mengalami guncangan.
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN BANGGAI Noval Djewed
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.897 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.463

Abstract

In the context of shipping protection and safety, it is necessary to obtain approval of the Sailing Agreement by Syahbandar. This paper is to find out the procedures approved by the Fishing Boat Approval Letter at the Banggai Port Operator Unit Office, and to find out and analyze the factors that influence it. The research used is empirical juridical with primary, secondary and tertiary data collection. Procedures for approving Fishing Vessel Approval Letters at the Banggai Port Operational Unit Office, approving applications for approval of Sailing (SPB), checking the administration and physical condition of vessels, and issuing Sailing Approval Letters (SPB). As a factor influencing the Fishing Boat Sail Approval Letter in the Banggai Port Operator Unit Office, it consists of supporting factors, namely legal factors and supporting factors. While the inhibiting actors are the Number of Human Resources and the inaccuracy of applicants.
TANAH HAK MILIK YANG DIPEROLEH MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA Ridwan Labatjo; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.445 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.522

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelepasan tanah untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu Hutan Negara yang merupakan hutan  yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak yaitu perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah  yaitu masih adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanisme dalam pelepasan Kawasan Hutan dan perubahanan Batas Kawasan Hutan, Prosesnya dan mekanismenya  menggunakan waktu  yang cukup  lama yang terjadi  perubahan perundang – undangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya regulasi yang berkali – kali dilakukan perubahan dan  dan tidak ada pengawasan  terhadap Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya  dalam hal adanya larangan untuk    menelantarkan tanah,   mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
UPAYA NON-PENAL DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN PROGRAM DERADIKALISASI DI INDONESIA Syukri Kurniawan; Anditya Rahayu Putri; Tendy Septiyo; Pujiyono Pujiyono
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.659 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.468

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berbeda dengan kejahatan biasa. Pelaku kejahatan biasa seperti pembunuhan dan pencurian sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan jahat dan salah, sedangkan pelaku terorisme sebagian besar merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perintah agama dan akan mendapatkan balasan berupa surga dari Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan sikap batin pelaku teror tersebut menjadikan tindak pidana terorisme terus tumbuh dan berkembang bahkan mulai merambah kaum perempuan. Teroris terus membangun jejaring dan merekrut anggota baru untuk melancarkan aksinya. Melihat fenomena tersebut, maka metode pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur penal akan tetapi juga jalur nonpenal. Bahkan jalur non penal ini harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memotong mata rantai pemahaman yang salah terhadap ajaran agama melalui upaya deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik aparatur penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Pelaku dalam hal ini harus melibatkan keluarga pelaku, sedangkan elemen masyarakat melibatkan ahli psikologi atau konselor dan tokoh agama yang memahami persoalan agama dan Negara Proses deradikalisasi tersebut akan memberikan kesadaran pelaku teror bahwa kejahatan yang dilakukan selama ini adalah salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran tersebut juga akan membawa masyarakat luas tidak mudah terbawa pemahaman agama yang sempit dan radikal, sehingga akan memutus mata rantai faham radikal atas nama agama, dan mempersempit gerakan teroris dalam merekrut anggota. Hasil akhir dari deradikalisasi adalah menurunnya angka kejahatan terorisme di masyarakat.
BEBERAPA FAKTOR TERJADINYA TINDAK PENCABULAN OLEH ANAK (Studi pada Kepolisian Resort Banggai) H.M. Ikhwan Rays
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.492 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.546

Abstract

This research is intended to study what factors are causing the follow-up of child molestation in Banggai Regency and what efforts have been made by the Banggai Resort Police in an effort to overcome the crime of sexual abuse by children in the District. Be proud To find out the objectives needed, this study uses empirical juridical where the method or method used in this legal research is to use primary data, that is the data obtained by the author from the research location and use secondary data obtained from data / existing library materials. Outcome factors, factors that cause child abuse in Banggai Regency are: educational factors, environmental factors, alcoholic drinks factors and technological factors. Whereas the efforts carried out by the Banggai Regional Police consist of: pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI SEBAGAI NEGARA NON INTERNASIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WOKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES Ali Ismail Shaleh; Raihana Nasution
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.245 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.481

Abstract

Jumlah penduduk Negara Indonesia yang begitu banyak tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia perpindah ke negara lain dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Sebagai warga negara yang tidak bekerja di negaranya juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai jaminan dari negara hukum terhadap warganegaranya. Bentuk upaya perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia, pada tanggal 22 September 2004 di New York, Indonesia menandatangani “Internasional Convention on the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members Of Their Families”. Kemudian dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja migran Indonesia di negara yang tidak meratifikasi “Internasional Convention On the Protection of The Rights of All Migrant Wokers and members of Their Families” seperti Arab Saudi, pada tangal 19 februari 2014 delegasi pemerintah Indonesia melalui Muhaimin Iskandar dengan delegasi Arab Saudi yaitu Adel M. Fakieh telah menandatangani Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers (Persetujuan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik).

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2025) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue