Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustisiabel
Dri Sucipto
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
TANAH HAK MILIK YANG DIPEROLEH MELALUI PELEPASAN KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PELAKSANAAN DAN PERMASALAHANNYA Ridwan Labatjo; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.445 KB) | DOI: 10.32529/yustisiabel.v4i1.522

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pelepasan tanah untuk kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria, persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yaitu Hutan Negara yang merupakan hutan  yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak yaitu perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah  yaitu masih adanya kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan mekanisme dalam pelepasan Kawasan Hutan dan perubahanan Batas Kawasan Hutan, Prosesnya dan mekanismenya  menggunakan waktu  yang cukup  lama yang terjadi  perubahan perundang – undangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya regulasi yang berkali – kali dilakukan perubahan dan  dan tidak ada pengawasan  terhadap Pihak yang menerima hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya  dalam hal adanya larangan untuk    menelantarkan tanah,   mengalihkan hak atas tanahnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Zulkifli Lahabu; Risno Mina; Abdul Ukas Marzuki; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1595

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusanan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahulu dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL
KAJIAN NORMATIF TENTANG IMPLIKASI HUKUM TERJADINYA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM Mustating Daeng Maroa; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v5i1.913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum perceraian suami-istri yang terjadi karena adanya cerai talak dan cerai gugat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena seluruh data yang diperoleh dan dianalisis bersumber  dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implikasi hukum perceraian yang timbul dari cerai talak adalah bekas suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah melunasi mahar dan memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum dewasa dan selama masa iddah suami memiliki hak rujuk kepada istrinya. Sedangkan implikasi hukum  cerai gugat adalah bekas istri tidak berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya dan bekas istri tidak memiliki hak rujuk sehingga bila pasangan tersebut mau hidup bersama lagi dalam ikatan pernikahan maka mereka harus kawin kembali sesuai dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan
MEKANISME HAK ANGKET DALAM RANGKA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan; Nasrun Hipan; Firmansyah Fality; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol 6, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme Hak Angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan. Sedangkan mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai pada tahapan pelaksanaannya meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna.
KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN PEMIDANAAN BAGI ORANG DEWASA DAN PEMIDANAAN BAGI ANAK Moh. Ikhwan Rays; Dri Sucipto; Firmansyah Fality
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i2.2864

Abstract

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap orang dewasa dan bentuk pemidanaan bagi anak yang berlaku di Indonesia Jenis dan pendekatan penelitian ini yaitu yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bentuk pemidanaan bagi orang dewasa berdasarkan ketentuan diatur dalam Pasal 10 KUHPidana meliputi: 1 Pidana pokok, meliputi: a. Pidana mati, b. Pidana Penjara, c. Pidana kurungan, d. Denda, e. Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946. 2. Pidana tambahan, meliputi: a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu, b. Perampasan beberapa barang yang tertentu, c. Pengumuman putusan hakim; disamping itu terdapat pengaturan pemidanaan lainnya dalam KUHPidana yakni Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat. Sedangkan bentuk pemidananaan bagi anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni: 1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat meliputi Pembinaan diluar Lembaga, Pelayanan masyarakat atau Pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam Lembaga, dan e. Penjara; 2. Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
KEDUDUKAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Zulkifli Lahabu; Risno Mina; Abdul Ukas Marzuki; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1595

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kedudukan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga untuk mengetahui dan mengkaji prosedur penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau library research. Kedudukan Persetujuan Lingkungan merupakan salah satu syarat diterbitkannya Perizinan Berusaha oleh pemerintah. Sedangkan Prosedur Penerbitan Persetujuan Lingkungan terhadap Perizinan Berusaha dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyusanan dan pemeriksaan Amdal serta melalui penyusunan formulir UKL-UPL. Pada tahap penyusunan Amdal didahulu dengan penyusunan kerangka acuan, kemudian pemeriksaan dokumen kerangka acuan, dilanjutkan dengan penilaian dokumen Andak dan RKL-RPL, serta diakhiri dengan rekomendasi kelayakan lingkungan yang merupakan persetujuan lingkungan. Adapun penyusunan dan pemriksaan UKL-UPL didahului dengan pengisian formulir RKL-RPL
MEKANISME HAK ANGKET DALAM RANGKA PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan; Nasrun Hipan; Firmansyah Fality; Dri Sucipto
Jurnal Yustisiabel Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v6i2.1920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan mekanisme Hak Angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah upaya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan kontrol terhadap Pemerintah daerah agar tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pelaksanaan hak angket DPRD merupakan implementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Baik terkait pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan dalam bidang keuangan. Sedangkan mekanisme penggunaan hak angkat dalam rangka pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai pada tahapan pelaksanaannya meliputi pengusulan, panitia hak angket dan rapat paripurna.
Co-Authors Abdul Ukas Marzuki Andy Muhammad Zulkarnain Ahlan FIRMANSYAH FALITY Moh. Ikhwan Rays MUSTATING DAENG MAROA Nasrun Hipan Ridwan Labatjo Risno Mina Zulkifli Lahabu