Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Trias Politika

jurnaltriaspolitika
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 25977431 EISSN : 25977423 DOI : 10.33373

Core Subject : Social,

Social Sciences

JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 196 Documents

1 2 3 4 5

Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The purpose of transparency is to provide open financial information for the community in order to realize good governance. in order to realize the good governance in relation to the implementation of regional autonomy, it is necessary to reform the management of regional finance and state financial reform. The implementation of regional autonomy in its entirety brings logical consequences in theform of governance and development based on sound financial management.Transparency will ultimately create horizontal accountability between local governments and communities in order to create clean, effective, efficient, accountable and responsive local governance of community aspirations and interests. The facts show that in the management of local budget / finance as if still compiled with the concept of less mature / perfect, in a hurry and finally born prematurely or not well. Regulations that are born prematurely certainly contain various weaknesses and deficiencies and even lack of direction. Moreover, if born in the condition of high political temperature that is the war of interest among agencies who feel authorized to regulate it so that the level of transparency of financial management, especially at the regional level still contains a lot of uncertainty and indecision in providing guidance to the direction of local financial management policy. This has resulted in confusion among local governments in managing their finances. Keywords: analysis, regional finance and transparency Abstrak Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). dalam rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pada dasarnya penerapan prinsip transparansi keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar-pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tingkat transparansi pengelolaan keuangan khususnya di tingkat daerah masih banyak mengandung ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam memberikan pedoman kepada arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengakibatkan kebingungan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Kata kunci: analisis, keuangan daerah dan transaparansi

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Linayati Lestari; Dian Mustika Rini; Nova Dwiyanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Tulisan ini berisi hasil penelitian mengenai pembangunan daerah sebagai bagian intergral dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rencana pembangunan daerah berdurasi 5 tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi pemerintahan daerah. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 sudah dilaksanakan sesuai dengan program-program atau kegiatan yang ditelah direncanakan oleh seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui capaian dari RPJMD kepulauan Anambas di Tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan adalah Efektivitas, Efisiensi, Perataan, dan Responsivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa sesuai dengan alat analisis yaitu, indikator Efektivitas, Efiensi, Kecukupan, Perataan, responsivitas dan Ketepatan rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang urusan pekerjaan umum belum terlaksanakan sepenuhnya oleh dinas pekerjaan umum penataan ruang dan pemukiman kawasan karena kendala-kendala yang ada. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa evaluasi pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih belum berjalan dengan semestinya karena terdapat beberapa kendala dari faktor dana yang tidak mencukupi untuk membiayai semua perencanaan, lokasi dan kondisi alam yang kurang mendukung dan juga sumber daya manusia yang masih belum cakap atas program atau kegiatan tersebut.

PEMERINTAHAN DAN BIROKRASI Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by the have class to deceive the lower classes to maintain and increase their own welfare. In this case bureaucracy becomes the scapegoat for all mistakes of the ruler toward the people. The whole mistakes of the ruler will finally come back to the bureaucracy which is only an instrument.Hegel explains that bureaucracy is an institution which occupies a neutral organic position in a social structure and it functions as a link in a country in manifesting the general needs civil society which represents special needs. Hegel sees that bureaucracy is bridge created to link different kinds of needs of people and state. Therefore the role of bureaucracy is very significant in unifying the perceptions and perspectives among countries and people in order to avoid a chaos happen. Keywords: governance, bureaucracy KARL MARX mengatakan Birokrasi adalah Organisasi yang bersifat Parasitik dan Eksploitatif. Birokrasi merupakan Instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengekploitasi kelas sosial yang lain (yang dikuasai). Birokrasi berfungsi untuk mempertahankan privilage dan status quo bagi kepentingan kelas kapitalis. Dalam pandangan Marx yang berbeda dengan Hegel, birokrasi merupakan sistem yang diciptakan oleh kalangan atas (the have) untuk memperdayai kalangan bawah (the have not) demi mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Dalam hal ini birokrasi menjadi kambing hitam bagi kesalahan penguasa terhadap rakyatnya. Segenap kesalahan penguasa akhirnya tertumpu pada birokrasi yang sebenarnya hanya menjadi alat saja.HEGEL mengatakan Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Kata Kunci: pemerintahan dan birokrasi

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Pembangunan nasional pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh nusantara. Proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh, terus menerus dan berkesinambungan, pada kenyataannya belum merata pada setiap wilayah. Hal ini disebabkan pembangunan dilakukan secara terpusat dengan pola yang bersifat dari atas ke bawah (top-down). Pola perencanaan pembangunan terpusat (sentralisasi) yang bersifat (top-down) bukanlah suatu perencanan yang dapat sejalan dengan keinginan masyarakat, karena terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan. Pembangunan yang didasarkan atas aspirasi dari bawah keatas (bottom-up) oleh banyak para ahli dipandang lebih efektif dan efisien untuk dilaksanakan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa, setiap daerah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki karakteristik geografis wilayah dan sumber daya yang berbeda. Proses perencanaan pembangunan antara lain melalui langkah – langkah sebagai berikut : 1. Program Politik; 2. Proses Teknokratik; 3. Proses Partisipatif; 4. Proses Bottom Up dan Top Down.

MENEROPONG SMART CITY KOTA JAMBI DARI PERSPEKTIF KEBERLANJUTAN DAN POLA PENGEMBANGAN KAMPUNG BANTAR Hafizoh Yuelsa Bela
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Program kampung bantar Kota Jambi berhasil mendapatkan prestasi dan pengakuan secara internasional yang mewujudkan Kota Jambi sebagai smart city. Namun ditengah keberhasilan pemeritah tersebut terdapat beberapa permasalahan Kota serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah sejalan dengan perkembangan industri yang menjadi isu negara dunia yakni era revolusi industri 4.0. Tulisan ini berfokus pada permasalahan perkotaan dan tantangan yang dihadapi Kota Jambi dalam mewujudkan smart city dibalik kesuksesannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini juga membutuhkan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan beberapa narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pemerintah daerah Kota Jambi yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni data yang terkumpul akan dikategorisasi, kemudian dianalisis secara deskriptif hingga diperoleh kesimpulan berupa permasalahan Kota dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Kota Jambi dalam mewujudkan smart city. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Jambi dan tantangan yang paling utama adalah pembangunan sumber daya manusia baik aparatur pemerintah maupun masyarakat yang berkualitas demi mewujudkan smart city, namun dibalik itu semua smart city Kota Jambi mampu menunjukkan eksistensinya sebagai potensi dalam menyelesaikan masalah perkotaan di Kota Jambi.

Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Desriadi Desriadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract Individual candidacy in local elections is expected to produce more aspirational, qualified, and strongly committed regional leaders. Individual candidates in the Regional Head Election are also an alternative to accommodate the human rights of every Indonesian Citizen who does not run through a political party. The existence of individual candidates will surely break the partitocracy (political party dominated democracy) and the oligarchy of political parties so that the aspirations of the bottom get a place in the political process. With the allowance of individual candidates, it will enable the birth of candidates from the public who are considered more qualified public than just a figure who carried a handful of political party elites. On the other hand, the increased support of the people towards the existence of individual candidates should be seen as an effort to increase people's political participation in the regional head elections and the implementation of more accommodative and democratic regional elections. Up to now it should be recognized that the nomination of regional head is dominated by political parties. The absence of a transparent and democratic recruitment system led to this process being influenced more by political party elites and political brokers. The position of the political party becomes very central because all candidates must pass there and of course a candidate will not get the ticket of the political party for free. With the regulation allowing individual candidates will directly push the process of internal democratization of political parties to be more selective and democratic in determining the candidates. The type of research conducted is descriptive qualitative research, namely research conducted describes the situation of elections of regional heads. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. Keywords: pemilukada, regional autonomy Abstrak Pencalonan perseorangan dalam pemilihan kepala daerah diharapkan menghasilkan pemimpin daerah yang lebih aspiratif, berkualitas, dan berkomitmen kuat menyejahterakan rakyat. Calon perseorangan dalam Pilkada juga sebagai alternatif untuk mengakomodasi Hak Asasi Manusia (HAM) politik setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mencalonkan diri melalui partai politik. Adanya calon perseorangan tentunya akan mendobrak partitokrasi (demokrasi yang didominasi partai politik) dan oligarki partai politik agar aspirasi dari bawah mendapatkan tempat dalam proses politik. Dengan diperkenankannya calon perseorangan, maka akan memungkinkan lahirnya calon dari masyarakat yang dianggap publik lebih berkualitas daripada sekedar figur yang diusung segelintir elit partai politik. Di sisi lain, meningkatnya dukungan rakyat terhadap keberadaan calon perseorangan harus dilihat sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam pemilihan kepala daerah dan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang lebih akomodatif dan demokratis. Hingga kini harus diakui pencalonan kepala daerah lebih banyak didominasi partai politik. Tidak adanya sistem rekuitmen yang transparan dan demokratis menyebabkan proses ini lebih banyak dipengaruhi oleh elit partai politik dan para broker politik. Posisi partai politik menjadi sangat sentral karena semua calon harus lewat sana dan tentunya seorang calon tak akan memperoleh tiket partai politik tersebut dengan gratis. Dengan adanya regulasi yang memperkenankan calon perseorangan secara langsung akan mendorong proses demokratisasi internal partai politik untuk lebih selektif dan demokratis dalam menentukan calon-calonnya. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggambarkan situasi pemilihan kepala daerah. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kata Kunci : pemilukada, otonomi daerah

ANALISIS KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KELURAHAN BENGKONG LAUT KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM Indrawati Indrawati; Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki. Pembentukan kelurahan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja apparat pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dalam bentuk skripsi diharapkan dapat dipergunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Kepulauan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif untuk melihat bagaimana kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam. Adapun Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi Partisipatif (Participant Observatioan) melalui Wawancara dan responden melalui Kuesioner. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah melalui lima indikator atau variabel yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu Produktifitas kerja, Tanggung Jawab, Disiplin, Kemampuan Sumber Daya, dan Motivasi, yang sangat berpengaruh didalam kinerja aparat Pemerintah Kelurahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam tersebut adalah variabel Kemampuan sumber daya manusia, karena dengan Kemampuan sumber daya manusia yang telah di miliki oleh aparat Kelurahan Bengkong Laut tersebut, maka penyelenggaraan roda pemerintahan di Kelurahan Bengkong Laut bisa berjalan dengan baik.

KONSEP WELLFARE STATE DI INDONEISA Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Walfare State concept born in the era of the 20th century as a correction of the development of the concept of the country as night watchman, the phenomenon of economic capitalism that gradually leads to lameness in the distribution of sources of prosperity. In the Walfare State concept, the state is required to extend its responsibility to the socio-economic problems facing the people. The functions of the state also include activities that were previously beyond the scope of state functions, such as extending the provision of social services to individuals and families in specific matters, such as social security. The role of the state can not be separated with Welfare State because the state that plays a role in managing the economy which includes the responsibility of the state to ensure the availability of basic welfare services in certain levels. Welfare State does not reject the existence of a capitalist market economy system but believes that there are elements in the public order that are more important than market objectives and can only be achieved by controlling and limiting the operation of such market mechanisms.Keywords: walfare state, country, economic systemKonsep Walfare State yang lahir di era abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersarma. Dalam konsep Walfare State, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada diluar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan sosial kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus, seperti social security, kesehatan. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan Welfare State karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. Welfare State tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Kata Kunci: walfare state, negara,sistem ekonomi

PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESETARAAN GENDER Nurhayati Nurhayati
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Peran PKK adalah sebagai fasilitator dalam mendukung program-program pemerintah Kota Batam sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa pemahaman masyarakat tentang pentingnya PKK dalam keluarga masih minim akan tetapi indikator lainnya seperti pendidikan,sikap dan sosial justru lebih berperan penting dan dominan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji. Sedangkan indikator pengalaman tidak terlalu berperan penting dan signifikan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga keluarga dalam peran pemberdayaan PKK tersebut.

Konflik Antara Agama dan Sains dalam Perspektif Filsafat Sosial Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abad ketujuh belas merupakan periode perubahan sudut pandang yang sangat krusial, terutama kelahiran ilmu pengetahuan. Dua hal yang sangat menonjol dalam perkembangan ilmu pengetahuan baru tersebut adalah Dialoque (1632) karangan Galileo dan Principia (1687) karangan Newton. Pemikiran kedua tokoh ini menjelaskan asal-usul persoalan antara ilmu pengetahauan dan agama yang menjadi pusat perhatian. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tentu muncul “drama dunia abad pengetahuan” di mana “ dua ilmu pengetahuan baru Galileo dan dunia mesin Newtonian”. Kemudian sampai pada bagaimana kontribusi posistif agama terhadap ilmu pengetahuan baru dan hal-hal yang menjadi konflik utama dalam pergulatan antara agama dan sains. Secara historis, bagaimana perbedaan ilmu pengetahuan baru pada abad ketujuh belas dengan ilmu pengetahuan baru abad pertengahan? Fokusnya adalah kombinasi baru penalaran matematis dengan observasi eksprimental. Satu abad sebelumnya Galileo, pentingnya penyederhanaan matematis telah di dukung oleh Copernicus. Skema Ptolemaic, yang mengasumsikan bahwa matahari dan planet berputar mengelilingi bumi. Namun menurut model Copernicus, di mana planet-planet dan bumi berputar mengelilingi matahari, sesuai dengan pengamatan yang keakuratan sebanding. Lebih jauh dalam bingkai sejarah kemajuan ilmu pengetahuan abad pertengahan serta kuatnya otoritas gereja yang melihat bahwa relasi ilmu pengetahuan dan agama adalah sebagai dua kutub yang berlainan sama sekali, yang cenderung melahirkan konflik antara agama dan saint, karena keduanya berangkat dari ruang lingkup yang berbeda. Namun perlu dipahami bahwa secara singkat pendekatan yang diambil oleh pemikiran abad pertengahan, oleh Galileo, dan kemudian oleh Newton seperti berikut: merode dalam ilmu pengetahuan, karakter alam, metode dalam teologi, Tuhan dan hubungan dengan alam, dan hubungan manusiua dengan alam.

Page 2 of 20 | Total Record : 196

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 2 (2025): Oktober 2025, Jurnal Trias Politika Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Solihin

Contact Email jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone +6282133515052

Journal Mail Official jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA