Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Trias Politika

jurnaltriaspolitika
Website

Published by Universitas Riau Kepulauan Batam

ISSN : 25977431 EISSN : 25977423 DOI : 10.33373

Core Subject : Social,

Social Sciences

JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 196 Documents

1 2 3 4 5

MENGUNGKAP FENOMENA BAHASA CAMPURAN PADA BUDAYA POPULER DALAM PERSPEKTIF POSTMODERN Teguh Tri Susanto; Jaka Atmaja; Chepi Nurdiansyah; Nur Alam
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Globalisasi dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi berdampak mencairnya batas sendi-sendi kehidupan manusia dalam banyak aspek. Salah satu aspek yang paling terdampak adalah kebudayaan. Masuknya budaya global meretas sekat-sekat budaya lokal. Dalam budaya global terjadi pencampuran aneka kebudayaan. Budaya hasil pencampuran tidak bisa lagi disamakan dengan budaya asal. Lahirnya model-model kebudayaan baru kadang-kadang mengejutkan dan sulit difahami. Salah satu unsur kebudayaan yang penting adalah bahasa. Di era tanpa batas ini marak digunakan bahasa campuran. Maraknya penggunaan bahasa campuran bisa dilihat pada budaya populer lirik lagu. Lagu bisa dimaknai sebagai bentuk media komunikasi sekaligus produk budaya. Sebagai unsur kebudayaan bahasa mampu merepresentasikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat penggunanya. Penggunaan bahasa campuran pada lirik lagu menarik untuk diteliti sebagai pintu masuk bagi kajian lebih jauh atas dinamika sosial budaya masyarakat. Pendekatan culture studies dengan perspektif kritis posmodern menggunakan metode analisis wacana menjadi pisau bedah yang digunakan untuk mengungkap hal-hal apa yang menjadi latar, motif atau ideologi penggunaan bahasa campuran dalam lirik lagu. Dari penelitian ini bisa difahami adanya pergulatan budaya antara budaya “superior” terhadap budaya inferior. Dominasi dan hegemoni terjadi secara simbolik yang mana hal tersebut bisa jadi merupakan bahaya laten bagi harmoni dalam keragaman budaya yang ada.

Peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam Membantu Tugas Lurah Ryan Anggria Pratama; Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractThe underlying consideration of this research is that given the increasingly growing the urban village chief’s duty in the field of government, development and community empowerment, the presence and role of Social Institution is very much needed to assist the urban village chief’s duty in the implementation. This research was conducted in Bukit Cermin Urban Village Tanjungpinang City which is the best Urban Village of Riau Islands in the year 2015. This study aims to determine the role and constraints of Social Institutions in assisting the The urban village chief’s duty in the field of development in Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang. The results of the study found that the role of Social Institutions in assisting the urban village chief in the development of Bukit Cermin Urban Village of Tanjungpinang includes educational inspirator, environmental facilitator, entrepreneurial motivator, order mediator and development initiator. Then that hamper the role of social institutions in assisting the urban village chief’s duty in the field of development such as lack of support from the local government, does not occur the process of good regeneration, and inequality in the coaching of social institutions. The authors argue that the obstacles that occur because the Regional Government of Tanjungpinang City just issued a Regional Regulation on Social Institutions in 2016, so that in previous years for the city of Tanjungpinang only refers directly to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 5 of 2007 on Guidelines Setup of Social Institutions without more specific rules. Keywords: roles, social institutions, development AbstrakPertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah mengingat tugas lurah yang semakin bertambah dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran dan peranan Lembaga Kemasyarakatan teramat sangat dibutuhkan guna membantu tugas lurah dalam penyelenggaraannya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang yang merupakan Kelurahan terbaik se-Kepulauan Riau pada Tahun 2015. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan hambatan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di bidang pembangunan di Kelurahan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ditemukan bahwa peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan di kelurahan bukit cermin kota Tanjungpinang meliputi Inspirator pendidikan, Fasilitator lingkungan, Motivator kewirausahaan, Mediator ketertiban, dan inisiator pembangunan. Kemudian yang menghambat peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah dibidang pembangunan seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, tidak terjadi proses kaderisasi yang baik, dan ketidakmerataan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan. Hambatan itu terjadi dikarenakan Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang baru mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarkatan pada Tahun 2016, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya untuk Kota Tanjungpinang hanya mengacu langsung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan tanpa peraturan lebih khusus Kata Kunci: peranan, lembaga kemasyarakatan, pembangunan

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2017 Muhammad Solihin; Ronald Parlindungan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Permasalahan pengangkutan sampah di Kota Batam menjadi masalah utama pemerintah karena gap tonase sampah dan armada pengangkut yang tidak berimbang sehingga menyebabkan tidak terangkutnya sampah di TPS hingga menimbulkan bau dan sumber penyakit. Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Bagi masyarakat penelitian ini memberikan pengetahuan masyarakat tentang implementasi pengangkutan sampah di Kota Batam. Metode penelitian mengunakan pedekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2018. Tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tempat lain di lokasi Mitra pengangkutan sampah. Sumber data dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik pengeumpulan data dengan mengunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data mengunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan Pembahasan pada indicator input terdiri dari (1) Peraturan Daerah yang menjadi panduan Hukum, (2) Organisasi Pelaksana terdiri dari DLH Kota Batam, Kecamatan, dan Mitra, dan (3) Sumberdaya terdapat sumberdaya manusia, armada pengangkutan dan keuangan. Indicator output, (1) Akses, (2) Frekuensi (3) Cakupan, (4) Bias, dan (5) Ketepatan layanan secara umum dilakukan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya berjalan baik namun ada permasalahan krusial yakni kondisi lingkungan dan sumberdaya yang perlu ditingkatkan terus menerus sesuai dengan kondisi tonase.Kesimpulan pengangkutan sampah di Kota Batam pada Tahun 2017 sekitara 82 persen sampah telah ditanggulangi oleh Pemerintah dengan baikkecuali Kecamatan Belakang Padang, Galang Baru dan Bulang. Ada beberapa masalah teknis pengangkutan yang mesti diperhatikan seperti jumlah dan perawatan armada, jumlah satuan tugas, bin container yang tidak memakai tutup dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialiasi dan lebih meminimalkan rumah liar, sumberdaya perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi tonase.

KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BATAM MELALUI PENDIDIKAN GUNA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN MDG’s Diah Ayu Pratiwi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

The development of human capital through education is one of the requirements for the creation of poverty reduction. During the development of education in Batam has been done efforts development and relevance of education in accordance with the development goals of science and technology and the needs of the labor market, with the national education system running and also the target of international commitments in the field of education. However, education development indicators in Batam are still low.The purpose of this study is to identify poverty and how it relates to education and reduce poverty and accelerate the achievement of the MDGs. The research method used in this research uses qualitative method to explore poverty and education development in Batam. Survey documents relating to educational and psychological development in Batam became an important source of data in this study.The results of this study indicate that based on the achievement of Gross Participated on Education (APM/APK) and the average years of education in Batam have reached the target according to MDG's, but the number of illiterates in Batam is still high. Educational development brings with it the inequality of education among various community groups in Batam according to the income they earn. Keywords: development education, poverty, and hinterland Pembangunan modal manusia melalui pendidikan merupakan salah satu syarat terciptanya penurunan kemiskinan. Selama ini pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam telah dilakukan upaya pengembangan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tujuan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja, dengan sistem pendidikan nasional yang berjalan dan juga sasaran komitmen-komitmen internasional dibidang pendidikan. Namun, indicator pembangunan pendidikan di Kota Batam masih rendah.Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kemiskinan dan bagaimana kaitannya antara pembangunan pendidikan dan upaya mengurangi kemiskinan, guna mempercepat pencapaian MDG’s. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi kemiskinan dan pembangunan pendidikan di Kota Batam. Dokumen yang terkait pengembangan pendidikan dan psikologi di Kota Batam menjadi data penting dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan yang didasarkan pada pencapaian APK/APM dan rata-rata lama tahun pendidikan di Kota Batam telah mencapai sasaran menurut MDG’s, namun jumlah buta aksara di Kota Batam masih tinggi. Pembangunan pendidikan membawa serta ketimpangan pendidikan diantara berbagai kelompok masyarakat di Kota Batam menurut pendapatan yang mereka peroleh. Kata Kunci: pembangunan pendidikan, kemiskinan, hinterland

Hukum Ekonomi Berkeadilan Substantif Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Keadaan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Hal ini menjadi suatu hal yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Mengingat pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan suatu batasan-batasan dalam pergerakkannya. Agar perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa, maka diharapkan peraturan-peraturan yang di buat oleh Pejabat yang berwenang mampu melahirkan peraturan-peraturan yang bersikap adil. Di sinilah kita membutuhkan suatu ilmu hukum ekonomi guna mewujudkan visi bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Misinya adalah tugas yang diemban untuk menciptakan kehidupan yang ideal baik dalam arti spiritual maupun fisik materil.

Studi Komparatif (Comparative Constitutional Law) Antara Negara Demokrasi dan Negara Islam di Tinjau dari Persfektif Politik dan Keadilan Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Abstract The law is always identified with justice, because the law must reflect justice and at the same time maintain justice. Law as a moral category is similar to justice. The word "justice" is of course also used in the legal sense, in terms of compatibility with positive law, especially in conformity with the Act. The only thing that is always demanded by the community is justice, not the law. Because justice is an irrational ideal, and justice is not the goal of knowledge, so what is learned in science is law, even though justice itself is indispensable to human will and action. Justice is something that is difficult to reach. Seeing the number of elements that affect or the parties related to justice itself. Justice that tends to be relatively large influenced by political elements. Legal politics is a legal policy or legal (policy) line of law that will be enforced either by the creation of a new law or by the replacement of the old law, in order to achieve the objectives of the State. In other words Political law is a series of concepts and principles that outline and basic plan in the implementation of a job, leadership, and how to act in the field of law. The purpose of this study is to determine the comparison between the State of Democracy and Islamic State when viewed from Politics and Justice. Type of research conducted is normative legal research, namely research conducted on legal principles and legal synchronization level. The analysis conducted in this research is qualitative analysis by drawing deductive conclusions that is drawing conclusions from things that are general to things that are special. The result of this research is Democracy State and Islamic State both using politics. Because, in simple terms politics is a strategy, a technique of governing. Politics has also been used in Islam since the time of Prophet Muhammad SAW. He as a person who spread the religion of Islam and in the spread of religion is using the same strategy as with politics. Justice is a thing that has always been the basis of the ideals of each State, whatever form the State certainly has a vision and mission that did not escape the desire of achieving justice. So also with the State of Democracy and Islamic State. In addition to the equality of vision and mission of justice, another apparent equation concerns the thought of the political system of the relationship between the people and the rulers and the responsibilities of government. Keywords: state, politics, justice, democracy AbstrakHukum selalu diidentikkan dengan keadilan, karena hukum harus mencerminkan keadilan dan sekaligus dapat menjaga keadilan. Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan. Kata “keadilan” tentu saja juga digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Hanya saja yang selalu dituntut oleh masyarakat adalah keadilan, bukan hukum. Karena keadilan adalah suatu cita-cita yang irasional, dan keadilan bukan sasaran dari pengetahuan, maka yang dipelajari dalam suatu ilmu pengetahuan adalah hukum, meskipun keadilan itu sendiri sangat diperlukan bagi kemauan dan tindakan manusia. Keadilan adalah sesuatu hal yang sulit di gapai. Melihat banyaknya unsur-unsur yang mempengaruhi atau pihak-pihak yang terkait dengan keadilan itu sendiri. Keadilan yang cenderung bersifat relatif banyak di pengaruhi oleh unsur-unsur politik. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan kata lain Politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara Negara Demokrasi dan Negara Islam apabila di tinjau dari Politik dan Keadilan. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Negara Demokrasi maupun Negara Islam sama-sama menggunakan politik. Karena, dalam permaknaan yang sederhana politik adalah strategi, teknik mengatur. Politik juga sudah digunakan dalam islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau selaku orang yang menyebarkan agama islam dan dalam penyebaran agama tersebut menggunakan strategi yang sama halnya dengan politik. Keadilan adalah suatu hal yang selalu menjadi dasar cita-cita setiap Negara, apapun bentuk Negara tersebut tentu mempunyai visi dan misi yang tak luput dari keinginan pencapaian keadilan. Begitu juga dengan Negara Demokrasi maupun Negara Islam. Selain persamaan terhadap visi dan misi keadilan tersebut, persamaan lain yang tampak adalah menyangkut pemikiran sistem politik tentang hubungan antara umat dan penguasa serta tanggung jawab pemerintahan. Kata Kunci: negara, politik, keadilan, demokrasi

IMPLEMENTASI PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH DI KOTA BATAM TAHUN 2018 Muhammad Solihin; Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Pemilahan sampah tidak begitu masif dilakukan di Kota Batam. Sehingga memang dari sumber sampah kebanyakan sampah belum terpilah. Problem sampah di Kota Batam akan bertambah pelik jika tidak direncanakan dengan matang pengelolaanya khususnya dalam hal ini adalah pengurangan sampah. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui implementasi program pengurangan sampah di Kota Batam Tahun 2018 dan apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Tempat penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam Bidang Pengelolaan Sampah dan lokasi Mitra pengurangan sampah. Jenis penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Data yang dikumpulkan untuk penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik sample mengunakan purposive sampling. Hasil penelitian, Pertama: Indikator input belum ada Peraturan turunan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Batam dan sumberdaya manusia dan organisasi unit pengeloaan bank sampah masih sangat minim. Kedua : Indikator output, tempat sampah di rumah-rumah (sumber sampah) masih terdiri dari satu jenis tempat sampah sehingga sampah memang tidak terpilah dari rumah. Adapun TPS3R dan Bank Sampah dinilai belum berjalan secara maksimal karena jumlah sangat sedikit sehingga pengurangan sampahnya juga tidak signifikan mengurangi sampah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan umumnya terkendala oleh minimnya sumberdaya apalagi bagi pegelola TPS3R dan Bank Sampah tidak memiliki instentif tetap dari pemerintah.

Peran Masyarakat dalam Mencapai Pola Konsumsi Berkelanjutan Meri Enita Puspitasar Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

AbstractIn this study, the authors discussed in the pattern of sustainable consumption for consumer health and environmentally friendly so as to achieve human goals can survive to live on earth until his offspring through sustainable consumption patterns and sustainable living. This can be achieved through the government's way of promoting sustainable consumption patterns, through education that can increase the bargaining power of consumers, provide access to consumers on non-hazardous products, promote fair, equitable and sustainable development in economic and social development and information services and options information needs in accordance with the wishes and needs of individuals. Continuous consumption is a requirement of consumers to meet the needs that are needed and ensure the fulfillment of its needs it does not endanger the environment. This awareness emerged, when already many of consumers who enjoy education from various disciplines, awareness of the fulfillment of needs in accordance with the needs arise. Consumers also begin to feel the advantages of a result of business, because many consumers who suffered losses both in terms of health and from existing consumers imbalances of the earth over all goods used so far are not safe against the environment. Keywords: role of society, consumption sustainable, consumer AbstrakPada penelitian ini, yang penulis bahas ialah mengenai pola konsumsi yang berkelanjutan yang aman bagi kesehatan konsumen serta ramah lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan manusia dapat bertahan tinggal di bumi hingga anak cucunya melalui pola konsumsi berkelanjutan dan kehidupan yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui bagaimana pemerintah dalam melakukan promosi pola konsumsi berkelanjutan, yakni melalui pendidikan yang dapat meningkatkan daya tawar konsumen, memberikan akses padakonsumen atas produk non berbahaya, melakukan promosi yang adil, merata dan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan perlindungan lingkungan dengan memberikan informasi serta kemudahan atas akses informasi yang memadai untuk memungkinkan konsumen membuat pilihan informasi sesuai dengan keinginan dankebutuhan individu. Konsumsi berkelanjutan ialah kesadaran konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan menjamin pemenuhan kebutuhannya itu tidak membahayakan lingkungan. Kesadaran ini muncul, ketika sudah mulai banyak dari konsumen yang menikmati pendidikan dari berbagai disiplin ilmu, kesadaran akan pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan pun muncul. Konsumen juga mulai merasakan betapa telah menjadi objek dari usaha produsen, sebab banyak konsumen yang mengalami kerugian baik dari segi kesehatan maupun dari konsumen yang sudah menyadari ketidakseimbangan bumi atas segala barang yang digunakan selama ini tidak aman terhadap lingkungan. Kata Kunci : peran masyarakat, konsumsi berkelanjutan, konumen

PENGARUH KONFLIK INTERPERSONAL, BEBAN KERJA, DAN KOMUNIKASI TERHADAP STRES KERJA KARYAWAN PT. VIKING ENGINEERING BATAM Esther Endang Dwi Lestari; Sri Langgeng Ratnasari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi baik secara simultan maupun parsial terhadap stres kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam. Sampel penelitian ini adalah 57 karyawan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji R2. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pengukuran data statistik obyektif dengan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik interpersonal, beban kerja, dan komunikasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stress kerja karyawan PT. Viking Engineering Batam, hal ini dibuktikan dengan uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hasil uji t menunjukkan bahwa konflik interpersonal dan beban kerja secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan hasil nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,552 untuk variabel konflik interpersonal dan 0,590 untuk variabel beban kerja. Tetapi hasil uji t menunjukkan bahwa komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap stress kerja, hal ini dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NO.7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA TANJUNGPINANG (Studi Kasus pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjung Pinang) Askarmin Harun
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

This study aimed to analyze the compatibility between the implementation of gender mainstreaming is implemented by the Regional Regulation No. 7 Year 2011. This research was conducted at the Department of Financial Management and Asset (DPKAD) city of Tanjung Pinang. This research was conducted using the case study method. The results of this study shows the implementation of gender mainstreaming in the town of Tanjung Pinang. However, the gender mainstreaming only in activities carried out and is not accompanied by a budget allocation so that gender mainstreaming, not in accordance with Regional Regulation No. 7 Year 2011 on Gender mainstreaming is endorsed by the government.Keyword: implementation regulation, PUG and PPRG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan pengarusutamaan gender yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011. Penelitian ini dilakukan di Departemen Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi pengarusutamaan gender di kota Tanjung Pinang. Namun, pengarusutamaan gender hanya dalam kegiatan yang dilakukan dan tidak disertai dengan alokasi anggaran sehingga pengarusutamaan gender, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender yang disahkan oleh pemerintah.Kata Kunci: peraturan pelaksanaan, PUG dan PPRG

Page 3 of 20 | Total Record : 196

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9, No 2 (2025): Oktober 2025, Jurnal Trias Politika Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Solihin

Contact Email jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone +6282133515052

Journal Mail Official jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Solihin

Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Phone
+6282133515052

Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com

Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA