cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 3   4   5   6   7 
KORELASI ANTARA HUKUM ADAT DENGAN ALIRAN POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA Afrinald Rizhan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.476 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i1.715

Abstract

The Republic of Indonesia, which is a recht state, we recognize the existence of various laws, both written laws are regulations relic of the Dutch East Indies, as well as unwritten law which is customary law that diverse. It's just the problems that arise at this time, when we see that the trend of Indonesia that follows the flow of Positivism will affect the customary law which is an unwritten law that is recognized and developed within the indigenous peoples of Indonesia.Key words: recht state, unwritten law, and legal positivism Negara Republik Indonesia, yang merupakan negara hukum, kita mengenal adanya bermacam-macam hukum, baik hukum tertulis yang merupakan peraturan-peraturan peninggalan zaman Hindia Belanda, maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat yang beraneka ragam. Hanya saja permasalahan yang timbul saat ini, ketika kita melihat bahwa kecenderungan Indonesia yang mengikuti aliran Positivisme akan berpengaruh pada hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dan berkembang di lingkungan masyarakat adat IndonesiaKata Kunci: negara hukum, hukum adat, dan positivisme hokum
Konsepsi Kewarganegaraan dalam Perspektif Tradisi Liberal dan Republikan Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.026 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1238

Abstract

Kewarganegaraan terbagi ke dalam dua tradisi besar dan ada juga yang melihatnya terbagi dalam tiga tradisi. Mereka yang melihat adanya dua tradisi membuat pengelompokan, yaitu tradisi liberal dan tradisi republikan. Sementara mereka yang membuat tiga pengelompokan pendekatan, membaginya ke dalam liberal, republican dan komunitarian. Sementara itu ada penulis yang menggunakan istilah republican sipil dan ada yang menggunakan istilah republican partisipatoris. Kajian kewarganegaraan (citizenship studies) tampak lebih menitikberatkan perhatiannya kepada persoaran hak dan kewajiban warganegara yang bertalian erat dengan posisi dan status individu sebagai anggota komunitas politik bernama negara. selain itu, status warga negara lebih banyak diwarnai oleh kedudukan hukum yang berdampak kepada persoaran priverege sebagai anggota (warganegara) sebuah Negara.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES KEBIJAKAN DI MASA REFORMASI Ronald Parlindungan
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.267 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2407

Abstract

Partisipasi publik adalah konsekuensi dari kehidupan demokrasi. Namun pada prakteknya peran serta masyarakat dalam partisipasi publik sering kali diabaikan. Padahal dikatakan dalam perundang-undangan Negara wajib menyediakan ruang bagi peran serta publik terutama dalam proses penetapan kebijakan di era reformasi. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana pentingnya partisipasi publik, kendala-kendala yang dihadapi serta beberapa kemungkinan solusi untuk menyikapi kendala-kendala yang ada. Pendekatan utama yang dilakukan adalah studi dokumentasi serta hasil pengamatan penulis dilapangan. Adapun kesimpulan dari tulisan ini memperlihatkan bahwa partisipasi publik akan terwujud apabila ada kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya hal ini serta meningkatnya kapasitas tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat.
Nasionalisme dan Kewarganegaraan Effendi, Winda Roselina
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.546 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1065

Abstract

 Abstract According to Mouffe identity is not fixed, based on the concept of democracy that is not a fixed price. This statement refers to Mouffe's statement that there is no absolute and final identity. Mouffe also mentions that discursive discontinuity proceeds unceasingly when speaking of a man or woman of identity only temporarily as long as no new identity has been established by the continuity. thus identity as woman and man is not absolute.It can be said that identity is a distinguishing marker of one group from another group. Isin and Wood in Nuri Suseno asserted that while citizenship proponents generally argue that citizenship is a universal concept, the fact that citizenship is always a group concept. This concept has never been extended to all members of society in a political community. until now there are still many people, in even the most democratic countries, who are not recognized or do not accept citizenship even though they are born in the State.With regard to multinational nations such as Indonesia's wealth, Mouffe seems to be the solution to the heterogeneity and plurality of this nation, not only the majority but inhabited by the vast majority of minority groups. Related to the condition of Inodnesia collected by many minority groups, I agree with Mouffe's citizenship opinion that minority citizens are not something to be negated and hegemonized, but are entities of the national group from the part of the national political development process. Keywords: citizenship, citizenship, identity  Abstrak Menurut Mouffe identitas tidaklah tetap ini, dilandasi oleh konsep demokrasi yang bukan harga mati. Pernyataan ini mengacu pada pernyataan Mouffe bahwa tidak adanya identitas yang absolut dan final. Mouffe juga menyebutkan bahwa adanya diskursivitas yang berproses tanpa henti, ketika bicara laki-laki atau perempuan identitas tersebut hanya berlaku sementara selama belum ada identitas baru yang dibentuk oleh kesinambungan tadi. dengan demikian identitas sebagai perempuan dan laki-laki tersebut tidaklah mutlak.Dapat dikatakan identitas merupakan penanda pembeda satu kelompok dari kelompok lain. Isin dan Wood dalam Nuri Suseno menegaskan bahwa meskipun umumnya proponen kewarganegaraan mengatakan bahwa kewarganegaraan merupakan sebuah konsep yang universal, faktanya kewarganegaraan selalu merupakan konsep kelompok. Konsep ini tidak pernah diperluas ke seluruh anggota masyarakat dalam sebuah komunitas politik. sampai sekarang masih banyak orang-orang, dalam negara yang paling demokratis sekalipun, yang tidak diakui atau tidak menerima status kewarganegaraan meskipun dilahirkan di Negara.Berkaitan dengan negara multinasional seperti yang menjadi kekayaan Indonesia, Mouffe sepertinya dapat dijadikan solusi atas heterogenitas dan pluralitas bangsa ini, tidak saja kelompok mayoritas tetapi dihuni oleh banyaknya ragam kelompok minoritas. Brkaitan dengan kondisi Inodnesia yang dihimpun oleh banyaknya kelompok minoritas, Saya setuju dengan pendapat kewarganegaraan Mouffe bahwa warganegara yang minoritas bukan sesuatu yang harus dinegasikan dan dihegemoni, tetapi merupakan entitas kelompok bangsa dari bagian proses pembangunan politik nasional.  Kata Kunci : warganegara, kewarganegaraan, identitas 
PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rika Ramadhanti
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.186 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i2.1472

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD merupakan suatu petunujuk bahwa demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Untuk menunjang kinerja DPRD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 
MARKETING POLITIK PEMENANGAN JOKOWI-JK PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 Lestari, Linayati; Alpikri, Alpikri
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.453 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i1.720

Abstract

Election of President and Vice President of the Republic of Indonesia Year 2014 (2014 presidential election) was held on July 9, 2014 to elect the President and Vice President of Indonesia for the period 2014-2019. Efforts towards the award process, the politicians do the propaganda and agitation against the people (voters) in order that the candidate from the party that wins diusungnya at a general election. This is where the strategy is needed as a vehicle for political dynamic development and as a means to the goal in question.The problems of research that is how political marketing Joko Widodo-Jusuf Kalla on winning the presidential election of 2014 in the city of Batam. The purpose of this study was to determine political marketing Joko Widodo - Jusuf Kalla on winning the presidential elections in 2014 in the city of Batam. The benefits of this research is theoretically and practically.The method used in this research is using the qualitative approach with descriptive approach. Data collection techniques used in this study is observation, interview and dokumnetasi.The results of the study describes the Winning Strategy Joko Widodo-Jusuf Kalla On Presidential Elections of 2014 in the city of Batam (Case Study Sagulung Subdistrict, District Batam City and District Bengkong). Victory Joko Widodo-Jusuf Kalla in the 2014 presidential election in Batam will be seen from the process of political marketing that product offered, promotion is done, the selling price, a prioritized and market segmentation. From the research that has been done can be concluded that the victory of Joko Widodo-Jusuf Kalla at the presidential election in 2014 in the city of Batam, influenced by products that offer is to build elektabilitas candidate in the eyes of society, promotion done is to convey the benefits of its products to the public in the form of banners, billboards , tabloids and pamphlets. Selling prices here focuses on the psychological price to image nationally be a price to pay. Place priority aims to establish communication with the voters as the campaign must touch all levels of society. Market segmentation is done is to investigate complaints of people who are not uniform. To get the victory Joko Widodo-Jusuf Kalla, the more accurate the 2014 presidential election should be held for further research in terms of other strategies. Keywords: election, marketing, strategy, politic, presidential election Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2014-2019. Upaya menuju proses pemenangan, para politisi melakukan propaganda dan agitasi terhadap masyarakat (pemilih) agar calon dari partai yang diusungnya menang pada saat pemilihan umum. Di sinilah strategi dibutuhkan sebagai wahana perkembangan dinamika politik dan sebagai alat menuju cita-cita yang dimaksud.Rumusan masalah dari penelitian yaitu bagaimana marketing politik Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemenangan pemilihan Presiden Tahun 2014 di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui marketing politik  Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemenangan pemilihan presiden tahun 2014 di Kota Batam. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunkan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumnetasi.Kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 di Kota Batam akan dilihat dari proses marketing politik yaitu produk yang ditawarkan, promosi yang dilakukan, harga jual, tempat yang diprioritaskan dan segmentasi pasar. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada  pilpres 2014 di Kota Batam, di pengaruhi oleh produk yang tawarkan adalah untuk membangun elektabilitas calon dimata masyarakat, Promosi yang dilakukan adalah untuk menyampaikan keunggulan produknya kepada masyarakat  baik berupa spanduk, baliho, tabloid dan pamplet. Harga Jual disini menitik beratkan pada harga secara psikologis hingga citra secara nasional menjadi harga yang harus dibayar. Tempat yang diprioritaskan bertujuan untuk membangun komunikasi dengan pemilih karena kampanye harus menyentuh semua lapisan masyarakat.  Segmentasi pasar  dilakukan adalah untuk mengetahui keluhan-keluhan masyarakat yang tidak seragam. Untuk mendapatkan proses kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang lebih akurat pada pilpres 2014 perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang ditinjau dari strategi lainnya. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Marketing, Strategi, Politik, Pemilihan Presiden 
Implementasi Pembangunan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Sahri Muharam; Emilia Emharis
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.416 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1243

Abstract

Berdasarkan konsepsi pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang”. Sedangkan pemerintahan desa tertuang dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, hal ini bermakna bahwa pemerintahan desa mendapat perhatian serius dalam membina masyarakat Desa. Desa yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menaatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.Desa pulau padang telah melaksakan pembangunan jalan maupun pengadaan ATK untuk memudakan masyarakat  mengurus Aministrasi.minim angaran pembangunan berdampak langsung kepada masyarakat.
Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik Meri Enita Puspita Sari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (882.969 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v2i1.1234

Abstract

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan azas pelayanan publik, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi, namun pada kenyataannya tidak semua upaya pemerintah dalam pemenuhan peningkatan pelayanan berjalan baik, salah satunya adalah kemudahan akses pelayanan publik yang yang belum maksimal terutama di daerah-daerah yang kepulauan ataupun daerah terpencil.Keberhasilan dalam penyelenggaran pelayanan publik salah satunya dapat diukur dari akses pelayanan publiknya, ketika suatu daerah tidak bisa mendapatkan akses yang mudah dalam pelayanan publik akan mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dasar yang seharusnya diterima seperti pendidikan dan kesehatan, ahal tersebut akan berdampak kepada kesejahteraan seluruh masyaraka. Oleh karena itu, Peran pemerintah sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
ANALISIS PENGARUH ETNISITAS DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI: PASCA PILKADA 2017 Makmun Wahid; Haryadi Haryadi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.624 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v3i2.2286

Abstract

Bermainnya politik etnis Jawa dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi melahirkan interaksi negatif bagi etnis Jawa dan etnis-etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa merupakan upaya mereka untuk menunjukkan dominasinya terhadap etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Dimana  sebelumnya konsep putra daerah menjadi wacana bagi proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik.  Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan-pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi secara regulatif maupun tekhnis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.
Konsep dan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia Rahmayandi Mulda
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.837 KB) | DOI: 10.33373/jtp.v1i2.1061

Abstract

Abstract The government's policy on development in Indonesia is considered to be impartial in the agriculture sector, from observations, the portion of the budget each year is mostly channeled to other sectors, such as education, health, security and other routine expenditures such as salaries and operations, agriculture is considered very minimal, whereas more than half of the population in Indonesia works in the agricultural sector. The farmers are still complaining about infrastructure problems such as dams, irrigation, and farm roads. In addition, the quality of human resources working in the agricultural sector is still low, the price stability of production is uncertain so that at any time can harm the farmers, the survival of the survivors are allowed by the government when they have great service in encouraging development. The number of problems that occurred in the agricultural sector became the basis of this paper. This research is based on qualitative research, where researchers collect various data field and conduct a deep analysis of the data and on the problems that occur. The conclusion of this research is that government should direct development in agriculture sector so that people get welfare by making policies or regulations that favor the farmers by improving the quality of human resources in the agricultural sector, the availability of facilities and infrastructure, the guarantee of the price of agricultural products and the guarantee of survival farmers. Keywords: policy, government, development, agriculture Abstrak Kebijakan pemerintah dalam pembangunan di Indonesia dinilai belum memihak pada sektor pertanian, dari hasil pengamatan, porsi anggaran tiap tahunnya lebih banyak tersalurkan pada sektor-sektor yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan maupun belanja rutin lainnya seperti gaji pegawai dan operasional, sedangkan untuk sektor pertanian dinilai sangat minim, padahal lebih dari setengah jumlah penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Para petani masih banyak mengeluhkan masalah infrastruktur seperti bendungan, irigasi, maupun jalan tani, selain itu kualitas sumber daya manusia yang bekerja disektor pertanian masih rendah, stabilitas harga hasil produksi tidak menentu sehingga sewaktu-waktu dapat merugikan para petani, jaminan kelansungan hidup para petani dibiarkan begitu saja oleh pemerintah padahal mereka punya jasa besar dalam mendorong pembangunan. Banyaknya masalah yang terjadi disektor pertanian tersebut menjadi dasar dari tulisan ini. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan berbagai data dilapangan dan melakukan analisis yang mendalam terhadap data-data maupun pada persoalan-persoalan yang terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemerintah seharusnya mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan dengan membuat kebijakan atau regulasi yang memihak kepada petani dengan cara peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian, ketersediaan sarana dan prasarana, jaminan harga hasil produksi pertanian dan jaminan kelangsungan hidup para petani. Kata kunci: kebijakan, pemerintah, pembagunan, pertanian

Page 5 of 20 | Total Record : 196

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Oktober 2025, Jurnal Trias Politika Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue