Jurnal Trias Politika
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Articles
196 Documents
<![CDATA[SISTEM RELIGI SEBAGAI IDENTITAS SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI ]]>
<![CDATA[Sutarto, Dendi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2481
<![CDATA[ Sistem religi sebagai identitas sosial budaya masyarakat Sumatera Selatan dalam persepketif sosiologi, ingin melihatan keterjalinan sistem religi masa lalu dengan berbagai karekteristik sosial, geografis, budaya lokal, dan identitas sosial yang komplek di masyarakat Sumatera Selatan dalam kerangka analisis sosiologis, dengan menganalisis data-data arkeologi sebagai data primer. Penelitian ini dengan metode kualitatif perspektif sosiologis, dan data dalam analisis penelitian ini bertolah dari data-data arkeologi dan analisis sosiologis, data interview, observasi dan literature. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa secara sosiologis sistem religi masa lalu yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Sumatera Selatan dengan beragam karakteristik, kearifannya memberikan warna dan karekter identitas budaya masyarakat Sumater Selatan. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BATAM TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nurhayati Nurhayati]]>;
<![CDATA[Muhammad Yasir]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2502
<![CDATA[Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan pengarusutamaan gender di daerah. Untuk pelaksanaan PUG di Kota Batam, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan PUG di Kota Batam untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara laki-laki dan perempuan salah satunya permasalahan perempuan, ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalan berbagai aspek khususnya Sosial. Solusi yang bisa diberikan dengan memberdayakan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. implementasi program dari PUG adalah mewujudkan Batam yang responsife gender dilihat dari tolak ukur yang di gunakan penulis (Edward III): komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi, ungsur ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaran gender khususnya di kota Batam.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATAM NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA BATAM TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nurhayati, Nurhayati]]>;
<![CDATA[Yasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v3i1.2502
<![CDATA[Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanan pengarusutamaan gender di daerah. Untuk pelaksanaan PUG di Kota Batam, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi dan bertanggung jawab akan pelaksanaan PUG di Kota Batam untuk mewujudkan kesejahteraan gender antara laki-laki dan perempuan salah satunya permasalahan perempuan, ketimpangan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalan berbagai aspek khususnya Sosial. Solusi yang bisa diberikan dengan memberdayakan perempuan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. implementasi program dari PUG adalah mewujudkan Batam yang responsife gender dilihat dari tolak ukur yang di gunakan penulis (Edward III): komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi, ungsur ini memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaran gender khususnya di kota Batam.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GALANG BARU KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Syarifuddin Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Rahmayandi Mulda]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2517
<![CDATA[Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam dengan studi kasus penggunaan alat kontrasepsi di kelurahan Galang Baru menjadi salah perhatian serius bagi pemerintah daerah Kota Batam karena di kelurahan tersebut jika dibandingkan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Galang termasuk wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk yang paling banyak yakni mencapai 1. 455.000 penduduk perempuan dan laki-laki mencapai 1. 226.000 .dengan total jumlah penduduk 2.681. 000. Jumlah penduduk tersebut berada di pulau-pulau yang ada di Kota Batam. Indikator penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwar III yakni indikator Komunikasi, Sumber daya , Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif Kualitatif adalah pecarian fakta dengan interpretasi yang tepat melalui pengamatan wawancara, dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Komunikasi Informasi dalam hal Edukasi masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik. b. Sumber Daya Manusia cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit. c. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode , namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan angka prevalensinya juga menurun. d. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DI KELURAHAN GALANG BARU KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Syarifuddin, Syarifuddin]]>;
<![CDATA[Mulda, Rahmayandi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2517
<![CDATA[Implementasi kebijakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam dengan studi kasus penggunaan alat kontrasepsi di kelurahan Galang Baru menjadi salah perhatian serius bagi pemerintah daerah Kota Batam karena di kelurahan tersebut jika dibandingkan kelurahan lain yang ada di Kecamatan Galang termasuk wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk atau jumlah penduduk yang paling banyak yakni mencapai 1. 455.000 penduduk perempuan dan laki-laki mencapai 1. 226.000 .dengan total jumlah penduduk 2.681. 000. Jumlah penduduk tersebut berada di pulau-pulau yang ada di Kota Batam. Indikator penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edwar III yakni indikator Komunikasi, Sumber daya , Disposisi, Struktur Birokrasi. Metode Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Deskriptif Kualitatif adalah pecarian fakta dengan interpretasi yang tepat melalui pengamatan wawancara, dan penelaahan dokumen.  Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Komunikasi Informasi dalam hal Edukasi masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik. b. Sumber Daya Manusia cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit. c. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode , namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan angka prevalensinya juga menurun. d. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan pemerintah daerah.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUMDES DI DESA SUGAI NIBUNG ]]>
<![CDATA[Siti Rahayu]]>;
<![CDATA[Rury Febrina]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v5i1.2905
<![CDATA[BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakan dan mengakselerasi perekonomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bias di kelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa , sehingga bisa mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimya partisipasi warga.BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya. Arsitektur kebijakan yang berpola top-down terbukti tidak mampu meningkatkan ekonomi desa. Justru malah menjadi meda kapitalisasi elite desa atas sumber daya yang dimiliki desa. Untuk menuju kemandirian, perlu syarat material berupa partisipasi yang ditopang oleh kepemilikan. Warga desa memiliki hak untuk menjadi pemilik atas sumber daya desanya. Oleh karenanya membangun BUMDes perlu mempertimbangkan kepemilikan yang diperluas. Maka tujuan tersebut bias dilembagakan dengan langkah membangun BUMDes secara inklusif. Mengadaptasi pemberdayaan , warga desa bias menjadi member/pemilik dari BUMDes.]]>
<![CDATA[Strategi Media Komunikasi Badan Informasi Geospasial Dalam Memberikan Informasi Kepada Masyarakat ]]>
<![CDATA[Devy Putri Kussanti]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v5i1.3182
<![CDATA[Bagi perusahaan, instansi pemerintah maupun masyarakat, informasi merupakan suatu hal yang bernilai dan sangat penting, terlebih di era new media dan globalisasi saat ini. Hal tersebut dikarenakan adanya tuntutan dari pihak terkait perihal transparansi informasi maupun edukasi yang diberikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) mengenai pemetaan Indonesia. Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) sebagai penuaian amanat pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Secara umum tugas BIG diantaranya ialah penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar. Oleh sebab itulah perlu adanya media komunikasi yang efektif dan efisien dalam memperkenalkan dan menggandeng masyarakat agar lebih mengenal BIG lebih dekat. Melalui maksimalisasi Company Profile diharapkan dapat meminimalisir ketidaktahuan masyarakat terhadap BIG serta lebih mempererat kerjasama antara BIG dengan perusahaan, instansi pemerintah dan juga masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Dimana data-data yang diperoleh kemudian dianalisa dan disimpulkan secara detail dan jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga pemerintah non kementerian, tidak menutup kemungkinan BIG memaksimalisasi dan mewujudkan media komunikasi Company Profile yang lengkap, inovatif dan efektif.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Yustinus farid setyobudi]]>;
<![CDATA[Gita Anggriani]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v5i1.3079
<![CDATA[Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengusahaan Batam serta strategi Badan pengusahaan Batam dalam pengelolaan lahan untuk meningkatkan investasi penanaman modal asing terkait adanya lahan tidur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur yaitu wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dan di analisa peneliti yang ditunjukkan dari 5 (lima) indikator bahwa peran Badan Pengusahaan Batam sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal dalam permasalahan lahan tidur, namun belum berjalan secara maksimal terkendala adanya ketidak singkronan antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam dengan kebijakan yang dibuat oleh Badan Pengusahaan Batam dalam perizinan yang dapat membuat menghambatya investor yang ingin masuk.]]>
<![CDATA[INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BATAM ]]>
<![CDATA[Meri Enita Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Diah Ayu Pratiwi]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v5i1.2874
<![CDATA[Faktor terpenting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah yaitu inovasi. Daerah yang menginginkan tercapainya kesejahteraan masyarakat harus dapat menumbuhkan basis perekonomian yang mampu berkembang secara terus – menerus. Hal ini dapat didukung oleh kemampuan daerah dalam menciptakan daya saing produktif. Disinilah pengembangan inovasi menjadi sangat penting. Adanya inovasi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan bagi pengembangan wilayah agar memiliki keunggulan ekonomi melalui produk dan komoditas yang berdaya saing. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah dibutuhkan kemudahan akses pelayanan publik yang bisa diciptakan dengan inovasi daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengembangan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik di kota batam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari kajian bahwa pemerintah Kota Batam telah memiliki inovasi daerah yang berbasis pelayanan publik hampir di seluruh OPD di pemerintahan Kota Batam dan implementasi inovasi daerah tersebut sudah berjalan secara bertahap dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN POSYANDU TERKAIT KESADARAN HIDUP SEHAT PADA MASA PANDEMI DIDESA BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB ]]>
<![CDATA[Nadia Sofianis]]>;
<![CDATA[Rury Febrina]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v5i1.2903
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Layanan Kesehatan Bayi dan Balita dan gambaran pelaksanaan posyandu selama masa pandemi Covid-19 Di Desa Buatan II. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang mendeskripsikan dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posyandu Di Desa Buatan II. Posyandu tetap dilaksanakan setiap 1 bulan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan, pada masa pandemi Covid-19 anggota kader dan pembina posyandu lebih berkreatif dalam melakukan pelayanan karena adanya pandemi tersebut masyarakat khawatir akan berdatangan ke posyandu. Oleh karena itu sangat diperlukan bentuk kreativitas yang berbasis teknologi informasi sehingga pemantauan dan pelayanan kesehatan pada bayi dan balita dapat terus dilakukan. Perlu tntutan untuk meningkatkan strategi pelayanan pada masa covid-19 juga menunjukan bahwa kebutuhan layanan belajar melalui posyandu penting bagi masyarakat, yang hendak secepatnya menjadi dasar menyusun pola dan strategi pelayanan oleh kader yang merupakan fasilitator pelayanan posyandu dan tuntutan warga belajar dalam hal ini peserta posyandu perlu mendapat apresiasi karen ini membuktikan bahwa Posyandu Di Desa Buatan II. Melalui kinerja para kader dan berbagai pihak telah mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi masyarakat terutama kesadaran akan pentingnya kesehatan keluarga.]]>
