cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Solihin
Contact Email
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Phone
+6282133515052
Journal Mail Official
jurnaltriaspolitika2017@gmail.com
Editorial Address
https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaltriaspolitika/about/editorialTeam
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Jurnal Trias Politika
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 25977431     EISSN : 25977423     DOI : 10.33373
Core Subject : Social,
Social Sciences
JURNAL TRIAS POLITIKA adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober yang fokus pada isu-isu strategis dan dinamika pemerintahan dan politik. Redaksi menerima naska artikel laporan penelitian, artikel lepas, dan resensi buku yang sesuai dengan visi Jurnal. Naskah yang dikirim terdiri dari 15 samapi 25 halaman kwarto (A4) dengan spasi ganda. Naska dilengkapi dengan biodata penulis.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 8   9   10   11   12 
PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 firmansyah putra; A Zarkasi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2624

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Emilia Emharis; Alsar Andri; Mellio Fatria
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3469

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak di implementasikan. Namun dari sekian banyaknya program yang telah dibuat tidak semuanya berdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab ketidak terlaksananya program pemerintah adalah meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk terutama di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini tentu dampak dari meningkatnya jumlah kelahiran dan penganggunguran. Salah satu program terbaru yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran adalah Program Keluarga Berencana yang diperuntukkan masyarakat. Tujuan dari program Keluarga Berencana ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Namun program ini juga mengalami kendala dalam pelaksanaanya diberbagai daerah dan wilayah, salah satunya adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencan di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi program Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn tentang implementasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, hasil analisa peneliti dan ditambah dengan dokumentasi, maka hasilnya bahwa implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup terimplementasi Kata Kunci: Implementasi, KB ABSTRACT The implementation of government programs aimed at improving the welfare of the community has been implemented a lot. But of the many programs that have been made, not all of them have a positive impact and improve the welfare of the community. One of the causes of government programs not being implemented is the increase in poverty rates, especially in Kuantan Singingi District, this is certainly the impact of the increasing number of births and unemployment. One of the latest programs made by the government to reduce birth rates is the Family Planning Program which is intended for the community. The purpose of the Family Planning program is to curb the uncontrolled population growth rate. However, this program also experienced obstacles in its implementation in various regions and regions, one of which was in the District of Pangean, Kuantan Singingi Regency. The problem formulation in this research is to find out how the Family Planning program is implemented in Pangean Subdistrict, Kuantan Singingi District and the aim is to find out the implementation of the Family Planning Program in Pangean Subdistrict, Kuantan Singingi Subdistrict. The theory used in this research is the Van Metter and Van Horn theories about implementation. This type of research is a type of qualitative research. The research location is Pangean Subdistrict, Kuantan Singingi Regency using research methods, namely observation, interviews, and documentation.Based on the results of field research obtained from the results of interviews with informants, the results of the researchers' analysis and added with documentation, the results are that the implementation of the Family Planning Program in Pangean District, Kuantan Singingi Regency has been sufficiently implemented.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit Dengan Menggunakan Internet di Indonesia Rustam Rustam
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2705

Abstract

Dalam perkembangan teknologi informasi, khususnya perkembangan internet, di samping memberikan aspek manfaat, namun terdapat pula sisi negatif. Sisi negatif yang bermunculan umumnya adalah penggunaan menyimpang dari teknologi tersebut. Penggunaan menyimpang salah satunya adalah adanya keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk menerobos masuk kedalam situs-situs atau jaringan milik orang lain. Tujuannya untuk mencuri, mengubah, dan/atau mengambil data/informasi milik orang lain. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu 1) modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan kartu kredit dilakukan dengan melalui cara konvensional dan juga modern, dengan cara konvensional misalnya dengan mencuri fisik kartu kredit, sedangkan dengan langkah  modern dengan menanamkan spyware parasites,skimming. 2) terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kartu kredit, misalnya pelaku kejahatan yang bergerak dengan melintasi batas negara sehinga akan menyulitkan penyidik dalam penyelidikan dan penyidikannya, selain itu sistem perangkat atau alat yang pelaku gunakan dengan melibatkan perangkat-perangkat modern dan canggih, sehingga tidak menutup kemungkinan pada beberapa daerah terpencil di Indonesia menyebabkan kejahatan itu sulit untuk terdeteksi.
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI BUS TRANS BATAM KORIDOR SEKUPANG JODOH TAHUN 2019 Yustinus Farid Setyobudi; Linayati Lestari; Vivi Cristi Sarbatani Gultom
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3608

Abstract

Bus Trans Batam adalah salah satu transportasi Kota Batam. Bus Trans Batam merupakan salah satu pelayanan transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi merupakan salah satu issu sentral pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melihat Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penelitian menggunakan teori Parasuraman dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty bahwa hasil penelitian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi belum berjalan optimal. Hal Tersebut dilihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai untuk menunjang aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bus Trans Batam membuat peminat masyarakat kecewa dalam pelayanan transportasi Bus Trans Batam. Pembangunan transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu kunci dalam menjawab permasalahan transportasi di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan Kinerja Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kualitas. Kata Kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Batam, Bus Trans Batam, Kualitas Pelayanan Transportasi.
ANALISIS PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016 TENTANG PELAKSANAAN UU NO.11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI KOTA BATAM TAHUN 2016 Wiyono Wiyono; Meri Enita Puspita Sari; Winda Roselina Effendi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2652

Abstract

Pengampunan pajak adalah pengahapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak atau disebut dengan tax amnesty khususnya di kota batam masih mempunyai beberapa permasalahan. Tepat pada tanggal 27 bulan September 2016 ORMAS  salah satunya adalah FSPMI (Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia)  menolak kebijakan dari pemerintah yang berkaitan dengan UU Tax Amnesty. Metode Penelitian yang telah digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Metode penelitian ini penulis melakukan penggambaran secara mendalam  tentang situasi atau proses yang diteliti dengan melakukan observasi, dan wawancara. Hasil analisis juga menunjukkan terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar partisipasi wajib pajak dalam program pengampunan pajak yang kemudian berdampak baik pada kenaikan jumlah wajib pajak menjadi wajib pajak wajib SPT serta penerimaan atau target realisasi pengampunan pajak  dapat  memberikan pengaruh pada penerimaan pajak pusat.  Hasil analisis mengenai perubahan perilaku setelah pelaksanaan pengampunan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama batam selatan kota batam terlihat bahwa setelah pelaksanaan program pengampunan pajak mendorong wajib pajak merasa senang mendukung penerapan peraturan tax amnesty tersebut. Perihal tersebut karena wajib pajak mendapat banyak manfaat hingga keuntungan. Namun, ada beberapa wajib pajak yang belum sepenuhnya menerapkan program pengampunan pajak tax amnesty dan meminta dilaksanakannya kembali program pengampunan pajak.
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM (UMUM) SERENTAK TAHUN 2019 DI KECAMATAN SAGULUNG Ardyanti Ahmad; Muhammad Solihin; Linayati Lestari
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2706

Abstract

PPK dalam Pemilihan Umum dianggap unsur yang khusus karena termasuk sebagai ujung tombak penyelenggara dalam menyelesaikan masalah terkhusus data pemilih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja PPK terhadap penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019 di Kecamatan Sagulung khususnya pada data pemilih yang bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kinerja PPK di Kecamatan Sagulung masih belum maksimal dikarenakan oleh adanya beberapa indikator yang belum termaksimalkan dalam segi pertama Kualitas yang kurang menyeluruh dalam hal sosialisasi PPK Sagulung terhadap Pantarlih yang melakukan pendataan Coklit di lapangan, KPPS yang melakukan rekapitulasi pleno dan masyarakat yang masih kurang paham akan adanya Pemilu Serentak 2019 yang berbasis E-KTP.  Kedua Kuantitas Kinerja PPK Sagulung belum cukup baik karena penyelenggara pemilu di Kecamatan Sagulung terkhusus PPK terkait sosialisasi bimbingan teknik (BIMTEK) terhadap KPPS yang masih belum optimal. Pada tahapan Data yang berlangsung lama juga membuat petugas lapangan menjadi kewalahan untuk memverifikasi di lapangan. Pada tahap rekapitulasi, memakan waktu yang lama dikarenakan gedung kurang memadai untuk dilakukan pleno dengan banyak panel akibatnya jadwal selesai pleno mundur tidak sesuai jadwal. Kemudian ketiga  dalam hal Efisiensi Pelaksanaan tugas PPK Sagulung telah melaksanakan semua tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada.
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DI INDONESIA Duwi Handoko; Rustam Rustam; Tat Marlina
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3577

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada cabang kekuasaan yudikatif (bukan eksekutif bahkan legislatif). Hanya saja, produk hukum yang ditetapkan oleh MK tersebut lebih bersifat membentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan kewenangan dari organ negara legislatif dan eksekutif.
Religious Peace Building; Dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Sosiologi Agama Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2758

Abstract

Dalam masyarakat agama seringkali menampilkan pemahaman yang sempit hinggal melahirkan violence dan war. Agama yang seringkali dihadirkan dalam ruang yang sempit, yang hanya menjadi legitimasi atas berbagai peperangan dan diskriminasi (holy wars) yang merupakan bentuk “jihad” demi membela kebenaran. Pada konteks masyarakat multikultural pemahaman agama seringkali dihadirkan dalam mujud yang kehilangan substansi nilai universal dan toleransi. Seharusnya nilai-nailai agama diwujudkan dalam pola perilaku sosial humanity yang menyejukkan, toleran, dan tidak diskriminasi, sehingga penting religious peace building menjadi paradigm kolektif dalam kehidupan social-religious yang menyatukan unsur-unsur keberagaman dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini dalam kerangka analisis sosiologis, dengan menganalisis data-data literatur sebagai data primer. Penelitian ini adalah penelitian literature dengan metode literature review perspektif sosiologis yang berusaha memahami pemahaman dan pemikran ked alam konteks sosialogis tindakan sosial,. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa secara sosiologis pemahaman dan pemikiran atas nilai-nilai agama yang bersifat terbuka, toleransi, anti diskriminasi, universal dan menyejukkanperlu dibangun sebagai tindakan tindakan dan nilai-nilai dalam sistem sosio religious  dalam memelihara keberangaman dan perdamaian.
Faktor-Faktor Penentu Dalam Mengambil Keputusan Pembelian Mobil Merek Toyota New Avanza Di Kota Batam Habibuddin Nasution; Amrullah Rasal
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3600

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas kualitas produk terhadap keputusan pembelain mobil merek toyota avanza di kota batam. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis meliputi: validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan uji t dan f. Penelitian ini menggunakan 156 responden sebagai sampel dari total populasi 250 orang yang telah membeli mobil merek toyota avanza di kota batam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelain mobil merek toyota avanza di kota batam. Secara parsial harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelain mobil merek toyota avanza di kota batam. Kata Kunci: Harga, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian. ABSTRACT This study aims to determine the effect of price and product quality on the decision to buy a Toyota Avanza car in Batam City. This type of research is quantitative and uses multiple regression analysis. The analysis includes: validity and reliability, classical assumption test, and hypothesis testing with t and f tests. This study uses 156 respondents as a sample from a total population of 250 people who have bought a Toyota Avanza brand car in Batam City. The results showed that the price and product quality had a positive and significant effect on the decision to buy a Toyota Avanza car in Batam City. Partially the price and product quality affect the decision to buy a Toyota Avanza car in Batam.
EFEKTIFITAS BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SEI BEDUK KOTA BATAM TAHUN 2019 Fajri S; Diah Ayu Pratiwi; Dendi Sutarto
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2765

Abstract

Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang wajib sebelum menikah, bimbingan pranikah merupakan tahapan sebagai pengetahuan calon pengantin untuk mempersiapkan hubungan setelah menikah. Kehidupan setelah menikah memiliki peran dan kewajiban, tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam berkeluarga. Mengidentifikasi dan mengetahui program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait efektivitas bimbingan pranikah dalam indikantor berikut ini, efisiensi, kecukupan, perataan, resposnsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Kantor Urusan Agama Sei Beduk sudah melaksanakan bimbingan pranikah denngan efektif dalam menekan angka perceraian dengan melakukan secara mandiri. Kantor Urusan Agama mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan akad nikah. Bimbingan pranikah merupakan tahapan yang harus dijalankan calon pengantin sebelum akad nikah. Bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sangat membantu dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi setelah pernikahan, tujuan dari bimbingan pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama  Sei Beduk untuk mencegah terjadinya angka perceraian di Kecamatan Sei Beduk.

Page 10 of 20 | Total Record : 196

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Oktober 2025, Jurnal Trias Politika Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 2 (2024): Oktober 2024, Jurnal Trias Politika Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 2 (2023): Oktober 2023, Jurnal Trias Politika Vol 7, No 1 (2023): April 2023, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 2 (2022): Oktober 2022, Jurnal Trias Politika Vol 6, No 1 (2022): April 2022, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika Vol 5, No 1 (2021): April 2021, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 2 (2019): Oktober 2019, Jurnal Trias Politika Vol 3, No 1 (2019): April 2019, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika Vol 2, No 1 (2018): April 2018, Jurnal Trias Politika Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Trias Politika Vol 1, No 1 (2017): JURNAL TRIAS POLITIKA Edisi April More Issue