Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram
Al-Ihkam Journal is one of the Faculty Sharia journals of the Departement Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) Universitas Islam Negeri Mataram, which intensely tries to respond, criticize, and comprehensively analyze related issues in contemporary Islamic Family Law from various scientific perspectives.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 16 No. 2 (2024): Desember"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Muh. Adistira Maulidi Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadil Dzikru Rohmani]]>;
<![CDATA[Magfira Aulia Zahra]]>;
<![CDATA[Aden Rosadi]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10535
<![CDATA[Abstract: The goal of matrimony is the establishment of a lasting and harmonious family according to both legal and religious norms. On the other hand, if there are factors that can disrupt this union, then the marriage can be annulled according to the law. In essence, by nature, Allah SWT has created humans in pairs, between men and women, to build a family and procreate offspring. However, in some cases, there are individuals who contravene His rules by engaging in same-sex attraction, commonly referred to as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender). The following will further discuss LGBT as grounds for annulment of marriage according to both the Law and the Compilation of Islamic Law (KHI).]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMBAGIAN TUGAS SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DUAL INCOME (DUA PENDAPATAN) PADA ASN DI DESA NISA, KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Nisrina Durratul Hikmah]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10957
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap problematika pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income yang terjadi pada ASN di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dalam praktiknya istrinyalah yang lebih dominan dalam mengelola kepengurusan anak, sehingga mengakibatkan ketidakoptimalan dalam pemenuhan kebutuhan dan perkembangan anak, kurangnya keterlibatan sang ayah menyebabkan anak-anaknya mengalami kesulitan dalam meraih prestasi akademis. Faktor yang dikaji yaitu bagaimana pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan apa saja problematika yang terjadi dalam pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Jenis metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN yaitu : pembagian tugas pada Pendidikan anak, pembagian tugas pada pengasuhan anak, dan pembagian tugas pengelolaan keuangan. Kedua, problematika yang dihadapi dalam pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu : Tantangan dalam pendidikan anak yaitu kurangnya waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan anak karena kesibukan orang tua di tempat kerja dan dampak padatnya jadwal kerja orangtua membuat tidak ada yang menjeput anak ketika pulang sekolah. Tantangan dalam pengasuhan anak yaitu orang tua dalam keluarga dual income tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang optimal kepada anak-anak sehingga melibatkan kakek nenek untuk mengasuh anak-anaknya. Dan tantangan dalam pengelolaan keuangan yaitu perencanaan keuangan kurang matang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ISTRI CERAI TALAK DI DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU ]]>
<![CDATA[Dwi Radha Putri Mentari]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10958
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap impelementasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Permasalahannya yakni tidak terimplementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Dalam praktiknya mantan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istri karna tidak adanya rasa kepeduliian dari sang suami. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastina hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pasca cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kedua, Bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Jenis metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Praktik Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Di Desa Sorinomo: keterbatasan sumber daya, kedua kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, ketiga, faktor budaya dan tradisi. Kedua, Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo: kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dari lembaga desa dan KUA, faktor budaya dan tradisi.]]>
<![CDATA[POLA ASUH IBU BEKERJA DAN TIDAK BEKERJA PADA ANAK USIA PRASEKOLAH DI DESA WANASABA LAUK KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ]]>
<![CDATA[Deri Mahmudin]]>;
<![CDATA[Nisfawati Laili jalilah]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10959
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk dan dampak pola asuh ibu bekerja dan tidak bekerja pada anak usia prasekolah di desa wanasaba lauk. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bentuk pola asuh ibu bekerja dan tidak bekerja pada anak usia prasekolah di desa wanasaba lauk kecamatan wanasaba kabupaten Lombok timur (2) kendala pengasuhan ibu yang bekerja dan tidak bekerja pada anak usia prasekolah di desa wanasaba lauk kecamatan wanasaba kabupaten lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu File Research (Penelitian Lapangan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, bentuk pola asuh ibu bekerja dan tidak bekerja pada anak usia prasekolah di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupataen Lombok Timur yaitu dengan menggunakan beberapa bentuk pola asuh yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh gabungan. Kedua, Kendala pengasuhan ibu yang bekerja dan tidak bekerja pada anak usia prasekolah yang ada di desa wanasaba lauk kecamatan wanasaba kabupaten Lombok timur itu berbeda-beda. Dimana bagi ibu yang bekerja kendala yang dihadapi dalam mengasuh anak yaitu karena lingkungan bermain anak dan kurangnya pengawasan orang tua. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh ibu yang tidak bekerja yaitu karena penggunaan handphone sejak dini, lingkungan bermain anak, dan kurangnya pengawasan orang tua.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK USIA REMAJA DALAM KELUARGA MUSLIM DI DESA SONDOSIA KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Auliah Rahmawati]]>;
<![CDATA[Ani Wafiroh]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10960
<![CDATA[Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan latar belakang adanya pergaulan bebas yang dilakukan oleh sebagian remaja di Desa Sondosia dimana orangtua kurang peduli dengan pola asuh yang harus diterapkan serta kurang mengontrol dan membiarkan pergaulannya sehingga anak terlibat dalam pergaulan yang menyimpang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya orang tua dalam pembentukan karakter anak usia remaja yang dimana di Desa tersebut adalah mayoritas muslim. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Dalam pengumpulan data tekhnik yang digunakan ialah observasi nonpartisipatif, wawancara semiterstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama kehidupan anak usia remaja di Desa Sondosia. Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dapat dikatakan kurang baik karena masih ada ditemuinya pergaulan negatif yang ditemui pada sebagian remaja di Desa Sondosia seperti penggunaan tramadol, merokok di usia dini, tawuran remaja, bolos sekolah, berkata kasar dan tidak sopan terhadap orang tua, tidak ta’at, keluturan tengah malam serta jarang beribadah karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua. Walaupun masih ada ditemui remaja yang memiliki sikap dan sifat teladan dan terpuji seperti memiliki sopan santun, rajin beribadah dan lain sebagainya. Kedua, upaya orang tua dalam pembentukan karakter anak usia remaja dengan menggunakan pola asuh yang yaitu pola asuh permisif, demokratis dan otoriter]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF TOKOH ANTAR AGAMA TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI WILAYAH KABUPATEN JOMBANG ]]>
<![CDATA[Lukman, Lukman Afifudin]]>;
<![CDATA[Abd. Holik]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.11255
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada keabsahan perkawinan beda agama menurut perspektif tokoh agama di Kabupaten Jombang, wilayah yang dikenal dengan keragaman agamanya. Indonesia merupakan negara multikultural dengan enam agama yang diakui secara resmi: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kompleksitas keberagaman agama ini sering kali menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama yang menghadapi tantangan sosial maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif para tokoh agama dari berbagai keyakinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Menggunakan metode kualitatif, wawancara mendalam dilakukan terhadap sepuluh tokoh agama dari berbagai keyakinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh agama sangat beragam, terutama terkait bagaimana perkawinan beda agama disesuaikan dengan hukum agama. Beberapa tokoh agama secara tegas melarang perkawinan beda agama berdasarkan larangan kitab suci, sementara tokoh lainnya memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti upacara pernikahan atau peraturan hukum tertentu. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana tokoh-tokoh agama tersebut menafsirkan hukum nasional dan teks-teks keagamaan untuk mendukung atau menolak keabsahan perkawinan beda agama. Studi ini memberikan wawasan baru dengan menekankan perspektif praktis yang diperoleh langsung dari wawancara, bukan sekadar analisis teoretis. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi yang terus berlangsung tentang perkawinan beda agama di Indonesia dengan memberikan pandangan yang lebih luas dan inklusif dari para tokoh agama. Temuan ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan beda agama]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SEMA NO.1 TAHUN 2022 PLENO KAMAR AGAMA TENTANG PERKAWINAN DALAM MENGURANGI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MATARAM KELAS 1A) ]]>
<![CDATA[Hammad Farobi Syahuda]]>;
<![CDATA[Darmini]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.11549
<![CDATA[Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian undang-undang ini menganut asas mempersukar terjadinya perceraian. Namun angka perceraian di Indonesia masih terbilang tinggi yang didominasi alasan perselisihan terus menerus. Mahkamah Agung yang berwenang sebagai pengawas peradilan di bawahnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 kamar agama hukum perkawinan poin b serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi SEMA No.1 Tahun 2022 kamar agama hukum perkawinan poin b efektif dalam mempersukar terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus saja, dan tidak efektif menurunkan angka perceraian, meskipun angka perceraian turun dibandingkan tahun sebelumnya, namun meningkatnya perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus adalah indikator menurunnya angka perceraian bukan karena kebijakan SEMA No.1 Tahun 2022 dalam kamar agama hukum perkawinan huruf b . Faktor pendukung dalam implementasi adalah :1).Isi Kebijakan yang jelas dan dimengerti oleh pelaksana kebijakan; 2). Terlibatnya lini PTSP dan POSBAKUM; 3).Para hakim dan pegawai lini PTSP dan POSBAKUM bersama-sama menaati sesuai porsi tugas mereka;4).Penggugat mematuhi nasihat PTSP agar lebih baik tidak mendaftarkan perkara yang belum memenuhi persyaratan berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2022, faktor penghambatnya adalah 1). Penggugat enggan mendengarkan nasihat PTSP dan tidak jujur terkait jangka waktu pisah rumah. 2). SEMA No.1 Tahun 2022 kamar hukum agama tentang perkawinan huruf b terbatas hanya mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus tidak bisa memperketat perceraian dengan alasan lain.]]>
<![CDATA[PERBEDAAN ORIENTASI SEKSUAL SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Muh. Adistira Maulidi Hidayat]]>;
<![CDATA[Muhammad Fadil Dzikru Rohmani]]>;
<![CDATA[Magfira Aulia Zahra]]>;
<![CDATA[Aden Rosadi]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10535
<![CDATA[Abstract: The goal of matrimony is the establishment of a lasting and harmonious family according to both legal and religious norms. On the other hand, if there are factors that can disrupt this union, then the marriage can be annulled according to the law. In essence, by nature, Allah SWT has created humans in pairs, between men and women, to build a family and procreate offspring. However, in some cases, there are individuals who contravene His rules by engaging in same-sex attraction, commonly referred to as LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgender). The following will further discuss LGBT as grounds for annulment of marriage according to both the Law and the Compilation of Islamic Law (KHI).]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMBAGIAN TUGAS SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DUAL INCOME (DUA PENDAPATAN) PADA ASN DI DESA NISA, KECAMATAN WOHA, KABUPATEN BIMA ]]>
<![CDATA[Ahmad Fiqqih Alfathoni]]>;
<![CDATA[Hikmah, Nisrina Durratul]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10957
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap problematika pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income yang terjadi pada ASN di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Dalam praktiknya istrinyalah yang lebih dominan dalam mengelola kepengurusan anak, sehingga mengakibatkan ketidakoptimalan dalam pemenuhan kebutuhan dan perkembangan anak, kurangnya keterlibatan sang ayah menyebabkan anak-anaknya mengalami kesulitan dalam meraih prestasi akademis. Faktor yang dikaji yaitu bagaimana pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dan apa saja problematika yang terjadi dalam pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN di Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Jenis metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN yaitu : pembagian tugas pada Pendidikan anak, pembagian tugas pada pengasuhan anak, dan pembagian tugas pengelolaan keuangan. Kedua, problematika yang dihadapi dalam pembagian tugas suami istri dalam keluarga dual income pada ASN dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu : Tantangan dalam pendidikan anak yaitu kurangnya waktu yang cukup untuk bersama-sama dengan anak karena kesibukan orang tua di tempat kerja dan dampak padatnya jadwal kerja orangtua membuat tidak ada yang menjeput anak ketika pulang sekolah. Tantangan dalam pengasuhan anak yaitu orang tua dalam keluarga dual income tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatian dan pengawasan yang optimal kepada anak-anak sehingga melibatkan kakek nenek untuk mengasuh anak-anaknya. Dan tantangan dalam pengelolaan keuangan yaitu perencanaan keuangan kurang matang menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ISTRI CERAI TALAK DI DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU ]]>
<![CDATA[Mentari, Dwi Radha Putri]]>
<![CDATA[ Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10958
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap impelementasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Permasalahannya yakni tidak terimplementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Dalam praktiknya mantan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istri karna tidak adanya rasa kepeduliian dari sang suami. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastina hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pasca cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kedua, Bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Jenis metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Praktik Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Di Desa Sorinomo: keterbatasan sumber daya, kedua kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, ketiga, faktor budaya dan tradisi. Kedua, Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo: kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dari lembaga desa dan KUA, faktor budaya dan tradisi.]]>
