Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum

JMK
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Mataram

ISSN : 23390557 EISSN : 26851857 DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 121 Documents

1 2 3 4 5

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DALAM ASPEK KEPIDANAAN Eric Rahmanul Hakim
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This study aims to analyze environmental issues in criminal aspects. The aspect of environmental punishment is one of the most important factors to consider because it is the key to law enforcement and environmental and life sustainability factors in the future. Factually, there have been many deviations in the environmental field in various angles, which have resulted in more environmental pollution and an impact on the future. This study uses juridical-normative research, with dogmatic research, forms of descriptive research and uses descriptive-analytical analysis. The results showed that the role of government is one of the most powerful factors in reducing damage to the environment, because the government itself is part of the population in Indonesia. The government needs to maximize the program so that damage to the environment can be reduced. As mandated by UUPPLH No. 23 of 1997, which was updated with UUPPLH No. 32 of 2009. The law is expected to be able to run in accordance with current and future conditions. But the implementation of the Act still causes violations in the community. This is a factor in the non-operation of existing regulations due to the lack of awareness of related parties, about the importance of preserving nature and the environment, so that criminal aspects are considered as one way out of environmental law enforcement. Keywords: environmental law, law enforcement, criminal.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan lingkungan pada aspek pemidanaan. Aspek pemidanaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan karena merupakan kunci dari penegakan hukum dan faktor keberlangsungan lingkungan dan kehidupan dimasa yang akan datang. Secara faktual, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan program, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan akan mendatang. Tetapi implementasi Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan.Kata kunci : hukum lingkungan, penegakan hukum, pidana

HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA Anies Prima Dewi; Idea Islami Parasatya
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This study discusses the implementation of elections as an indicator in the democratic system because it is the people who determine the direction of the policy of state power through their political suffrage. The people as the highest authority in their voting rights are very important in the implementation of elections. After the issuance of the Constitutional Court ruling Number 14/PUU-XI/2013 concerning the implementation of simultaneous general elections in 2019, what became much of a conversation and debate was about the voters' rights for persons with mental disability. This study uses the normative legal research method. Using secondary data sources and qualitative descriptive analysis. The results of this study show that the KPU Commissioner stated that persons with mental disabilities can exercise their right to vote by bringing a letter of recommendation or information from a doctor to be able to exercise their right to vote at the polling station (TPS). This is confirmed after the decision of the Constitutional Court Number 135/PUU-XIII/2015 which states Article 57 paragraph (3) of the Election Law does not have binding legal force as long as the phrase 'mentally disturbed or memory' is not interpreted as' experiencing mental disorders and/or permanent memory impairment which according to mental health professionals has eliminated a person's ability to vote in elections'. This reinforces and becomes a normative basis that persons with mental disabilities have the right to vote in the simultaneous general elections in 2019.Keywords: general elections; people with mental disabilities; voting rights.Penelitian ini mebahas tentang pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyatlah yang menjadi penentu arah kebijakan kekuasaan negara melalui hak pilihan politiknya. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hak pilihnya menjadi sangat penting dalam pelaksaan pemilihan umum. Pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 mengenai pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019, yang menjadi banyak perbincangan dan perdebatan adalah mengenai hak pemilih bagi penyandang diisabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum normatif. Menggunakan sumber data sekunder serta analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini terlihat bahwa Komisioner KPU menyatakan penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa surat rekomendasi atau keterangan dari dokter untuk bisa menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini dipertegas pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘terganggu jiwa atau ingatannya’ tidak dimaknai sebagai ‘mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguaningatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihanumum’. Hal ini memperkuat dan menjadi dasar normatif bahwa penyandang disabilitas mental memiliki hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019.Kata kunci: hak memilih; pemilihan umum; penyandang disabilitas mental.

KONSEKUENSI MARRIED BY ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Mappanyompa Mappanyompa
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses married by accident, which is a marriage that is forced to be carried out between a pair of men and women because the woman is already pregnant, their parents must marry her, in order to cover up their disgrace in the community. Using juridical-normative research methods. The results of the study are, first, the law of being married by accident is permitted both by positive law and Islamic law, secondly, the position of a married by accident child becomes a legitimate child in the perspective of positive law, and an illegitimate child in the perspective of Islamic law. Third, in a positive legal perspective, the legal guardianship and inheritance rights of a daughter from married by accident are her biological father and inheritance rights from her parents, whereas in Islamic legal perspective the child resulting from married by accident biological father has no right to give heirs and is not entitled also be the guardian of the child.keywords: Islamic law; married by accident; positive law. AbstrakArtikel ini membahas tentang married by accident, yaitu pernikahan yang terpaksa dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan karena perempuannya sudah hamil terlebih dahulu, orang tua mereka harus menikahkannya, dalam rangka menutupi aib mereka di masyarakat. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian, pertama, hukumnya married by accident di bolehkan baik oleh hukum positif dan hukum Islam, kedua, kedudukan anak married by accident menjadi anak sah dalam perspektrif hukum positif, dan anak tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Ketiga, dalam perspektif hukum positif, hak wali dan hak waris anak perempuan dari married by accident adalah ayah biologisnya dan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak hasil dari married by accident ayah biologis tidak berhak memberikan waris dan tidak berhak pula menjadi wali anak tersebut ketika menikah.kata kunci: hukum Islam; hukum positif; married by accident.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto; Tin Yuliani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses the related problem of frequent loss of goods or vehicles in the parking area, causing disputes between consumers and parking managers. Most parking attendants do not want to be blamed for the loss of goods or consumer vehicles. Parking service managers always use the excuse that their work complies with the agreement or clause stated in the parking ticket, that is, "the parking manager is not responsible for the loss of goods and / or vehicles". Implementation and inclusion of standard clauses on parking tickets places the parties in an unequal position. This can be used by business actors to make a profit. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, that the form of legal protection for consumers of parking services in terms of a positive law, is the parking manager is obliged to guarantee the security and safety of objects of safekeeping agreement for a specified period. In the event of damage or loss of object for safekeeping, the parking manager is responsible for providing compensation.Keywords:, consumers, legal protection, services, parking ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kehilangan barang atau kendaraan di areal parkir, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pengelola parkir. Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa pekerjaanya telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang tertuang di karcis parkir, yakni, “pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan”. Pelaksanaan dan pencantuman klausula baku pada karcis parkir, menempatkan para pihak pada kedudukan yang tidak seimbang. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, adalah pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.Kata Kunci: jasa, konsumen, parkir, perlindungan hukum

PENGUJIAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Idea Islami Parasatya; Tin Yuliani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Law number 6 of 2014 concerning Villages recognizes the existence of villages and village autonomy, including adat villages as a legal community unit that has territorial boundaries. According to Law number 6 of 2014, village regulations determined by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body constitute the legal and policy framework in the administration of village governance and village development. The determination of village regulations is a translation of various authorities owned by the Village, referring to the provisions of the higher laws and regulations. As a legal product, village regulations must not conflict with higher regulations and must not harm the public interest. As a political product, village regulations processed democratically, and in a participatory manner, the drafting process involves the participation of village communities. Village communities have the right to propose or provide input to the Village Head and the Village Consultative Body in the process of drafting village regulations.Keywords: supervision of village regulations, village autonomy, village regulations ABSTRAKUndang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengakui keberadaan desa dan otonomi desa termasuk desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimilki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa.Kata kunci: desa, peraturan desa, pengawasan peraturan desa, otonomi desa

PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Siti Hasanah; Idea Islami Parasatya
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This paper discusses the supervision of the Ombudsman in the implementation of public services. The state is obliged to provide public services to every citizen as a form of the constitutional mandate. The duty of public service is carried out by the State Civil Apparatus. In the practice of carrying out the functions and authorities of public services to the people carried out by the State Civil Apparatus, they have not been maximally normative based on Law number 25 of 2009, as well as implement natively. Research is Normative legal research using descriptive qualitative methods and secondary data studies from several collections of literature studies. The results of the study show that the behavior and service patterns of the State Civil Apparatus still deviate a lot from what they should, even though they have been escorted through legal instruments, both in the form of regulations, technical instructions and implementing instructions as a legal umbrella and reference to the implementation of their functions and authorities. Internal control by the relevant agencies does not seem to have been able to be a solution in solving problems of poor quality public services. This pattern, if allowed to roll out, will have an impact on the failure to realize a sound system of public service delivery by the general principles of government and corporation. The presence of the Ombudsman Commission of the Republic of Indonesia is a solution to maximize the function of public services by the State Civil Apparatus.Keywords: ombudsman; public services; supervision.Tulisan ini membahas tentang pengawasan Ombudsman dalam pelaksanaan pelayanan publik. Negara berkewajiban untuk memberikan layanan publik kepada setiap warga negara sebagai bentuk amanat konstitusi. Tugas pelayanan publik dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Dalam praktik menjalankan fungsi dan wewenang pelayanan publik kepada orang-orang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, mereka belum secara normatif maksimal berdasarkan UU No. Penelitian adalah penelitian hukum normatif menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi data sekunder dari beberapa kumpulan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan pola pelayanan Aparatur Sipil Negara masih menyimpang dari apa yang seharusnya, meskipun mereka telah dikawal melalui instrumen hukum, baik dalam bentuk peraturan, instruksi teknis dan instruksi pelaksanaan sebagai payung hukum dan referensi untuk pelaksanaan fungsi dan wewenang mereka. Pengendalian internal oleh instansi terkait tampaknya tidak mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah buruknya layanan publik. Pola ini, jika dibiarkan, akan berdampak pada kegagalan mewujudkan sistem pemberian layanan publik yang baik sesuai dengan prinsip umum pemerintah dan korporasi. Kehadiran Komisi Ombudman Republik Indonesia merupakan solusi untuk memaksimalkan fungsi pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara.Kata kunci: layanan publik; ombudsman; pengawasan.

MEKANISME PENCALONAN DAN PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN YANG DEMOKRATIS DAN KONSTITUSIONAL Widya Hartati; Ratna Yuniarti
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This study discusses the implementation of the State namely the election of President and Vice President through the general election process (Election). Election is a peaceful process of changing power carried out in accordance with the principles outlined in the constitution. On the other hand, the implementation is not yet democratic and of good quality. This research is a normative legal research, and uses descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the mechanism for nominating and filling the positions of President and Vice President, is considered still contrary to the principle of popular sovereignty, unconstitutional, violating the principles of democracy and the constitutional rights of political parties and citizens. The mechanism for nominating and filling the positions of President and Vice President will be more democratic if, carried out through political parties and individual channels. For the nomination of the President and Vice President of the Individual Track, in the 2019 simultaneous elections, not a single candidate had passed through the requirements. On the other hand the great expectations of the people so that the Indonesian General Election can be more democratic and the leaders produced are truly from the people, by the people, for the people. Representation through political parties and individual candidates is one mechanism in producing quality leaders.Keywords: constitutional, democratic, presidential election and vice presidentABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penyelenggaraan Negara yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui proses pemilihan umum (Pemilu). Pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Disisi lain, pelaksanaannya belum demokratis dan berkualitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dinilai masih bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, inkonstitusional, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak konstitusional partai politik maupun warga negara. Mekanisme pencalonan dan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan lebih demokratis bila, dilakukan melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jalur Perseorangan, pada pemilu serentak tahun 2019, belum ada satu calon pun yang berhasil lolos melalui persyaratan. Disisi lain besar harapan rakyat agar Pemilihan Umum Indonesia bisa lebih demokratis dan pemimpin yang dihasilkan benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Keterwakilan melalui partai politik dan calon perseorangan merupakan salah satu mekanisme dalam menghasilkan pemimpin yang berkualitas.Kata kunci: demokratis, konstitusional, pemilu presiden dan wapres

PARADOKS PEMAKZULAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM PRINSIP NEGARA HUKUM M. Saoki Oktava; Riska Ari Amalia
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

The promulgation of the implementation of the Constitutional Court's decision is in the spotlight of other State Institutions that have repealed articles that have been canceled by the Constitutional Court in the new Law. Likewise with the authority of the Constitutional Court. In the process of presidential impeachment by the MPR there are indications that the Constitutional Court's Decision stating that the president and / or vice-president were proven guilty by the Constitutional Court can also be set aside, given the political process in the MPR which refers to the minimum decision-making conditions. The president is attended by at least ¾ of the total number of MPR members and is approved by at least 2/3 of the total members present. The research method used is a normative research method with the statue approach approach. Sources and Types of Legal Materials namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials related to this study. From the results of the study, the paradox of the presidential impeachment in the principle of the rule of law, the process of presidential impeachment according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI is carried out by political and legal mechanisms. The Basic Strength of the Constitutional Court Decision in the Context of Presidential Decree In State Principles is Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI "the state of Indonesia is a constitutional State" adjudicates at the first and last level that causes the Constitutional Court's decision to be final and binding for the MPR in impeaching the President and or Deputy PresidentKeywords: paradox, presidential election, principles rule of lawABSTRAKPromlematika implementasi putusan MK menjadi sorotan terhadap Lembaga Negara lain yangmemuculkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dalam Undang-undang yang baru. Demikian juga terhadap wewenang MK Dalam proses pemakzulan presiden oleh MPR ada indikasi Putusan MK yang menyatakan presiden dan atau wakil presiden terbukti bersalah oleh MK dapat juga dikesampingkan, mengingat proses politik di MPR yang mengacu pada syarat pengambilan keputusan minimal syarat dukungan Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden minimal dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundanng-undangan (statue Approach). Sumber dan Jenis Bahan Hukum yaitu Bahan hukum primer, Bahan Hukum Skunder dan Bahan Hukum Tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian, terhadap paradoks pemakzulan presiden dalam prinsip Negara hukum, proses pemakzulan presiden menurut UUD NRI Tahun 1945 dilakukan dengan mekanisme polik dan hukum. Dasar Kekuatan Putusan MK dalam Konteks Pemakzulan Presiden Dalam Prinsip Negara adalah Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 “negara Indonesia adalah Negara hukum” mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang menimbulkan putusan MK bersifat final dan mengikat bagi MPR dalam melakukan Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Pesiden.Kata kunci: paradoks pemakzulan presiden, pinsip negara hukum

PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pelebaran Jalan Di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah) Hery Zarkasih; Mirza Amelia
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses the implementation of community participation in compensation for road widening in Praya City, Central Lombok Regency. The land acquisition process does not involve the community given an active opportunity, so that input and support in the implementation of land acquisition. Not optimal. Other consequences, lack of public information on the process of land acquisition activities, and implementation of compensation. This study is an empirical normative study using a statutory, sociological, philosophical approach, and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of community participation in compensation for road widening in Praya City has been carried out based on the provisions of Law Number 2 the Year 2011. In a justice, perspective raises differences of opinion based on the point of view where judging the justice side, from substantive truth and procedural fairness. Barriers to the implementation of community participation in Praya City are conflicts that occur between communities but can be resolved by deliberation.Artikel ini membahas tentang pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pemberian ganti rugi pelebaran jalan di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Proses pengadaan tanah tidak melibatkan masyarakat secara diberi kesempatan aktif, sehingga masukan dan dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah tidak maksimal. Akibat lain, kurangnya informasi masyarakat terhadap proses kegiatan pengadaan tanah serta pelaksanaan pemberian ganti rugi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris menggunakan pendekatan perundang- undangan, sosiologis, filosofis, dan di analisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan peran serta masyarakat dalam pemberian ganti rugi pelebaran jalan di Kota Praya telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Dalam perspektif keadilan menimbulkan perbedaan pendapat berdasarkan sudut pandang mana menilai sisi keadilan, dari sisi keadilan substantive dan keadilan prosedural. Hambatan pelaksanaan peran serta masyarakat di Kota Praya adalah konflik-konflik yang terjadi antar masyarakat akan tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah.

KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL Ady Supryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses the importance of government policies in population administration in natural disaster conditions. Population administration activities are carried out, in order to protect community rights administratively in the event of a disaster threatening and disrupting people's lives and livelihoods, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and other psychological impacts. Using normative and empirical legal research methods. The statutory approach, and the conceptual approach, as an option in analyzing the views / concepts of experts, and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study, population administration is a series of activities structuring and controlling documents and population data through Population Registration, Civil Registration, management of Population Administration information and utilization of the results for public services and development of other sectors. Population administration is an urgent thing to do in disaster conditions and Disaster Management. Therefore, the Department of Population and Civil Registry as an official Government institution that handles population administration is obliged and has the duty to record, register and record as complete as possible every event important to one's civil status. Population administration policy for residents affected by natural disasters and social disasters in the form of issuing SKPTI documents (Certificate of Replacing Identity Signs), SKPS (Certificate of Civil Registration).Keywords: population administration; natural disasters; social disaster; policy.Abstrak Artikel ini membahas tentang pentingnya kebijakan pemerintah bidang administrasi kependudukan pada kondisi bencana alam. Kegiatan administrasi kependudukan dilakukan, dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat secara administratif pada peristiwa bencana mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empris. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach), sebagai pilihan dalam menganalisis pandangan/konsep para ahli, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan hal yang urgent dilakukan pada kondisi bencana dan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebaga lembaga resmi Pemerintah yang menangani administasi kependudukan berkewajiban dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Kebijakan administrasi kependudukan bagi penduduk yang terdampak bencana alam dan bencana sosial berupa menerbitkan dokumen SKPTI (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas), SKPS (Surat Keterangan Pencatatan Sipil).Kata kunci : administrasi kependudukan; bencana alam; bencana sosial; kebijakan.

Page 2 of 13 | Total Record : 121

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH

Contact Email
nurjajustice@gmail.com

Phone
+6281805222976

Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Nurjannah S, SH., MH

Contact Email nurjajustice@gmail.com

Phone +6281805222976

Journal Mail Official jihmediakeadilan@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125

Location Kota mataram, Nusa tenggara barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH

Contact Email
nurjajustice@gmail.com

Phone
+6281805222976

Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125

Location
Kota mataram,

Nusa tenggara barat

INDONESIA