cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
Juridical Analysis of the Validity of the Bachelor's Degree of the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, in a Defamation Case Study Verdinandus Kiki Affandi; Wisnu Aryo Dewanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.36185

Abstract

This article examines the validity of the undergraduate diploma of Indonesia’s 7th President, Joko Widodo, within the context of defamation offenses under Indonesian criminal law. The main focus of this study is to analyze whether allegations of diploma forgery disseminated to the public can be classified as defamation, and to explore the evidentiary mechanisms in such cases. The research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, including the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as reviewing the law enforcement processes involving allegations against public officials. The findings indicate that accusations directed at the President concerning a forged diploma may constitute defamation if not supported by valid evidence. The evidentiary process in such cases involves official documents, testimonies from related parties, and digital traces of the dissemination of the allegations. This study also provides recommendations for more transparent and prudent law enforcement in addressing defamation cases in the digital era.
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEPERCAYAAN SEBAGAI UNSUR PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NO.75/PID.B/2024/PN.KBU) Aura Huda Angriani; Slamet Haryadi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v17i1.39368

Abstract

Penelitian ini membahas kriptografi sebagai bagian dari unsur tindak pidana penipuan dalam hukuman Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur penipuan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengoreksi unsur Pasal 378 KUHP dan menilai dasar pertimbangan hakim secara yuridis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan perkara, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan jika semua unsur tindak pidana penipuan sudah terpenuhi secara kumulatif, termasuk adanya tipu muslihat, yang bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta perbuatan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang. Penyalahgunaan kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam terjadinya penipuan. Pertimbangan hakim yang dinilai sudah sesuai pada penyampaian fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat kekurangan dalam analisis penguatan secara teoritis. Dengan demikian, kesimpulannya sudah tepat secara yuridis, namun masih perlu pengembangan dari aspek akademik.
Optimization os the Sinar Applications (Precision National Driver’s Licence) in the Process of Issuing Driver’s Licenses in the Jurisdiction of Bengkulu City Police Megawati Megawati; Halimah Halimah; Sutrisno Sutrisno; Yudhi Hery Setiawan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v17i1.39386

Abstract

This study discusses the optimization of the use of the SINAR application (Precision National Driver's License) as a digital-based public service innovation implemented by the National Police of the Republic of Indonesia in the process of making a Driver's License (SIM). This application aims to improve the quality of service through a system that is fast, transparent, efficient, and easily accessible online. The public can register for a new driver's license or renewal online without having to come directly to the service office in the early stages of administration. The focus of the research is the optimization of the implementation of SINAR in the jurisdiction of the Bengkulu Police as well as its supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and triangulation. The results of the study show that the implementation of SINAR provides ease of access to services, speeds up the administrative process, reduces queues, and increases service transparency. However, there are still obstacles such as low public understanding of digital applications, internet network disruptions, and the tendency of some people to use manual methods. In conclusion, the optimization of SINAR is able to increase the effectiveness of public services in the field of traffic and support the transformation of the National Police towards a modern technology-based institution. Optimization efforts are carried out through increasing socialization, improving technological infrastructure, and increasing the capacity of human resources.
HERMENEUTIKA MAJELIS HAKIM TERKAIT RATIO DECIDENDI (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS) ari sugiato bisma
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.15437

Abstract

Pendaftaran tanah yang mengatur untuk memastikan perlindungan tanah adalah melalui jual beli dan didaftarkan melalui pembelian dan penjualan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kepemilikan tanah secara tidak sah adalah penggunaan tanah oleh perorangan atau badan hukum untuk memperoleh hak atau penggunaan tanah yang bukan tanahnya, tanpa hak dan juga penggunaan tanah secara tidak sah. Hal ini dapat menimbulkan sengketa tanah dimasyarakat. Penelitian ini menganalisis dengan ratio decidendi yang digunakan oleh lembaga peradilan setelah mempelajari keadaan penting dari kasus dalam hal pembuktian peralihan hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penafsiran kajian ini bersifat hermeneutik, dimaknai sebagai proses perubahan sesuatu atau keadaan ketidaktahuan menjadi pemahaman. Hakim dalam mengeluarkan Putusan memenuhi kriteria ratio decidendi berdasarkan Putusan pengadilan harus memuat alasan dan pembenaran putusan itu juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim harus memahami hukum sesuai dengan apa yang telah diberikan para pihak selama persidangan. Apabila penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka hakim akan menerima gugatan tersebut, tetapi sebaliknya apabila penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dan tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya melawan gugatan penggugat, maka hakim akan menolak gugatan penggugat.
JURIDICAL STUDY OF EAST LOMBOK REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2021 CONCERNING THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS zainul fikri; Tauhid Tauhid; Firzhal Arzhi Jiwantara
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.8712

Abstract

Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning PPMI as the implementer of Law no. 18 of 2017 concerning PMI is the legal basis for Indonesian workers who will, are currently, and have worked in and from abroad. In addition, Regional Regulation No. 5 of 2021 concerning PPMI as a substitute for Regional Regulation No. 12 of 2006 concerning PPTKI which has long been no longer valid after the enactment of Law no. 18 of 2017 concerning PMI. The method used in this research is normative juridical approach and comparative study. The results of the study indicate that the district government has attribution authority in making regional regulations and other regulations that contain the implementation of autonomy and assistance, as well as local content, as long as they do not conflict with higher laws and regulations. In this case, Perda No. 5 of 2021 concerning PPMI has been in accordance with the hierarchy of laws and regulations. The purpose of the research is to find a normatively constructive understanding of legal issues, especially the implementation of legal protection in the form of local government policies in the form of local regulations in the PMI sector. It is hoped that through this research, people's understanding can be found that is useful in realizing harmonization of laws and regulations. 
RELEVANSI DAN AKTUALISASI: PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENYELESAIAN TALAK RAJ’I DI INDONESIA Erika Emilia Putri; Rini Rini; Vanessa Angel; Winda Fitri
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.15272

Abstract

Talak raj’I merupakan salah satu talak yang berlaku di Indonesia, diatur di dalam kompilasi hukum islam pasal 117 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dituangkan di dalam perceraian. Di dalam artikel ini akan membahas mengenai relevansi pengaturan peradilan agama sebagai bentuk aktualisasi dari penyelesaian talak raj’i yang dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti persleingkuhan seperti yang terjadi berdasarkan putusan Nomor 2143/Pdt.G/2022/PA.Btm yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dengan disebabkan adanya perkhianatan dari suami, sehingga memutuskan untuk bercerai. Peneitian ini juga menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa hukum acara telah mengatur secara jelas dan relevan dengan pengaturan mengenai Talak raj’i di Indonesia. Hal ini mengacu pada pengaturan talak raj’i yan tidak hanya diatur melalui hukum nasional namun juga melalui hukum islam yang telah sejalan dengan sosial, dan budaya serta tradisi di masyarakat. Adanya talak raj’I ini hanya salah satu dari beberapa jenis talak yang diatur melalui hukum islam dan dapat menyatu dengan masyarakat muslim di Indonesia.
RECONSTRUCTION OF THE ARRANGEMENTS FOR THE FORMATION OF THE RED AND WHITE COOPERATIVE AS AN EFFORT TO ACHIEVE FOOD SECURITY IN INDONESIA Zahro Zainna Sahida; Riana Susmayanti
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.35241

Abstract

This research discusses the reconstruction of regulations on the establishment of Koperasi Merah Putih as part of Indonesia’s food security strategy. The study uses a normative legal research method with a statute approach, analyzing relevant cooperative and food security regulations. Findings indicate that there is disharmony between Law No. 25 of 1992 on Cooperatives and Presidential Instruction No. 9 of 2025, which results in legal uncertainty in the establishment of cooperatives. The reconstruction should involve strengthening the legal framework through higher-level regulations such as Government Regulations or Presidential Regulations, while ensuring democratic principles of cooperatives are maintained. Moreover, notaries play a crucial role as gatekeepers in drafting authentic deeds to guarantee legal certainty and compliance. 
Legal Politics of Forming Regional Regulations Based on Local Wisdom in the Era of Digital Transformation of Government Anies Prima Dewi; Ady Supryadi; Dodi Jaya Wardana
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.41643

Abstract

The digital transformation of government (e-government) has shifted the paradigm of legislative regulation formation, becoming more technocratic and procedurally centralized. This study examines the legal politics of the formation of local wisdom-based Regional Regulations (Perda) in the digital era, focusing on identifying normative conflicts and legal gaps within the national regulatory framework. There are normative gaps in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and its amendments, which do not yet regulate the digitalization mechanism for the absorption of unwritten law (customary law) into the legislative information system platform. Furthermore, there is a normative conflict between the principle of legal certainty in the e-Perda digitalization system, which requires standard codification, and the principle of protecting the dynamic, oral, and heterogeneous values of local wisdom. Through a normative juridical approach, this study concludes that current regional legal politics is trapped in digital formalism that reduces the material substance of local wisdom. It is recommended that regional constitutional law be reconstructed through the development of "e-Customary Participation," an asymmetric feature within the digital system that allows for the codification of cultural values without losing their sociological essence.

Page 13 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2026): APRIL Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue