cover
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 123 Documents
Juridical Analysis of the Validity of the Bachelor's Degree of the 7th President of Indonesia, Joko Widodo, in a Defamation Case Study Affandi, Verdinandus Kiki; Dewanto, Wisnu Aryo
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v16i2.36185

Abstract

This article examines the validity of the undergraduate diploma of Indonesia’s 7th President, Joko Widodo, within the context of defamation offenses under Indonesian criminal law. The main focus of this study is to analyze whether allegations of diploma forgery disseminated to the public can be classified as defamation, and to explore the evidentiary mechanisms in such cases. The research adopts a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, including the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), as well as reviewing the law enforcement processes involving allegations against public officials. The findings indicate that accusations directed at the President concerning a forged diploma may constitute defamation if not supported by valid evidence. The evidentiary process in such cases involves official documents, testimonies from related parties, and digital traces of the dissemination of the allegations. This study also provides recommendations for more transparent and prudent law enforcement in addressing defamation cases in the digital era.
ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEPERCAYAAN SEBAGAI UNSUR PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NO.75/PID.B/2024/PN.KBU) Angriani, Aura Huda; Haryadi, Slamet
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v17i1.39368

Abstract

Penelitian ini membahas kriptografi sebagai bagian dari unsur tindak pidana penipuan dalam hukuman Nomor 75/Pid.B/2024/Pn.Kbu. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana penerapan unsur-unsur penipuan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengoreksi unsur Pasal 378 KUHP dan menilai dasar pertimbangan hakim secara yuridis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan perkara, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan jika semua unsur tindak pidana penipuan sudah terpenuhi secara kumulatif, termasuk adanya tipu muslihat, yang bermaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta perbuatan yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang. Penyalahgunaan kepercayaan terbukti menjadi faktor penting dalam terjadinya penipuan. Pertimbangan hakim yang dinilai sudah sesuai pada penyampaian fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, meskipun masih terdapat kekurangan dalam analisis penguatan secara teoritis. Dengan demikian, kesimpulannya sudah tepat secara yuridis, namun masih perlu pengembangan dari aspek akademik.
Optimization os the Sinar Applications (Precision National Driver’s Licence) in the Process of Issuing Driver’s Licenses in the Jurisdiction of Bengkulu City Police Megawati, Megawati; Halimah, Halimah; Sutrisno, Sutrisno; Setiawan, Yudhi Hery
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v17i1.39386

Abstract

This study discusses the optimization of the use of the SINAR application (Precision National Driver's License) as a digital-based public service innovation implemented by the National Police of the Republic of Indonesia in the process of making a Driver's License (SIM). This application aims to improve the quality of service through a system that is fast, transparent, efficient, and easily accessible online. The public can register for a new driver's license or renewal online without having to come directly to the service office in the early stages of administration. The focus of the research is the optimization of the implementation of SINAR in the jurisdiction of the Bengkulu Police as well as its supporting and inhibiting factors. The research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and triangulation. The results of the study show that the implementation of SINAR provides ease of access to services, speeds up the administrative process, reduces queues, and increases service transparency. However, there are still obstacles such as low public understanding of digital applications, internet network disruptions, and the tendency of some people to use manual methods. In conclusion, the optimization of SINAR is able to increase the effectiveness of public services in the field of traffic and support the transformation of the National Police towards a modern technology-based institution. Optimization efforts are carried out through increasing socialization, improving technological infrastructure, and increasing the capacity of human resources.

Page 13 of 13 | Total Record : 123