cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGAMBILALIHAN HAK ATAS JAMINAN (EKSEKUSI) JAMINAN FIDUSIA DAN RAHN TASJILY PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Heri Kuswanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.77 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v10i2.2015

Abstract

The phenomenon that occurs is related to the taking over of the right to guarantee (execution) of fiduciary security and Rahn Tasjily in the execution of executions carried out by financial institutions that do not comply with applicable laws and regulations. This research uses Normative legal methods, with qualitative descriptive analysis and critical legal studies. The results of the study that the process of taking over the right to guarantee (execution) fiduciary regulated in article 29 (1) of the fiduciary guarantee law. Among the first, execution based on Grosse fiduciary guarantee certificate or executable title (fiat execution) contained in the Fiduciary Guarantee Certificate carried out by the fiduciary recipient. Second, an execution based on the execution of separate executions through public auctions by fiduciary recipients. Third, execution by sale under the hand by the creditor fiduciary himself, and fourth, fiduciary execution by claiming. Based on Islamic law, the process of expropriation of the right to guarantee (execution) Rahn Tasjily, that the procedure for executing Marhun (collateral object), if due. Murtahin must warn Rahin to pay off her debt immediately. If the Rahin still cannot repay its debt, then Marhun is forcibly sold/executed through an auction, according to sharia. Marhun sales proceeds used to pay off debt, maintenance, and storage costs that have not paid and sales costs. The excess proceeds from the sale belong to Rahin, and the shortcomings become Rahin obligations. The execution process carried out by sharia companies must be based on fatwa no. 25/DSN-MUI/III/2002, and fatwa no. 92/ DSN-MUI/IV/2014. Positive law and Islamic law, which become normative references, have not been well understood and applied by the finance parties, causing injustice and legal uncertainty.Keywords: expropriation of rights, fiduciary guarantee, rahn tasjily ABSTRAKFenomena yang terjadi terkait pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) jaminan fidusia dan rahn tasjily pada pelaksanaan eksekus yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, dengan analisis deskriptif kualitatif dan studi hukum kritis. Hasil penelitian bahwa, proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) fidusia telah diatur dalam pasal 29 (1) undang-undang jaminan fidusia. Diantaranya pertama, eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara fiat eksekusi) yang terdapat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia. Kedua, eksekusi berdasarkan pelaksanaan parate eksekusi melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia. Ketiga, eksekusi secara penjualan di bawah tangan oleh kreditor pemberi fidusia sendiri, dan keempat, eksekusi fidusia secara mendaku. Berdasarkan hukum Islam, proses pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) rahn tasjily, bahwa prosedur pengeksekusisan marhun (objek jaminan), apabila jatuh tempo. Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Adapun proses eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan syariah harus berdasarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, dan fatwa Nomor:92/DSN-MUI/IV/2014. Hukum positif dan hukum Islam yang menjadi rujukan normatif, belum difahami dan diterapkan dengan baik oleh pihak pembiayaan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Kata Kunci : jaminan eksekusi fidusia,pengambilalihan hak, rahn tasjily
SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENYERTAAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHP Fahrurrozi Fahrurrozi; Samsul Bahri M Gare
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.261 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v10i1.1103

Abstract

This study discusses the participation (deelneming) which includes all forms of participation/involvement of people both psychologically and physically by doing each act so as to give birth to a crime. Participation is regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code which means that there are two or more people who commit a crime or say that there are two or more people taking part in realizing a crime can be mentioned that a person participates in relation to the person other. This research is a type of normative research using secondary legal material sources and using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the forms of participation can be divided into two, namely first, the maker which consists of: Actors (pleger), the enforcer (doenpleger), who participates (madepleger) and penganjur (uitlokker). Second, the Assistant consists of: Helper at the time the crime was committed and the Helper before the crime was committed. While the criminal system for the inclusion of criminal acts is as follows. The first system originated in roman and second, a system originating from Italian parajurists in medieval times.Keywords: crime; criminal code; inclusion.Penelitian ini membahas tentang penyertaan (Deelneming) yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum sekunder serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyertaan dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama, Pembuat yang terdiri dari: Pelaku (pleger), yang menyuruhlakukan (doenpleger), yang turut serta (madepleger) dan penganjur (uitlokker); kedua, Pembantu yang terdiri dari: Pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan sistem pemidanaan terhadap penyertaan tindak pidana adalah sebagai berikut, Pertama Sistem yang berasal dari romawi dan kedua, Sistem yang berasal dariparajurist italia dalam abad pertengahan.Kata kunci: KUHP; penyertaan; tindak pidana.
PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 Nabila Farahdila Putri; Ellin Vionia; Tomy Michael
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.397 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v11i1.2262

Abstract

Currently in Indonesia is being hit by corona virus, corona virus is a new disease called Covid-19. There are a lot of news about corona virus, even in this condition there are still many hoaxes or fake news events. With current technological developments, the spread of hoax news is very easy to occur through social media, namely the internet. In this journal the focus is on the problem of spreading false news related to covid-19 and the role of the public in fighting hoax news with digital literacy. This research method uses empirical research methods and content analysis related to hoax news dissemination. The purpose of this study explains the efforts to the public to deal with hoax news related to covid-19 with digital literacy. The novelty of the research in this study the researcher connects public awareness with legal responsibility for the perpetrators of hoax news dissemination. The results of this study, show that literacy culture through articles, YouTube makes it easier for people to identify hoax news. Digital literacy culture is a solution to avoid hoax news. Then the importance of the role of the community in facing the spread of hoax news so as not to harm themselves and others legally and socially.Keywords: covid-19, hoaxes, digital literacy, legal awareness  ABSTRAKSaat ini di Indonesia sedang dilanda corona virus, corona virus merupakan penyakit baru  yang disebut dengan istilah Covid-19. Banyak berita yang mengangkat topik corona virus, bahkan dalam kondisi seperti ini masih banyak peristiwa penyebaran berita hoax atau berita palsu. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat gampang terjadi melalui media sosial yaitu internet. Dalam jurnal ini memfokuskan pada permasalahan penyebaran berita palsu yang terkait covid-19 dan peran masyarakat dalam menghadapi berita hoax dengan literasi digital. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan content analysis terkait penyebaran berita hoax. Tujuan penelitian ini menjelaskan upaya kepada masyarakat untuk menghadapi berita hoax terkait covid-19 dengan literasi digital. Kebaruan riset dalam penelitian ini peneliti menghubungkan kesadaran masyarakat dengan tanggung jawab hukum atas pelaku penyebaran berita hoax. Hasil penelitian ini, menunjukkan banhwa budaya literasi melalui artikel, youtube membuat masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi berita hoax. Budaya literasi digital menjadi solusi untuk menghindari berita hoax. Kemudian pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.Kata kunci: covid-19, hoax, kesadaran hukum, literasi digital
MENYIKAPI GLOBALISASI HUKUM TANAH DENGAN KEARIFAN LOKAL Rina Rohayu Harun
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.093 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v10i2.2250

Abstract

Land given to and owned by people with rights provided by the UUPA is to be used and utilized. The granting and possession of land with these rights will not be meaningful if its use is limited to land as the surface of the earth. The land also has a significant role in the dynamics of development. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia NRI,  "earth and water are natural resources contained therein controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people." This research uses a normative juridical approach that is research based on the rules / according to the law because this research focused on the use of document studies and literature or secondary data. The research specification used is descriptive-analytic, which describes the law of the land in the era of globalization based on local wisdom. The results of the study illustrate that the role of the land ruling state, which used for the prosperity of the people, is regulated under Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA).On the other hand, the globalization of law is nothing more than a legal intervention from developed countries towards developing countries in order to adjust their laws globally. One way to address the problem of globalization of land law is to reaffirm local wisdom. In other words, they are upholding the customary provisions related to land. Example: provisions of customary land. Customary land is communal land that is jointly owned and thus does not need to be certified.Keywords: globalization, land law, local wisdomABSTRAKTanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Tanah juga mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan. Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan kepada kaidah-kaidah/menurut hukum, oleh karena penelitian ini dititik-beratkan pada penggunaan studi dokumen dan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan tentang hukum tanah di era globalisasi berdasarkan kearifan lokal. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran negara penguasa tanah yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Disisi lain, globalisasi hukum tak lebih sebagai intervensi hukum dari negara maju terhadap negara berkembang agar menyesuaikan hukumnya secara global. Salah satu cara menyikapi persoalan globalisasi hukum tanah ini adalah dengan menegaskan kembali kearifan lokal. Dengan kata lain, menegakkan kembali ketentuan-ketentuan adat terkait dengan tanah. Misalnya ketentuan tanah ulayat. Tanah ulayat merupakan tanah komunal milik bersama, dengan demikian tidak perlu disertifikatkan.
REFLEKSI PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP KESEHATAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB Novita Listyaningrum; Hamdani AR; Aminuddin Aminuddin; Rinda Philona; Antoni Gerhan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.577 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.892

Abstract

This article discusses the affairs of the conjugation government of the local government of West Lombok Regency related to the necessary essential services that are the authority of provincial and District government/city in the field of waste. The commitment of the local government of West Lombok Regency in the waste management in the new land in the form of regulation of West Lombok Regent Number 6a year 2015 about the control of the cleaning/hygiene. So far, the instrument has not been able to accommodate the government's public affairs because of the growth of the population and industry that is so wide and impactful the volume of waste, and the management of garbage that has not been standardized. The research aims to provide a normative and empirical base on better waste management. The research methods used are normative and empirical legal research. Material culture, as well as behavior and environment. In this study, we were founded that the practice of society has not obeyed the rules so that the efforts of the law extension and socialization of the vital waste field regulations. Attitudes are free of bowel movements, dispose of garbage out of place, burning waste to be the task of government with the community to minimize it. One of the programs is the environmental health community based on Total Sanitation (STBM).Artikel ini membahas tentang urusan pemerintahan konkuren dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat terkait urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota di bidang persampahan. Komitmen pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dalam pengelolaan sampah di wiliyahnya baru berupa Peraturan Bupati Lombok barat Nomor 6a Tahun 2015 Tentang Pengelolaan persampahan/ kebersihan. Sejauh ini instrument tersebut belum mampu mengakomodir urusan kongkuren pemerintah karna perkembangan penduduk dan industri yang begitu massif dan berdampak pada volume sampah, serta pengelolaan sampah yang belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dasar normatif dan empiris tentang pengelolaan sampah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiahukum normatif dan empiris. sosial budaya tadi, demikian pula dengan perilaku dan lingkungan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Perilaku masyarakat belum taat aturan sehingga upaya penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan bidang persampahan penting dilakukan. Prilaku bebas buang air besar sembangan, buang sampah tidak pada tempatnya, pembakaran sampah menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu program adalah penyehatan lingkungan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA Fitriani Amalia; Anies Prima Dewi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.034 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v9i2.2307

Abstract

The existence of human rights in the conception of the rule of law and democracy in Indonesia is the most basic. However, the concept of regulating human rights by the state does not mean that there is a restriction on human rights by the State, but the concept is regulation by the State. Using normative legal research, also called doctrinal law research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books). Analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that, in a democratic country, the implementation of human rights is a must. The degree of implementation of democracy and human rights is also influenced by the role of the State. The implementation of democracy and human rights with the people's sovereignty are ideals to be achieved.Keywords: democracy; human rights. AbstrakKeberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dan demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Menggunakan penelitian hukum normatif, di sebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (law in books). Dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada suatu Negara yang berdemokrasi, implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.Kata Kunci : demokrasi; hak asasi manusia.
STUDI KTIRIS PRAKTIK DOKTEROID PARAMEDIS PADA PELAYANAN KESEHATAN Siti Soekiswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.527 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v10i2.1968

Abstract

The chaotic health services due to paramedical doctoroid practices have an impact on legal and humanitarian issues. The existence of violation of the law by paramedic doctoroid actors is inseparable from the weakness of the legal system and structure in the world of medical health. This study aims to uncover paramedics who practice doctoroid practice on independent practice. Using the type of sociological legal research (sociolegal-research) that is descriptive analytical, with a critical study approach. Analysis of the results of the study showed that the practice of paramedic physoids was caused by the legal system starting from the substance of the law, legal structure and pathological legal culture. The types of physician practices carried out by paramedics include the practices of the authority of general practitioners, pediatricians, gynecologists, internists, cardiologists, dermatologists, surgeons and dentists. Doctoroid practice is a sub-standard health service which is actually a form of violation of the law in medical practice. Based on these conditions, then the form of transcendental-based legal protection as a solution. Transcendental-based legal protection is a preventive legal protection aimed at establishing a true legal perspective as a result of the process of internalizing divine revelation which is then objectified in the character of legal actors.Keywords: legal protection, paramedic doctoroid practice, transcendentalABSTRAKCarut marutnya pelayanan kesehatan akibat praktik dokteroid paramedis berdampak kepada persoalan hukum dan kemanusiaan. Adanya pelanggaran hukum oleh pelaku dokteroid paramedis tidak terlepas dari lemahnya sistem dan struktur hukum yang ada di dunia kesehatan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap paramedis yang melakukan praktik dokteroid pada praktik mandiri. Menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (sociolegal-research) yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kritis. Analisis dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dokteroid paramedis disebabkan karena sistem hukum mulai dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang patologis. Jenis praktik dokter yang dilakukan oleh paramedis, berupa praktik kewenangan dokter umum, spesialis anak, ginekologis, internis, cardiologis, dermatologis, spesialis bedah maupun dokter gigi. Praktik dokteroid merupakan pelayanan kesehatan substandar yang sebenarnya adalah bentuk pelanggaran hukum dalam praktik kedokteran. Atas dasar kondisi tersebut, maka bentuk perlindungan hukum berbasis transendental sebagai solusi. Perlindungan hukum berbasis transendental merupakan perlindungan hukum preventif bertujuan terbentuknya perspektif hukum yang benar sebagai hasil proses internalisasi wahyu ilahiah yang kemudian terobjektifikasi dalam karakter para pelaku hukum.Kata Kunci: perlindungan hukum, praktik dokteroid paramedis, transendental
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN Edi Yanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.864 KB) | DOI: 10.31764/jmk.v10i1.1104

Abstract

This study discusses the important role of PT. Pos Indonesia in the form of BUMN in supporting the smooth flow of goods delivery from one place to another. PT. Pos Indonesia mobilizes the flow of goods or money from one place to another to be easier, so that it accelerates the economy and makes it easier for people to ship goods that are not hampered by distance. However, in carrying out the activities of PT. Pos Indonesia does not rule out the possibility of negligence in carrying out its duties and obligations in accordance with the agreement so that it can harm the interests of consumers. Using normative legal research, with an invitation and conceptual approach, as well as qualitative descriptive analysis. The results of the study found that accountability for delays, losses and damage to consumer goods, caused by negligence of Post employees, will be compensated. However, not all losses can be sued by service users. Giving compensation for delays, damages, losses will be served if it is not due to force majeure, loss of shipping receipts, submissions exceeding the prescribed time limit, package contents do not match the receipt, and prohibited package of goods, there is no accountability Compensation will be given if it is proven that the Post committed negligence. The compensation is given in accordance with the applicable provisions. Legal remedies that can be carried out by consumers when harmed, through filing objections in three ways, namely through the branch Post office, Pos customer care, and through the official website of the Post. However, if consumers feel dissatisfied, they can make legal efforts to obtain compensation, namely through non-litigation and litigation channels. Non litigation includes the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), LPKSM (Institute for the Protection of Non-Governmental Consumer Consumers). While litigation is a legal effort pursued through a court.Keywords: consumers; losses; responsibility; PT. Pos Indonesia.Penelitian ini membahas tentang Peran penting PT. Pos Indonesia sebagai BUMN dalam menunjang kelancaran arus pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. PT. Pos Indonesia memobilisasi arus barang ataupun uang dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, sehingga memperlancar perekenomian dan memudahkan masyarakat untuk mengirimkan barang yang tidak terhambat oleh jarak tempuh. Akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan PT. Pos Indonesia tidak menutup kemungkinan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian sehingga dapat merugikan kepentingan konsumen. Menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perUndang-Undangan dan Konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggunjawaban atas keterlambatan, kehilangan dan kerusakan terhadap barang konsumen, yang disebabkan oleh kelalaian pegawai Pos, akan diberikan ganti kerugian. Akan tetapi tidak semua kerugian bisa dituntut oleh pengguna jasa. Pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan, kehilangan akan dilayani apabila bukan karena force majeure, hilangnya resi pengiriman, pengajuan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, isi paket tidak sesuai dengan resi, serta paket barang yang dilarang, maka tidak ada pertanggungjawaban. Ganti rugi akan diberikan apabila terbukti bahwa Pos melakukan kelalaian. Pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika dirugikan, melalui pengajuan keberatan dengan tiga cara yaitu melalui kantor Pos cabang, customer care Pos, serta lewat situs resmi Pos. Namun apabila konsumen merasa kurang puas maka dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Non litigasi meliputi BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Sedangkan litigasi adalah upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan.Kata kunci: kerugian; konsumen; PT. Pos Indonesia; tanggug jawab hukum.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19 Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi; Putu Sekarwangi Saraswati
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4197

Abstract

ABSTRACTDuring this pandemic, many aspects felt the impact of COVID 19, the economic aspect. Many companies have experienced losses from closing to bankruptcy and even bankruptcy. There are several ways that debtors can do so that they do not go bankrupt, one of which is by postponing debt payment obligations (PKPU). Therefore the author raises issues related to the delaying payment scheme for debtors' debt obligations to creditors during the pandemic. The research methodology is normative juridical because, in this problem, there are empty norms. Using a statue approach, a case approach, a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Data analysis techniques are descriptive techniques, interpretation techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results show that PKPU will result in restructuring, while bankruptcy will end in settlement (sale and asset distribution) of the debtor. PKPU is not intended for the benefit of the debtor only but also for the creditor's interest. PKPU is a deliberation between debtors and creditors to find the best solution for both, which the court supervises. The debtor can improve his financial position and submit a peace plan to pay off the debt. Therefore, it is hoped that the implementation of PKPU can help companies avoid the word bankruptcy and rise from the downturn caused by COVID 19.Keyword: Bankrupt; PKPU; Covid 19. ABSTRAKPada masa pandemi ini begitu banyak aspek yang merasakan dampak dari COVID 19 ini, salah satunya aspek ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian dari tutup hingga gulung tikar bahkan pailit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan debitur agar tidak pailit yaitu salah satunya dengan melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan terkait skema penundaan pembayaran kewajiban hutang debitur kepada kreditur dimasa pandemi. Metodologi penelitian adalah yuridis normatif, karena dalam permasalahan ini terdapat norma kosong. Menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis data yaitu dengan teknik deskripsi, teknik interprestasi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian bahwa, PKPU akan menghasilkan restrukturisasi, sedangkan kepailitan akan berakhir pada pemberesan (penjualan dan pembagian asset) debitur. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitur saja, melainkan juga kepentingan kreditur. PKPU merupakan musyawarah antara debitur dengan kreditur untuk mencari solusi terbaik bagi keduanya, yang diawasi oleh pengadilan, sehingga debitur mampu memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian untuk membayar hutang. Oleh karena itu, diharapkan dengan dilakukannya PKPU dapat membantu perusahaan terhindar dari kata pailit dan dapat bangkit dari keterpurukan yang disebabkan oleh COVID 19 ini.
METODOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI Zumrotul Wahidah
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.2833

Abstract

This study discusses the Islamic legal methodology used by Al-Ghazali. Al-Ghazali was the first to formulate methodological theory of Islamic law. In addition, Al-Ghazali is a very influential scholar in the Muslim community ini the word who is addressed through his works. Therefore, it is interesting to study the differences from other scholars in the method is library research is library research method by analizing various sources of literature related to this research. The result of this research is that the method used by Al-Ghazali has a different view, even against the Imam of the mazhab, one of which is about the argument of Maslahah al-Mursalah as a legal argument if the mashlalah is at the dharuriyah level. For the methodology agreed upon by Al-Ghazali, namely al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ and Nalar reasionable/ istishab. Meanwhile, Islamic legal methods that not agreed upon are syar’u man qablana, istihsan, qaul sahaby, and mashalahah mursalah/ istishlah.Keywords: Al-Ghazali; Islamic law; methodology.Penelitian ini membahas tentang metodologi hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan merupakan orang pertama yang merumuskan dalam teori metodologi hukum Islam. Selain itu, Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam kalangan masyarakat Muslim di dunia yang ditujukan melalui karya-karyanya.  Oleh karena itu, menarik untuk dikaji perbedaan dari ulama-ulama lain dalam metode hukum Islam yang digunakan oleh Al-Ghazali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian pustaka (library research) dengan menganalisis dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah metode yang digunakan oleh Al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda, bahkan berlawanan imam mazhab salah satunya tentang hujjah Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil hukum apabila mashlahah tersebut pada tingkatan dharuriyah. Untuk metodologi yang disepakati oleh Al-Ghazali yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Nalar akal/istishab. Sedangkan metode hukum Islam yang tidak disepakati yaitu syar’u man qablana, istihsan, qaul sahaby, dan mashlahah mursalat/istishlah.

Page 3 of 13 | Total Record : 121

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue