cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 294 Documents
 26   27   28   29   30 
Analisis Yuridis Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Sebagai Komisaris BUMN Berdasarkan Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah Wisly Dian Pratama; Khalid
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.5251

Abstract

Abstrak: Praktik rangkap jabatan pejabat publik merupakan persoalan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan profesionalitas, serta mereduksi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu praktik yang menimbulkan polemik di Indonesia adalah rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas melarang menteri merangkap jabatan, pengaturan mengenai wakil menteri sempat menimbulkan kekosongan norma hingga akhirnya ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut menyatakan bahwa larangan rangkap jabatan menteri berlaku pula bagi wakil menteri. Namun dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat belum sepenuhnya diimplementasikan, terbukti dari masih banyaknya wakil menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan rangkap jabatan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif hukum tata negara dan politik Islam, khususnya konsep al-wizārah menurut Imam al-Mawardi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan wakil menteri memiliki dasar konstitusional yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan pembatasan kekuasaan, integritas, serta fokus tugas pembantu kepala negara.
Children Born From Non-Religious Marriages From The Perspective Of Child Protection Law And Psychology Sartika Saimima, Ika Dewi; Yuarini Wahyu Pertiwi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.5252

Abstract

Marriages of different religions occur due to the conditions of Indonesian society, which is composed of different races, cultures, tribes, and languages. The prohibition of non-religious marriages through the Marriage Act No. 1 of 1974 eventually became a widespread controversy, especially after the publication of the Supreme Court Ordinance No. 2 of 2023 on Guidelines for Judges in Judging Applications for Registration of Marriages between Different Religions and Beliefs. The ban affects the social and psychological needs22ws of children born to different religious couples. The publication of the Supreme Court editorial resulted in unregistered marriages, and the legal status of children who were eventually born from marriages of different religions had difficulties marrying and adapting to their environment. Psychologically, children experience anxiety due to their parents' condition and influence when interacting or socializing. As for the aspects of anxiety, they include emotional, physiological, cognitive, and behavioral anxieties.
Legal Analysis of Refugee Protection in Non-Signatory States to the 1951 Convention: A Case Study of Refugees in the North Sumatra Wiliani, Amalia; Azhari, Aidul Fitriciada
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.5359

Abstract

This study examines refugee protection in Indonesia, a country that has not ratified the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol. The research focuses on the legal mechanisms applied in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Office of the Ministry of Immigration and Corrections. It aims to explore (a) how international instruments govern refugee protection, (b) how Indonesia’s domestic legal framework functions despite non-ratification, and (c) what strategic measures are required to strengthen national and regional protection systems.Using both normative and empirical legal methods, the study analyzes relevant statutes, international conventions, and interviews with government officers. The findings reveal that, although Indonesia is not formally bound by the 1951 Convention, the moral and constitutional principles of refugee protection apply through its human-rights commitments. Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Handling of Refugees from Abroad provides administrative recognition but lacks comprehensive legal certainty and long-term solutions such as integration, education, and employment access. Strengthening domestic legislation, empowering local governments, and promoting inter-sectoral collaboration are essential for ensuring humane and sustainable refugee protection in Indonesia
Kebijakan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Residivis Di Pengadilan Negeri Medan Ritonga, Muhammad Safri; Azizah, Noor
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.5390

Abstract

Abstrak: Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dan berulang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Fenomena residivisme, atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah dihukum, menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian, khususnya residivis, dan untuk mengkaji relevansi dan efektivitas sanksi pidana dari perspektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menganalisis hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya KUHP, dan sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadits. Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan dan wawancara dengan petugas penegak hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan komparatif, membandingkan kebijakan hukuman dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukuman hakim terhadap pelaku pencurian masih berfokus pada hukuman konvensional, yaitu penjara, yang dalam banyak kasus tidak efektif dalam mencegah terulangnya kejahatan. Dari perspektif hukum pidana Islam, sanksi seperti hudud memiliki dimensi moral dan preventif yang lebih kuat, dengan persyaratan yang ketat dan prinsip-prinsip keadilan yang holistik. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi terhadap kebijakan hukuman yang ada dan perlunya menciptakan ruang untuk integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem peradilan pidana nasional.  

Page 30 of 30 | Total Record : 294

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue