cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 25   26   27   28   29 
Perbandingan Praktik Lelang Eksekusi Dalam Perspektif Kenotariatan Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Ummi Maskanah; Murianto, Agus; Febry Nurtriandany Purnomo
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4573

Abstract

Penelitian ini membahas praktik lelang eksekusi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian utang dan eksekusi hak jaminan di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada peran kenotariatan (notariat) atau profesi sejenis dan aspek perlindungan hukum bagi pihak‑terlibat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan perbandingan (comparative law). Hasil menunjukkan terdapat kesamaan prinsip dasar (lelang publik, transparansi, pemberitahuan), namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal regulasi, prosedur, pengawasan notaris atau pejabat lelang, serta perlindungan hukum bagi pemenang lelang dan debitur. Tulisan mengemukakan rekomendasi agar sistem Indonesia lebih meningkatkan kepastian hukum dan profesionalisme notaris/lelang berdasarkan praktik AS.
Tinjauan Yuridis Perbandingan Regulasi Lelang Di Indonesia Dan Singapura Ummi Maskanah; Dennice Augustine; Nira Melodia Pasha; Wida Yuningsih
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4596

Abstract

Globalisasi dunia dengan perkembangan pergaulan internasional yang pesat serta adanya perkembangan teknologi informasi menjadikan kebutuhan untuk mengetahui hukum dari sistem hukum lain di dunia ini semakin terasa. Kenyataan menunjukkan bahwa perban­dingan hukum berkembang pesat. Perbandingan hukum (comparative law) dapat dipahami sebagai suatu pengetahuan dan metode yang mempelajari ilmu hukum dengan menin­jau lebih dari satu sistem hukum. Indonesia dan Singapura merupakan negara yang bertetangga dan tergabung di Asia Tenggara, meski bertetangga kedua negara tersebut memilik perbedaan dalam sistem hukum. Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan belanda menjadi memiliki sistem hukum eropa kontinental (civil law). Sedangkan Singapura memiliki sistem hukum common law yaitu suatu adat kebiasaan (custom) yang bersifat umum bukan hanya adat kebiasaan setempat/lokal. Bahwa karena Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan sistem hukum maka keduanya memiliki aturan yang berbeda, salah satunya adalah aturan mengenai lelang. Tentunya kedua negara mempunyai aturan tersendiri dalam pelaksanaan lelangnya sehingga memiliki perbedaan mengenai aturan yang mengatur lelang. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi masalah terkait bagaimana perbandingan hukum regulasi lelang di Indonesia dengan Singapura. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, menelaah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Tahap penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diolah dan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Indonesia memiliki sistem hukum eropa kontinental (civil law), sedangkan Singapura memiliki sistem hukum common law, artinya antara Indonesia dengan Singapura mempunyai sistem hukum yang berbeda. Aturan pelaksanaan di Indonesia dan Singapura memeliki perbedaan yang signifikan, yang menjadi perbedaan adalah nilai pajak yang dikenakan di Indonesia jauh lebih besar di banding yang terjadi di Singapura, kemudian pelaksana lelang jika di Indonesia dikelola oleh negara melalui kementerian sedangkan Singapura pelaksanaan lelang diselenggarakan oleh swasta.
Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran Fithri, Beby Suryani; Wahyuni, Windy Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4598

Abstract

Fenomena meningkatnya kasus tawuran di kalangan pelajar menunjukkan lemahnya peran lembaga sosial dan hukum dalam melindungi anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam konteks ini, Restorative Justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana anak yang menekankan pada pemulihan, bukan pembalasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Restorative Justice sebagai wujud penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak pelaku tindak pidana tawuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penerapan Restorative Justice telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi. Namun, secara empiris pelaksanaannya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan Restorative Justice merupakan bentuk konkret penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis, edukatif, dan berkeadilan sosial. 
Perlindungan Pendaftaran Paten secara Internasional melalui Patent Cooperation Treaty dalam Implementasi di Indonesia Pratama, Gede Aditya
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4613

Abstract

Terus hadirnya invensi-invensi baru, menandakan perkembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Begitu juga dengan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus bisa mengimbangi. HKI mengatur tentang perlindungan hukum hasil olah pikir karya manusia, salah satunya adalah Paten. Hal ini menjadikan HKI khususnya Paten menjadi suatu hukum yang cukup berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan manusia. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya paten, kemajuan ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum, baik secara nasional maupun internasional. Namun, hingga kini, masih sulit untuk menyelaraskan sistem perlindungan paten antarnegara. Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur dan melindungi paten, dengan alasan bahwa paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan berkaitan erat dengan aspek kedaulatan nasional. Meski demikian, dinamika global, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong harmonisasi perlindungan paten secara internasional. Hal ini tercermin melalui sistem perlindungan paten yang terintegrasi dan dapat diterapkan secara seragam di negara-negara peserta Patent Cooperation Treaty (PCT). Di Indonesia, regulasi terbaru terkait paten tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Namun, ketentuan terkait mekanisme PCT masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, dan pelaksanaan teknisnya diatur dalam Permenkumham Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, yang memfasilitasi prosedur permohonan paten secara lebih efisien baik di tingkat nasional maupun internasional.
Praktik Hibah Dan Wasiat Sebagai Pembagian Waris Pada Masyarakat Betawi Ditinjau Dari Teori Maslahah Baihaki, Ahmad; Rabiah Al Adawiyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4628

Abstract

Pembagian waris selalu rentan terhadap munculnya perselisihan dalam keluarga. Dalam praktiknya, banyak dari kalangan masyarakat suku Betawi di wilayah kecamatan Cinere pewaris melaksanakan hibah yang dimaksudkan sebagai bagian dari pembagian harta warisan pada saat mereka masih hidup. Secara normatif praktik semacam bertentangan dengan asas dalam hukum kewarisan Islam bahwa pembagian waris pada dasarnya hanya bisa dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik hibah sebagai bagian dari pembagian waris dalam tradisi masyarakat suku Betawi. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan praktik hibah demikian dilakukan oleh kalangan masyarakat suku Betawi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi keluarga para ahli waris dan sekaligus mencegah timbuhnya perselisihan mengenai pembagian harta warisan pada saat nanti pewaris meninggal dunia. Dalam teori maslahah, praktik demikian dapat dibenarkan sepanjang ada maslahah dalam rangka memberikan kemanfaatan dan mencegah timbulnya mafsadah di kemudian hari. Praktik hibah sebagai waris dalam rangka mendukung pemenuhan kelayakan kehidupan ahli waris dan mencegah timbulkan konflik atau perselisihan diantara para ahli waris sejalan dengan tujuan hukum Islam. Praktik hibah tersebut juga termasuk kedalam maslahah daruriyah dan maslahah mu’tabarah serta memenuhi tujuan daripada hukum Islam yakni, dapat menjaga agama, keturunan dan harta.
Analisis Yuridis Penanganan Strategi Deradikalisasi Digital Oleh Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Mencegah Rekrutmen Terorisme Di Media Sosial Alsihab, Muhammad Aris; Joko Sriwidodo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4647

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah melahirkan pola baru dalam penyebaran ideologi radikal serta rekrutmen jaringan terorisme di Indonesia. Fenomena pemanfaatan ruang siber oleh kelompok ekstrem, seperti yang terlihat dalam kasus Bahrun Naim, JAD, dan jaringan ISIS, menunjukkan bahwa propaganda, koordinasi, hingga pendanaan teror dapat dilakukan secara tersembunyi dan lintas batas melalui fitur enkripsi dan akun anonim. Kondisi ini menimbulkan tantangan yuridis, khususnya terkait efektivitas asas legalitas dan kepastian hukum dalam menindak pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan deradikalisasi digital yang dijalankan oleh Densus 88 Anti Teror Polri serta menelaah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme berbasis media sosial dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip legalitas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menelaah Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang ITE, serta kebijakan operasional Densus 88. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi deradikalisasi digital memiliki urgensi besar dalam menanggulangi propaganda ekstrem, namun kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan digital yang bersifat terdesentralisasi dan terenkripsi. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan kewenangan pemantauan digital, serta mekanisme pencegahan dini yang tetap selaras dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.
Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia Sanubari, Febrian; Erwin Owan Hermansyah; Sugeng
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4648

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin kompleks, ditandai oleh berkembangnya jaringan transnasional, perubahan modus operandi, serta kemunculan laboratorium produksi dalam negeri. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasi kebijakan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta dominannya orientasi penghukuman yang belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan peredaran narkotika serta menilai efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap jaringan besar dan laboratorium gelap dalam kurun 2023–2025, upaya tersebut belum mampu menekan peredaran narkotika secara signifikan akibat ketidakkonsistenan penegakan hukum, disparitas putusan antara Pasal 112 dan 114, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan penal dan non-penal, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penguatan peran masyarakat untuk mewujudkan sistem penanggulangan narkotika yang lebih efektif, proporsional, dan berkelanjutan.
Tindak Pidana Dumping Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup T, Daniel; St. Laksanto Utomo; Adi Nur Rohman
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4649

Abstract

Penelitian ini membahas tindak pidana dumping limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis literatur hukum, regulasi, putusan pengadilan, dan studi kasus industri di Bandung, Surabaya, Tangerang, serta kawasan industri Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada individu maupun korporasi yang terbukti melakukan dumping limbah B3 tanpa izin, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Penerapan Precautionary Principle mendorong tindakan preventif dan evaluasi risiko berbasis ilmu pengetahuan, sedangkan Prevention Principle menekankan tindakan konkrit untuk mencegah dampak negatif yang nyata terhadap lingkungan. Sinergi kedua asas ini memperkuat efektivitas penegakan hukum lingkungan, mencegah pencemaran, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan ekosistem. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan ketat, kepatuhan industri terhadap prosedur pengelolaan limbah B3, dan kesadaran tanggung jawab sosial-lingkungan.
Peran Ojk Dikaitkan Penanggulangan Pinjaman Online Berbasis Teknologi (Fintech) Illegal Silalahi, Anuar; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4650

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem perekonomian dari pola transaksi konvensional menuju model layanan keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Inovasi ini memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun sekaligus memunculkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait penyelenggaraan fintech peer-to-peer (P2P) lending. Meningkatnya tingkat wanprestasi, kredit macet, penyalahgunaan data pribadi, serta maraknya praktik fintech ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih kuat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi. Melalui regulasi seperti POJK 77/2016 dan POJK 10/2022, OJK berupaya menciptakan iklim industri fintech yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Namun berbagai kasus pelanggaran oleh penyelenggara resmi maupun entitas ilegal menunjukkan bahwa tantangan pengawasan masih signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas OJK dalam menanggulangi fintech ilegal serta menilai implementasi kewenangannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kerangka regulasi, peningkatan perlindungan konsumen, serta pengembangan ekosistem fintech yang aman, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Terhadap Persyaratan Penerimaan Calon Kepala Daerah Sanksi Hukuman Bagi Calon yang pernah Terpidana di Tinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah Khairul Simanjuntak; Khalid
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4657

Abstract

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan kepala daerah yang pernah menjadi terpidana, serta relevansinya dengan ketentuan hukum positif dan prinsip fiqih siyasah. Kasus yang menjadi objek penelitian adalah sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, di mana calon wakil bupati terpilih terbukti pernah dijatuhi pidana namun tetap mencalonkan diri menggunakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fiqih siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai tindakan calon tersebut melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat keterbukaan dan kejujuran sebagai mantan terpidana. Mahkamah memutuskan diskualifikasi calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang, menegaskan bahwa pelanggaran terhadap integritas dan kejujuran calon merupakan cacat substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Dalam perspektif fiqih siyasah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah ‘ammah) yang menuntut pemimpin memiliki moralitas dan integritas yang tinggi. Diskualifikasi tersebut mencerminkan bentuk sanksi ta‘zīr siyasah, yakni hukuman moral dan sosial bagi calon yang melanggar prinsip kejujuran publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum positif dalam putusan MK selaras dengan nilai-nilai fiqih siyasah yang menempatkan integritas moral sebagai syarat utama kepemimpinan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu perlu memperketat verifikasi dan transparansi calon kepala daerah untuk menjaga integritas demokrasi dan keadilan publik.

Page 27 of 29 | Total Record : 288

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue