cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 25   26   27   28   29 
Perlindungan Hukum Anak Dari Tindak Pidana Pengemisan diwilayah Kabupaten Karawang Farida, Iim
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4668

Abstract

Abstrak: Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi agar tidak menjadi korban eksploitasi atau praktik sosial yang merugikan. Di Kabupaten Karawang, fenomena anak jalanan yang terlibat pengemisan menjadi masalah serius karena hak-hak dasar mereka, seperti hak hidup, tumbuh, dan berkembang, sering terabaikan. Masalah ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan implementasi hukum perlindungan anak di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban pengemisan di Kabupaten Karawang dan mengidentifikasi faktor penyebab praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang dan observasi langsung anak-anak pengemis di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anak pengemis merupakan korban eksploitasi ekonomi oleh keluarga mereka. Penanganan Satpol PP masih bersifat administratif dan preventif, sehingga anak-anak yang terjaring razia sering kembali ke jalanan. Implementasi hukum perlindungan anak juga terbatas karena fasilitas rehabilitasi kurang memadai, koordinasi antarinstansi lemah, dan sanksi bagi pelaku eksploitasi masih ringan. Penulis menyimpulkan bahwa pengemisan anak bukan sekadar masalah ketertiban umum, tetapi isu hak anak dan keadilan sosial. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan pendekatan terpadu, termasuk penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga, rehabilitasi sosial, dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Love Scamminng Sebagai Bentuk Penipuan di Datting Apps Damayanti, Miranda; Alamanda, Asri Elies; Elisa, Popy Nur
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4700

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti praktik love scamming, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik love scamming dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming dalam aplikasi kencan daring memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus love scamming di ruang digital.
Pemisahan Kepemilikan Tanah Dan Bangunan Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata Wahju Indarta, Didiek; Mangar, Irma; Imelda Ristasaputra, Juventia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4701

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemisahan kepemilikan tanah dan bangunan dalam perjanjian jual beli ditinjau dari ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek yang jelas, serta causa yang halal. Selama syarat tersebut terpenuhi, perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, dalam hukum agraria, keberlakuan asas pemisahan horizontal menyebabkan kepemilikan tanah tidak secara otomatis meliputi kepemilikan bangunan atau benda yang berada di atasnya. Oleh karena itu, perjanjian jual beli tanah yang juga memuat peralihan bangunan harus didukung dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perjanjian jual beli tanah dan bangunan dapat dinyatakan sah berdasarkan syarat Pasal 1320 KUH Perdata, peralihan hak atas tanah baru diakui secara hukum apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) dan didaftarkan ke kantor pertanahan. Dengan demikian, penerapan asas pemisahan horizontal memiliki implikasi bahwa objek tanah dan bangunan dalam transaksi hukum harus dinyatakan secara tegas dan diproses sesuai prosedur agraria agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.
Kedudukan Hukum Dalam Menjawab “Hilangnya Rasa Aman Dan Hak Konstitusional Terhadap Pejabat Negara Pada Chaos Agustus” Mangar, Irma; Shinta Azzahra Sudrajat
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4702

Abstract

Constitutionally, state officials have the right to work in an environment free from threats, violence, or pressure that could affect their independence. This constitutional right includes not only protection of physical safety, but also protection of freedom of decision-making, carrying out government duties, and accessing state facilities without barriers. When the August Chaos occurred, various forms of disturbance, whether in the form of uncontrolled crowds, anarchic actions, or public disinformation, had the potential to damage the situation and create an unsafe work environment for state officials. The loss of security in state officials has a direct impact on the disruption of the wheels of government. This research is normative research Normative law research has a tendency to image law as a prescriptive discipline where only looking at law from the perspective of its norms which of course is descriptive, this research is carried out in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data fillers in this research so that later the point of solving the problem will also be found. One of the most turbulent periods in Indonesia's constitutional dynamics was the "August Chaos" incident. The incident not only tested the resilience of state institutions, but also highlighted how vulnerable the position of state officials is when there is sudden and uncontrolled socio-political unrest
Krisis Integritas Dan Lemahnya Supremasi Hukum Menjadi Ancaman Korupsi Terhadap Masa Depan Bangsa Indonesia Wibowo, Teguh; Irma Mangar
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4703

Abstract

Abstract: Law enforcement is a prerequisite for realizing legal protection in Indonesia. Law enforcement in Indonesia is a complex and ongoing issue, involving various structural, cultural, and political factors. Although Indonesia has a clear legal framework, the implementation of law enforcement often does not reflect the principles of justice and transparency. This research is a normative research. Normative legal research has a tendency to portray law as a prescriptive discipline where it only looks at law from the perspective of its norms which are of course descriptive. This research was conducted in real conditions with the aim of being able to find existing facts to be used as data filler in this research so that later the problem will be found. Implementation of the Supremacy of Law in Indonesia: Fact or Illusion that in the realization of law enforcement there are several obstacles, especially obstacles from the legal system itself. It is hoped that students are able to overcome and improve by channeling their aspirations in solving these obstacles. Students as academics must implement their actions to advance this country and represent the aspirations of the community because basically students uphold the interests of the community.
Evaluasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Keuangan Daerah Yasin, Bukhari; Mangar, Irma
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4704

Abstract

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab, evaluasi terhadap penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan keuangan daerah menjadi sangat penting. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah dan memberantas korupsi di tingkat daerah, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan kultural. Salah satu persoalan utama terletak pada lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Inspektorat daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penyimpangan anggaran sering kali tidak memiliki independensi, kompetensi, maupun sumber daya yang memadai. Penelitian ini adalah penelitian normatif Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja yang tentunya bersifat deskriptif. Guna terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan   memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.  
Integrasi Digitalisasi Dalam Hukum Administrasi Pertanahan: Rekonstruksi Tata Kelola Agraria Di Era Transformasi Digital Achmad Jumeri Pamungkas
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4706

Abstract

Transformasi digital telah mengubah paradigma hukum administrasi, termasuk dalam pengelolaan agraria dan pertanahan yang menjadi fondasi hubungan sosial-ekonomi suatu negara. Digitalisasi administrasi pertanahan tidak hanya berimplikasi pada efisiensi birokrasi, tetapi juga menimbulkan kebutuhan rekonstruksi hukum administrasi agar mampu menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak agraria di ranah digital. Kajian ini menganalisis secara konseptual integrasi digitalisasi dalam hukum administrasi pertanahan melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka terhadap praktik e-land governance di berbagai yurisdiksi, termasuk konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor pertanahan menuntut perubahan paradigma hukum administrasi dari sistem yang bersifat hierarkis dan prosedural menuju sistem yang berbasis interoperabilitas data, transparansi, serta partisipasi publik digital. Rekonstruksi tata kelola agraria harus didasarkan pada prinsip good governance digital yang menekankan akuntabilitas, integritas data, dan perlindungan privasi, sehingga hukum administrasi pertanahan berfungsi adaptif terhadap teknologi sekaligus responsif terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar inovasi teknologis, tetapi juga transformasi normatif yang mendefinisikan ulang hubungan antara negara, warga, dan hak atas tanah di era digital.
Putusan Arbitrase Tidak Dapat Dieksekusi: Analisis Perbandingan Hukum Arbitrase Indonesia, New York Conention, UNCITRAL, dan SIAC Rita Defriza; Zulfahmi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4719

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang menyebabkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi menurut UU No. 30 Tahun 1999, New York Convention, UNCITRAL Model Law, dan SIAC Rules serta menganalisis perbedaan dan persamaan dalam pengaturan ketidakmampuan eksekusi putusan arbitrase dalam keempat kerangka hukum tersebut. Fokus penelitian ini juga mencakup dampak perbedaan tersebut terhadap efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase di berbagai yurisdiksi dan pengaruhnya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, mengkaji sumber hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 30 Tahun 1999 memberikan dasar hukum yang modern untuk arbitrase, terdapat tantangan dalam eksekusi putusan, terutama terkait dengan cacat prosedural dan pertentangan dengan kebijakan publik. New York Convention dan UNCITRAL Model Law menawarkan kerangka hukum internasional yang memungkinkan penolakan eksekusi jika terdapat pelanggaran prinsip dasar, namun implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh ketidaksesuaian dengan hukum nasional. SIAC, dengan aturan yang jelas, memperkuat pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip prosedural. Harmonisasi antara hukum nasional dan internasional diperlukan untuk memperkuat kepercayaan terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. 
Illegal Mining: a Transnational and Extraordinary Crime Darmawan Yusuf; Jhon Tyson Pelawi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4722

Abstract

Abstrak: Mengelola sumber daya alam bukan berarti dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Kejahatan korporasi dalam bisnis pertambangan merupakan kejahatan biasa dan kejahatan yang pelakunya hanya dikenakan sanksi administratif. Penelitian ini mengkaji dan mengungkap makna pemanfaatan lahan secara tidak sah berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Data yang digunakan untuk analisis terdiri dari data hukum agraria, data hukum pertambangan mineral dan batubara, serta data kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk menilai keselarasan antara aturan yang ada dengan pelaksanaannya. Konstruksi norma hukum mengenai praktik pertambangan ilegal yang melibatkan korporasi maupun warga negara asing belum terakomodasi dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kasus pertambangan ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran bahwa sanksi yang mengatur pelaku pertambangan ilegal bagi warga negara asing harus dirumuskan dengan baik dan tegas guna mencegah kebocoran kekayaan sumber daya alam Indonesia ke luar negeri.  
Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Universal Hukum Islam Dalam Implementasi KUHP 2023 Rona Apriana Fajarwati; rona
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4728

Abstract

Pemberlakuan KUHP 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP kolonial. Reformasi ini membentuk paradigma pemidanaan baru yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan karakter penghukuman retributif yang menguasai rezim sebelumnya. Artikel ini mengkaji bagaimana nilai universal hukum Islam yakni keadilan proporsional, kemanfaatan umum (maṣlaḥah), pemulihan sosial (islāh), fleksibilitas pemidanaan (ta‘zīr), serta fungsi pencegahan (zajr) terintegrasi dalam arsitektur pemidanaan KUHP 2023. Dengan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif, ditemukan adanya korespondensi kuat antara desain pemidanaan KUHP 2023 dengan konsep-konsep pemidanaan Islam yang bersifat universal dan tidak bersifat dogmatis.

Page 28 of 29 | Total Record : 288

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue