cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sugeng
Contact Email
sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Perjuangan Marga Multa Bekasi Utara Kota Bekasi
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Sasana
Published by Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ISSN : 24610453     EISSN : 27223779     DOI : https://doi.org/10.31599/sasana
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 288 Documents
 24   25   26   27   28 
Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri Handayani, Otih; Esther Masri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.4035

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dibutuhkan kehidupan keluarga personil yang harmonis dan serasi guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Namun adakalanya terjadi perceraian yang dalam penyelesaiannya diatur dalam Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020, pada intinya mengharuskan adanya Surat Izin Cerai dan apabila tidak terpenuhi maka hakim menunda persidangan selama 6  bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori keadilan dalam penerapan Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA No. 10 Tahun 2020 pada perceraian Anggota Polri. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020 tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang yang dibentuk oleh Lembaga legislatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, penerapan sebagai suatu keharusan dapat menjadi sebab tidak terpenuhinya rasa ketidakadilan terutama bagi istri yang mengajukan perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah baik nafkah materi dan non-materi lebih khusus akibat suami melanggar taklik talak.
Wanprestasi dalam Perjanjian Bagi Hasil KMPI Ata Droe: Analisis Putusan MA Alvia Rinaldi; Runtung; Aflah; Utari Maharany Barus
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i1.4651

Abstract

Penelitian ini mengkaji keabsahan hukum dan aspek keadilan dari perjanjian kerja sama bagi hasil Kapal Motor Penangkap Ikan Ata Droe yang disepakati secara lisan pada tahun 2016 antara Yusri Usman bin Usman (pihak pertama) dan Mahdi Bin H. Syukri (pihak kedua) di Idi, Aceh. Sengketa muncul akibat pihak kedua tidak membagikan hasil keuntungan sebagaimana telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, menilai keadilan hukum bagi pemilik kapal, serta menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan hakim dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, namun pihak pertama tidak memperoleh keadilan karena tidak menerima keuntungan yang menjadi haknya. Seharusnya majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata 
Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Yusnita Mawarni; Alviolita, Fifink Praiseda
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.1557

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki dampak yang sistemik menyerang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Pada praktiknya bagi pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi vonis pidana tambahan berupa uang pengganti yang prosesnya dapat dilakukan sejak penyidikan atau tahap pra adjudkasi yaitu dapat dilakukan melalui penyitaan terhadap hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh pelaku kemudian dieksekusi dan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Terdapat beberapa perbedaan dalam penanganan baik penyitaan uang pengganti maupun eksekusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sehingga perlu adanya pedoman khusus bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekaburan makna pengaturan dan sebagai upaya mencapai kepastian hukum untuk melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepaada terpidana tindak pidana korupsi.
Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Hukum Adat Manggarai Implikasi Terhadap Supremasi Hukum Nasional Hendri Syaputra; Amalia Syauket
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4153

Abstract

Artikel ini mengkaji penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mekanisme hukum adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, serta implikasinya terhadap supremasi hukum nasional. Studi ini berangkat dari fakta bahwa masyarakat adat memiliki sistem penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Namun demikian, pendekatan ini sering berbenturan dengan asas legalitas dalam hukum pidana positif yang menghendaki peraturan tertulis sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, ditemukan bahwa ketidakterpaduan antara sistem hukum nasional dan hukum adat menciptakan ketegangan normatif serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi normatif dan kebijakan hukum pidana yang lebih kontekstual dan inklusif terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian sah dari sistem peradilan pidana nasional. Pengakuan dan pengaturan hukum yang jelas terhadap mekanisme keadilan restoratif berbasis adat menjadi prasyarat bagi terwujudnya supremasi hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan substantif.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus Sebagai Korban Kekerasan Seksual  Di Indonesia Berbasis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Afiah, Nur; MS Tumanggor; Erwin Owan Hermansyah; Edi Saputra Hasibuan
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4428

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensitas rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur mengenai restitusi dan kompensasi, pelaksanaannya masih bersifat fakultatif karena hakim hanya “dapat” memutuskan, bukan merupakan kewajiban hukum. Ketiadaan norma yang mengikat tersebut berdampak pada lemahnya pemenuhan hak korban, ditambah dengan minimnya perhatian pemerintah dalam memberikan dukungan pemulihan secara medis, psikologis, maupun sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa orientasi kebijakan selama ini lebih menitikberatkan pada pemberatan sanksi pelaku, sementara hak-hak korban masih terabaikan. Rekonstruksi diperlukan melalui penguatan kewajiban restitusi dan kompensasi, skema pembiayaan negara, mekanisme eksekusi putusan, serta layanan rehabilitasi terpadu bagi korban. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ABK korban kekerasan seksual dapat lebih implementatif, menjamin kepentingan terbaik bagi anak, serta mewujudkan keadilan substantif.
Implementasi Pemenuhan Hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Sulastri, Lusia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4429

Abstract

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sering mengalami diskriminasi, hambatan, reviktimisasi, dan stereotip selama proses peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses keadilan bagi perempuan telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, implementasi riil masih menghadapi kendala signifikan. Secara normatif, penegak hukum telah melaksanakan pemenuhan hak perempuan dengan menerbitkan pedoman dan peraturan pelaksana. Namun, dalam praktiknya, hukum di Indonesia belum optimal melindungi hak-hak perempuan. Faktor penghambat meliputi substansi hukum, khususnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian yang belum mengintegrasikan analisis gender dan sosial, kurangnya kompetensi aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara perempuan, serta minimnya fasilitas khusus seperti Ruang Pelayanan Khusus yang berkualitas. Selain itu, budaya patriarki dan stereotip gender yang kuat mempengaruhi sikap dan keputusan penyidik, jaksa, dan hakim, yang berpotensi menyebabkan bias dan diskriminasi terhadap perempuan. Rekomendasi termasuk peningkatan pendidikan gender, reformasi SOP, dan penyediaan fasilitas yang memadai untuk mengatasi hambatan ini.
Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislator dengan Pembentuk Undang-Undang dalam Proses Legislasi Muttaqin, Labib; Enggarani, Nuria Siswi; Nurhayati, Nunik; M. Juanidi; Febiyanti, Nabilla
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4486

Abstract

Studi ini menganalisis perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dari negative legislator menjadi positive legislator yang berpotensi menimbulkan konflik dengan lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Presiden. Fokus kajian ini meliputi legitimasi MK dalam membuat putusan positive legislator, konflik yang muncul dengan pembentuk undang-undang akibat putusan tersebut, serta solusi untuk meredam konflik tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan data sekunder yang diperoleh melalui literature review. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat positive legislator, seperti Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Putusan No. 60/PUU-XXII/2024, dan Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, telah memicu ketegangan dengan pembentuk undang-undang. Untuk mencegah konflik serupa, diperlukan kesepahaman antara MK, DPR, dan Presiden mengenai batas kewenangan MK dalam membuat putusan positive legislator serta mekanisme tindak lanjut putusan tersebut oleh pembentuk undang-undang. 
Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Ulasan Film Dalam Platform Youtube Berdasarkan Peraturan Hak Cipta Fathanudien, Anthon; Dikha Anugerah; Bias Lintang Dialog; Taupik Hidayat
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4530

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk karya cipta baru, termasuk ulasan film yang diunggah ke platform YouTube. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak cipta, baik bagi pemegang hak cipta film asli maupun pembuat konten ulasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya film yang digunakan dalam ulasan di YouTube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan potongan film dalam ulasan YouTube dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila tidak memenuhi unsur fair use atau izin dari pemegang hak cipta. Namun, terdapat ruang perlindungan bagi content creator sepanjang pemanfaatan materi film dilakukan untuk tujuan pendidikan, kritik, atau ulasan yang bersifat informatif tanpa merugikan pihak pemegang hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten dalam mengatur batasan penggunaan karya berhak cipta di ranah digital agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi di media daring dengan kasus yang terjadi yaitu kasus ulasan film Squid Game Season 2, yang dirilis oleh Netflix pada 26 Desember 2024. Sejumlah kanal YouTube asal Indonesia, antara lain “Series Review”, “Keramagz”, dan “Rio Bara Bere”, mengunggah video ulasan terkait serial tersebut dengan menggunakan potongan adegan dan bagian naskah film tanpa memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Kanal “Series Review” mengunggah videonya pada 29 Desember 2024 dan memperoleh sekitar 2,2 juta penayangan, sementara “Keramagz” dan “Rio Bara Bere” merilis konten serupa masing-masing pada 8 dan 11 Januari 2025.
Hak Untuk Dilantik Bagi Kepala Desa Terpilih Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 118 Huruf E Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Mustarani; R Lina Sinaulan; Erwin Owan Hermansyah
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4551

Abstract

Konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih merupakan hak asasi manusia yang diturunkan dari Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hakikat hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih, dilanggar dalam ketentuan Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pelanggaran dimaksud muncul sebagai akibat peralihan masa jabatan kepala desa dari undang-undang yang lama menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. Bagaimanakah konsep hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih dalam Pasal 118 Huruf e Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berdasarkan pada nilai-nilai konstitusi dan hak asasi manusia? Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta mengkombinasikannya dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Pasal 118 huruf e pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah mencampur istilah jabatan kepala desa yang akan habis dan pemerintahan desa belum melakukan pemilihan kepala desa, dengan pemerintahan desa telah melakukan proses pemilihan kepala desa. Terhadap desa yang sudah melakukan proses pemilihan kepala desa, bahwa telah terjadi tahapan-tahapan mekanisme pemilihan kepala desa. Tahapan akhir pemilihan kepala desa adalah ditetapkannya kepala desa terpilih. Kepala desa yang sudah terpilih untuk selanjutnya dilantik oleh kepala daerah. Penundaan pelantikan kepala desa terpilih merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024, sebagai legitimasi bagi kepala desa yang sudah terpilih untuk segera dilakukan pelantikan oleh kepala daerah. Putusan MK tersebut sebagai penegasan bahwa hak untuk dilantik bagi kepala desa terpilih bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.
Kewenangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di UIN Perspektif Hukum Administrasi Negara Bagas Suhardityo; Harun; Nurhayati, Nunik
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4567

Abstract

Tata kelola di Universitas Islam Negeri (UIN) sangat dipengaruhi oleh kejelasan batasan kewenangan antara pejabat administratif dan pejabat akademik. Penelitian ini dilakukan karena adanya disharmoni kewenangan pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Dampak atas disharmoni kewenangan tersebut berpotensi menghambat tata kelola pendidikan pada UIN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Kewenangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada UIN dari sudut pandang hukum administrasi negara serta mengidentifikasi perlunya rekonstruksi norma guna memperkuat prinsip Good University Governance pada UIN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan, literatur akademis, dan informasi empiris terkait praktik pembagian kewenangan di lingkungan Universitas Islam Negeri. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara sistem hukum pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi menimbulkan disharmoni antara kewenangan pengelolaan administratif dan kebebasan akademik, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan dalam tata kelola UIN. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali atas peraturan yang diberlakukan untuk memperjelas batas kewenangan antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan pejabat akademik, memperkuat mekanisme kontrol internal, serta mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kebebasan akademik dalam seluruh aspek pengelolaan universitas. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penyelarasan regulasi dan desain institusi yang fleksibel adalah syarat penting untuk mewujudkan pengelolaan universitas yang profesional, berintegritas, dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta otonomi pendidikan tinggi di Indonesia.

Page 26 of 29 | Total Record : 288

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Sasana: June 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Sasana: December 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Sasana: June 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Sasana: June 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana: December 2021 Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana: June 2021 Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana: December 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana: June 2020 Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana: December 2019 Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019 Vol. 5 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana More Issue