Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Fungsi Jaminan Sebagai Penentu Credit Scoring Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Nalendra Pradipto]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29823
<![CDATA[AbstractThe growth of information technology or commonly referred to as Industrial Revolution 4.0 has given birth to a new idea namely Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology. Peer to Peer Lending (P2P) Lending is a service that is much in demand by the public. The majority of P2P Lending financial technology providers do not require collateral. With this condition, OJK has issued a special regulation, namely POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology. Article 21 POJK No.77 / POJK.01/2016 states that the Operator is required to manage credit risk and operational risk. One risk management undertaken by the Provider is to use Credit Scoring to classify Debtors into certain risk grades. However, because the majority of P2P Lending does not require a material guarantee, the Credit Scoring factor other than collateral becomes very important. In practice, the Operator is often less selective about the classification of Debtors in Credit Scoring, resulting in many defaults.Keywords: Peer to Peer Lending; Financial Technology; Credit Scoring; Risk Grade.AbstrakPerkembangan teknologi informasi informasi atau yang biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan gagasan baru yaitu Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peer to Peer Lending (P2P) Lending menjadi layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari beragam Penyelenggara teknologi finansial P2P Lending mayoritas tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan. Dengan adanya kondisi tersebut OJK telah mengeluarkan aturan khusus yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan Penyelenggara wajib melakukan manajemen risiko kredit dan risiko operasional. Salah satu manajemen risiko yang dilakukan Penyelenggara adalah menggunakan Credit Scoring untuk mengklasifikasi Debitor ke dalam risk grade tertentu. Meskipun demikian karena mayoritas P2P Lending tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan, maka faktor Credit Scoring selain jaminan menjadi sangat penting. Pada prakteknya Penyelenggara seringkali kurang selektif terhadap klasifikasi Debitor dalam Credit Scoring sehingga banyak terjadi wanprestasi. Kata Kunci: Peer to Peer Lending; Teknologi Finansial; Credit Scoring; Risk Grade.]]>
<![CDATA[Kekuatan Hukum Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Rachmad Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29828
<![CDATA[AbstractIn the context of carrying out the task of eradicating illicit abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, the investigator has the authority to conduct urine tests on a person suspected of being an abuser, as stipulated in Article 75 letter l of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics. The urine sample that has been taken will then be tested based on the development of science and technology in the narcotics testing laboratory which is then poured in the minutes of the test results. The minutes of the test results are valid evidence as determined by Article 184 of the Criminal Procedure Code. Someone who has a positive urine test result can be arrested and named as a suspect of narcotics abuse based on sufficient preliminary evidence. Suspects of abuse of Narcotics can be convicted in accordance with Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Act. Thus the legal issues in this study is the Urine Test Results Are Used as the Basis for Assigning a Person to Be a Narcotics Abuse and Classification of Urine Test Results as Evidence As a Provision for Article 184 of the Criminal Procedure Code.Keywords: Urine Test; Preliminary Evidence; Determination of Suspect; Valid Evidence.AbstrakDalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika penyidik berwenang melakukan tes urine terhadap seseorang yang diduga sebagai penyalah guna, sebagaimana diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sampel urine yang telah diambil selanjutnya akan diuji berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di laboratorium uji narkotika yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil pengujian. Berita acara hasil pengujian merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP. Terhadap seseorang yang hasil tes urinenya positif dapat ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tersangka penyalahgunaan Narkotika dapat dipidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Hasil Tes Urine Dijadikan Dasar Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka Penyalahguna Narkotika dan Klasifikasi Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Sebagaimana Ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kata Kunci: Tes Urine; Bukti Permulaan; Penetapan Tersangka; Alat Bukti Yang Sah.]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Konsultan Pengawas Konstruksi Dalam Pekerjaan Terintegrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Intan Nurmahani]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29819
<![CDATA[AbstractPublic Procurement has an important role in achieving the goals of the Indonesian people as stated in the Constitution. Especially in the development of infrastructure because the existence of adequate infrastructure will move the wheels of the economy even better and economic equality throughout Indonesia. Integrated construction work is a combination of construction work and consultancy services. Every construction carried out by the service provider must get technical supervision in the field. Field supervision must be carried out by placing supervisory experts according to the needs and complexity of the work. In this case the supervisory consultant is generally tasked with overseeing construction work with the aim of controlling the completion of the work process and minimizing irregularities that occur in the procurement contract. The method of approach used in this research is the statute approach, case approach, and conceptual approach to assessing legal issues that occur, namely the accountability of supervisory consultants in integrated work. Keywords: Integrated Construction; Supervisory Consultant; Public Procurement.AbstrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. Terutama dalam pembangunan infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadahi akan menggerakkan roda ekonomi lebih baik lagi dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pekerjaan konstruksi terintegrasi merupakan gabungan antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan. Pengawasan lapangan harus dilakukan dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawas sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan. Dalam hal ini konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi dengan tujuan agar terkendalinya proses penyelesaian pekerjaan dan meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam kontrak pengadaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi, yaitu tanggung gugat konsultan pengawas dalam pekerjaan terintegrasi. Kata Kunci: Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi; Konsultan Pengawas; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.]]>
<![CDATA[Perubahan Baseline Negara Kepulauan Akibat Perubahan Iklim dalam Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Shofy Suma Nisrina]]>;
<![CDATA[Enny Narwati]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29833
<![CDATA[AbstractClimate change is a natural phenomenon that occur through a complicated and an evolutionary process. The impact of such natural phenomena is expected to shift the state's baseline following the geographical condition, consequently, it will also change the maritime zone owned by the state. The Law of the Sea has not regulated such impacts of the shifting baselines caused by natural phenomena which indicates a legal vacuum on this matter. This legal research examines the regulations and its implications which can be the basis of an archipelagic state’s shifting baselines coverage due to natural phenomena. States have the discretion to establish their coordinates point and geographical maps, moreover, based on the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS 1982), States are required to make official map deposits to the United Nations Secretary-General. The deposited baseline is permanent as long as the state does not make any updates.Keywords: Baseline; Climate Change; Archipelagic States; Law of The Sea.AbstrakPermukaan air laut yang meningkat menjadi salah satu akibat dari perubahan iklim. Fenomena meningkatnya permukaan air laut merupakan peristiwa alami yang terjadi secara evolusi sehingga proses terjadinya memerlukan jangka waktu yang lama. Dampak dari fenomena alam tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran baseline negara mengikuti kondisi geografis yang terdampak sehingga terjadi perubahan wilayah negara atas laut. Hukum Laut belum mengatur mengenai kemungkinan terjadinya pergeseran baseline akibat fenomena alam ini sehingga merupakan suatu kekosongan hukum yang dapat menjadi potensi sengketa antar negara. Penelitian ini mengkaji atas dampak dan pengaturan yang dapat menjadi landasan apabila terjadi perubahan baseline negara terutama negara kepulauan seperti Indonesia yang sangat rentan akibat fenomena alam. Setiap Negara memiliki diskresi untuk menetapkan koordinat serta peta geografisnya mengingat kondisi wilayah yang berbeda-beda, dan berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara wajib melakukan deposit peta resmi ke Sekretaris Jenderal PBB. Baseline yang telah didepositkan merupakan baseline yang tetap selama negara tidak melakukan pembaharuan.Kata Kunci: Baseline; Perubahan Iklim; Negara Kepulauan; Hukum Laut.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak yang Batal Demi Hukum ]]>
<![CDATA[Noerma Yulia Arianti]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29824
<![CDATA[AbstractThis research entitled “Implikasi Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak Yang Batal Demi Hukum” This study used a normative juridical method, a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. This research aims to examine the legal consequences of a juvenile justice court decision that does not include social research report as the judge consideration? And legal remedies against a child's case verdict are null and void?. This study found that the legal consequence justice court ruling without a public research report will render the ruling null and void by law, which means the ruling has never been considered from the beginning, has no legal consequences and power, and from the beginning the verdict handed down has no execution power so it does not can be implemented, It is regulated under Article 60 of the Juvenile Justice System Law, because the report contains the socio-economic and physcological background of the juvenile and the recommendations given by the Penitentiary. While the legal remedies that can be taken is through an appeal procedure and judicial review.Keywords: Court Decision; Remedies; Social Research Report.AbstrakPenelitian ini berjudul “Implikasi Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Anak Yang Batal Demi Hukum” yang dalam penulisannya menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) apa implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan? (2) Apa upaya hukum terhadap putusan perkara anak yang batal demi hukum?. Implikasi putusan pengadilan pidana anak tanpa mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan akan membuat putusan tersebut menjadi batal demi hukum yang artinya dari putusan tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai akibat dan kekuatan hukum dan sejak semula putusan yang dijatuhkan sama sekali tidak mempunyai daya eksekusi sehingga tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut diatur didalam Pasal 60 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, dikarenakan didalam laporan tersebut berisikan tentang keadan anak dan adanya rekomendasi yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh ketika putusan perkara anak tersebut ternyata batal demi hukum, maka jika pada saat proses peradilan berlangsung dapat mengajukan banding dan apabila baru diketahui pada saat putusan sudah dijalankan maka dapat mengajukan peninjauan kembali.Kata Kunci: Putusan Pengadilan; Pemulihan; Laporan Penelitian Kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[Alternatif Model Kerjasama Build Operate Transfer Pada Pengelolaan Rest Area Jalan Tol ]]>
<![CDATA[Radhian Fiqi Sayoga]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29829
<![CDATA[AbstractThe construction of the toll road itself must be based on the Toll Road Concession Agreement which is handled by the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) and the Toll Road Business Entity (BUJT). BPJT gives the authority to BUJT to work on toll roads and the section of toll roads. In every toll road construction it is required for BUJT to build a toll road rest area in accordance with what is mandated in Government Regulation No. 15/2005 concerning Toll Roads. BUJT in managing the Rest Area can be done by self-management or by collaborating with partners or investors. In collaborating with partners there are alternative methods of collaboration, namely with Build Operate Transfer and Build Operate Own. This method of cooperation will later be outlined in the Toll Road Rest Management Cooperation Agreement which must refer to Government Regulation Number 15 of 2005 concerning toll roads and Minister of Public Works and Public Housing Regulation No.1 / PRT / M / 2017 Regarding Procedures for Implementing Agency Procurement Business for concession of toll roads and refers to the legal requirements of the agreement.Keywords: Toll Road Concession; Build Operate Transfer; Toll Road Rest Management Agreement.AbstrakPembangunan jalan tol sendiri harus berdasar pada Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang ditantangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). BPJT memberi kewenangan kepada BUJT untuk mengusahaakan jalan tol dan ruas jalan tol. Dalam setiap pembangunan Jalan Tol di haruskan bagi BUJT untuk membangun Rest Area jalan tol sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. BUJT dalam melakukan Pengelolaan Rest Area tersebut dapat dilakukan dengan swakelola maupun dengan cara melakukan kerjasama dengan mitra atau investor. Dalam melakukan kerjasama dengan mitra terdapat alternatif metode kerjasama yaitu dengan Build Operate Transfer dan Build Operate Own. Metode kerjasama ini nantinya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rest Area Jalan Tol yang harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.1/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol serta mengacu pada syarat sah perjanjian. Kata Kunci: Pengusahaan Jalan Tol; Build Operate Transfer; Perjanjian Pengelolaan Rest Area Jalan Tol.]]>
<![CDATA[Hak Regres Penanggung pada Jaminan Perorangan Dalam Kepailitan ]]>
<![CDATA[Madeleine Celandine]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29820
<![CDATA[AbstractThe credit agreement as the principal agreement between the debtor and the creditor can acquire additional collateral providing material collateral and individual collateral. Personal collateral for individual rights, which is the agreement of a third party to bind themselves to debtors and creditors involved in credit agreements in accordance with the interests of creditors. In the event that the debtor does not have assets and is unable to repay debts to the creditor, the person responsible for paying the creditors' reserves and is obliged to pay debts to the creditor. The responsibility of the person responsible for compiling the debtor is not carried out by the creditor and the person responsible for the release of their privileges. The guarantor who has agreed to pay the debtor according to the law obtained by the right of regres, namely the right to recover from the payment owned. An interesting discussion about this Guarantee relates to the bankruptcy law regarding the enforcement of the right to regress so that it can be held accountable for receiving payments made. Keywords: Regress Rights; Personal Guarantee; Bankruptcy.AbstrakPerjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara debitor dengan kreditor dapat melahirkan jaminan tambahan berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan melahirkan hak perorangan, yang merupakan persetujuan pihak ketiga untuk mengikatkan diri kepada debitor dan kreditor yang terlibat dalam perjanjian kredit demi kepentingan kreditor. Dalam hal debitor tidak memiliki harta kekayaan dan tidak mampu membayar utang kepada kreditor, maka penanggung berperan sebagai cadangan debitor dan wajib membayarkan utang kepada kreditor. Tanggung jawab penanggung lahir ketika debitor tidak melaksanakan kewajiban kepada kreditor dan penanggung telah melepaskan hak istimewa yang dimiliki. Penanggung yang telah menggantikan pembayaran debitor demi hukum memperoleh hak regres, yaitu hak untuk menuntut kembali atas pembayaran yang dimiliki. Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hukum kepailitan mengenai penegakan hak regres agar dapat diakui sebagai utang untuk dapat memperoleh piutang pembayaran yang telah dilakukan. Kata Kunci: Hak Regres; Jaminan Perorangan; Kepailitan.]]>
<![CDATA[Pengaturan Perlindungan Satwa Terancam di Daerah Konflik Bersenjata ]]>
<![CDATA[Yunia Utami ndah Haloho]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29834
<![CDATA[AbstractHumans are often regarded as the only victims that are affected by the armed conflicts. But apparently not only humans, there are also the other living creatures that become the victims of the armed conflicts those are animals included threatened animals. Threatened animals are part of biological diversity that have a high extinction risk level because of the small amount of their populations that requires intensive protection. There are numbers of armed conflicts that happened in the world states where the threatened animals become the victims of it. Threatened animals have to experience the declining of their populations due to the destruction of their habitat, illegal trades of them for financing the conflicts, illegal poaching for their meats, or killed by the weapons that used during the conflicts. The results of this research demonstrates that the International Law through the International Environmental Law and International Humanitarian Law have indirectly provided the regulations about threatened animals in the armed conflict area.Keywords: Threatened Animals; Protection; Regulation.AbstrakManusia sering kali dianggap sebagai satu-satunya korban yang terdampak akibat terjadinya konflik bersenjata. Namun ternyata bukan hanya manusia saja, terdapat makhluk hidup lain yang juga turut menjadi korban akibat dari konflik bersenjata di suatu wilayah negara yaitu satwa termasuk satwa terancam. Satwa terancam yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati memiliki tingkat risiko kepunahan yang tinggi karena populasinya yang sedikit sehingga memerlukan perlindungan yang intensif. Terdapat beberapa konflik bersenjata yang terjadi di berbagai negara di dunia di mana satwa terancam menjadi salah satu korban dari konflik tersebut. Satwa terancam mengalami pengurangan jumlah populasi akibat rusaknya habitat mereka, perdagangan satwa terancam tersebut untuk membiaya konflik, perburuan liar satwa terancam untuk dikonsumsi, atau terbunuhnya satwa terancam akibat terkena serangan senjata yang digunakan dalam konflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Internasional melalui Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Humaniter Internasional telah sama-sama memberikan pengaturan terkait perlindungan satwa terancam di daerah konflik bersenjata walaupun bukan merupakan pengaturan yang mengatur secara langsung. Kata Kunci: Satwa Terancam; Perlindungan; Pengaturan.]]>
<![CDATA[Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak ]]>
<![CDATA[Nurfa Caesarini Putri]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29825
<![CDATA[AbstractThis study aims to analize the tendency of judgment on the ruling court sentence in the case of a prison sentence which is considered still not based on restorative justice approaches as set in the Children's Criminal Justice system Act. This study discusses the imposition of prison criminal in children who commit criminal acts of theft. This research is considered important because the child's opportunities to grow and develop reasonably Despite committing a crime without being sentenced or affected in prisonization. Since the restorative justice conceptually contains the idea and principle of establishing mutual participation between children, victims, and community To complete a criminal offence. Encouraging children to be responsible for victims or the crime that have caused injuries or losses to victims, As well as establishing responsibility for not repeating any criminal deeds ever undertaken. The concept of restorative justice also puts criminal acts not primarily as a form of violation of the law, But rather as a violation by someone (a group of people) against a person.Keywords: Restorative Justice; Judgment On The Ruling Court; Crime.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa kecenderungan pertimbangan Putusan Pengadilan dalam memutus pidana penjara yang dianggap masih belum berlandaskan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini membahas mengenai pengenaan pidana penjara pada anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini dianggap penting karena peneliti melihat masih terbukanya peluang anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar walaupun telah melakukan suatu kejahatan tanpa harus dipidana maupun terkena dampak prisonisasi. Karena secara konseptual keadilan restoratif berisi gagasan dan prinsip yaitu membangun partisipasi bersama antara anak, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Mendorong anak bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban, serta membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan. Konsep keadilan restoratif juga menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Pertimbangan Putusan Pengadilan; Perbuatan Pidana.]]>
