cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 32   33   34   35   36 
Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Syifa Ramadhanti
Jurist-Diction Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i5.21987

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki dua lembaga yang sangat penting yang pertama kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD berperan sebagai mitra dari kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa serta dalam membentuk peraturan desa. BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa serta memiliki tugas menggali aspirasi masyarakat desa. BPD dipilih melalui dua cara yaitu dengan musyawarah keterwakilan dan pemilihan langsung. Dalam proses pemilihan BPD sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan mengakibatkan calon anggota BPD yang mencalonkan diri dirugikan haknya. contohnya kecurangan terjadi di Desa Jaten Kabupaten Karanganyar, Desa Kalaena Kabupaten Luwu Timur dan Desa Karya Mukti Kabupaten Batanghari. Dengan kerugian yang dialami calon anggota BPD tersebut, mereka melakukan sebuah upaya untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Setiap orang memiliki hak untuk berpolitik, termasuk calon anggota BPD yang mencalonkan dirinya merupakan realisasi dari hak berpolitik. Apabila hak berpolitik seseorang dirugikan tentunya seseorang tersebut dapat melakukan sebuah upaya hukum untuk mendapatkan keadilan. Upaya yang dapat dilakukan oleh para calon anggota yang merasa dirugikan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum (litigasi) ataupun non-lititgasi.
Pembatasan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Ibnu Rizky Pratama
Jurist-Diction Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i1.24296

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan kesempatan konstitusional yang teratur bagi suatu persaingan damai dan jujur untuk memperoleh kekuasaan sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Kesuksesan Pilkada tidak hanya dilihat dari proses pemungutan suara saja, namun juga harus dibarengi dengan proses penyelesain sengketa Pilkada yang baik. Terkait dengan penyelesain sengketa Pilkada, sampai saat ini masih terdapat permasalahan pada penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Pada Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diatur mengenai syarat permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yaitu untuk sengketa hasil Pilkada yang dapat diajukan ke MK, syarat selisih suara maksimal antara 0,5 persen sampai 2 persen.
Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah Taufan Maulana Harits
Jurist-Diction Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i2.25788

Abstract

Era globalisasi bertumpu pada media elektronik, cashless, efisiensi waktu telah menjadi ciri masyarakat modern saat ini. Pemerintah juga menyesuaikan dinamika transaksi elektronik dengan menggunakan instrumen perbankan yang berbasis pada elektronik seperti kartu debit dan kartu kredit. Sebagimana diketahui bahwa dalam operasional setiap satuan kerja pemerintah menyediakan uang persediaan untuk membiayai belanja. Belanja tersebut meliputi belanja barang dan modal. Dengan menggunakan kartu kredit sebagai instrumen pembayaran, pemerintah berharap dapat mempercepat penyerapan anggaran serta mengurangi fraud khususnya dalam penggunaan belanja perjalanan dinas. Selain tugas bendahara pengeluaran adalah mengelola uang persediaan untuk belanja operasional satuan kerja, bendahara pengeluaran juga wajib memungut pajak atas transaksi penyerahan barang yang menggunakan uang persediaan. Namun, kartu kredit masih menyisakan konflik norma dalam pengaturanya seperti bertentangan dengan norma peraturan lainya ataupun konsep yang redundant dalam pengaturan kartu kredit, prinsip yang bertentangan dengan norma pengaturanya, pencabutan kewenangan dalam pemungutan pajak.
Legalitas Iran dalam Melakukan Penahanan Kapal Asing Di Selat Hormuz Fariz Mauldiansyah
Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i4.28453

Abstract

AbstractThe Persian Gulf, which stores about one fifth of the world's oil, would be the destination of every petroleum producing country. But to reach the Persian Gulf by sea, every ship must pass through the Strait of Hormuz first. The Strait of Hormuz, which was located between two countries, Iran and Oman, has become a dispute terrain for several times in the last 10 years, one of which is the dispute of ship detention between Iran and Britain. The detention of ships carried out by Iran is a big question for the international community, is the detention legal or not? This article uses a type of normative juridical writing and uses statute approach and conceptual approach.The results showed that the detention was considered legitimate because the United Kingdom had committed maritime traffic violations and abused the rights of transit passage and right of innocent passage that was granted by international law. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) basically regulates and authorizes coastal states to exercise their jurisdiction in the territorial seas of their respective countries.Keywords: Ship Detention; Strait of Hormuz;Territorial Sea.AbstrakTeluk Persia yang menyimpan sekitar seperlima minyak bumi dunia, tentu menjadi destinasi setiap negara produsen minyak bumi. Namun untuk mencapai Teluk Persia melalui laut, setiap kapal harus melewati Selat Hormuz terlebih dahulu. Selat Hormuz yang terhimpit oleh dua negara, yaitu Iran dan Oman, telah beberapa kali menjadi medan sengketa dalam 10 tahun terakhir, salah satunya adalah sengketa penahanan kapal antara Iran dan Inggris. Penahanan kapal yang dilakukan oleh Iran tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat internasional, apakah penahanan tersebut legal atau atau tidak? Artikel ini menggunakan tipe penulisan yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan tersebut dianggap sah karena Inggris telah melakukan pelanggaran lalu lintas maritim dan menyalahgunakan hak lintas transit maupun hak lintas damai yang diberikan oleh hukum internasional. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) pada dasarnya mengatur dan memberikan wewenang kepada negara pantai untuk menjalankan yurisdiksi nya di laut teritorial negara masing-masing.Kata Kunci: Penahanan Kapal; Selat Hormuz; Laut Teritorial.
Front Matter Vol. 3 No. 6, November 2020 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i6.22976

Abstract

Indikasi Predatory Pricing Yang Dilakukan Ovo Dengan Cara Burning Money Cinta Rici Rahmawati
Jurist-Diction Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i2.25754

Abstract

Predatory pricing adalah praktek menjual rugi sebagai strategi penetapan harga dimana harga yang ditetapkan atas suatu produk atau layanan sangat rendah dari harga pasaran industri dengan tujuan untuk mencari konsumen baru serta menciptakan hambatan bagi pesaing usaha lain yang akan masuk sehingga bisa menyingkirkan pesaing usaha yang lain dan bisa menguasai pasar. Tindakan ini sering disebut upaya illegal dalam menguasai pasar karena menghilangkan persaingan sehat sehingga pasar lebih rentan menjadi monopoli. Konsep keuangan startup sendiri memang akrab dengan konsep bakar uang atau burning money/cash burn dimana kondisi ini terjadi jika pengeluaran masih lebih besar daripada pendapatan, jika startup tidak mendapatkan dana investasi, tentu saja riwayat mereka akan berakhir karena faktor kehabisan uang inilah yang menjadi salah satu faktor bangkrutnya startup. Kondisi burning money/cash burn tidak dapat dipastikan berapa lama hingga mencapai pendapatan yang diinginkan. Ovo merupakan layanan dompet digital asal Indonesia yang memudahkan penggunanya untuk bertansaksi di merchant yang menjalin kerjasama dengannya.
Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19 Wardah Qurni Nabilah
Jurist-Diction Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i3.26993

Abstract

AbstractWith the stipulation of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a national disaster through Presidential Decree (Keppres) of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster, Minister of Law and Rights Human Rights conducts one of the efforts to prevent the transmission of covid-19 in prisons, detention centers and special guidance institutions for children by ratifying policies related to assimilation and integration for prisoners and children, this policy is then added to a system of guidance and guidance as well as supervision by the Correctional Center through Supervisors Community services carried out online with the aim that the prisoner does not commit a criminal act again, but this provision is not accompanied by stricter sanctions against inmates who commit repeated crimes, this is evidenced by the increase in criminality which then causes asked in the community regarding the effectiveness of the programKeywords: Assimilation and Integration; Covid-19; Repetition of Criminal Acts.AbstrakDengan ditetapkannya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan salah satu upaya pencegahan penularan covid-19 di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan lembaga pembinaan khusus anak dengan mengesahkan kebijakan terkait asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak, kebijakan tersebut kemudian ditambah dengan sistem pembinaan dan pembimbingan serta pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan secara daring dengan tujuan agar narapidana tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi ,namun ketentuan tersebut tidak dibarengi dengan sanksi yang lebih tegas terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kriminalitas yang kemudian menimbulkan tanya di masyarakat terkait keefektifan program tersebut. Kata Kunci: Asimilasi dan Integrasi; Covid-19; Pengulangan Tindak Pidana.
Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Hanindya Seno Saskara
Jurist-Diction Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i5.21978

Abstract

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika sangat marak terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang mapan, bahkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendahpun turut juga melakukan hal tersebut. Hal ini diakibatkan karena akses dalam mendapatkan narkotika relatif mudah karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara hukum tidak memiliki wewenang untuk menyediakan narkotika. Peredaran gelap narkotika pun bahkan terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang notabene merupakan tempat yang terisolasi dan berada dalam pengawasan yang sangat ketat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja bahkan Pegawai Negeri Sipil khususnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan juga bisa melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan maraknya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam penyalahgunaan narkotika. Keterlibatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam penyalahgunaan narkotika menimbulkan stigma negatif dimana tingkat keprofesionalitasan Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pegawai Negeri Sipil diragukan. Seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Namun terkait aturan pemidanaan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dari permasalah tersebut dibuatlah penelitian terkait pemberatan pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan Fariza Saraswatie
Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i6.22967

Abstract

Kasus mengenai Pelanggaran Hak Anak di Indonesia kini semakin meningkat, pada dasarnya banyak aparat penegak hukum yang kurang memahami pengaturan mengenai Hak-hak Anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), telah ditetapkan bahwa Hak Anak mempunyai pengaturan yang khusus di dalam proses beracara yang wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak. Dari interpretasi tersebut menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Anak bertentangan dengan pernyataan di dalam Undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini berusaha menjawab terkait akibat hukum pelanggaran hak anak dalam proses penyidikan. Dan peran pemerintah disini sebagai penjamin terpenuhinya hak anak yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan penegak hukum (penyidik) juga harus memperhatikan kode etik profesi kepolisian dalam menjalankan proses beracara khususnya penyidikan yang bersangkutan dengan hak anak.
Back Matter Vol. 4 No. 1, Januari 2021 Back Matter
Jurist-Diction Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i1.24339

Abstract

Page 34 of 71 | Total Record : 704

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue