Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) ]]>
<![CDATA[Achmad Indra Irfansyah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29816
<![CDATA[AbstractIndonesia has taken steps to adjust its laws and regulations regarding maritime law with UNCLOS 1982, with the establishment of Law Number 6 of 1996 On Indonesian Waters however, this step not yet followed by adjustments to the laws regarding continental shelf, namely Law Number. 1 of 1973 On Indonesian Continental Shelf. The purpose of this research is to analize the differences in the substance of the arrangements for continental shelf in UNCLOS 1982 and Law Number 1 of 1973 On Indonesia Continental Shelf to find out the effectiveness of Indonesia's international treaties with other countries regarding the continental shelf using the Statute Approach and Conceptual Approach. Indonesia must make adjustments to national legislation regarding continental shelf with UNCLOS 1982 because of Indonesian legislation regarding continental shelf still refers to United Nations Convention on the Continental Shelf 1958.Keywords: Continental Shelf; Natural Resources;UNCLOS 1982.AbstrakIndonesia telah mengambil langkah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya mengenai hukum laut dengan UNCLOS 1982, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia namun langkah tersebut belum diikuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan mengenai landas kontinen yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan substansi pengaturan tentang landas kontinen di dalam UNCLOS 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia sebagai sumber hukum mengenai landas kontinen di Indonesia, serta untuk mengetahui keberlakuan perjanjian-perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain mengenai landas kontinen dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional tentang landas kontinen dengan UNCLOS 1982 karena peraturan perundang-undangan Indonesia tentang landas kontinen masih mengacu kepada United Nations on the Continental Shelf 1958.Kata Kunci: Landas Kontinen; Sumberdaya Alam; UNCLOS 1982.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Permen dengan Kandungan Tadalafil Sebagai Produk Obat ]]>
<![CDATA[Rizky Faiz Ainnurroviq]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29830
<![CDATA[AbstractThe circulation of candy with tadalafil content in the community needs a serious attention by BPOM. The product that is circulating in the community is closely related to the distribution permit. The product that has not been registered to BPOM because it is not listed in the list of drugs that already have permission from BPOM by the manufacturer or importer of the product and must be examined the legal status of the product. This study tries to explain the legality of candy products with tadalafil and the extent of BPOM's responsibility for the circulation of these products.Keywords: BPOM; Responsibility; Distribution Permit; Candy; Tadalafil.AbstrakBeredarnya permen dengan kandungan tadalafil di masyarakat perlu mendapat perhatian serius oleh BPOM. Melihat produk tersebut yang beredar di masyarakat erat kaitannya dengan adanya izin edar. Produk tersebut yang belum didaftarkan kepada BPOM karena tidak tercantum dalam dafttar obat yang sudah memiliki izin dari BPOM oleh pihak produsen atau pengimpor produk harus diteliti status hukum produk tersebut. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai legalitas produk permen dengan tadalafil dan sejauh mana tanggung jawab BPOM terhadap peredaran produk tersebut. Kata Kunci: BPOM; Tanggung Jawab; Izin Edar; Permen; Tadalafil.]]>
<![CDATA[Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas (BUMN MIGAS) ]]>
<![CDATA[Moch. Faizal Nauvaldy]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29821
<![CDATA[AbstractA business entity is referred to as a state-owned enterprise due to the State's position as the majority shareholder and as the holder of control over such business entity. Various government efforts in terms of maintaining their position in State-Owned Enterprises (BUMN) are carried out through restructuring or by forming new concepts in the form of holding companies. The concept of holding companies is a new concept that has not yet been regulated in Indonesian positive law. One of them is the government's efforts in developing the business of State-Owned Enterprises (BUMN) in the oil and gas sector. In the formation of oil and gas BUMN holding, this is done through several methods or stages that follow the provisions of positive Indonesian law on limited liability companies. However, not only that, the establishment of the holding of the Oil and Gas State-Owned Enterprises also needs to be reviewed from several other arrangements relating to the fact that there is no specific provision governing the position or process of forming the holding itself. Keywords: Holding; BUMN; Oil and Gas; Participation; Transfer; Transformation.AbstrakSuatu badan usaha disebut sebagai badan usaha milik negara disebabkan adanya kedudukan Negara sebagai pemegang saham mayoritas dan sebagai pemegang kendali atas suatu badan usaha tersebut. Berbagai usaha pemerintah dalam hal mempertahankan kedudukannya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan melalui bentuk restrukturisasi atau dengan membentuk konsep baru berupa holding company. Konsep holding company ini merupakan suatu konsep baru yang hingga saat ini belum terdapat pengaturannya dalam hukum positif Indonesia. Salah satunya yaitu usaha pemerintah dalam pengembangan bisnis Badan Usaha Milik Negara dalam sektor minyak dan gas. Dalam pembentukan holding BUMN Minyak dan Gas ini dilakukan melalui beberapa metode atau tahapan yang mengikuti ketentuan hukum positif Indonesia tentang Perseroan Terbatas. Namun, tidak hanya itu, pembentukan holding BUMN Minyak dan Gas ini juga perlu ditinjau dari beberapa pengaturan lain yang berkaitan dengan mengingat belum adanya ketentuan khusus yang mengatur kedudukan atau proses pembentukan holding itu sendiri. Kata Kunci: Holding; BUMN; Migas; Penyertaan; Pengalihan; Transformasi.]]>
<![CDATA[Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Obat Racikan Apotek Tanpa Resep Dokter ]]>
<![CDATA[Zsalzsabella Putri Moudzie]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29835
<![CDATA[AbstractThe rise of pharmaceutical business actors, in this case, is a pharmacy, in selling concoction drugs without a doctor's prescription in several regions in Indonesia causing losses in consumers. Consumer protection is regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, then consumer rights in the health sector are recognized by Act Number 36 of 2009 concerning Health. Both of these regulations require that at least the consumer is guaranteed his right to use the drug, including comprehensive information related to the drug obtained at the Pharmacy. This is not heeded by a number of pharmacies in Indonesia who pack concoction drugs in plastic packages and do not meet the information standards that must be listed. BPOM as an institution that is given authority in law enforcement for drug distribution that is not in accordance with standards can take product withdrawal as well as administrative sanctions against business actors. In addition, the Consumer Protection Act provides a platform for consumers who are disadvantaged to be able to file liability through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).Keywords: BPOM; BPSK; Compounding Drugs; Consumer Protection.AbstrakMaraknya pelaku kegiatan usaha kefarmasian, dalam hal ini adalah apotek, dalam menjual obat racikan tanpa resep dokter di beberapa daerah di Indonesia menimbulkan kerugian-kerugian dalam diri konsumen. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian mengenai hak konsumen dalam bidang kesehatan diakui oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua peraturan tersebut mengharuskan setidaknya konsumen terjamin hak nya dalam penggunaan obat, termasuk pula informasi lengkap terkait obat yang didapatkan di Apotek. Hal ini tidak diindahkan oleh beberapa apotek di Indonesia yang mengemas obat racikan dalam kemasan plastik dan tidak memenuhi standar informasi yang harus dicantumkan. BPOM sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam penegakan hukum terhadap peredaran obat yang tidak sesuai dengan standar dapat melakukan tindakan penarikan produk serta sanksi administratif kepada pelaku usaha. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen memberikan wadah bagi konsumen yang dirugikan untuk dapat mengajukan pertanggung gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Kata Kunci: BPOM; BPSK; Obat Racikan; Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Pembuktian Sederhana Pengajuan Permohonan Pailit oleh Pekerja Atas Dasar Upah yang Tidak Dibayar ]]>
<![CDATA[Pramudita Pramudita]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29826
<![CDATA[AbstractBankruptcy is a situation where the debtor is unable to perform the obligation to pay debts to his creditors. Which in this modern era is rampant cases of bankruptcy caused by a setback in the financial condition or financial condition of the debtor or company so that they cannot pay debts, one of which is wages as a form of compensation for workers in the company. Workers can submit bankrupt statements to the Commercial Court to their companies to claim their rights, but often the decision is rejected with one of the judges' judgment stating that it cannot be proven simply. Furthermore, when there are parties who are dissatisfied with the decision at the first level, namely the Commercial Court, the party can take further legal remedies namely Cassation to the Supreme Court and Review to the Supreme Court. The purpose of writing this research is to prove that the wages of unpaid workers meet the qualifications of simple proof if the wage shortage has been calculated by labor inspectors as regulated in Article 28 paragraph (1) of the Minister of Manpower Regulation No. 33 of 2016 concerning Labor Inspection Procedures.Keywords: Bankruptcy; Simple Proof; and Workers.AbstrakPailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan kewajiban membayar utang-utang kepada para kreditornya. Yang mana pada era modern ini sedang marak terjadi kasus pailit yang disebabkan karena adanya kemunduran dalam kondisi financial atau kondisi keuangan si debitor atau perusahaan sehingga tidak dapat membayar utang yang salah satunya berupa upah sebagai bentuk imbalan untuk pekerja dalam perusahaannya. Pekerja dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap perusahaannya untuk menuntut haknya namun seringkali putusan tersebut ditolak dengan salah satu pertimbangan hakim menyatakan tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Selanjutnya ketika ada pihak yang kurang puas dengan putusan pada tingkat pertama yakni Pengadilan Niaga, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa upah pekerja yang tidak dibayar memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana apabila kekurangan upah tersebut telah dihitung oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana teratur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Kepailitan; Pembuktian Sederhana; dan Pekerja.]]>
<![CDATA[Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ]]>
<![CDATA[Brahmantyo Aryo Suseno]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29817
<![CDATA[AbstractOver time, information technology-based lending and borrowing services emerged. This technology-based money lending and borrowing service is not much different from banks, both of which provide money lending and borrowing services. The difference is the emergence of legal subjects and new legal relationships. To find out the legal subject and legal relations in information technology based lending and borrowing services, researchers conducted legal research with Normative research type. Namely by examining and analyzing applicable laws and regulations, explaining and predicting future developments. This research results in the finding that information technology based lending and borrowing services differ from banks due to new parties called Organizers. In addition, the precautionary principle applied to technology-based lending and borrowing services is not the same. This is because the structure of banks with lending and borrowing services based on information technology is not the same.Keywords: Information Technology-Based Lending and Borrowing Services; Billing; Legal Relationship, Principles in Billing.AbstrakSeiring dengan berjalannya waktu muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini tidak jauh berbeda dengan bank, dimana keduanya menyediakan jasa pinjam meminjam uang. Hal yang menjadi pembeda ialah munculnya subjek hukum dan hubungan hukum baru. Untuk mengetahui subjek hukum dan hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian Normatif. Yaitu dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbeda dari bank dikarenakan adanya pihak baru yang disebut dengan Penyelenggara. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama. Hal ini dikarenakan struktur bank dangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama. Kata Kunci: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Penagihan; Hubungan Hukum; Prinsip Dalam Penagihan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia yang Dipekerjakan Tidak Sesuai dengan Perjanjian Penempatan ]]>
<![CDATA[Rosalinda Chandra Yulianita]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29831
<![CDATA[AbstractBecoming an Indonesian Migrant Worker is one solution to reduce unemployment at home. But this has instead become a new problem. This relates to the lack of protection from the government due to the lack of coordination between the government and the private sector as a party that bridges Indonesian Migrant Workers and Employers. This is because of the many problems in the Placement Agreement. This is also because the Laws that have been made by the Central Government do not immediately have new implementation rules in accordance with what was promised. The purpose of this research is to find out and analyze what sanctions will be obtained by the Indonesian Migrant Worker Placement Company if the Placement Agreement is not carried out also whether it is permissible if Indonesian Migrant Workers can work if it is not in accordance with their placement. To answer these problems, the authors use legal research with a Conceptual Approach, and Case Approach, and Case Study.Keywords: Indonesian Migrant Worker; Indonesian Migrant Worker Placement Company; Placement Company.AbstrakMenjadi Pekerja Migran Indonesia adalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di dalam negeri sendiri. Namun hal ini malah menjadi sebuah masalah baru. Hal ini berkaitan dengan perlindungan yang kurang dari pihak pemerintah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta sebagai pihak yang menjembatani Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah dalam Perjanjian Penempatan. Hal ini juga dikarenakan Undang-Undang yang sudah dibuat oleh Pemerintah Pusat tidak segera memiliki aturan pelaksanaan yang baru sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sanksi apa yang akan didapatkan oleh pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia apabila Perjanjian Penempatan tidak dilaksanakan, juga apakah diperbolehkan apabila Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja jika tidak sesuai dengan penempatannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum dengan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Studi Kasus (Case Study).Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Perjanjian Penempatan.]]>
<![CDATA[Problematika Pengaturan Organisasi Sayap Partai di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Riyanto Zahri]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29822
<![CDATA[AbstractEvery political party tries to maximize every component in the structure of their political party. One component that is in direct contact with the citizen is the wings of political parties, which is an important element in political parties to develop strategic political party programs that are indirectly not covered by political parties. There is an urgency to organize the wings of political parties as a form of the constitutional responsibility of the State for the right to associate and assemble of their own citizen; so that there is certainty to provide legal protection; and clarifying the socio-political status compared to other organizations. This article uses normative approach. The normative approach will be conducted by reviewing the Laws on specific issue of political party. Article show that there is an urgency to reform the model of constitutional legal regulations for WPP by making a special chapter on WPP and recommendations for the content of the ideal regulations for WPP. Keywords: Arrangement; Wings of Political Parties; Political Parties.AbstrakSetiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai, yang menjadi elemen penting dalam partai politik untuk mengembangkan program partai politik yang strategis yang secara tidak langsung dapat dicover oleh partai politik. Adanya urgensi untuk melakukan pengaturan organisasi sayap partai sebagai wujud tanggung jawab konstitusional Negara terhadap hak berserikat dan berkumpul warga negara; agar ada kepastian untuk memberikan perlindungan hukum; dan memperjelas status sosial-politik dibanding organisasi lainnya. Artikel ini menggunakan pendekatan normatif yaitu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik. Artikel ini menunjukkan adanya urgensi untuk pembenahan model pengaturan hukum yang konstitusional terhadap OSP dengan membuat satu bab khusus tentang OSP dan rekomendasi muatan materi pengaturan yang ideal terhadap OSP. Kata Kunci: Pengaturan; Organisasi Sayap Partai; Partai Politik.]]>
<![CDATA[Keterangan Saksi dengan Gangguan Jiwa Sebagai Alat Bukti di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Put Fui Syafira Basuki]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i5.29827
<![CDATA[AbstractWitness testimony is evidence tool in the first sequence in the Criminal Procedure Code (KUHAP) so it can be said there is no criminal case which escapes from the proof of witness testimony. The legal requirement for a witness's statement is when a witness takes an oath. However, in article 171 letter b of the Criminal Procedure Code (KUHAP) states that a person may give testimony without swearing, that is, a person who has memory loss or mental illness, although sometimes his memory is back. In psychology is referred to psychopaat, but the information given cannot be justified perfectly and his information is only used as a guide or additional legal evidence tool as long as it is compatible with legal evidence tool. This study uses the typology of doctrinal research with a legislation approach, conceptual approach, and case approach. Witness testimony given without the oath is considered not a valid evidence but is used as an adjunct to perfect the strength of legal evidence tool because it can strengthen the judge's conviction.Keywords: Evidence Tool; Witnesses; Mental Disorder; Responsibility.AbstrakKeterangan saksi merupakan alat bukti pada urutan pertama dalam KUHAP sehingga dapat dikatakan bahwa tiada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi. Syarat sah keterangan saksi adalah ketika seorang saksi mengucapkan sumpah. Namun pada pasal 171 huruf b KUHAP menyatakan bahwa seseorang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah yaitu orang yang mengalami sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali dalam ilmu penyakit jiwa disebut dengan psychopaat, tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah asalkan berkesuaian dengan alat bukti sah. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah namun digunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah karena dapat menguatkan keyakinan hakim.Kata Kunci: Alat Bukti; Saksi; Gangguan Jiwa; Tanggungjawab.]]>
