Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Keabsahan Hubungan Kerja Antara Perusahaan E-Sports Dengan Atlet E-Sports Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[I Putu Setya Agung]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i6.31850
<![CDATA[Abstracte-Sports is a new profitable industry at this time. Activists in this field consist of various groups, both adults and children. Underage e-sports athletes are the main target of e-sports companies to use their services in competing. Children who become e-Sports athletes are later called child labor. Author uses a type of juridical normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case studies. The validity of employment agreements and work relationships between child as e-Sports athletes and e-Sports companies must also include the role of the parent or guardian who has authority over the child. A legal work relationship is a work relationship that fulfills the elements of a work relationship, namely orders, jobs and wages. If a work relationship does not fulfill only one element, it cannot be called an work relationship. The work relationship that exists between underage e-sports athletes and e-sports companies is legal.Keywords: E-Sports; Child Labor; Employment Agreement; Work Relationship; Legality.Abstrake-Sports merupakan industri baru yang cukup menjanjikan pada saat ini. Penggiat bidang ini terdiri dari berbagai kalangan, baik orang dewasa hingga anak-anak. Atlet e-Sports dibawah umur menjadi sasaran utama dari perusahaan e-Sports untuk menggunakan jasanya dalam berkompetisi. Anak yang menjadi atlet e-Sports ini lah yang kemudian disebut pekerja anak. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Keabsahan perjanjian kerja dan hubungan kerja antara anak dibawah umur sebagai atlet e-Sports dengan perusahaan e-Sports harus turut menyertakan peran orang tua atau wali yang memiliki kuasa atas anak tersebut. Hubungan kerja yang sah adalah hubungan kerja yang memenuhi unsur hubungan kerja yakni perintah, pekerjaan, dan upah. Jika suatu hubungan kerja tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjalin antara atlet e-Sports dibawah umur dengan perusahaan e-Sports adalah sah.Kata Kunci: E-Sports; Pekerja Anak; Perjanjian Kerja; Hubungan Kerja; Keabsahan.]]>
<![CDATA[Prinsip Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Penembakan Militer Terhadap Masyarakat Nduga Papua ]]>
<![CDATA[Andrean Gregorius Pandapotan Simamora]]>;
<![CDATA[Georgius Ivan Budihardja]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i2.25750
<![CDATA[Pelanggaran HAM di Papua seringkali terjadi (10 tahun terakhir) banyaknya faktor-faktor yang menghambat dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, terkhusus di Nduga adanya 2 (dua) warga sipil papua dibunuh oleh kalangan militer karena diduga kalangan Organisasi Papua Merdeka, walaupun pemerintah telah mengetahui tindakan brutal tersebut, tidak adanya penindakan tegas untuk menuntas kasus tersebut secara jelas. Dalam Instruksi Presiden Jokowi telah ada agenda untuk menuntaskan pelanggaran HAM dan memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua, tetapi Presiden Jokowi hanya memprioritaskan infrastruktur atau pembangunan di Papua, padahal presiden telah mengetahui adanya pelanggaran HAM. Sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden pada saat Pilpres 2019 lalu, Jokowi berjanji akan menuntaskan baik menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, khususnya daerah Papua yang selama ini memiliki historis pelanggaran HAM yang sangat banyak, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia yang menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Berserikat ]]>
<![CDATA[Rizky Akhmad Harhary]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i4.28490
<![CDATA[AbstractThe writing of this article refers to a normative juridical research method using the Law approach, Conceptual Approach, and Court Decisions which are linked to several National Laws such as Law Number 13 of 2013, Law Number 21 of 2000, and Law Number 2 of 2004. This study aims to determine the legal protections for workers who have been terminated on the basis of association as well as legal remedies that can be taken by workers who have terminated their employment on the grounds of association. Termination of employment on the grounds of association is an industrial relations dispute which cannot be carried out automatically according to Law No. 13 of 2003. This research shows that termination of employment to labor for reasons of association (union busting) is a crime by fulfilling the elements of general criminal regulations and specific crimes related to the qualifications of the criminal act. Based on this research, it can be seen in detail the rules regarding union busting in order to guarantee law enforcement regarding the sanction. Keywords: Workers; Union Busting; Industrial.AbstrakPenulisan artikel penelitian ini mengacu pada metode penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, dan Putusan Pengadilan yang dikaitkan dengan beberapa Undang-Undang Nasional seperti, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perindungan hukum terhadap buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan berserikat serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan berserikat. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan berserikat merupakan perselsihan hubungan industrial yang tidak serta merta dapat dilaksanakan begitu saja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja kepada buruh dengan alasan berserikat (union busting) merupakan suatu tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur peraturan pidana umum dan pidana khusus terkait kualifikasi tindak pidananya. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui secara rinci aturan mengenai union busting agar dapat menjamin penegakan hukum terkait sanksinya.Kata Kunci: Buruh; Union Busting; Industrial.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) ]]>
<![CDATA[Daniel Dwi Setyoko]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i6.22959
<![CDATA[Tunjangan merupakan salah satu hak yang didapat oleh ASN berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tunjangan tersebut berfungsi sebagai balas jasa atas kinerja ASN disamping gaji pokok demi terjaminnya kesejahteraan ASN. Sejak tahun 2016 Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak menaikan gaji ASN. Sebagai ganti atas tidak naiknya gaji ASN, Pemerintah Pusat memberikan Tunjangan Hari Raya menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2016. Pemberian Tunjafngan Hari Raya terus dilakukan hingga pada tahun 2018 Tunjangan tersebut mengalami penyesuaian. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, pemerintah pusat menaikan Tunjangan Hari Raya yang sebelumnya sebesar gaji pokok menjadi sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Pemerintah Kota Surabaya berdalih tidak mempunyai anggaran untuk belanja pegawai pada APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2018. Pemenuhan Tunjangan Hari Raya merupakan hal yang penting sebab menyangkut hak-hak ASN yang telah bekerja pada pemerintah. Tunjangan tersebut juga menunjang kebutuhan ekonomi para ASN menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2018. Pemenuhan tersebut berdampak pada anggaran pemerintah. Evaluasi dan Perubahan pada APBN dan APBD wajib dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan kebutuhan biaya yang ada.]]>
<![CDATA[Analisis Keabsahan Pembacaan Putusan Pidana yang Dibacakan Secara Virtual atau Elektronik ]]>
<![CDATA[Angelia Dwi Oktavia]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i6.31840
<![CDATA[AbstractThe use of teleconferencing facilities in courts in Indonesia is actually not an absolute new thing. Long before, the model for examining witnesses with the help of multimedia technology was first carried out in 2002. However, teleconferencing has not been recognized in the Criminal Procedure Code, because at the time the Act was enacted it could not be practiced. Regarding reading the decision by teleconference, there has also been no reading regarding whether it is legal or not. The formulation of the problem reviewed in this study is whether reading a criminal verdict read out virtually or electronically is against Article 195 of the Criminal Procedure Code. The research method used is legal research with an approach and an approach to laws and regulations to examine existing legal problems. The results of this research can be seen that reading a criminal reading that is read out virtual or electronically does not conflict with Article 195 of the Criminal Procedure Code because it refers to the principle of Salus Polupi Suprema lex Esto and refers to the relevant laws.Keywords: Trial; Teleconference; Decision.AbstrakPenggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Jauh sebelumnya, model pemeriksaan saksi dengan bantuan teknologi multimedia pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Tetapi teleconference belum diakui dalam Kitab Undang-Undang¬ Hukum Acara Pidana, karena pada masa Undang-Undang dibuat hal demikian itu tidak dapat dipraktikkan. Terkait dengan pembacaan putusan pidana secara teleconference juga belum ada kejelasan terkait sah atau tidaknya. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah apakah pembacaan putusan pidana yang dibacakan secara virtual atau elektronik bertentangan dengan Pasal 195 KUHAP. Mmetode penelitian yang digunakan adalah legal research dengan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pembacaan putusan pidana yang dibacakan secara virtual atau elektronik tidak bertentangan dengan Pasal 195 KUHAP karena mengacu kepada asas Salus Polupi Suprema lex Esto serta mengacu kepada Undang-Undang yang terkait.Kata Kunci: Persidangan; Teleconference; Putusan.]]>
<![CDATA[Indikasi Pelanggaran yang Dilakukan oleh Traveloka Terhadap AirAsia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Syahril Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i1.24307
<![CDATA[Hukum Persaingan Usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dilakukan maupun yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Kecenderungan pelaksanaan perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun beberapa pelaku usaha disebabkan oleh adanya keinginan pelaku usaha maupun sekelompok pelaku usaha untuk menjadi posisi dominan dalam suatu pasar bersangkutan. Di Indonesia terdapat berbagai macam maskapai penerbangan yang tiketnya dengan mudah didapatkan di berbagai agen perjalanan online. Indikasi persaingan usaha tidak sehat ditemukan dalam penjualan tiket penerbangan di agen perjalanan online. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat oleh agen perjalanan online dalam penjualan tiket penerbangan sebagaimana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Pekerja Atas Harta Pailit Yang Berupa Jaminan Pihak Ketiga (Studi Kasus Putusan Nomor 37/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Nur Afni]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v5i1.32728
<![CDATA[AbstractA bankruptcy decision on a company can result in termination of employment. In bankruptcy, there are three types of creditors, namely preferred creditors, separatist creditors and concurrent creditors. Workers as preferred creditors in the law shall prioritize the distribution of wages owed. However, the position of workers is often ignored and gives priority to payment to separatist creditors. This is because separatist creditors can execute collateral objects and the proceeds are not shared with preferred creditors. Moreover, if the bankruptcy estate is in the form of collateral belong to a third party, the holder of the guarantee is the creditor. Other creditors do not receive a share because they are not entitled to collateral that belongs to a third party, which is not included in the debtor's bankruptcy estate. Workers are not entitled to third party guarantees, but workers get their rights from the board of directors. The Board of Directors is responsible for the company's debt that has not been paid by placing the money in bankrupt assets. It is the board of directors responsibility for negligence in controlling the company which resulted in bankruptcy.Keywords: Bankruptcy; Workers; Collateral; Third Parties.AbstrakPutusan pailit pada perusahaan dapat berakibat adanya pemutusan hubungan kerja. Dalam kepailitan terdapat tiga jenis kreditor yakni kreditor preferen, kreditor separatis dan kreditor konkuren. Pekerja sebagai kreditor preferen dalam Undang-Undang pembagiannya diadahulukan atas upah terutang. Akan tetapi kedudukan pekerja sering dihiraukan dan lebih mengutamakan pembayaran pada kreditor separatis. Karena kreditor separatis dapat melakukan eksekusi benda jaminan dan hasilnya tidak dibagikan kepada kreditor preferen. Terlebih lagi jika harta pailit tersebut berebentuk jaminan milik pihak ketiga maka yang menguasai atas jaminan tersebut yakni kreditor pemegang. Untuk kreditor lainnya tidak mendapat pembagian karena tidak berhak atas jaminan milik pihak ketiga, yang mana bukan termasuk dari harta pailit debitor. Pekerja tidak berhak atas jaminan milik pihak ketiga tetapi pekerja mendapatkan haknya dari direksi. Direksi bertanggung jawab atas utang perusahaan yang belum dibayarkan dengan memasukkan uangnya ke harta pailit. Sebagai tanggung jawab direksi atas kelalaiannya dalam pengendalian perusahaan sampai mengakibatkan pailit.Kata Kunci: Kepailitan; Pekerja; Jaminan; Pihak Ketiga.]]>
<![CDATA[Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ]]>
<![CDATA[Dhimam Zidny Siradj]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i3.26976
<![CDATA[AbstractAs a result of the covid-19 pandemic, it has an impact on all sectors of human life in the world, which causes changes in human activities that cause various problems, one of which is in the economic field. In response to this, the government issued Regulation of the Minister of Finance Number 86 of 2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers affected by the Covid-19 Pandemic. The East Java Provincial Government itself followed up with the issuance of the Governor of East Java Decree No. 188/394/KPT/013/2020 to become the implementing regulations. In this case, the East Java Provincial Government made a policy of exempting administrative sanctions on motorized vehicle taxes, free from transfer of motor vehicle names to deductions on motor vehicles during the Covid-19 pandemic.Keywords: Covid-19 pandemic; Tax Incentive Policy; Economy.AbstrakAkibat dari adanya pandemi covid-19 berdampak pada segala sektor kehidupan manusia di dunia yang menyebabkan perubahan aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Untuk merespons hal ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib pajak terdampak Pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri menindaklanjuti dengan dikeluarkanya Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/394/KPT/013/2020 guna menjadi aturan pelaksanaanya. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat kebijakan membebaskan Sanksi Administratif pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor hingga potongan pokok pajak pada kendaraan bermotor dalam masa pandemi covid-19. Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Kebijakan Insentif Pajak; Ekonomi.]]>
<![CDATA[Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Guntur Aris Prabowo]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i4.28454
<![CDATA[AbstractThe title of this research is “Elektonic State Administration Dispute Settlement Arrangements” provides an explanation of the legal issues discussed by the author about 1) Comparison of procedural law ini State Administrative Courts which is carried out coventionally and electronically; and 2) Constraints to the application of Electronic Court in the State Administrative Court. Rapid technological advances make it easy for humans in all area, one of which is in the law. Legal breakthroughs carried out by the Supreme Court can be seen in the existence of Electronic Court. The State Administrative Court, which is an institution under the Supreme Court, implements electronic court. The State Administrative Court has a function to protect the public against government actions and policies.Keywords: The State Administrative Court; Electronic Court; Conventional Court.AbstrakPenelitian ini yang berjudul “Pengaturan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Secara Elektronik” memberikan penjelasan pada rumusan masalah yang dibahas oleh penulis tentang 1) Perbandingan hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan secara konvensional dengan elektronik; dan 2) Kendala penerapan Peradilan Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemajuan teknologi yang sangat pesat memberikan kemudahan bagi manusia di segala bidang, salah satunya adalah di bidang hukum. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dapat dilihat dengan adanya Peradilan Elektronik. Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan lembaga yang berada di bawah Mahkamah Agung menerapkan peradilan elektronik. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah.Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Elektronik; Peradilan Konvensional.]]>
