cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 39   40   41   42   43 
Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo; Achmad Dhani Maulana; Decmonth Nuel Pasaribu
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32981

Abstract

AbstractThe Indonesian government is designing a carbon taxation instrument through the Draft Law on General Tax Provisions and Procedures (RUU KUP). The carbon taxing targets the fossil energy industry, which is one of the largest emitters in Indonesia. This legal research was conducted with a normative approach by comparatively reviewing the implementation of carbon taxes in several countries. This article aims to review the carbon taxation system for tax subjects in the fossil energy industry sector as an effort to mitigate climate change in Indonesia. This article concludes the importance of carbon tax instruments followed by the concept of tax transparency through digitalization to facilitate the state in monitoring corporate emission activities. With transparency through the digitization of carbon taxes, public checks and balances against the Government will be realized in accordance with Indonesia's low carbon development goals.Keywords: Emission; Digitalization; Carbon Tax; Transparency; Paris Agreement; Low Carbon Development.AbstrakPemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Oktober 2021. Pajak karbon menyasar industri energi fosil, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu sumber penghasil emisi terbesar di Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan normatif dengan meninjau secara komparatif penerapan pajak karbon di beberapa negara. Artikel ini bertujuan untuk meninjau sistem pemajakan karbon kepada subjek pajak pada sektor industri energi fosil sebagai upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan pentingnya instrumen pajak karbon diikuti dengan konsep transparansi pajak melalui digitalisasi untuk memudahkan negara dalam melakukan monitoring terhadap aktivitas emisi korporasi. Dengan adanya transparansi melalui digitalisasi pajak karbon, check and balances masyarakat terhadap Pemerintah akan dapat terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan rendah karbon Indonesia.Kata Kunci: Emisi; Digitalisasi; Pajak Karbon; Transparansi; Perjanjian Paris; Pembangunan Rendah Karbon.
Kebijakan Bea Masuk Impor Barang E-commerce Dalam Kaitannya Dengan Hukum Persaingan Usaha Adelia Rizky Windyaka
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31837

Abstract

AbstractThe government made Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition to regulate business actors in carrying out activities related to buying and selling in the market. The birth of this regulation provides a limit for business actors to create healthy business competition. The presence of a platform for online shopping also makes trading activities easier today. The development of this shopping style also affects the number of imported goods that enter Indonesia. There is a policy regarding the setting of the value for import duties on imported goods which has increased from the previous one. The change in the value of this import duty is a step by the government to protect domestic business actors.Keywords: Law; Bussiness competition; Policy; Import.AbstrakPemerintah membuat Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk mengatur pelaku usaha dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan jual beli didalam pasar. Lahirnya peraturan ini memberikan batasan bagi pelaku usaha agar menciptakan persaingan usaha yang sehat. Hadirnya platform untuk berbelanja online juga mempermudah kegiatan perdagangan saat ini. Berkembangnya gaya berbelanja ini juga berpengaruh terhadap banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia. Terdapat kebijakan mengenai pengaturan besaran nilai bagi bea masuk barang impor yang mengalami kenaikan dari sebelumnya. Berubahnya nilai bea masuk ini sebagai langkah pemerintah melindungi pelaku usaha domestik.Kata Kunci: Hukum; Persaingan Usaha; Kebijakan; Impor.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga Amira Hasna Nabila
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32741

Abstract

AbstractThe majority of Indonesian migrant workers who work in the domestic sector are women. As a result, they are vulnerable to cases such as torture, violence, sexuality, and physical and emotional exploitation. In Indonesia, the rule of law against Indonesian Migrant Workers is regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. However, the existence of this regulation does not specifically apply to non-procedural Indonesian Migrant Workers in the Household Sector who are victims of human trafficking. Every Indonesian Migrant Worker, whether procedural or not, has the right to be protected as part of an Indonesian citizen. Non-procedural Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector are entitled to legal protection in a preventive and repressive manner.Keywords: Legal Protection; Indonesian Migrant Workers; Domestic Workers.AbstrakPekerja Migran Indonesia khususnya yang bekerja pada Sektor Rumah Tangga mayoritasnya adalah perempuan. Akibatnya, mereka rentan mengalami kasus-kasus seperti penyiksaan, kekerasan, seksual, dan eksploitasi fisik serta emosional. Di Indonesia, aturan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, adanya aturan ini belum mengatur secara khusus terhadap Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga non prosedural yang menjadi korban perdagangan orang. Setiap Pekerja Migran Indonesia baik prosedural maupun tidak mempunyai hak untuk dilindungi sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga non prosedural berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif dan represif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Migran Indonesia;Pekerja Sektor Rumah Tangga.
Regulasi Bagi Pengendara Skuter Listrik dan Otoped Listrik di Indonesia Ramadhan Henrison Hasibuan
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31852

Abstract

AbstractThis research aims to determine the existing regulations in Indonesia for motorists and the use of electric scooters on the road. At the beginning of its appearance, there were no clear regulations regulating provisions for electric scooters so that users can ride these transportation freely, causing conflicts between electric scooters user with pedestrians and other vehicle user. Conflicts that occur between electric scooters user and pedestrians include pedestrians who consider the use of electric scooters on sidewalks and pedestrian bridges to endanger pedestrians, while electric scooters are too slow to be used on the road with other vehicle riders. So that it can be dangerous. This article is hoped to be able to answer the regulations that must be obeyed by electric scooters user when driving on the road.Keywords: Electric Scooter; Conflict; Regulation.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi yang ada di Indonesia bagi pengendara dan pemakaian kendaraan jenis otoped listrik dan skuter listrik di jalan raya. Pada awal kemunculannya belum ada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai ketentuan bagi para pengendara skuter listrik dan otoped listrik sehingga pengguna mengendarai alat trasnportasi tersebut secara bebas hingga menimbulkan konflik antara pengendara skuter listrik dan otoped listrik dengan pejalan kaki dan pengendara kendaraan lainnya. Konflik yang terjadi antara pengendara skuter listrik dan otoped listrik dengan pejalan kaki anatara lain adala pejalan kaki menganggap penggunaan otoped listrik dan skuter listrik di trotoar dan jembatan penyebrangan membahayakan pejalan kaki sedangkan dengan pengendara kendaraan lainnya pengemudi skuter listrik dan otoped listrik terlalu lambat berjalan di jalan raya sehingga dapat membahayakan. Artikel ini diharapkan dapat menjawab regulasi yang harus dipatuhi oleh pengendara skuter listrik dan otoped listrik ketika berkendara di jalan raya.Kata Kunci: Skuter listrik; Otoped Listrik; Konflik; Regulasi.
Front Matter Vol. 3 No. 1, Januari 2020 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i1.19938

Abstract

Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sebelum Jangka Waktu Berakhir Dengan Alasan Pandemi Rafinsyah Adhimulya Himawan
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32991

Abstract

AbstractThis research examines legal measures that are affected by layoffs during the pandemic in settling industrial relations disputes. The results obtained in this study are that in the event of a termination of employment, there is a legal process that must be taken based on Law Number 2 of 2004 concerning Industrial Relations Dispute Resolution. Because in reality there are still frequent termination of employment by companies unilaterally, in the sense of immediately terminating the work contract and without any negotiations being held. Moreover, during this pandemic, many companies suffered losses and the companies could not run optimally. The results of this study are in terms of the legal remedy mechanism that can be taken by workers, namely through voluntary and compulsory settlement of industrial relations.Keywords: Legal Remedies; Workers; Layoffs; Pandemics.AbstrakPenelitian ini mengkaji mengenai upaya hukum yang terdampak pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hasil yang diddapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa apabila terjadi suatu pemutusan hubungan kerja, maka terdapat proses hukum yang harus ditempuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Karena pada kenyataannya masih sering terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan secara sepihak, dalam arti langsung mengakhiri kontrak kerja dan tanpa adanya perundingan yang dilakukan. Terlebih pada masa pandemi ini mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kerugian serta perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal. Hasil dari penelitian ini adalah dalam hal mekanisme upaya hukum yang dapat itempuh oleh pekerja yaitu melalui penyelesaian hubungan industrial secara sukarela (voluntary) maupun secara wajib. Kata Kunci: Upaya Hukum; Pekerja; Pemutusan Hubungan Kerja; Pandemi.
Aspek Hukum Pidana Penyiaran Film Tanpa Sensor oleh Netflix Sebagai Penyedia Layanan Subscription Video On Demand Aushofi Zuhrotul Ulya
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31843

Abstract

AbstractThe new broadcast media is broadcast digitization in the form of a platform accessed via the internet network. Netflix as a provider of the Subscription Video on Demand service broadcasts uncensored films which result in the films being against the culture and laws and regulations in Indonesia because they contain pornography to violence even though there is an obligation to be censored by a film before the film will be shown. This research is a legal research that analyzes the uncensored film broadcasting activities carried out by Netflix according to the laws and regulations in Indonesia and Netflix's legal liability for uncensored film broadcasting by using a statutory approach and a conceptual approach. From this research it was found that Netflix broadcasts uncensored films in Indonesia in violation of the statutory provisions concerning Broadcasting, Film, Pornography, and ITE. However, Netflix does not automatically account for all provisions of the laws and regulations because the locus of broadcasting activities carried out by Netflix cannot be reached by all the provisions of the laws and regulations.Keywords: Film Broadcasting; Netflix; Film Censorship; Internet.AbstrakMedia penyiaran baru merupakan digitalisasi penyiaran dalam bentuk platform yang diakses melalui jaringan internet. Netflix sebagai penyedia layanan Subscription Video on Demand menyiarkan film tanpa sensor yang mengakibatkan filmnya bertentangan dengan budaya dan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bermuatan pornografi hingga kekerasan padahal terdapat kewajiban untuk dilakukan sensor film dikeluarkan oleh lembaga sensor film sebelum film akan dipertunjukkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis kegiatan penyiaran film tanpa sensor yang dilakukan oleh Netflix menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban hukum Netflix terhadap penyiaran film tanpa sensor dengan mengggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Netflix melakukan penyiaran film tanpa sensor di Indonesia melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyiaran, Perfilman, Pornografi, dan ITE. Namun, tidak serta merta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dapat dipertanggungjawabkan pada Netflix karena locus kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh Netflix tidak dapat dijangkau semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Penyiaran Film; Netflix; Sensor Film; Internet.
Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Tidak Memenuhi Target Perusahaan Desdiar Zahnas Romauda
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32732

Abstract

AbstractThis writing discusses the rights received by workers as a result of termination of employment due to non-fulfillment of targets within the company, discusses what rights are entitled to workers affected by termination of employment on the grounds that they do not meet the company's targets in accordance with the law. invite. One of the rights of a worker or laborer to be terminated because the internal targets are not fulfilled, namely what must be fulfilled is to get severance pay as money given to workers or / laborers. In Indonesia, the fact is that many companies terminate their employment without meeting the targets within the company and this is done not in accordance with the provisions contained in the work copyright law and the labor law. In writing this journal, the author uses a normative juridical research method.Keywords: Labour Agreement; Termination of Employment; Workers.AbstrakPenulisan ini membahas tentang hak yang diterima pekerja akibat dari pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau/ buruh akibat tidak dipenuhinya target di dalam perusahaan , membahas hak apa saja yang berhak di dapatkan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja dengan alasan tidak memenuhi target perusahaan sesuai dengan undang- undang. Salah satu hak pekerja atau/ buruh terkena pemutusan hubungan kerja karena tidak dipenuhinya target di dalam yaitu yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pesangon sebagai uang yang diberikan kepada pekerja atau/ buruh. Di Indonesia pada faktanya banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan tidak dipenuhinya target di dalam perushaan dan hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang cipta kerja dan uu ketenagakerjaan. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Perjanjian Kerja; Pekerja.
Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31857

Abstract

AbstractPhishing is an act to commit fraud by tricking the target with the intention of stealing the target's account, by spreading broadcasts which are often carried out through fake emails with fake information that directs the target to a fake page to trap the target so that the perpetrator gets access to the victim's account. Phishing still has some obscurity, especially in the modus operandi of the perpetrator. Therefore, this research aims to analyze and explain the modus operandi of the criminal act of phishing according to the ITE Law. This research is a normative legal research. Because the writing of this research in seeking the truth in order to answer legal issues raised by the author uses secondary data to find legal rules, legal principles, and legal doctrines, and tends to image law as a perspective discipline, which means that only see the law from the point of view of the norms only, which of course is prescriptive. This approach uses a statute approach, a conceptual approach and a case approach.Keywords: Phishing Crime; Cyber; Operandi Mode.AbstrakPhising adalah suatu perbuatan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target, dengan cara menyebarkan broadcast yang seringkali dilakukan melalui email palsu dengan muatan informasi palsu yang mengarahkan target ke halaman palsu untuk menjebak target sehingga pelaku mendapatkan akses terhadap akun korban, Secara ringkas Perbuatan phising masih memiliki beberapa kekaburan terutama pada modus operandi pelaku. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait modus operandi Tindak pidana Phising menurut UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dalam mencari kebenaran guna menjawab isu hukum yang diangkat penulis menggunakan data sekunder untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dan cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif, yang berarti hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kata Kunci: Tindak Pidana Phising; Siber; Modus Operandi.
Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com Anisa Rahma Dita Dwinanda
Jurist-Diction Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v2i3.14350

Abstract

Perkembangan teknologi telah merambah pada berbagai bidang, salah satunya yaitu pada bidang financial. Tidak terlepas dari kredit yang awalnya hanya diperankan oleh bank, seiring dengan berjalannya waktu muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu contohnya ialah uangteman.com. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini tidak jauh berbeda dengan bank, dimana keduanya menyediakan jasa pinjam meminjam uang. Hal yang menjadi pembeda keduanya ialah munculnya subjek hukum dan hubungan hukum baru. Untuk mengetahui subjek hukum dan hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Di samping itu, peneliti juga akan menganalisis terkait prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan di layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi jalannya kegiatan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai hubungan hukum yang berbeda dari bank. Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat pihak baru yang disebut dengan Penyelenggara. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama dengan bank. Hal ini dikarenakan struktur bank dangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama.

Page 41 of 71 | Total Record : 704

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue