Jurist-Diction
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Articles
704 Documents
<![CDATA[Akibat Transformasi Saham Pada Holdingisasi Bumn Migas Terhadap Pengendalian PT PGN Tbk ]]>
<![CDATA[Rachma Ayu Kusuma Dewi]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i4.14501
<![CDATA[Pembentukan holding BUMN Migas bertujuan untuk meningkatkan struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha pada BUMN. Pembentukan holdingBUMN migas diawali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Pemyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan perseroan PT (Persero) Pertamina. Dalam pembentukan holding terjadi proses transformasi saham negara pada PT (Persero) PGN Tbk. Salah satu akibat transformasi saham adalah perubahan status BUMN Persero menjadi perusahaan non-BUMN. Untuk mengetahui akibat transformasi saham negara dan perubahan pengendalian negara terhadap BUMN pasca transformasi saham pada pembentukan holding migas, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian doctrinal research. Penelitian hukum ini dilakukan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memberi preskripsi mengenai isu hukum yang dikaji. Dalam holding BUMN Migas terdapat pengendalian negara tehadap PT (Persero) PGN Tbk melalui saham seri A Dwiwarna. Akibat transformasi saham, dapat diketahui adanya perubahan model pengendalian negara yang semula secara langsung sebagai pemegang saham mayoritas menjadi secara langsung sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna dan secara tidak langsung melalui induk BUMN yang dikendalikan langsung oleh negara.]]>
<![CDATA[Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Cheyzsa Mega Andhini S.P]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i6.15941
<![CDATA[E-commerce yang merupakan bentuk perdagangan elektronik menjadi tren dalam perdagangan di Indonesia saat ini. Tidak hanya perdagangan secara elektronik saja melainkan diiringi dengan adanya pembayaran secara elektronik yang kita kenal dengan Financial Technology (Selanjutnya disingkat fintech). Fintech adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Fintech yang bermunculan di Indonesia ini menjadi salah satu alternatif dalam hal pembayaran berbasis online. Salah satu jenisnya adalah sistem kredit secara online yang disebut dengan P2P Lending. P2P Lending secara legal diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, sebagai dasar hukum terkait sistem pinjam meminjam dengan system elektronik. P2P Lending yang bermunculan di Indonesia membuat pihak bank konvensional juga menawarkan fasilitas yang sama pada perbankan yaitu sistem kredit online. Kesamaan fasilitas antara P2P Lending dan Kredit Online Sistem ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, karena mereka berada pada relevant market yang sama.]]>
<![CDATA[Indikasi Praktek Monopoli Dalam Pembayaran Tiket Kereta Api (KAI Access) Melalui Dompet Elektronik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Enudio Aprilian Utoyo]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v4i6.31848
<![CDATA[AbstractThis article, which aims to analyze the indications of unfair business competition by PT. Kereta Api Indonesia in selling local train tickets through the KAI Access application with payment methods via electronic wallets regulated under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and also aims to determine whether the occurrence of deadweight loss is caused by on the existence of a monopoly in a market. This writing uses a normative research method, namely by researching the applicable laws and regulations by using a statutory approach, conceptual approach, and case study. Monopoly is a condition where there is only one business actor in a market, this condition becomes a problem if the business actor uses his monopoly power to dominate the market so that there are barriers to entry into the market. In this case, the purchase of local train tickets through KAI Access can only be paid for using the LinkAja electronic wallet.Keywords: Monopoly; Deadweight Loss; Elecronic Wallet.AbstrakDalam artikel ini yang bertujuan untuk menganalisis dari adanya indikasi persaingan usaha yang tidak sehat oleh PT. Kereta Api Indonesia dalam penjualan tiket kereta api lokal melalui aplikasi KAI Access dengan metode pembayaran melalui dompet elektronik yang diatur berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga bertujuan untuk mengetahui apakah terjadinya deadweight loss di sebabkan atas adanya monopoli dalam suatu pasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dengan cara meniliti terhadap peraturan perudang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatn konseptual dan case study. Monopoli merupakan kondisi dimana hanya ada satu pelaku usaha dalam suatu pasar, kondisi tersebut menjadi masalah apabila pelaku usaha menggunakan kekuatan monopoli nya untuk menguasai pasar sehingga adanya hambatan masuk ke dalam pasar tersebut. Dalam hal ini terdapat pembelian tiket kereta api lokal melalui KAI Access hanya dapat di bayar menggunakan dompet elektronik LinkAja. Kata Kunci: Monopoli; Deadweight Loss; Dompet Elektronik.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Atas Streaming Lagu Dalam Joox ]]>
<![CDATA[Retno Purbawati]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i2.14255
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta karya untuk melindungi keaslian karya dari seorang pencipta atau penerima hak melaksanakan hak ekonominya. Perlindungan hak cipta dibutuhkan agar karya cipta lagu terhindar dari penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, serta penyebaran hasil karya dengan cara apapun oleh pihak yang tidak bertangung jawab. Terutama pada aplikasi streaming “JOOX” yang rentan sekali terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga perlu diadakannya penelitian tentang pelanggaran hak cipta dan tanggung gugat dari penyedia layanan streaming “JOOX”. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kriteria pelanggaran yang terjadi pada layanan musik ini serta dapat mengetahui tanggung gugat penyedia layanan steaming “JOOX”. Proses mengetahui tanggung gugat penyedia layanan streaming ini menggunakan dua metode yaitu dengan tanggung gugat secara perdata yang telah diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta dan tanggung gugat secara pidana yang telah diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta. Hal tersebut dilakukan supaya pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan terhadap pihak penyedia layanan streaming “JOOX” apabila merasa dirugikan. ]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit ]]>
<![CDATA[Gavrilla Theodora]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i4.14490
<![CDATA[Jurnal ini mengkaji tentang status piutang kreditor setelah adanya putusan pencabutan putusan pernyataan pailit dan upaya hukum kreditor apabila kreditor menduga ada harta kekayaan debitor yang telah dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum mengatur mengenai status piutang kreditor setelah putusan pencabutan putusan pernyataan pailit dan upaya hukum kreditor apabila ditemukan harta kekayaan debitor yang dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status piutang kreditor setelah putusan pencabutan putusan pernyataan pailit kembali dalam keadaan otonom seperti sebelum adanya putusan pernyataan pailit dan actio pauliana secara perdata adalah suatu bentuk upaya hukum untuk menjadi dasar pembuktian untuk mengajukan pailit ulang kepada debitor. Putusan pengadilan terhadap gugatan actio pauliana yang diajukan kreditor secara perdata menjadi bukti bahwa debitor telah memiliki harta kekayaan yang cukup untuk dimohonkan dijatuhkan pernyataan pailit ulang berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.]]>
<![CDATA[Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay) ]]>
<![CDATA[Tatag Eko Fitrianto]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i5.15247
<![CDATA[Hubungan semacam itu sudah lama ada di Indonesia, tetapi akhir-akhir ini tahun ini ada berbagai macam polemik. Pro dan kontra dari penyertaan dan penyedap dalam kasus-kasus yang semakin membuat kasus ini bersemangat dan viral di masyarakat. Ini muncul dari gejolak protes dari aktivis yang membela hak-hak orang LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Mereka menuntut agar hak-hak mereka diakui oleh negara, hak kewarganegaraan, dan tuntutan kesetaraan sosial dalam masyarakat. Di sisi lain, dari para pemimpin agama atau organisasi berbasis agama mereka sangat menolak praktik LGBT ini di Indonesia. Keduanya memiliki argumen dan alasan untuk masingmasing dalam kegiatan pertahanan mereka. Namun dalam hal ini pemerintah belum menentukan sikap tegas terhadap pelaku LGBT di Indonesia. Ini juga menimbulkan polemik di kalangan penegak hukum, di mana kegiatan LGBT pada dasarnya sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia dan tidak mencerminkan budaya Indonesia yang beradab. Para penegak hukum hanya dapat menargetkan orang LGBT yang melakukan pesta seks atau melakukan seks sesama jenis bersama. Petugas penegak hukum menggunakan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dalam mendisiplinkan aktor LGBT, terutama Homoseksual (gay). ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING PEMBORONGAN PADA PEKERJAAN YANG BUKAN PADA PEKERJAAN PENUNJANG ]]>
<![CDATA[Alrido Ahmad Hidayatullah]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i1.12096
<![CDATA[Tenaga kerja adalah aspek dari dunia bisnis yang menentukan bagi pelaku bisnis dalam mengeksekusi permintaan dari pangsa pasar. Hak bagi seluruh warga Indonesia dalam memiliki pekerjaan yang layak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sistem Outsourcing (Alih Daya) adalah solusi yang tepat dalam masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, penyediaan pekerjaan untuk perusahaan lain melalui perjanjian untuk menyediakan jasa pekerja/buruh dan perjanjian untuk sebagian kontrak kerja. Praktik di lapangan yang menyeleweng dari UU Ketenagakerjaan menyebabkan banyak pihak tidak setuju dengan adanya sistem alih daya di Indonesia. Sehingga dengan banyaknya isu dari alih daya di Indonesia, penelitian ini akan menjawab isu tentang aspek hukum terkait pelaksanaan sistem alih daya dalam dunia perburuhan. Penelitian ini bertipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu undang-undang, kasus, komparatif, sejarah. Terdapat dua kesimpulan dalam skripsi ini (1) Alih daya tidak diperbolehkan dalam pekerjaan utama yang dilarang oleh Undang Undang Ketenagakerjaan (2) Upaya hukum bagi pekerja/buruh tergantung dari kontrak antara pihak, jika tidak ditentukan maka sesuai dengan undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menawarkan beberapa solusi (1) Perlu adanya aturan yang mengatur tentang spesifikasi dari pekerjaan inti dari suatu perusahaan ataupun pekerjaan penunjang (2) Upaya hukum yang telah diberikan demi melindungi hak-hak pekerja/buruh dalam pelaksanaanya harus lebih efisien dalam hal waktu dan biaya]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah ]]>
<![CDATA[Julianik Musfirotin]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v3i1.17632
<![CDATA[Uang Elektronik merupakan alat pembayaran yang berbentuk uang elektronik yang nilai uangnya sesuai dengan nilai uang yang disetorkan kepada penerbit atau agen-agen penerbit yang kemudian nilai uang tersebut dimasukan dalam media elektronik yang berupa chip atau media server. Dengan demikian adanya uang elektronik ini guna untuk mempermudah masyarakat memanfaatkan teknologi agar lebih mudah dan efisien. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam uang elektronik yang berdasarkan Fatwa No.116/DSN_MUI/XI/2017 tentang uang elektronik syariah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa uang elektronik syariah pada Bank Syariah harus berdasarkan prinsip syariah yang terhindar dari riba, maysir, gharar dan haram. Implementasinya uang elektronik yang sudah diatur fatwa perlu mendapat kajian syariah, baik dari sisi konsep akad, skema transaksi adapun prinsip-prinsip syariah yang harus diutamakan dalam transaksi uang elektronik, sehingga dapat memberika kejelasan mengenai aspek kesyariahan produk tersebut agar menjadi produk yang unggul dalam inovasi keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan membutuhkan produk keuangan syariah yang baik.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ]]>
<![CDATA[Fitria Wulansari]]>
<![CDATA[ Jurist-Diction Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20473/jd.v2i2.14227
<![CDATA[Pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Di dalam KUHP diatur Tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2). Dalam perkembangannya, diatur pula tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik yakni pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini aturan mengenai pencemaran nama baik dapat melindungi reputasi suatu korporasi namun, upaya perlindungan bagi suatu korporasi yang menderita kerugian karena tindak pidana pencemaran nama baik masih belum maksimal. Korporasisudah diakui dalam Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban melalui salah satu pasal dalam ketentuan umumnya serta dalam penjelasan umumnya. Walaupun begitu pengaturan mengenai hak korban yang berwujud suatu korporasi masih kurang, hal ini menandakan bahwa masih terdapat diskriminasi terhadap subjek hukum yang seharusnya harus dilindungi. Pemenuhan hak yang melekat pada korporasi yang menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan karena korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki reputasi yang maknanya sama dengan kehormatan atau nama baik bagi perorangan. Untukmelakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe yuridis normatif yang nantinya akan menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur kategori hukum tertentu yang terdapat isu hukum di dalamnya.]]>
