cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
aktieva tri tjitrawati
Contact Email
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Phone
+6285736326396
Journal Mail Official
jurist-diction@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia Telp. 031 5023151/5023252 Fax. 031 5020454
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurist-Diction
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 27218392     EISSN : 26558297     DOI : 10.20473/jd.v3i3.18622
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The aims of Jurist-Diction is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; Administrative Law; International Law; Islamic Law; Law and Society; Economic and Business Law; Environmental Law; Medical Law; and Labour Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 704 Documents
 41   42   43   44   45 
Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) Rendy Marselino
Jurist-Diction Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i2.18208

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi: perbuatan dan akibat, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, pembelaan terpaksa merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.Yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apa saja yang menjadi alasan penghapus pidana menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana, serta bagaimana sifat pembelaan terpidana yang menjadi alasan penghapus pidana. pengaturan pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menyebutkan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.
Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Efisiensi Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja Moch. Arif Bayu Ferdiansyah
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32739

Abstract

AbstractTermination of employment on the basis of efficiency carried out by a company creates several obligations that must be fulfilled by employers such as employers are required to provide severance pay twice the stipulated provisions as well as other workers' rights. Efficiency also has limitations so that it can be done legally or in conformity with existing laws and regulations. In the applicable law it is stipulated that efficiency is carried out because the company does need this efficiency because the company has experienced a difficulty that forces entrepreneurs to carry out an efficiency. The efficiency is due to difficult circumstances in the company, causing losses in the company. There are also legal remedies that can be taken by workers if there is a dispute regarding termination of employment on the basis of efficiency, such as mediation, conciliation, and a lawsuit with the Industrial Relations Court.Keywords: Termination of Employment; Efficiency; Loss.AbstrakKetentuan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Efisiensi Menurut Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar adanya efisiensi yang dilakukan oleh suatu perusahaan menimbulkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha seperti, pengusaha diwajibkan untuk memberikan suatu uang pesangon sebanyak dua kali dari ketentuan yang telah diatur serta hak-hak pekerja yang lainya. Efisiensi juga memiliki suatu batasan-batasan agar dapat dilakukan dengan sah atau memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Undang-Undang yang berlaku diatur bahwa efisiensi dilakukan karena perusahaan memang membutuhkan efisiensi tersebut karena perusahaan telah mengalami suatu kesulitan sehingga memaksa pengusaha untuk melakukan suatu efisiensi. Adapun efisiensi disebabkan karena keadaan yang sulit dalam perusahaan sehingga menyebabkan kerugian di dalam perusahaan. Terdapat juga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja jika terdapat perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja atas dasar efisiensi seperti, mediasi, konsiliasi sampai gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.Kata Kunci: Alih Daya; TUPE; Ketenagakerjaan.
Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Perjanjian Kemitraan Antara Carrefour dan Pemasoknya Novia Choirunnisa
Jurist-Diction Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v2i3.14374

Abstract

Salah satu bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah ialah kerjasama dengan pola kemitraan perdagangan umum. Adapun pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum ialah dapat berupa kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu pelaku usaha yang melakukan kemitraan dengan pola perdagangan umum ialah kerjasama yang dijalin antara Carrefour dan para pemasoknya. Dalam pelaksanaannya, seringkali terjadi masalah yang timbul dari adanya kerjasama kemitraan tersebut, yang mana permasalahan ini seringkali menimbulkan kerugian bagi pihak pelaku usaha Mikro, kecil dan Menengah, oleh karena tersebut diharapkan perlu adanya upaya perlindungan hukum yang tegas dan adil. Dalam hal ini pihak yang berwenang dapat mendukung secara aktif atau pasif menegakkan norma dan peraturan kontrak sebagaimana menjadi landasan dalam penyusunan kerjasama kemitraan, sehingga tujuan setiap pihak dapat tercapai. Kontrak perdagangan umum dibuat dalam bentuk akta tertulis sebagai bentuk upaya perlindungan, kepastian hukum dan sehingga kontrak tersebut menjadi perjanjian yang memiliki pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Dalam hal terjadi sengketa maka upaya penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak perdagangan umum ini adalah dengan melalui dua cara yaitu jalur nonlitigasi yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase apabila tidak menemukan kesepakatan maka dapat diajukan ke jalur litigasi.
Hak Atas Status Kewarganegaraan Indonesia Bagi Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Undocumented yang Lahir di Malaysia Debrita Yanieta Santoso
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32738

Abstract

AbstractThe State has responsibility to protect Human Rights of its citizen. Based on Maximun Protecting Principle, the state has obligation to protect its citizens abroad. One of the vulnerable groups in Human Rights concept is children. In this article will be disscussed about state responsibility to rights to Indonesia citizenship for Child of Undocumented Indonesian Migrant Worker in Malaysia. Therefore, will be disscussed about legal consequences of state responsibility to rights to Indonesia citizenship for Child of Undocumented Indonesian Migrant Worker in Malaysia. The Type of reasearch is doctrinal reasearch, which use statute approach and conceptual approach. The forming of responsibility is given by state is discretion to rehabilitate status of Indonesian Migrant Worker and for Child is given Indonesia Citizenship. The legal consequences that appear of state responsibility, The first is the rights and obligations for Indonesian Migrant Worker is arise. The second is the rights and obligation of the child is arise, then she has the same rights and obligation such as Indonesian citizen’s child. Keywords: State Responsibility; Rights to Citizenship; Child’s Rights; Undocumented; DiscretionAbstrakNegara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki warga negaranya. Berdasarkan asas perlindungan maksimum, negara wajib melindungi warga negaranya meskipun berada di luar negeri. Salah satu kelompok rentan dalam konsep Hak Asasi Manusia yaitu anak. Dalam hal ini akan dibahas mengenai tanggung jawab negara terhadap hak atas status kewarganegaraan Indonesia bagi anak dari pekerja migran yang berstatus undocumented di Malaysia. Selain itu, dibahas pula mengenai akibat hukum atas tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari pekerja migran tersebut. Tipe penelitian yaitu doctrinal research, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan oleh negara yaitu diskresi untuk memulihkan status Ibu yang undocumented dan Anak untuk diberikan kewarganegaraan Indonesia. Akibat hukum yang timbul atas tanggung jawab tersebut yang pertama yaitu lahir hak dan kewajiban bagi Pekerja Migran Indonesia. Kedua, lahir hak dan kewajiban dari Anak tersebut kemudian mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak Warga Negara Indonesia lainnya. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Hak status Kewarganegaraan; Hak-Hak Anak; Undocumented; Diskresi
Media Sosial Sebagai Alat Tindak Pidana Makar Vicky Yuliana Saputri
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31856

Abstract

AbstractIn Indonesia, the replacement of the President is regulated in article 6A of the 1945 Constitution, if this provision is violated it will result in an unlawful act. Not only this article but also contained in article 7A of the 1945 Constitution. Technology at this time has experienced a very large development, social media is used by the public to convey information. Lately, many phenomena in the form of dismissal and the desire to assassinate the president have been carried out in cyberspace. Then what is the criminal responsibility for acts committed using social media. Considering that a criminal act if the act is committed or only an act of planning can have fatal consequences, and the treason articles can be applied, namely article 104, article 106 and article 107 of the Criminal Code.Keywords: Criminal Act of treason; Social Media; Criminal Liability.AbstrakDi Indonesia dalam penggantian Presiden diatur dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan perbuatan melawan hukum. Tidak hanya pasal tersebut namun juga terdapat dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.Teknologi pada masa saat ini mengalami perkembangan yang sangat besar, media sosial digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi. Belakangan ini banyak sekali fenomena berupa pemberhentian dan keinginan untuk membunuh presiden dilakukan di dunia maya. Lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan menggunakan media sosial tersebut. Mengingat tindak pidana bila perbuatan itu dilakukan atau hanya perbuatan perencanaan dapat berakibat fatal, dan dapat diberlakukan pasal-pasal makar yaitu pasal 104, pasal 106 dan pasal 107. Kata Kunci: Tindak Pidana Makar; Media Sosial; Pertanggungjawaban Pidana.
Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Aplikasi Virtual Loan Dalam Penagihan Pinjaman Online Dengan Ancaman, Asusila dan Pornografi Dina Aprilia
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31847

Abstract

AbstractVirtual loan companies comes with an app that facilitates meetings between creditors and debtors for the purpose of making a loan agreement. The provider of virtual loan owns a right to collect debtor's debt in accordance with operation agreement. However, in practice they commit threats, immorality and pornography using personal data. So this research aims to determine the criminal act and criminal responsibility of the companies. The way of collecting indication of criminal act is not only carried out by virtual loan legal, but also those are illegal. This thesis used juridical-normative legal research by using the statue, conceptual and case approach. The results show that criminal acts committed by the providers may be subject to Article 27 paragraph (1) or (4) of the ITE Law. Illegal providers, through their management, participated in this act as “medeplichtige” because they provides a means of accessing personal data that is used to threaten.Keywords: Threat; Immorality; Loan; Pornography.AbstrakPerusahaan pinjaman virtual hadir dengan aplikasi yang memfasilitasi pertemuan antara kreditur dengan debitur untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam. Penyelenggara aplikasi virtual loan berhak untuk menagihkan utang debitur berdasarkan perjanjian penyelenggaraan. Namun, dalam praktiknya mereka melakukan ancaman, asusila dan pornografi dengan memanfaatkan data pribadi debitur. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara aplikasi virtual loan dalam penagihan pinjaman online dengan ancaman, asusila dan pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (4) UU ITE. Penyelenggara aplikasi virtual loan ilegal, melalui pengurusnya turut membantu perbuatan tersebut sebagai “medeplichtige” karena menyediakan sarana berupa akses data pribadi yang dimanfaatkan untuk mengancam. Kata Kunci: Ancaman; Asusila; Pinjaman; Pornografi.
Perlindungan Hukum Pemagang yang Tidak Diikutsertakan BPJS oleh Perusahaan Shella Aqmadea Eshafia
Jurist-Diction Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v5i1.32730

Abstract

AbstractEvery human being has an interest, namely the demands of an individual or group that are expected to be fulfilled. Legal protection for workers is the fulfillment of the basic rights inherent and protected by the constitution as regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. The participation of apprentices in national development is increasing, with the risks and responsibilities as well as the challenges it faces. Therefore, it is felt necessary for them to be given protection, maintenance, and increase in their welfare, so that in turn it will increase work productivity. The results of the research conducted by the author are to show that companies are required to include apprentices in employment social security, based on Article 2 of Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies. In writing using this normative juridical method, the liability and legal consequences for companies that do not include apprentices in employment social security will also be discussed.Keywords: Legal Protection; Holders; Excluded; BPJS.AbstrakSetiap manusia mempunyai kepentingan, yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Peran serta pemagang dalam pembangunan nasional makin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan,pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis untuk menunjukan bahwa, Perusahaan wajib mengikutsertakan pemagang dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam penulisan yang menggunakan metode yuridis normatif ini, juga akan dibahas pertanggungjawaban dan akibat hukum bagi Perusahaan yang tidak mengikutsertakan pemagang dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pemagang; Tidak Diikutsertakan; BPJS. 
Front Matter Vol. 4 No. 4, Juli 2021 Front Matter
Jurist-Diction Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i4.28504

Abstract

Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Hafidh Arighi
Jurist-Diction Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v3i6.22968

Abstract

Dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara menimbulkan kontroversi Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN dan oleh sebab itu bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Hasil dari penelitian ini menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomorr 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum Desy Ramadhani Pratini
Jurist-Diction Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v4i6.31846

Abstract

AbstractLiability (aansprakelejikeheidcausing) is a condition in which a party or a legal subject, if after committing an act of breaking the law, and losses to other parties must bear it. Unlawful acts can also be found on a social media platform, along with the types of accountability. There is a tendency for illegal acts committed by owners of social media accounts without identity because one of the social media platforms is not accompanied by verification of personal identity at the time of account creation. This unlawful act through social media accounts without real identity is an insult and defamation which is a special form of an illegal act. On the other hand, for the losses suffered by the victim, a civil suit against the law can be filed. However, due to difficulties in the civil lawsuit process, namely by not knowing the identity of the account owner. Then this can only be done if there is a final legally binding decision regarding criminal law.Keywords: Unlawful; Liability of Liability; Social Media Accounts.AbstrakTanggung gugat (Liability/aansprakelejikeheid) merupakan suatu kondisi dimana pihak atau subjek hukum apabila setelah melakukan perbuatan melanggar hukum, dan membawa kerugian bagi pihak lain, ia harus menanggungnya. Perbuatan melanggar hukum dapat pula ditemui dalam suatu platform media sosial, disertai dengan jenis tanggung gugatnya. Kecenderungan terdapatnya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemilik akun media sosial tanpa identitas disebabkan oleh salah satu platform media sosial tidak disertai verifikasi identitas pribadi pada saat pembuatan akun. Perbuatan melanggar hukum melalui akun media sosial tanpa identitas asli ini adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang merupakan bentuk khusus dari perbuatan melanggar hukum. Di sisi lain, atas kerugian yang dialami oleh korban, dapat diajukannya upaya gugatan keperdataan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum. Namun, dikarenakan terdapatnya kesulitan dalam proses gugatan keperdataan, yaitu dengan tidak diketahuinya identitas pemilik akun. Maka hal tersebut baru dapat dilakukan apabila terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai hukum pidana. Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Tanggung Gugat; Akun Media Sosial.

Page 43 of 71 | Total Record : 704

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026 Vol. 8 No. 3 (2025): Volume 8 No. 3, September 2025 Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2, Mei 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1, Januari 2025 Vol. 7 No. 4 (2024): Volume 7 No. 4, Oktober 2024 Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024 Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2, April 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Volume 7 No. 1, Januari 2024 Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No. 4, Oktober 2023 Vol. 6 No. 3 (2023): Volume 6 No. 3, Juli 2023 Vol. 6 No. 2 (2023): Volume 6 No. 2, April 2023 Vol. 6 No. 1 (2023): Volume 6 No. 1, Januari 2023 Vol. 5 No. 6 (2022): Volume 5 No. 6, November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): Volume 5 No. 5, September 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): Volume 5 No. 4, Juli 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): Volume 5 No. 3, Mei 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): Volume 5 No. 2, Maret 2022 Vol. 5 No. 1 (2022): Volume 5 No. 1, Januari 2022 Vol. 4 No. 6 (2021): Volume 4 No. 6, November 2021 Vol. 4 No. 5 (2021): Volume 4 No. 5, September 2021 Vol. 4 No. 4 (2021): Volume 4 No. 4, Juli 2021 Vol. 4 No. 3 (2021): Volume 4 No. 3, Mei 2021 Vol. 4 No. 2 (2021): Volume 4 No. 2, Maret 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4 No. 1, Januari 2021 Vol. 3 No. 6 (2020): Volume 3 No. 6, November 2020 Vol. 3 No. 5 (2020): Volume 3 No. 5, September 2020 Vol. 3 No. 4 (2020): Volume 3 No. 4, Juli 2020 Vol. 3 No. 3 (2020): Volume 3 No. 3, Mei 2020 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3 No. 2, Maret 2020 Vol. 3 No. 1 (2020): Volume 3 No. 1, Januari 2020 Vol. 2 No. 6 (2019): Volume 2 No. 6, November 2019 Vol. 2 No. 5 (2019): Volume 2 No. 5, September 2019 Vol. 2 No. 4 (2019): Volume 2 No. 4, Juli 2019 Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019 Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 No. 2, Maret 2019 Vol. 2 No. 1 (2019): Volume 2 No. 1, Januari 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Volume 01 No 1, September 2018 Vol. 1 No. 2 (2018): Volume 1 No. 2, November 2018 More Issue