Resolusi: Jurnal Sosial Politik
Jurnal Resolusi adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang Ilmu Sosial dan Politik. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Sains Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo. Jurnal Resolusi diterbitkan setahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini terbuka untuk berbagi kajian ilmiah tentang isu-isu sosial politik dan perkembangannya di Indonesia maupun skala yang lebih luas. Jurnal ini juga terbuka untuk penulis dari berbagai pendekatan ilmu agar dapat memperkaya perspektif. Harapannya adalah agar jurnal Resolusi dapat memberikan kontribusi atas berbagai persoalan sosial, kebijakan, dan isu-isu strategis lainnya.
Articles
113 Documents
<![CDATA[Politik Anggaran di Tingkat Lokal ]]>
<![CDATA[Anandya Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Mudiyati Rahmatunnisa]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.2883
<![CDATA[Ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam Dana Desa 2022. Program ini ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di desa dan wilayah tertinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis program ketahanan pangan di Desa Cileles melalui perspektif politik Anggaran dan teori elit kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa bersifat elitis dan tidak inklusif dalam menentukan program-program turunan karena tidak diadakannya MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat. Perangkat desa juga tidak terlalu memahami urgensi dan tujuan beberapa program yang telah disahkan. Adapun aktor sentral dalam perumusan program yaitu Kepala Desa, Kaur Perencanaan, dan PKK sebagai kelompok elit yang mengalokasikan nilai-nilai dan membentuk opini masyarakat tentang program-program ketahanan pangan.]]>
<![CDATA[Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia ]]>
<![CDATA[Moh. Khoirul Umam]]>;
<![CDATA[Muchlisin Muchlisin]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.2906
<![CDATA[The article about Kyai pesantren and money politics in the Indonesian elections, aims to explain the position of Kyai in the political configuration of neoliberal democracy, between idealism and pragmatism. This study uses a qualitative method of phenomenological studies. The results of the study explain that the role of Kyai pesantren in the political space of Pilkada has increased over the last few decades or after the political reforms rolled after the collapse of the New Order regime in 1998. In line with the increasing awareness of education and political insight of pesantren. Kyai is often an important element in any political consolidation of Pilkada. It should be noted beforehand that Pilkada is an abbreviation of Regional Head Election. Kyai in Pilkada is like a socio-political instrument that cannot be left behind like magic in politics. Kyai's fatwa and political support have always been a role model for the community. This phenomenon is in line with the paternalistic nature of people's lives and the political culture of the Indonesian people cannot be separated from the socio-political religion. Kyai as candradimuka companions for the people who teach religion and social norms, are unable to patch up the flow of money politics in the neo-liberal democratic system. Every moment of the Pilkada, Kyai becomes a political broker and is trapped in the paragmatism of money politics. The idealism of pesantren which should be a political mission has been defeated by the hegemony of the political ideology of neoliberalism. So that the political mission shifts from the politics of struggle for amar ma'ruf nahi munkar to pragmatism of money politics.]]>
<![CDATA[Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea - Sulu Sea and Threats to Indonesia’s Maritime ]]>
<![CDATA[Gia Ayu Fita]]>;
<![CDATA[Andi Ismira]]>;
<![CDATA[Riady Ibnu Khaldun]]>;
<![CDATA[Deri Fatra]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3189
<![CDATA[The rise of transnational crime cases in globalization is fatal if countries with maritime areas do not notice it. It is undoubtedly very influential with the threat to the security of the country's territory. Many transnational crime cases arise in the area between the Sulu Sea and the Sulawesi Sea belonging to Indonesia and the Philippines. The case came from these two countries and other countries both in the Region and those not included in the Southeast Asia Region and has confused the maritime area of the Sulu Sea with the Sulawesi Sea. Not only is the threat coming for the Philippines, but the one that has the most impact is the Indonesian defense area because of the emergence of maritime security threats. So, the concept used to find the many patterns of transnational crime cases has emerged using "maritime security" from Christian Bueger. He explained that the understanding of maritime security is disrupting in terms of defense and terms of economic, political, and geo-strategy. From the analysis and mapping of transnational crime patterns in the Sulu Sea - Sulawesi Sea, it is still a threat to Indonesia's maritime security if Indonesia does not strengthen its defense and minimize transnational criminal activities in the Philippines' border sea area and Indonesia. Literature studies and field research are methods used to analyze maritime security themes.]]>
<![CDATA[Implementasi Regulasi Pembangunan Desa ]]>
<![CDATA[Insan Mahmud]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3311
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dua regulasi yang mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Desa dalam melaksanakan pembangunan semestinya mengawali dengan perencanaan desa sesuai ketentuan regulasi. Permasalahan masih buruknya infrastruktur desa, rendahnya kepedulian terhadap kesenian desa, minimnya kesejahteraan RT dan RW merupakan masalah utama di kecamatan Wanayasa. Kualitas dari hasil pembangunan dan pemberdayaan masih jauh dari harapan dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian diperoleh data bahwa mayoritas pemerintah desa belum melaksanakan tahapan pembangunan desa sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya kualitas SDM di pemerintahan desa, tidak efektifnya tim penyusun perencanaan desa dan kepentingan politik kepala desa. Sehingga mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[Historical Memory ”Nanjing Massacre” dalam Memengaruhi Hubungan China dan Jepang ]]>
<![CDATA[Tita Dwiningrum]]>;
<![CDATA[Shannaz Mutiara Deniar]]>;
<![CDATA[Najamuddin Khairur Rijal]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3569
<![CDATA[Kontroversi Kuil Yasukuni sebagai tempat penghormatan terakhir bagi tentara Jepang merupakan isu yang sensitif terkait permasalahan Nanjing Massacre. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa kuil tersebut merupakan simbol yang menyakitkan bagi hampir seluruh masyarakat China. Pemerintah Jepang yang denial akan isu ini membuat China seringkali mengangkat isu-isu yang berkaitan mengenai Nanjing Massacre untuk menekan Jepang agar mau mengakui kejahatan perang yang telah mereka lakukan dahulu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh Historical Memory terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan konsep memori, trauma, dan politik dunia Ducan Bell untuk mendefinisikan pemahaman yang lebih penting tentang pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan situasi saat ini. Hasil dari penelitian menemukan bahwa adanya peran dari Historycal Memory dapat mempengaruhi hubungan kedua negara yang memiliki trauma akan kejadian masa lalu, sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan bilateral antara kedua negara ini dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pariwisata hingga ke permasalahan toko publik.]]>
<![CDATA[The Root of Violence in Kanjuruhan Tragedy ]]>
<![CDATA[Jenny Yudha Utama]]>;
<![CDATA[Erna Anggraeni]]>;
<![CDATA[Erni Erviani]]>;
<![CDATA[Hendra Prabowo]]>;
<![CDATA[Vitroh Wahyu Saputra]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3604
<![CDATA[The Kanjuruhan tragedy is the biggest football tragedy in Indonesia, even the second largest after similar catastrophe in Peru in 1964. The highlight of this tragedy was the shooting of tear gas by the police. This is certainly Contrary to the regulations of the Federation Internationale de Football Association (FIFA), that firearms and tear gas cannot be used for crowd control. The purpose of this study is to review academically the roots of violence for evaluation for Indonesian Police Institutions to be better and such tragedy will not happen again in the future. This study employes Erich Fromm's theory to solve the roots of violence. The method used a qualitative method with a case study approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation in Kanjuruhan, Malang. The results obtained by the researchers are that the Kanjuruhan tragedy is classified as destructive violence, this is because many casualties in the tragedy were caused by panic and less conducive conditions. In connection with this, the National Police institution must implement proper regulations.]]>
<![CDATA[Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA ]]>
<![CDATA[Riady Ibnu Khaldun]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3596
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia pada kesepakatan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dengan semaksimal mungkin. Pada dasarnya, ACFTA sejatinya membuka kesempatan besar bagi masing-masing negara untuk dapat meraih keuntungan dalam sistem perdagangan. China beserta negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lainnya telah bersepakat secara bersama-sama untuk menyetujui penerapan sistem perdagangan bebas dengan meminimalisir berbagai hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Tujuan dalam kesekapatan tersebut pada dasarnya adalah untuk membangun hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan mendorong peningkatan akses pasar dalam sistem perdagangan internasional, mendorong peningkatan investasi serta kerjasama ekonomi, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik ASEAN maupun China. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data yang digunakan yakni berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara online dan offline, maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan dengan optimal potensi yang tersedia dalam kesekapatan ASEAN China Free Trade Area baik dari pemanfaatan ruang bagi produk unggulan dalam negeri untuk dipasarkan, peningkatkan investasi asing, maupun berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak ]]>
<![CDATA[Dhea Candra Dewi]]>;
<![CDATA[Siti Hidayatul Jumaah]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 5 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v5i2.3651
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis trend dan kebijakan pernikahan usia anak dengan mengambil studi di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional study dengan sampel penelitian sebanyak 26 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan terdiri dari kelompok orang tua, anak, dan pemangku kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend pernikahan usia anak disebabkan oleh faktor pendidikan, pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya. Trend ini juga menimbulkan resiko bagi pelaku pernikahan usia anak, orang tua, bahkan juga anak yang mejadi keturunan. Inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan melalui Perda Kabupaten Lombok Barat No. 19/2019. Dari sisi kebijakan, tujuan lahirnya aturan ini dinilai logis dan realistis, didukung oleh berbagai pihak dan tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Preferensi nilai yang dikehendaki juga tidak variatif, hanya menginginkan tuntasnya persoalan pernikahan usia anak demi terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Berbagai sumberdaya dalam penerapan kebijakan juga perlu dikaji, mengingat sumberdaya tersebut belum menunjukkan penerapan kebijakan yang optimal untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.]]>
<![CDATA[Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor ]]>
<![CDATA[Salehuddin Salehuddin]]>;
<![CDATA[Edyanto Edyanto]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 6 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v6i1.3752
<![CDATA[Pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitaf yang mengeskplorasi strategi pemerintah dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor dengan melalui observasi dan wawancara, melalui penelitian ini diharapkan mampu mendekskripsikan strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana home industri, pemberian pelatihan keterampilan olahan ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor.]]>
<![CDATA[Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Sukron Mazid]]>;
<![CDATA[Atsani Wulansari]]>;
<![CDATA[Atika Dinna Hastanti]]>
<![CDATA[ Resolusi: Jurnal Sosial Politik Vol 6 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/resolusi.v6i1.3943
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi janda dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di Kota Magelang. Bagaimana mempertahankan kelangsungan kehidupan ekonomi sosial dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasi data melalui metode triangulasi. Model analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman untuk reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ang dijalankan janda cerai pertama; kiat civic kills, yakni pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan warga, maka akan lahir kreatifitas dan inovasi dalam berwirausaha sehingga bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, kiat civic intelligence, yakni pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan warga, maka dengan kecerdasan yang dimilikinya akan membantu mudah memahami, mengerti dan menempatkan diri lebih baik sehingga bisa cepat, taktis, efektif, dan tanggung jawab.]]>
