cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusstiawan Raimanu
Contact Email
g.raimanu@unsimar.ac.id
Phone
+628114562270
Journal Mail Official
jurnaladministratie@unsimar.ac.id
Editorial Address
Lt. Dua Gedung B, Fak. ISIP, Universitas Sintuwu Maroso Jl. P. Timor No. 1. Poso
Location
Kab. poso,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administratie
Published by Universitas Sintuwu Maroso
ISSN : 2354659X     EISSN : 27228185     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administratie with registered number ISSN 2354-659X (print) is a multidisciplinary scientific journal published by Faculty of Social and Political Sciences Universitas Sintuwu Maroso. The scope of this journal concerns many problems in general or problems related to the science of public administration at the developing national level. The purpose of this journal publication is to disseminate conceptual thinking or ideas and results of research that have been achieved in the fields of public administration, public policy, and governance. Particularly focused on issues in the development of public policy science and local governance. Broader coverage is administrative development, regional autonomy and bureaucracy, state apparatus, decentralization, development economics, public management, and social sciences which include public health, fiscal politics, and regional planning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 124 Documents
 2   3   4   5   6 
Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso Margaretha Badu
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.485 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui fungsi kepala desa sebagai mediator dalam pelaksanaan pembangunan di desa labuan bajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajiain data, dan penarikan kesimpulan. Kepala Desa sebagai Mediator belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, utamanya dalam penyelesaian Konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi kepala desa sebagai mediator dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso yaitu belum optimalnya peran LPM dalam melibatkan masyarakat pada pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Labuan Bajo Kecamatan Lage Kabupaten Poso dan tidak adanya motivasi kerja.
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Imanuel Natoralemba Tadanugi
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 12 No. 1 Edisi Maret 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.132 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. sedangkan lokasi penelitian ini adalah di Desa Bo’e. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan jumlah informan yang di ambil adalah 12 Orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana mulai dari menjadikan pekerjaan lebih muda dapat terlaksana dengan baik sedangkan pemanfaatan dalam menambah produktifitas tidak berpengaruh. Kemudian pemanfaatan dengan mempertinggi efektivitas dalam pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dan berdampak pada masyarakat karena dengan ADD bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Adapun factor factor yang mempengaruhi adalah kurangnya sumber daya manusia, Saran dalam peneliian yaitu pemerintah desa perlu meningkatkan lagi sosialisasi tenntang informasi pemanfaatan dana ADD secara transparan dan meningkatkan sumber daya manusia khususnya dikalangan aparatur pemerintah Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso.
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso Moh. Rusli Syuaib
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.319 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi DPRD Kabupaten Poso sesuai amanah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD/DPD dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab ketiga Pasal 77 tentang Fungsi DPRD, yaitu DPRD Kabupaten/Kota selaku Lembaga Legislatif yang mempunyai fungsi Legislation, Budgeting dan Controling. Fungsi Legislasi, DPRD selaku Pembuat, Pembahas dan Pemutus sebuah produk hukum yang berupa Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah akan menjadi dasar berkehidupan masyarakat. Fungsi Anggaran, DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi Pengawasan, adalah sejauh mana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang telah ditetapkan. Faktor transparansi dan kontrol publik terhadap fungsi DPRD menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik di daerah. Dalam fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan Anggota DPRD tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka pintu akses publik terhadap pelaksanannya.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Poso dalam Otonomi Daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak Inisiatifnya dapat dikatakan masih kurang hingga saat ini belum dapat melaksanakan Fungsi yang melekat pada DPRD secara Optimal dan berkualitas atau hasil kinerjanya masih rendah hal ini dapat dilihat pada peran anggota DPRD Kabupaten Poso yang seharusnya sebagai penyerap, Penyalur Aspirasi Rakyat dan sebagai Kontrol belum ada yang masimal atau sesuai denga harapan masyrakat di kabupaten Poso. Ini dikarenakan latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu terhadap aktivitas politik. Demikian juga dengan fungsi – fungsi yang lain seperti pada Fungsi Legislasi belum ada Peraturan Daerah Yang dibuat melalui hasil dari inisiatif DPRD itu sendiri, pada Fungsi Anggaran Masih kurang jeli melihat kabutuhan masyarakat sehingga menganggarkan pembangunan yang tidak ada fungsinya atau dengan kata lain mubasir sedangkan pada Fungsi Pengawasan masih besarnya kepentingan politik didalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Kabupaten Poso. Variabel independen dalam penelitian ini adalah personal background, political background, pengetahuan anggota DPRD tentang legislasi, anggaran, pengawasan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan, Kebijakan dan prosedur. Variabel dependennya adalah kapabilitas anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden berjumlah 60 orang responden, yang terdiri dari 30 orang anggota DPRD Kabupaten Poso dan 30 orang masyarakat Kabupaten Poso.
Gaya Kepemimpinan Camat dalam Upaya Mencapai Tujuan Organisasi Kantor Kecamatan Lore barat Kabupaten Poso Herlan Lagantondo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 11 No. 1 Edisi September 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.695 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Upaya Mencapai Tujuan Organisasi Kantor Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survei sebagai dasar dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi dengan melibatkan informan yang berkompeten dan bisa dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta penelusuran data atau dokumen – dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, maupun dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Upaya Mencapai Tujuan Organisasi Kantor Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso adalah gaya konsultatif, partisipasi, demokratis dan motivator. Tetapi, belum dapat dijalankan secara maksimal oleh Camat sehingga tujuan organisasi tidak dapat tercapai secara maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi Faktor yang mempengaruhi adalah faktor keluarga, SDM dan fasiltas penunjang yang belum memadai.
PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA BO’E KECAMATAN PAMONA SELATAN KABUPATEN POSO Herlan Lagantondo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 1, No 04 (2015): Jurnal Administratie
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.489 KB)

Abstract

Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam kerangka membagun pembaharuan bagi desa itu sendiri. Salah satu factor utama dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak kepada tingkat partisipasi masyarakat setempat. Membangun partisipatif efektif masyarakat sudah tentu akan lebih memperkuat kapasitas yang dimiliki suatu desa.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekannkan pada makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Populasi yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Bo’e dan seluruh masyarakat Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Adapun yang menjadi sampel atau informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang terdiri dari : dua (2) orang tokoh Agama, tiga (1) orang dari tokoh adat, satu (1) orang dari tokoh pemuda, dan satu (1) orang tokoh pendidikan. Perangkat desa, yang terdiri dari : Kepala Desa Bo’e, Sekretaris Desa Bo’e, empat (4) kepala urusan, dan Ketua LPM. Jadi jumlah keseluruhan informan adalah 12 orang.Untuk mendapatkan data yang menunjang, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa cara, antara lain : Wawancara (interview), Menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang diberikan kepada sampel responden untuk di jawab, Studi kepustakaan, Pengambilan data sekunder di lokasi penelitian. Secara garis besar, teknik analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut : Mereduksi data, Penyajian data, Penyimpulan data.Berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dari masyarakat setempat, sifat-sifat yang mempengaruhi peran masyarakat dalam pembangunan adalah Sifat yang selalu menghargai orang lain dan Sifat yang selalu bersikap sederhana.
Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara (Studi Pelayanan E-Kartu Tanda Penduduk) Rilfayanti Thomassawa
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 9 No. 1 Edisi September 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.068 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP) Di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dilapangan berdasarkan observasi dan wawancara akan dianalisis menurut model interaktif yaitu direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan Hasil penelitian menunjukan bahwa : Indikator Bukti Langsung menjadi salah satu indikator yang bermasalah karena tidak adanya ketersediaan formulir atau blanko pendaftaran e-KTP. Untuk Indikator Keandalan tidak ditemukan adanya masalah karena petugas selalu dengan cepat memberikan pelayanan. Indikator Daya Tanggap dalam menyelesaikan keluhan dari pemohon pembuatan e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) belum berjalan dengan baik karena terkadang keluhan itu bukan karena kesalahan petugas akan tetapi karena sistem yang berlaku.Untuk indikator Jaminan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon pembuatan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) memang tidak membeda-bedakan pemohon yang satu dengan pemohon yang lainnya. Dalam memberikan pelayanan petugas pelayanan sudah bersikap adil tanpa membeda-bedakan pemohon. Indikator Empaty menunjukan bahwa antara petugas pelayanan dan pemohon pembuatan e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya, sehingga segala bentuk kesalahan dapat diselesaikan dengan baik. Fasilitas pelayanan dan jaringan internet merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara.
Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Fitria Y Alim
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 13, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 13 No. 1 Edisi September 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.357 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. Dalam observasi awal peneliti melihat bahwa kebijakan yang merupakan salah satu Grand strategy Polri ini tidak sesuai dengan tujuan dari program tersebut. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri sebagai acuan dalam kerangka membangun kerangka pikir. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1). Untuk indikator komunikasi tidak berjalan dengan baik, karena komunikasi yang jalan hanya sebatas anggota Polmas dengan pimpinannya sedangkan anggota Polmas dengan masyarakat itu tidak terlaksana dengan baik. 2).Hubungan timbal balik antara anggota Polmas dengan masyarakat tidak berjalan seperti yang diharapkan. 3). Responsibilitas merupakan kekonsistenan atau kesesuaian pembenaan pelayanan dalam proses pelaksanaannya, telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan administrasi dan kebijakan-kebijakan organisasi, dan petunjuk-petunjuk operasional yang ada, namun untuk responsibilitas anggota Polmas di kelurahan Bonesompe itu tidak berjalan seperti yang diharapkan karena terkendala secara teknis yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PENANGGULANAGN BENCANA PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POSO Abdul Khalid Hs. Pandipa
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 1, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.055 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey. Data primer yang di kumpulkan adalah data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan hasil jawaban quisioner. Sedangkan untuk data sekunder metode pengumpulan datanya dilakukan selain melalui studi pustaka, juga melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan variabel dan indikator yang sudah di tetapkan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso, secara umum dapat dikatakan belum di jalankan atau di laksanakan sebagaimana yang di harapkan. Hal ini di ketahui dari capaian masing-masing indicator; (1) Perencanaan yang berkaitan dengan pengimplementasian kegiatan penyuluhan, sebagian besar responden (67%) mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan, belum pernah di lakukan; (2) Perencanaan yang berkaitan dengan Pengutusan Pegawai/ Petugas Untuk Mengikuti Pelatihan, sebagian besar responden (73%) mengatakan bahwa belum ada petugas/ pegawai yang di utus untuk mengikuti pelatiahn-pelatihan yang terkait dengan penanggulangan dini resiko bencana; (3) Perencanaan yang berkaitan dengan Pengembangan SDM, sebagian besar responden (87%) mengatakan bahwa selama ini belum ada pegawai yang di utus untuk mengikuti pendidikan (formal) yang spesialisasinya berkaitan dengan peristiwa bencana; (4) factor financial di anggap sebagai factor yang mempengaruhi penerapan fungsi manajemen terhadap kinerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten PosoKesimpulan dan saran : Secara umum, Penerapan Fungsi Manajemen Terhadap Kinerja Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso belum di laksanakan sebagaimana yang di harapkan. Untuk itu di sarankan: hendaknya rencana kegiatan penyuluhan tentang penanggulangan resiko bencana kepada masyarakat dapat di laksanakan minimal se-tahun se-kali. Hal ini penting untuk lakukan, agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara penanggulang dini resiko bencana ketika bahaya bencana akan terjadi.Guna mengantisipasi atau meminimalisisr kerugian yang akan terjadi ketika bencana terjadi, maka pengetahuan dan ketrampilan pegawai/ petugas tentang penanggulangan resiko bencana perlu di tingkatkan melalui pengutusan pegawai/ petugas pada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan penanggulangan resiko bencana di maksud.Guna kepentingan BPBD dan masyarakat secara menyeluruh terkait dengan penanggulangan dini resiko bencana, hendaknya spesialisasi pegawai tentang penanggulangan dini resiko bencana dapat di tingkatkan melalui jalur pendidikan formal yang kosentrasi ilmunya erat kaitannnya dengan masalah-masalah resiko bencana di maksud.Kata Kunci : Fungsi Manajemen, Kinerja 
Pentingnya Motivasi dalam Meningkatkan Etos Kerja Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso Rilfayanti Thomassawa
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 7 No. 1 Edisi September 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.814 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui motivasi dalam meningkatkan etos kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam meningkatkan etos kerja pegawai negeri sipil pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik variabel-variabel mulai dari pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian motivasi berupa tunjangan kerja, pendidikan dan pelatihan serta promosi jabatan sangat mempengaruhi dalam meningkatkan etos kerja pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso. Diketahui juga bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso diperlukan pemberian motivasi, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhni dalam pemberian motivasi antara lain sebagai berikut : Sumber Daya Manusia Yang Masih Rendah dan sarana serta prasarana yang belum memadai.
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una Moh. Rusli Syuaib
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 5 No. 1 Edisi September 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Administratie

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.152 KB)

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara.Metode penelitian adalah bersifat deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.Secara umum Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tojo Una-UnaPeran Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil (Hunting), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.Saran, Polisi Pamong Praja disamping sebagai aparat daerah juga sangat terkait dengan kepentingan pemerintah Pusat, sehingga disini kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai perekat kesatuan bangsa, karenanya langkah dibidang ketentraman dan ketertiban tidak boleh bersifat kedaerahan, akan tetapi bersifat nasional.

Page 4 of 13 | Total Record : 124

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 24 No. 1 Edisi Maret 2025 Vol 23, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 23 No. 2 Edisi September 2024 Vol 22, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 22 No. 1 Edisi Maret 2024 Vol 21, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 21 No. 2 Edisi September 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 20 No. 1 Edisi Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 19 No. 2 Edisi September 2022 Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022 Vol 17, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 17 No. 1 Edisi September 2021 Vol 16, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 16 No. 1 Edisi Maret 2021 Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 15 No. 1 Edisi September 2020 Vol 14, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 14 No. 1 Edisi Maret 2020 Vol 13, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 13 No. 1 Edisi September 2019 Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 12 No. 1 Edisi Maret 2019 Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 11 No. 1 Edisi September 2018 Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 10 No. 1 Edisi Maret 2018 Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 9 No. 1 Edisi September 2017 Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 8 No. 1 Edisi Maret 2017 Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 7 No. 1 Edisi September 2016 Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016 Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 5 No. 1 Edisi September 2015 Vol 1, No 04 (2015): Jurnal Administratie Vol 3, No 03 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 01 (2013) More Issue