cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Gusstiawan Raimanu
Contact Email
g.raimanu@unsimar.ac.id
Phone
+628114562270
Journal Mail Official
jurnaladministratie@unsimar.ac.id
Editorial Address
Lt. Dua Gedung B, Fak. ISIP, Universitas Sintuwu Maroso Jl. P. Timor No. 1. Poso
Location
Kab. poso,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administratie
Published by Universitas Sintuwu Maroso
ISSN : 2354659X     EISSN : 27228185     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah Administratie with registered number ISSN 2354-659X (print) is a multidisciplinary scientific journal published by Faculty of Social and Political Sciences Universitas Sintuwu Maroso. The scope of this journal concerns many problems in general or problems related to the science of public administration at the developing national level. The purpose of this journal publication is to disseminate conceptual thinking or ideas and results of research that have been achieved in the fields of public administration, public policy, and governance. Particularly focused on issues in the development of public policy science and local governance. Broader coverage is administrative development, regional autonomy and bureaucracy, state apparatus, decentralization, development economics, public management, and social sciences which include public health, fiscal politics, and regional planning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara Alim, Fitria Y.; Humaira, Annisa Zahra
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 23, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 23 No. 2 Edisi September 2024
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.721

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif dengan dasar penelitian adalah Deskriptif. Data yang diperoleh di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara dianalisis dengan cara dianalisa secara reduktif, disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan untuk indikator pencegahan khususnya di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso belum maksimal Untuk indikator pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024. Untuk indikator rehabilitasi tidak berjalan maksimal sesuai instruksi tersebut. Untuk indikator pemberantasan dalam implementasi kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso, yang sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024, penulis menarik kesimpulan sudah sesuai instruksi SOP yang ada di BNN Kabupaten Poso. Masalah kurangmya anggaran dan kurangnya SDM dalam hal ini Konselor yang menangani pasien Rehabilitasi  merupaka faktor  yang mempengaruhi kebijakan Implementasi Kebijakan, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN di Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Abstract:  The objectives of the research are to find out the implementation of the Policy Implementation, prevention and eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN in Poso Kota Utara District, Poso Regency and the factors that influence it. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type with the basis of research being Descriptive. Data obtained in the field based on observations and interviews were analyzed reductively, presented and then conclusions were drawn.The results of the research obtained that for prevention indicators, especially in Poso Kota Utara District, Poso Regency was not optimal. The evidence is drug cases have not decreased and instead, they have increased every year. The community empowerment indicators have not been implemented in accordance with Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 02 of 2020 concerning the National Action Plan for P4GN for 2020-2024. The rehabilitation indicators have not run optimally according to these instructions.The eradication indicators in the implementation of the policy of preventing the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN) in Poso Kota Utara District, Poso Regency, which is in accordance with Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 02 of 2020 concerning the National Action Plan for P4GN for 2020-2024, it can be concluded that it is in accordance with the SOP instructions at the BNN for Poso Regency. The problem of lack of budget and lack of human resources in this case Counselors who handle Rehabilitation patients are factors that influence the Implementation of the Policy, prevention of the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN in Poso Kota Utara District, Poso Regency.
Analisis Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Perempuan di Kabupaten Poso Rahman, Abdul
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 23, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 23 No. 2 Edisi September 2024
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.723

Abstract

Abstrak: Kebijakan penanggulangan kekerasan di Kabupaten Poso tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan Dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Meskipun telah ditetapkan. dasar hukumnya , implementasinya belum berjalan optimal akibat kendala seperti terbatasnya anggaran, koordinasi antar lembaga yang masih lemah, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kekerasan dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses formulasi, implementasi, serta dampak nyata kebijakan tersebut, dengan melibatkan berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan program dan efektivitas kebijakan masih terbatas, serta kurangnya partisipasi aktor lokal dalam proses kebijakan formal. Untuk meningkatkan keberhasilan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, penguatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat serta organisasi lokal. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan dan perlindungan perempuan di masa mendatang.Abstract:  The policy to combat violence in Poso Regency is stated in Regional Regulation Number 6 of 2008 concerning the Implementation of Protection, Services and Recovery of Women and Children Victims of Violence. Although the legal basis has been determined, its implementation has not been optimal due to obstacles such as limited budget, weak coordination between institutions, and low public understanding of violence and gender equality. This study uses a descriptive qualitative approach to analyze the process of formulation, implementation, and real impact of the policy, involving various data collection techniques such as interviews and literature studies. The results show that the sustainability of the program and the effectiveness of the policy are still limited, as well as the lack of participation of local actors in the formal policy process. To increase the success of combating violence against women, a more responsive approach to the needs of victims, strengthening institutional capacity, and active involvement of the community and local organizations is needed. This study provides strategic recommendations for increasing the effectiveness of policies and protection of women in the future
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Maranda Kecamatan Poso Pesisir Utara Lahada, Galip
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 23, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 23 No. 2 Edisi September 2024
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.724

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Maranda,  mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan administratif yang memengaruhi partisipasi tersebut, dan  mengevaluasi upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi warga. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, ketua RT, dan warga; observasi langsung proses penagihan; serta analisis dokumen desa terkait target dan realisasi PBB. Proses analisis memakai Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) – mulai dari reduksi data, penyajian, hingga penarikan simpulan. Hasil menunjukkan realisasi PBB tahun 2023–2024 rata‑rata hanya mencapai 64 % dari target tahunan, dengan pembayaran sering terlambat. Rendahnya partisipasi disebabkan oleh: (a) kesadaran pajak yang minim; (b) beban ekonomi warga mayoritas petani berpenghasilan tidak tetap; (c) ketidakcocokan data objek pajak (luas tanah/SPPT); (d) komunikasi dan distribusi blangko masih manual; (e) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pajak masih sangat terbatas. Meskipun demikian, kerjasama antara kepala desa, dusun, dan RT dalam pendistribusian blangko serta pelaksanaan sosialisasi rutin telah memberikan dorongan positif meski belum optimal. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Maranda masih tergolong rendah. Diperlukan strategi yang lebih intensif, antara lain: peningkatan kesadaran dan pemahaman warga; perbaikan akurasi data objek pajak; digitalisasi komunikasi; dan pemberdayaan warga dalam proses kebijakan. Dengan begitu, pembayaran PBB dapat meningkat secara signifikan, mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.Abstract:  This study aims to measure the level of community participation in PBB payments in Maranda Village, identify social, economic, and administrative factors that influence such participation, and evaluate the efforts of the village government in increasing community participation. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials, RT heads, and residents; direct observation of the collection process; and analysis of village documents related to PBB targets and realization. The analysis process uses the Miles, Huberman, and Saldana (2014) Interactive Model - starting from data reduction, presentation, to drawing conclusions. The results show that the realization of PBB in 2023-2024 on average only reached 64% of the annual target, with payments often late. Low participation is caused by: (a) minimal tax awareness; (b) the economic burden of residents is mostly farmers with irregular incomes; (c) mismatch of tax object data (land area/SPPT); (d) communication and distribution of forms are still manual; (e) community involvement in tax decision-making is still very limited. Nevertheless, cooperation between village heads, hamlets, and  RTs in distributing forms and implementing routine socialization has provided positive encouragement, although not yet optimal. Community participation in PBB payments in Maranda Village is still relatively low. More intensive strategies are needed, including: increasing community awareness and understanding; improving the accuracy of tax object data; digitalizing communication; and empowering residents in the policy process. That way, PBB payments can increase significantly, supporting sustainable village development.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN POSO Syuaib, Moh. Rusli
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 24, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 24 No. 1 Edisi Maret 2025
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Pemerintah daerah bidang prasarana jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Poso. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan  pemerintah  daerah dibidang prasarana  jalan dan jembatan  belum optimal  dikoordinasikan kepada masyarakat, didukung  sumber daya  manusia  pelaksana  yang memadai  sesuai  dengan latar belakang  pendidikan  sehingga mempengaruhi  pencapaian  kinerja optimal, belum  didukung  oleh disposisi  yang dimiliki  oleh implementator  terutama  komitmen  dalam meningkatkan  kinerja, ditinjau  dari struktur  organisasi sudah  sesuai  berdasarkan  prosedur  pelayanan  yang standar.
Fragmentasi Kewenangan dalam Tata Kelola Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Inefisiensi Kebijakan Publik di Indonesia Nugroho, Tri Cahyo; Hidayat, Andi Rahmat Nizar
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.824

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi fragmentasi kewenangan dalam sistem otonomi daerah terhadap inefisiensi kebijakan publik di Indonesia. Meskipun desentralisasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan melalui pelimpahan kewenangan kepada daerah, praktik implementasi menunjukkan adanya kompleksitas tata kelola yang berpotensi menimbulkan fragmentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis regulatif terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta sintesis teoritis antara perspektif desentralisasi dan fragmented governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan termanifestasi dalam bentuk tumpang tindih regulasi, dualisme pengawasan, disharmoni perencanaan, dan segmentasi sektoral antarorganisasi perangkat daerah. Struktur kewenangan yang terdistribusi tanpa integrasi koordinatif yang kuat meningkatkan biaya koordinasi, memperpanjang rantai implementasi, memicu duplikasi program, serta berkontribusi pada pemborosan anggaran dan distorsi tujuan kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kapasitas integrasi vertikal dan horizontal antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi otonomi daerah perlu diarahkan pada penguatan mekanisme koordinasi dan harmonisasi regulasi guna meningkatkan efisiensi kebijakan publik secara sistemik
Dinamika Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone 2026 melalui Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Hidayat, Andi Rahmat Nizar; Nugroho, Tri Cahyo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.825

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, prioritas, dan dinamika kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2026 sebagai refleksi dinamika pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan dan analisis dokumen terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2025–2026, RKPD 2026, serta RPJMD 2025–2029,. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat sebesar 80,91%, meskipun rasio kemandirian fiskal meningkat signifikan dari 11,94% (2025) menjadi 19,09% (2026). Dari sisi belanja, komposisi anggaran masih bertumpu pada belanja operasi (78,67%), sementara belanja modal relatif rendah (5,94%), meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara fiskal, APBD 2026 berada dalam kondisi surplus moderat, yang mencerminkan stabilitas anggaran dengan ruang ekspansi terbatas. Analisis komparatif menunjukkan adanya pergeseran prioritas secara gradual melalui peningkatan PAD dan belanja modal, namun perubahan tersebut bersifat inkremental dan belum mengubah struktur dominan belanja rutin. Temuan ini menegaskan bahwa APBD tidak sekadar dokumen teknokratis, melainkan arena politik kebijakan yang merefleksikan preferensi, kompromi, dan batas struktural hubungan pusat–daerah. Dengan demikian, dinamika fiskal Kabupaten Bone Tahun 2026 menunjukkan fase transisi antara konsolidasi administratif dan upaya penguatan pembangunan strategis dalam kerangka otonomi daerah
PERAN GURU DALAM MENGATASI PERILAKU BULLYING PADA SISWA SMP GKST TARIPA KECAMATAN PAMONA TIMUR KABUPATEN POSO Tobade, Herlis; Badu, Margaretha; Thomassawa, Rilfayanti
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.826

Abstract

Bullying adalah perilaku sosial yang sering terjadi di sekolah dan dapat melibatkan siswa sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying memberikan beberapa dampak negatif baik bagi korban maupun pelaku. Jika bullying terjadi di sekolah menengah pertama, peran guru sangat penting untuk mengenali, mengidentifikasi, dan menanganinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memaksimalkan peran guru dalam mengatasi bullying di sekolah. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di dapat langsung melalui penelitian bersama informan dan data sekunder bersumber dari Sekolah menengah Pertama (SMP) GKST Taripa dan yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa SMP GKST Taripa Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso menunjukan bahwa guru memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam mengidentifikasi, menangani, dan mencegah kasus bullying. Beberapa strategi efektif yang diterapkan guru meliputi pembentukan lingkungan sekolah yang inklusif, implementasi progran anti bullying, kebijakan sekolah serta kolaborasi aktif dengan orang tua dan pihak sekolah. Namun, ditemukan pula tantangan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, serta kurangnya pelatihan khusus bagi guru dalam menangani bullying yang terjadi disekolah
Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri 5 Poso Kota Utara Kabupaten Poso Karmila Akib
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.209

Abstract

Tujuan penelitian adalah mengetahui biaya operasional sekolah pada SMP Negeri 5 Poso Kota Utara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan menunjukan bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 sudah memberikan dampak yang maksimal terhadap pemenuhan komponen-komponen pembiayaan sekolah. Namun, masih ada pembiayaan yang tidak sesuai seperti pembelian baju batik dan baju olahraga siswa yang secara aturan tidak bisa menerima seragam gratis kecuali penerima memiliki kartu perlindungan sosial. Biaya operasional sekolah tidak ditentukan oleh besaran jumlah siswa yang ada di sekolah, tapi ada beberapa faktor lain yang menjadi juga sangat mempengaruhi beban belanja sekolah yaitu : jumlah dana yang di terima, jumlah guru dan pegawai dan jumlah sarana dan prasarana sekolah.
Kualitas Pelayanan Aparatur Kelurahan pada Kantor Lurah Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Herlan Lagantondo
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.210

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Aparatur Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan Kayamanya kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan adalah data primer, di peroleh dari hasil wawancara dan hasil jawaban quisioner serta data sekunder, di kumpulkan melalui hasil studi pustaka dan melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Metode dalam mengumpulkan data, adalah; Observasi, Wawancara, KuesioneR. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu untuk menjawab kaitannya dengan permasalahan penelitian dengan menggunakan persentase melalui hasil yang dituangkan dalam tabel frekuensi serta memberikan penjelasan-penjelasan dari isi tabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwaKualitas Pelayanan yang diberikan Aparatur Kelurahan Kayamanya seperti; Lambatnya proses penyelesaian urusan, Aparatur kelurahan yang kurang informasi, Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, Aparatur Kelurahan yang kurang memahami teknologi informasi sehingga memperlambat dalam proses pelayanan. Faktor-Faktor Penghambat Adapun faktor penghambat kualitas pelayanan aparatur Kelurahan Kayamanya yaitu : Tingkat disiplin kerja aparatur Kelurahan Kayamanya belum sepenuhnya diselengarakan dengan baik sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal, baik dari segi disiplin waktu maupun disiplin kerja.
Implementasi BPJS Terhadap Peserta JAMKESMAS di Puskesmas Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Abdul Malik Saleh
Jurnal Ilmiah Administratie Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71127/2722-8185.211

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan pada Puskesmas Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BPJS di Puskesmas Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso. Teknik analisis data secara kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam Pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara. Hasil analisis menggambarkan bahwa implementasi program BPJS di Puskesmas Kayamanya Kecamatan Poso Kota tentang cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini terutama terlihat dari ukuran dan tujuan kebijakan program BPJS yang kemudian dibandingkan dengan hasil di lapangan tujuan yang dikonsepsikan sudah sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Faktor pendorong terhadap implementasi program BPJS dalam hal komitmen pimpinan politik yang ada di Kabupaten Poso senantiasa memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Untuk kemampuan organisasi pada dasarnya program ini sudah membantu untuk membantu dan meringankan beban masyarakat dalam lingkup operasional kerja terutama dalam penyampaian program ke masyarakat. Untuk kerumitan yang melekat pada program itu sendiri bahwa petugas di Puskesmas Kayamanya mengaku sering bersitegang dengan para warga miskin yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan proses ataupun prosedural dalam syarat-syarat administrasi yang ada.

Page 13 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 26 No. 1 Edisi Maret 2026 Vol 25, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 25 No. 1 Edisi Maret 2026 Vol 24 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 24 No. 1 Edisi Maret 2025 Vol 24, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 24 No. 1 Edisi Maret 2025 Vol 23, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 23 No. 2 Edisi September 2024 Vol 22, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 22 No. 1 Edisi Maret 2024 Vol 21, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 21 No. 2 Edisi September 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 20 No. 1 Edisi Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 19 No. 2 Edisi September 2022 Vol 18, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 18 No. 1 Edisi Maret 2022 Vol 17, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 17 No. 1 Edisi September 2021 Vol 16, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 16 No. 1 Edisi Maret 2021 Vol 15, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 15 No. 1 Edisi September 2020 Vol 14, No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 14 No. 1 Edisi Maret 2020 Vol 13, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 13 No. 1 Edisi September 2019 Vol 12, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 12 No. 1 Edisi Maret 2019 Vol 11, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 11 No. 1 Edisi September 2018 Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 10 No. 1 Edisi Maret 2018 Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 9 No. 1 Edisi September 2017 Vol 8, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 8 No. 1 Edisi Maret 2017 Vol 7, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 7 No. 1 Edisi September 2016 Vol 6 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016 Vol 6, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 6 No. 1 Edisi Maret 2016 Vol 5, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Administratie Vol. 5 No. 1 Edisi September 2015 Vol 1, No 04 (2015): Jurnal Administratie Vol 3, No 03 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 1, No 01 (2013) More Issue