cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2016)" : 8 Documents clear
Pandangan dan Perjuangan Ideologis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Sistem Kenegaraan di Indonesia Arif, Syaiful
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.334 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1282

Abstract

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is a trans-national Islamic movement and carrying the re-establishment of a global Islamic caliphate. Theoretically, this establishment addressed for the sake of Islamic law at the level of politics and society. The problem is, when the ideas and struggles were developed in Indonesia, which has the basic form of the state and the final state, namely the Republic of Indonesia (NKRI) and the Pancasila, the struggle HTI is part of the defamation against the state. Although this political struggle will not succeed, but it is quite effective conduct of delegitimation on national awareness among Muslims that they managed to recruit a member. This article will explain the state of political ideology and agenda HTI. Therefore, this paper aims to explore the views HTI about sharia and its position for the state system of caliphate and the glory (political) Islam that sought to establish global world as well as in Indonesia nationally. In addition, HTI put ideological struggle in the context of the ideological threat on Pancasila and the Homeland, because the idea khilafahnya necessarily contradictory with the nation-state of the Republic of Indonesia. The data of this article comes from the literature. The results of the literature review were then analyzed through political discourse and the Islamic state, which raises the style Islamic political discourse in the context of political discourse HTI in Indonesia. The article concludes, HTI do delegitimation nationality, Pancasila and state buildings Homeland. It departs from the perspective of Islamic law formalist and holistic, where Sharia law is understood as the rules governing the whole life of the community, through the formalization into the constitution and state law. Cita re-establishment of the Islamic caliphate is a structural condition for the enforcement of Islamic Shari’a.   Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan gerakan Islam transnasional dan mengusung pendirian kembali khilafah Islamiyyah secara global. Secara teoretis, pendirian ini ditujukan demi tegaknya syariat Islam pada level politik dan kemasyarakatan. Persoalannya, ketika gagasan dan perjuangan tersebut dikembangkan di Indonesia, yang memiliki bentuk negara dan dasar negara final, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, maka perjuangan HTI merupakan bagian dari upaya penistaan terhadap negara. Meskipun secara politik perjuangan ini tidak akan berhasil, namun cukup efektif melakukan delegitimasi atas wawasan kebangsaan di kalangan Muslim yang berhasil mereka rekrut menjadi anggota. Tulisan ini hendak menjelaskan ideologi politik dan agenda kenegaraan HTI. Karena itu, tulisan ini bertujuan menggali pandangan HTI tentang syariat dan posisinya bagi sistem kenegaraan khilafah dan kejayaan (politik) Islam yang ingin ditegakkan di dunia global serta di Indonesia secara nasional. Di samping itu, menempatkan perjuangan ideologis HTI dalam konteks ancaman ideologis atas Pancasila dan NKRI, karena gagasan khilafahnya tentu kontradiktif dengan negarabangsa Republik Indonesia. Data-data artikel ini berasal dari studi pustaka. Hasil dari studi pustaka itu kemudian ditelaah melalui diskursus politik dan kenegaraan Islam, sehingga memunculkan diskursus politik Islam ala HTI dalam konteks wacana politik di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, HTI melakukan delegitimasi kebangsaan, Pancasila dan bangunan kenegaraan NKRI. Hal ini berangkat dari pandangan tentang syariat Islam yang formalis dan holistik, di mana syariat dipahami sebagai tata aturan hukum seluruh kehidupan masyarakat, melalui formalisasi ke dalam konstitusi dan hukum negara. Cita pendirian kembali khilafah Islamiyyah merupakan kondisi struktural bagi tegaknya syariat Islam ini.
Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Air Bersih (Studi Kasus Masyarakat Pinggir Sungai di Palembang) Suryani, Anih Sri
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1190.835 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1278

Abstract

South Sumatera Province, with Palembang as its capital, was formerly an area with abundant water resources due to the many rivers that cross the region. But now the area is often lacking clean water because of the declining capacity of the environment and pollution of the river. This paper aims to examine the water quality of the river in Palembang linked to the health of the community, and also to find out the perception of the people who live along the rivers in the utilization of clean water. Quantitative methods used by distributing questionnaires to people living along the rivers in Palembang. Results of some research from various sources and papers showed that the pollution level in the Musi River and some tributaries have caused declining potential of clean water in the area. Another effect is the reduced level of public health with a variety of environmentbased diseases. Results of the questionnaire showed that the river water is no longer worthy of use as a source of clean water, either as a source of drinking, cooking, or washing perceived people. The community considers that improving the quality of the river and community participation in the management of the river is a thing that needs to be done.  Provinsi Sumatera Selatan dengan ibukota provinsinya Palembang semula adalah daerah dengan sumber air yang melimpah karena banyaknya sungai yang melintasi wilayah tersebut. Namun kini daerah tersebut kerap mengalami kesulitan air bersih karena menurunnya daya dukung lingkungan dan pencemaran sungai. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah kualitas air sungai di Palembang dihubungkan dengan derajat kesehatan masyarakat, dan juga untuk mengetahui persepsi masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dalam pemanfaatan air bersih. Metoda kuantitatif dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai di Palembang. Hasil telaahan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa tingkat pencemaran di Sungai Musi dan beberapa anak sungainya telah menyebabkan potensi air bersih di daerah tersebut berkurang. Dampak lainnya adalah menurunnya derajat kesehatan masyarakat dengan timbulnya berbagai penyakit berbasis lingkungan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat mempersepsikan air sungai sudah tidak layak lagi digunakan sebagai sumber air bersih, baik itu sebagai sumber air minum, memasak, mencuci dan sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa perbaikan kualitas sungai dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai adalah hal yang perlu di dilakukan.
Pesantren dan Konstruksi Realitas Sosial Sholeh, Moh.
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.179 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1283

Abstract

Judul Buku : Membangun dari Keterpencilan: Soft Contructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia PesantrenPenulis : Aniek NurhayatiPenerbit : Daulatpress Tahun : 2016 Buku ini, awalnya merupakan tugas akhir Aniek Nurhayati pada Program Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Brawijaya Malang. Secara umum buku ini berupaya memahami peran pesantren dalam melakukan perubahan sosial di pedesaan.
Konsesi Konservasi Melalui Kebijakan Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.29 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1279

Abstract

Ecosystem restoration in production forest is one of the government’s efforts to improve the damaged production forests by involving private sector through implementation of the conservation concession. Conservation concession is a new concept in forest management which is expected to save the forest, and still provide economic and social benefits for the community. In conservation concession, the ecological, economical, and social aspects were being maintained as one. However, ecosystem restoration is not yet to be implemented with the overall principle of conservation concession, such as the licensing process is not conducted through market mechanism, the application fee is not equally applied between ecosystem restoration concession and other concessions; not transparent, the area is not clean and clear; and no set rule on the possibility of logging in ecosystem restoration concessions. Therefore, the government needs to ensure several things including to reserved the area to be free of conflicts of tenure, to reduce the amount of fee charged, to abolish the rules that granting logging on ecosystem restoration concession, and to provide incentive for the concessions that had managed to restore the production forest. Kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki hutan produksi yang rusak dengan melibatkan swasta melalui penerapan konsep konsesi konservasi. Konsesi konservasi adalah satu konsep baru dalam pengelolaan hutan yang diharapkan dapat untuk menyelamatkan hutan di satu sisi, tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Melalui konsesi konservasi, aspek ekologi, ekonomi, dan sosial berjalan bersama dalam satu pengelolaan hutan. Namun pelaksanaan restorasi ekosistem belum menerapkan keseluruhan prinsip konsesi konservasi dan masih terdapat beberapa kelemahan, seperti proses perizinan yang tidak dilakukan melalui mekanisme pasar, penerapan iuran yang diberlakukan sama antara konsesi restorasi ekosistem dengan konsesi lainnya, tidak transparan, areal yang dicadangkan tidak clean and clear, serta adanya aturan dimungkinkannya penebangan di konsesi restorasi ekosistem. Untuk itu, ke depan pemerintah perlu menjamin lahan yang dicadangkan bebas dari konflik tenurial, pengurangan besaran iuran yang dibebankan, dihapuskannya aturan pemberian izin penebangan pada konsesi restorasi ekosistem, dan memberikan insentif bagi konsesi yang berhasil merestorasi kawasan hutan produksi.
Pengembangan Kebijakan Profesi Bidan dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Yuningsih, Rahmi
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.979 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1280

Abstract

This study aims to determine the condition of maternal and child health, midwifery profession profile, and the development of professionalism on midwifery to improve maternal and child health through education; accreditation, registration and license; either standalone midwifery care, collaboration and referral system; and continuity strategy deployment village midwives. The study used qualitative methods. The data collected in 2016 through literature and interviews with relevant stakeholders with the drafting of legislation on midwifery. The study concluded that the health condition of maternal and child in Indonesia have not been good enough. It was seen at the High Maternal Mortality rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in Indonesia. In 2012 MMR stood at 359 per 100,000 live births. While IMR in 2012 amounted to 32 per 1,000 live births. Midwifery personnel was a woman who graduated from midwife recognized by the government and professional organizations in the territory of the Republic of Indonesia and has the competence and qualifications to be registered, certified or legally licensed to practice midwifery run. Midwifery personnel professionalism need to be developed, so that midwifery personnel have the knowledge, skills and behaviors are superior and that uphold ethics and health law. The development of the midwifery profession it is a necessity to anticipate changes in science and technology, the development of society’s demands will midwifery care quality, increased public awareness of the health law, users demand services obstetrics, rapid changes in government policies, and global competition increasingly strict.  Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan anak, profil tenaga kebidanan, dan pengembangan profesionalisme tenaga kebidanan guna meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui aspek pendidikan kebidanan; akreditasi, registrasi dan lisensi profesi bidan; pelayanan kebidanan baik mandiri, kolaborasi maupun rujukan; dan strategi kontinuitas penyebaran bidan di desa. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan pada tahun 2016 melalui studi pustaka dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang kebidanan. Studi ini menyimpulkan kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia belum cukup baik. Hal itu terlihat pada masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia. Tahun 2012 AKI tercatat sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2012 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Tenaga kebidanan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Tenaga kebidanan perlu dikembangkan profesionalismenya, agar tenaga kebidanan memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang unggul serta yang menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan. Pengembangan profesi bidan itu merupakan sebuah keniscayaan untuk mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kebidanan yang berkualitas, peningkatan kesadaran masyarakat akan hukum kesehatan, permintaan pengguna jasa pelayanan kebidanan, perubahan yang cepat dalam kebijakan pemerintah, dan persaingan global yang semakin ketat
Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah Hendra, Yulia
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1127.913 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1281

Abstract

Government of Indonesia still faces many challenges in the implementation of waste management systems, especially in order to achieve the universal access target on sanitation by 2019, such as: low of services access , low public awareness of practicing good hygiene and healthy, low commitment of the local government for waste management, weak institutional management of sanitation (regulator and operator), and also lack of human resources. The Indonesian government needs to learn from other countries that have been succeed in the implementation of environmentally friendly waste management system. One of the countries that have been a success in managing waste is the government of South Korean. The study was conducted to compare the waste management in Indonesia and South Korea views from 5 aspects of waste management, namely: institutional aspects, financial aspects, regulatory aspects, public participation, aspects and technical aspects of the operations. The study was conducted by studying the literature and observation directly to South Korea. The research resulted that waste management systems in Indonesia is still behind compared to South Korea, both in institutional, human resources, budget, law enforcement, and public and private participation. Full commitment of all relevant stakeholders is a key factor in the success of building an integrated and environmentally friendly waste management system.  Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, terutama dalam rangka pencapaian target universal akses bidang sanitasi pada tahun 2019, antara lain: masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah, lemahnya kelembagaan pengelola sanitasi (regulator dan operator) serta kemampuan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia masih perlu untuk belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Salah satu negara yang tergolong sukses dalam mengelola sampah adalah Korea Selatan. Studi dilakukan untuk membandingkan pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan dilihat dari 5 aspek pengelolaan sampah, yaitu: aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek peraturan, aspek peran serta masyarakat, dan aspek teknis operasional. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi literatur dan obervasi langsung ke Korea Selatan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Indonesia masih ketinggalan dibandingkan dengan Korea Selatan, baik secara kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat dan swasta. Komitmen penuh dari seluruh stakeholder yang terkait merupakan faktor kunci dalam suksesnya penyelenggaranan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan
Sistem Religi Suku Nuaulu di Pulau Seram Maluku Tengah Fahham, Achmad Muchaddam
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.045 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1277

Abstract

Nuaulu is one tribe in Seram island are still adhered to their ancestral religious system until now. This study aims to explain the tribe’s religious system. By using qualitative methods, the study collected its data through library research and interviews with informants were determined purposively. The data has been collected and analyzed by reducing the data, presenting data, and draw conclusions. The study concludes, Nuaulu tribes still preserve their religious system, because it is their ethnic identity, if the religious system was missing, faded well as their ethnic identity. Nuaulu tribal religious system, contains a system of beliefs, rules of life and system of rites. The belief system Nuaulu tribe looked on their belief in the existence of supernatural powers that rule them out of the universe. The power was called by several different names, like Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, although there are differences in the denominator, what they mean by that name is God Almighty. There are five rites performed by the tribe Nuaulu, the rite of pregnancy, birth to adulthood, marriage, and death. In the belief of tribal rites Nuaulu pregnancy is necessary to save the mother and baby from evil spirits disorders. Rite birth do so the baby was born safely and keep them from evil spirits disorders. Pinomou rite performed to purify girls, rites pataheri made to deliver the boy to adulthood so that it is responsible, marriage rite was done to keep offspring, and death rites performed to deliver the spirit towards Upuku Anahatana. Nuaulu merupakan salah suku di Pulau Seram yang masih menganut sistem religi warisan leluhur mereka hingga sekarang. Studi ini bertujuan menjelaskan sistem religi suku tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengumpulkan data-datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Studi ini menyimpulkan, suku Nuaulu masih tetap melestarikan sistem religi mereka, karena ia merupakan identitas diri suku mereka, jika sistem religi itu hilang, pudar pula identitas diri suku mereka. Sistem religi suku Nuaulu, berisi sistem keyakinan, aturan-aturan hidup dan sistem ritus. Sistem keyakinan suku Nuaulu tampak pada kepercayaan mereka akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai mereka di luar alam semesta. Kekuatan itu disebut dengan beberapa nama yang berbeda-beda, seperti Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, meskipun terdapat perbedaan penyebutan, yang mereka maksud dengan sebutan itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada lima ritus yang dilakukan oleh suku Nuaulu, yakni ritus kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian. Dalam kepercayaan suku Nuaulu ritus kehamilan perlu dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu dan bayi dari gangguan roh-roh jahat. Ritus kelahiran dilakukan agar bayi lahir dengan selamat dan menghindarkannya dari gangguan roh-roh jahat. Ritus pinomou dilakukan untuk menyucikan anak perempuan, ritus pataheri dilakukan untuk mengantarkan anak laki-laki menuju dewasa agar ia bertanggung jawab, ritus perkawinan dilakukan untuk menjaga keturunan, dan ritus kematian dilakukan untuk mengantarkan roh menuju Upuku Anahatana.
Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat) Susiana, Sali
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (977.024 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i1.1084

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menunjukkan, kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi perempuan di dua daerah yang diteliti cukup baik. Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di daerah, kedua provinsi telah melaksanakan beberapa hal yang diatur dalam PP tersebut, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja dan terkait upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Provinsi Jateng, tingginya AKI telah menjadi salah satu fokus dalam RPJMD Tahun 2013–2018. Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI antara lain dengan melaksanakan Program Desa Siaga Aktif, Program Rumah Tinggal Kelahiran, dan Rumah Singgah untuk ibu hamil. Ada pun di Provinsi Kalbar terdapat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi. Terkait hambatan dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi, di Provinsi Jateng pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak masih terhambat oleh belum terpenuhinya prasarana dan sarana serta belum meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan. Demikian pula dengan Provinsi Kalbar. Selain pelayanan kesehatan belum optimal, tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue