cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2016)" : 8 Documents clear
Pengembangan Tenun Ikat Komunitas Kaine’e Provinsi Nusa Tenggara Timur Melalui Model Quadruple Helix Pulungan, Edrida
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.439 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1291

Abstract

This research explore the creative economic development based on community empowerment by case studies in ikat Kaine’e community by offering an alternative model of quadruple helix. As the pretenses, women are the majority of weavers mostly the backbone of economic family income. Many weaver of Kaine’e community in East Nusa Tenggara province was vulnerable to poverty because they have problems in marketing ikat and access to sources of funding to meet the raw material and the lack of skills to produce quality weaving and the need to strengthen the capacity for a group of weavers. Methods of research conducted by in-depth interviews, observation and documentation. The place of research is in the village of Teun Baun, Kupang, East Nusa Tenggara Province. Results showed that there are synergies between stakeholders involving the interaction of local government is through the Department of Trade and Industry, Private Parties (Chamber of Commerce, the National Crafts Council, Yayasan Karya Karsa One) Academics and Community. In this study the authors also offer creative economy development model of community-based alternative is to use the model Quadruple Helix .  Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan studi kasus komunitas tenun ikat Kaine’e dengan menawarkan alternatif model quadruple helix. Penelitian didasarkan pada kondisi pengrajin tenun komunitas Kaine’e Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas perempuan dan kebanyakan menjadi penopang ekonomi keluarga untuk menambah penghasilan. Mereka rentan terhadap kemiskinan, karena terhambat dalam memasarkan produk , mengakses sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi bahan baku, dan minim keterampilan untuk menghasilkan tenun yang berkualitas. Penelitian dilakukan di Desa Teun Baun, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa tenggara Timur, melalui metode wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sinergi antar stakeholders yang melibatkan interaksi Pemerintah daerah, yaitu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihak swasta (KADIN, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, Yayasan Satu Karsa Karya), akademisi dan komunitas. Dalam penelitian ini, penulis juga menawarkan model pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan alternatif model Quadruple Helix
Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sleman Wahyuni, Dinar
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1287

Abstract

Availability of accurate data on poverty is a must in order to have successful poverty alleviation programs. The problem is that poverty data available in Indonesia are quite diverse. Therefore, this study wanted to examine poverty alleviation efforts in Sleman through the evaluation of data on poverty. The approach used is qualitative descriptive. The results showed that the evaluation of data on poverty in Sleman is conducted by forming a Poverty Team ranging from villages to sub-districts level involving government, community based organizations, businesses, and academia. Then to facilitate easy access for data on poverty, Sleman District Government launched Poverty Information System. Poverty alleviation efforts will be more successful if supported by professional bureaucrats. During a period of 5 years (2010 –2014), these efforts have shown positive results with the occurrence of a significant decline in the poverty rate in Sleman.  Ketersediaan data kemiskinan yang akurat merupakan suatu keharusan agar program penanggulangan kemiskinan berhasil. Permasalahannya, data kemiskinan yang tersedia di Indonesia cukup beragam. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman melalui evaluasi data kemiskinan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi data kemiskinan di Kabupaten Sleman dilakukan dengan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan mulai dari tingkat padukuhan hingga kecamatan yang melibatkan unsur pemerintah, kelompok swadaya masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Kemudian untuk memudahkan pencarian data kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sleman meluncurkan Sistem Informasi Kemiskinan. Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih berhasil apabila didukung birokrat yang profesional. Selama kurun waktu 5 tahun (2010-2014), upaya tersebut telah menampakkan hasil dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Sleman
Faktor Psikososial dalam Interaksi Masyarakat dengan Gerakan LGBT di Indonesia Andina, Elga
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.626 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1288

Abstract

In this paper we elaborate the psychosocial factors that affecting Indonesian community in dealing with LGBT movement. There has been an increase of LGBT campaign in the beginning of 2016 where they’re demanding protection from discimination, violence, and constitutional barriers. However, LGBT is still considered deviation to local wisdom, making it abnormality according to American Psychiatry Association (APA)’s guidance. LGBT movement is in contrast with most people’s belief, healthy behavioral patterns, and positive children’s developmental phase. Parents are worry that their kids will engage in sexual disorder. Childhood is the most important phase to prepare for functional adulthood. Thus, government is clear when saying there’s no room for LGBT movement. Even so, as a citizen, LGBT people are the subject that must abide and be protected by the law. Therefore, government must implement the law precisely without exception to make sure everyone’s safe. At the same time, government need to deliver more education and socialization to increase respecting behavior among citizens. Dalam tulisan ini kami mengelaborasi faktor-faktor psikososial yang memengaruhi komunitas Indonesia ketika berhadapan dengan gerakan LGBT. Terjadi peningkatan kampanye LGBT pada awal 2016 dimana mereka menuntut perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan hambatan konstitusional untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Akan tetapi, LGBT dianggap bertentangan dengan kearifan lokal, sehingga dapat disebut abnormalitas sesuai dengan petunjuk American Psychiatry Association (APA). Gerakan LGBT bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang, pola-pola perilaku sehat, dan tahap perkembangan anak yang positif. Orang tua khawatir jika anaknya melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling penting untuk mempersiapkan pada masa dewasa yang fungsional. Selain itu, Pemerintah juga sudah jelas menyatakan bahwa tidak memberikan ruang bagi gerakan LGBT. Akan tetapi, sebagai warga negara pelaku LGBT harus tunduk dan dilindungi peraturan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan hukum secara tepat dan tanpa pengecualian untuk memastikan semua orang terlindungi. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan perilaku saling menghormati sesama warga negara.
Ajeg Bali dan Modal Sosial: Studi Sosiologi terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Bali Prayitno, Ujianto Singgih
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.641 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1284

Abstract

This research is motivated by the problems faced by the people of Bali who have traditional values that typical and relatively different than any other community in Indonesia. Disclosure Bali as one of the domestic and international tourism destination, considered by many potentially threaten the existence of the traditional values. One form of reaction that occurs is the social movement “Ajeg Bali” which requires the robustness of the values of Bali. While the social change is a necessity. Social change can take place in a positive, supported by social capital and indigenous communities, or on the contrary it weakens the local wisdom. Through a qualitative descriptive approach, it looks the Balinese community resistance to social change caused by the development of tourism, through movement of Ajeg Bali and rejection of Benoa Bay reclamation. However, there are also activities that are actually supported by the Tri Hita Karana local wisdom which comes from Hinduism to survive and thrive, such as Subak irrigation and development of Institute of Rural Creditors that prop up the economy.  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Bali yang memiliki nilai tradisional yang khas dan relatif berbeda dibandingkan masyarakat lain di wilayah Indonesia. Keterbukaan Bali sebagai salah satu tujuan pariwisata domestik dan internasional, dinilai oleh banyak pihak mengancam keberadaan nilai tradisional tersebut. Salah satu bentuk reaksi yang muncul adalah adanya gerakan sosial “Ajeg Bali” yang menghendaki kekokohan nilai-nilai Bali. Sementara perubahan sosial merupakan keniscayaan. Perubahan sosial dapat berlangsung secara positif yang didukung oleh modal sosial dan kearifan lokal masyarakat, ataupun sebaliknya justru memperlemah kearifan lokal setempat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, terlihat adanya perlawanan masyarakat Bali terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata, melalui gerakan Ajeg Bali dan penolakan terhadap reklamasi teluk Benoa. Meskipun demikian, terdapat pula kegiatan yang justru didukung oleh kearifan lokal Tri Hita Karana yang bersumber dari Agama Hindu dapat bertahan dan berkembang, seperti pengairan Subak dan berkembangnya Lembaga Perkreditan Rakyat yang menopang perekonomian
Telaah Kecerdasan Moral Remaja Melalui Moral Competency Inventory (Studi pada Pelajar di Bali) Winurini, Sulis
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.593 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1289

Abstract

Moral intelligence is considered as primary intelligence because it directs other intelligence to do something useful and valuable. Lennick and Kiel is one of who developed the concept of moral intelligence and created Moral Competency Inventory (MCI). MCI was originally intended to measure morality within the scope of the organization, but many studies using MCI to measure the morality of teenagers. In Indonesia, the use of MCI against teenagers have not seen, especially the adaptation. The questions in this research is how the test results of MCI instruments is and how is the measurements result against teenagers. To answer this question, quantitative methods research, ie by testing the validity and reliability of MCI through statistical formulas. Research conducted on 143 adolescents in Bali with a background in Islamic education. The results show that the MCI valid and reliable with an alpha coefficient of 0.894. In general, respondents have moral intelligence level average. Only a small proportion of respondents who have a very high level of moral intelligence and, conversely, low. Judging from sex, each has a moral intelligence level is average, as do when seen from their age and origin of school.  Kecerdasan moral dianggap sebagai kecerdasan utama karena mengarahkan kecerdasan lainnya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Lennick dan Kiel adalah salah satu yang mengembangkan konsep kecerdasan moral dan menciptakan Moral Competency Inventory (MCI). Pada awalnya MCI ditujukan untuk mengukur moralitas dalam lingkup organisasi, namun banyak penelitian menggunakan MCI untuk mengukur moralitas terhadap remaja. Di Indonesia, penggunaan MCI terhadap remaja belum terlihat, terlebih adaptasinya. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil uji coba instrumen MCI dan bagaimana hasil pengukurannya terhadap remaja. Untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menguji kesahihan dan keterandalan MCI melalui rumus statistika. Penelitian dilakukan terhadap 143 remaja di Bali dengan latar belakang pendidikan Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa MCI valid dan reliabel dengan koefisien alpha sebesar 0.894. Pada umumnya responden memiliki level kecerdasan moral rata-rata. Hanya sebagian kecil responden yang memiliki level kecerdasan moral sangat tinggi dan, sebaliknya, rendah. Ditinjau dari jenis kelamin, masing-masing memiliki level kecerdasan moral rata-rata, begitupun halnya apabila dilihat dari usia dan asal sekolah.
Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia Puji Lestari, Tri Rini
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.713 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1285

Abstract

ThThe habit of consuming alcoholic beverages (modern, traditional or bootleg) can cause negative effects on physical, mental, and psychosocial healths. The problem of this research is related to regulation on the consumption of alcoholic beverages that is still not specific and not comprehensive. The purpose of this study is to gathered information on the consumption of alcoholic beverages and the enforced regulation, as well as a more specific and comprehensive concept on regulation regarding the consumption of alcoholic beverages so that people could be protected from the negative effects of the alcohol. This study uses qualitative descriptive study of literature and policy analysis with a formal evaluation approach. The results showed that there are some Indonesian who have a habit of consuming alcoholic beverages. The impact can cause physical, mental, as well as psychosocial health problems, and it can even takes one’s life (especially bootleg alcohol) thus disturbing the public. The regulation is currently still enforced over several different levels against several sectoral charges related to industry, investment, business licenses, alcoholic beverages, the imposition of customs, crime as the effects of consuming alcoholic beverages. Therefore future regulation should be more focused on the efforts to protect the public from negative effects of alcohol consumption with consideration on various factors from production to consumption.Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol (modern, tradisional ataupun oplosan) dapat menimbulkan efek negatif baik secara fisik, mental, maupun psikososial. Permasalahan penelitian ini adalah pengaturan terkait konsumsi minuman beralkohol masih belum spesifik dan komprehensif. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan informasi tentang konsumsi minuman beralkohol dan pengaturan yang ada selama ini, serta konsep pengaturan ke depan terkait konsumsi minuman beralkohol yang lebih spesifik dan komprehensif agar masyarakat dapat terlindungi dari efek negatif minuman beralkohol. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi literatur dan dilakukan analisis kebijakan dengan pendekatan evaluasi formal. Hasil penelitian menunjukkan ada sebagian masyarakat Indonesia yang mempunyai kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol. Pengaturan yang ada masih tersebar di beberapa tingkat peraturan perundang-undangan dengan muatan pengaturan masih sektoral. Untuk itu, pengaturan ke depan harus lebih difokuskan pada upaya perlindungan masyarakat dari efek negatif konsumsi minuman beralkohol dengan memerhatikan berbagai faktor mulai produksi sampai dikonsumsi.
Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis Soeharto Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.893 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1290

Abstract

Judul Buku : Liem Sioe Liong dan Salim Grup: Pilar Bisnis SoehartoPenulis : Richard Borsuk dan Nancy ChngPenerjemah : Noor CholisPenerbit : KompasTahun : 2016. (Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Inggris oleh ISEAS-Yusof Ishak Insitutue Publishing dengan judul “Liem Sioe Liong’s Salim Group: The Business Pillar of Suharto’s Indonesia”) Walau termasuk buku berhalaman tebal karena berisi informasi detail namun tidak terasa melelahkan jika membacanya. Borsuk dan Chng berhasil menyusun berbagai informasi yang berserakan menjadi sebuah rangkaian data dan wawasan baru serta gaya penceritaaan menarik yang belum pernah ditemukan di tempat lain. Buku ini merupakan sumber par excellence bagi peneliti yang ingin memahami proses penghimpunan modal dari seorang konglomerat Liem yang berkelindang dengan kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto. Buku ini merupakan sebuah studi dengan kedalaman yang mengagumkan
Strategi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan Dalam Upaya Pelindungan Pekerja Di Kota Surabaya Dan Kota Pekanbaru Retnaningsih, Hartini
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.816 KB) | DOI: 10.46807/aspirasi.v7i2.1286

Abstract

The background of this research is the institutional transition period of PT Jamsostek to BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK ). The problem is the constraints BPJS TK in their duty to provide labour protection. The methode of this research is qualitative, and the analysis was based on the theory of workers social security. Aims of research are to find out the obstacles and strategy in protecting on workers. The conclusion of researh are: First, the obstacles is Jaminan Hari Tua ( JHT) cash flow chaos of BPJS TK; Second, the low of public awareness on BPJS TK as confusing by BPJS Health; Third, so many rules of the Central Government and Local Government are not in line; and fourth, the lack of the coordination among related agencies.That is why, it was need strategy to protect workers by strengthen the coordination among regulation and related institution.   Latar belakang penelitian ini adalah masa transisi kelembagaan dari PT Jamsostek ke BPJS TK yang mengelola jaminan sosial tenaga kerja. Permasalahannya adalah kendala BPJS TK dalam menjalankan tugasnya memberikan pelindungan kepada tenaga kerja. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan analisis didasarkan pada teori jaminan sosial. Tujuan penelitian adalah mengetahui kendala dan strategi SJSN Bidang Ketenagakerjaan dalam upaya pelindungan pekerja. Kesimpulan penelitian adalah: pertama, ketentuan JHT mengakibatkan kekacauan cash flow BPJS TK; kedua, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap BPJS TK karena rancu dengan BPJS Kesehatan; ketiga, banyaknya aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak sejalan; Keempat, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk melindungi pekerja melalui penguatan koordinasi antar berbagai regulasi dan lembaga terkait.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue