Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Hakim, Lukman Nul
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1589

At present we are witnessing an increasing population of the world's elderly. The World Health Organization (WHO) calls this phenomenon as humanityâ€™s greatest triumph. Indonesia is one of the countries with the most elderly population in the world. The WHO predicts that in 2025 Indonesia will occupy the fifth position with the highest percentage of elderly people in the world. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? The researcher uses a qualitative method with a combination of interview techniques and literature studies. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? So if there is an elderly bonus, the burden on productive people will be heavier. Gerontologists introduce the concept of active aging as a solution. A concept that invites us to see the elderly not as burdens but people with economic and social potential. A solutive, comprehensive and implementative policy that is supported by implementers at the central, regional, and community level will make the bonus of the elderly a blessing. Therefore, the revision of Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare is urgently called for, with several important things that must be included, namely the principle of humanity, the rights of the elderly, elderly data collection, and economic protection for the elderly.AbstrakSaat ini kita sedang menyaksikan meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia. World Health Organization (WHO) menyebut fenomena ini sebagai kemenangan terbesar umat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi lansia terbanyak di dunia. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menempati posisi kelima negara dengan persentase lansia tertinggi di dunia. Artikel ini mencoba menjawab bagaimanakah kajian ilmiah terkini tentang lansia? Berapakah sebaiknya batasan kategori usia lansia di Indonesia? Apakah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) mendesak untuk dilakukan? Terakhir, bagaimana peran DPR RI mengenai isu ini? Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan kombinasi teknik wawancara dengan pakar dan kajian literatur. Berdasarkan perhitungan dependency ratio oleh BPS, pada tahun 2020 ini 100 orang usia produktif menanggung beban 48 orang non-produktif, sehingga jika terjadi bonus lansia maka beban orang produktif akan semakin berat. Para ahli gerontologi memperkenalkan konsep active ageing sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansiaÂ sebagai berkah. Karena itu revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.

Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1505

The continuity of development and the rate of economic growth accompanied by an increase in the number of populations generally creates problems in urban areas, which of them is the generation of waste. Among the two cities that are experiencing growth and facing waste problems are Cirebon City and Surakarta City. Based on urban typology based on population, these two cities fall into the medium city category. The average type of city, in general, has relatively not experienced acute waste problems, especially when compared to large cities such as Bandung and Jakarta. This study focused on the preparation of these cities in anticipation of the emergence of garbage problems in the future when they head to and become a big city (population above 1 million). Using in-depth interviews with Environmental Office and garbage bank business actors in waste management in the two cities and the author's direct observation found the fact that waste management in both cities still applied the 3P pattern, i.e. pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), and pembuangan (disposal). This means that waste management is carried out by collecting as much as possible, then transported as quickly as possible and after that disposed of as far as possible. Even more worrying, the running of waste management in the landfill is still managed by an open dumping mechanism or the garbage is only stacked open without any significant management. Sooner or later, waste in these cities will grow faster than the management solution. One day, landfills in the two cities are no longer able to accommodate them.AbstrakPembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah. Dua kota yang mengalami pertumbuhan dan menghadapi masalah persampahan adalah Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Berdasarkan tipologi perkotaan dilihat dari sisi populasi, kedua kota ini masuk dalam kategori kota sedang. Kedua kota tersebut secara umum, relatif tidak mengalami masalah persampahan yang akut, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Studi ini difokuskan pada persiapan kota- kota ini untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme open dumping atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus. Cepat atau lambat, sampah di kota-kota ini akan tumbuh lebih cepat daripada solusi pengelolaannya. Suatu hari nanti, tempat pembuangan sampah di kedua kota tidak lagi dapat menampung sampah yang ada.

Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1505

The continuity of development and the rate of economic growth accompanied by an increase in the number of populations generally creates problems in urban areas, which of them is the generation of waste. Among the two cities that are experiencing growth and facing waste problems are Cirebon City and Surakarta City. Based on urban typology based on population, these two cities fall into the medium city category. The average type of city, in general, has relatively not experienced acute waste problems, especially when compared to large cities such as Bandung and Jakarta. This study focused on the preparation of these cities in anticipation of the emergence of garbage problems in the future when they head to and become a big city (population above 1 million). Using in-depth interviews with Environmental Office and garbage bank business actors in waste management in the two cities and the author's direct observation found the fact that waste management in both cities still applied the 3P pattern, i.e. pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), and pembuangan (disposal). This means that waste management is carried out by collecting as much as possible, then transported as quickly as possible and after that disposed of as far as possible. Even more worrying, the running of waste management in the landfill is still managed by an open dumping mechanism or the garbage is only stacked open without any significant management. Sooner or later, waste in these cities will grow faster than the management solution. One day, landfills in the two cities are no longer able to accommodate them.AbstrakPembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah. Dua kota yang mengalami pertumbuhan dan menghadapi masalah persampahan adalah Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Berdasarkan tipologi perkotaan dilihat dari sisi populasi, kedua kota ini masuk dalam kategori kota sedang. Kedua kota tersebut secara umum, relatif tidak mengalami masalah persampahan yang akut, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Studi ini difokuskan pada persiapan kota- kota ini untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme open dumping atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus. Cepat atau lambat, sampah di kota-kota ini akan tumbuh lebih cepat daripada solusi pengelolaannya. Suatu hari nanti, tempat pembuangan sampah di kedua kota tidak lagi dapat menampung sampah yang ada.Â

Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1590

Floods almost occurred in most parts of Indonesia, including in Bengkulu. The cause of floods in Bengkulu is more due to human behavior factors, namely massive land conversion. Even though the Spatial Planning Law already regulates how the use of space should be done and how to control it. On the other hand, the government is currently planning to change the rules regarding spatial planning to facilitate licensing in investment through the Job Creation Bill. In the bill, the authority of spatial planning is the authority of the central government. The problem is how the supervision and control of spatial use are carried out in Bengkulu and what about the supervision of spatial use control later if the spatial planning authority is centralized in the central government? By using a literature study, the study shows that the central government and the regional government of Bengkulu have not conducted supervision and control over spatial use as stipulated in the Spatial Planning Law. It was proven that it only conducted a review of Bengkulu Province Spatial Planning without conducting law enforcement for violations of spatial use. On the other hand, the spatial audit conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning was not running as it should. If the authority of spatial planning is centralized to the central government, as stated in the Job Creation Bill, it is feared that the misuse of spatial use in the regions will increase. Likewise, the occurrence of the flood as a result of increased environmental damage due to spatial use that is not following its designation and function. Therefore, it is necessary to review again the plan to revoke the authority of spatial planning at the regency/city level and the provincial government level in the Job Creation Bill.AbstrakBanjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.

Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja Qodriyatun, Sri Nurhayati
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1590

Floods almost occurred in most parts of Indonesia, including in Bengkulu. The cause of floods in Bengkulu is more due to human behavior factors, namely massive land conversion. Even though the Spatial Planning Law already regulates how the use of space should be done and how to control it. On the other hand, the government is currently planning to change the rules regarding spatial planning to facilitate licensing in investment through the Job Creation Bill. In the bill, the authority of spatial planning is the authority of the central government. The problem is how the supervision and control of spatial use are carried out in Bengkulu and what about the supervision of spatial use control later if the spatial planning authority is centralized in the central government? By using a literature study, the study shows that the central government and the regional government of Bengkulu have not conducted supervision and control over spatial use as stipulated in the Spatial Planning Law. It was proven that it only conducted a review of Bengkulu Province Spatial Planning without conducting law enforcement for violations of spatial use. On the other hand, the spatial audit conducted by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning was not running as it should. If the authority of spatial planning is centralized to the central government, as stated in the Job Creation Bill, it is feared that the misuse of spatial use in the regions will increase. Likewise, the occurrence of the flood as a result of increased environmental damage due to spatial use that is not following its designation and function. Therefore, it is necessary to review again the plan to revoke the authority of spatial planning at the regency/city level and the provincial government level in the Job Creation Bill.AbstrakBanjir hampir terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu. Penyebab banjir di Bengkulu lebih dikarenakan faktor perilaku manusia, yaitu alih fungsi lahan yang masif. Padahal Undang-Undang tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) sudah mengatur bagaimana pemanfaatan ruang seharusnya dilakukan dan bagaimana pengendaliannya. Di sisi lain, saat ini pemerintah berencana akan mengubah aturan mengenai penataan ruang ini untuk mempermudah perizinan dalam investasi melalui RUU tentang Cipta Kerja. RUU mengatur kewenangan penataan ruang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Permasalahannya adalah bagaimana pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di Bengkulu dan bagaimana dengan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang nantinya jika kewenangan penataan ruang dipusatkan di pemerintah pusat? Studi literatur digunakan untuk mengkaji dan hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu belum melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU Penataan Ruang. Terbukti hanya melakukan review RTRW Provinsi Bengkulu tanpa melakukan penegakan hukum atas pelanggaran pemanfaatan ruang. Di sisi lain, audit tata ruangÂ yang dilakukan Kementerian ATR/BPN tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika kewenangan penataan ruang dipusatkan ke pemerintah pusat, sebagaimana disebutkan dalam RUU Cipta Kerja, dikhawatirkan penyalahgunaan pemanfaatan ruang di daerah semakin meningkat. Demikian juga dengan kejadian banjir sebagai dampak dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu kiranya ditinjau kembali mengenai rencana mencabut kewenangan penataan ruang di tingkat kabupaten/ kota dan di tingkat pemerintah provinsi dalam RUU Cipta Kerja.

Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1523

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.AbstrakMengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang- Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.

Keamanan Pangan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Sebagai Konsumen Lestari, Tri Rini Puji
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1523

Consuming unsafe food can endanger the health and lives of consumers. But until now, the circulation of unsafe food is still a problem for Indonesia. Even though the provisions regarding food safety have been regulated in the Law on Food and the Law on Health. This paper uses a literature study. The analysis uses theories and concepts in the literature as the main object to answer questions related to the conditions of the implementation of food safety in Indonesia and various factors that need to be considered in the implementation of food security so that the rights of the community as consumers can be protected. The findings show that at this time Indonesia adheres to multiple agency systems where the application of this system involves a long bureaucratic path and prone to the occurrence of sector egos in the implementation of food security. There are five technical factors recommended by the WHO in providing safe food, namely: maintaining cleanliness, preventing pollution, storing food at safe temperatures, heating food at the right temperature, and using water and raw materials that are safe for consumption. Guaranteed implementation of protection for the community from unsafe food is a major factor that must always be sought by all parties concerned.AbstrakMengonsumsi pangan yang tidak aman dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen. Namun, hingga saat ini peredaran pangan yang tidak aman masih menjadi permasalahan bagi Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai keamanan pangan sudah diatur dalam Undang- Undang (UU) tentang Pangan dan UU tentang Kesehatan. Tulisan ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan teori dan konsep pada literatur sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana kondisi penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia dan berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan keamanan pangan agar hak masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi. Hasil temuan menunjukkan bahwa saat ini Indonesia menganut multiple agency system di mana penerapan sistem ini melibatkan jalur birokrasi yang panjang dan rawan terjadinya ego sektoral dalam penyelenggaraan keamanan pangan. Ada lima faktor teknis yang direkomendasikan oleh WHO dalam penyediaan pangan yang aman, yaitu: menjaga kebersihan, mencegah terjadinya pencemaran, menyimpan makanan pada suhu yang aman, memanaskan makanan pada suhu yang tepat, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman dikonsumsi. Jaminan terselenggaranya perlindungan bagi masyarakat dari pangan yang tidak aman merupakan faktor utama yang harus selalu diupayakan oleh semua pihak terkait.

Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia Widiarto, Agus
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1525

This policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy. AbstrakThis policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy.

Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia Widiarto, Agus
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1525

This policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy.Â AbstrakThis policy analysis aims to examine the problems associated with teacher management nationally and formulate some comprehensive teacher management policy recommendations with reference to the achievement of the objectives of teacher management as professional staff. As a professional, the role of the teacher is very important, namely implementing the national education system and realizing national education goals. The function and purpose of education are the development of the potential of students to become human beings who have faith and are devoted to God Almighty, have good character, are healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens who are democratic and responsible. Thus, the position of the teacher as a professional becomes very strategic as one of the elements in achieving the objectives of the national education system. This policy analysis also examines the design of teacher management in terms of the division of authority between the central and regional governments according to Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 14 of 2005 on Teachers and Lecturers.This study uses a model of policy analysis process that starts from the analysis of the formulation or design of the policy, problems in the implementation, and evaluation of the policy.

Profil Sikap Mencari Bantuan Layanan Psikologis pada Mahasiswa Nurfadilah, Nurfadilah; Rahmadani, Anisa; Ulum, Bahrul
Jurnal Aspirasi Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v12i1.2030

The results of a survey by the Indonesian Psychology Student Association (ILMPI) show that students still do not understand the meaning of mental health services. Meanwhile, the results of the 2018 Basic Health Research stated that handling mental health is as important as physical health. Therefore, it is necessary to conduct research to get a picture of the attitudes of students in seeking psychological assistance in colleges. This mixed methods research was conducted at the University of Al Azhar Indonesia (UAI). Quantitative data was collected using a questionnaire on the attitude of seeking professional psychological assistance to 180 students, while the qualitative data were obtained using semi-open interviews with 12 students via telephone. The results showed that the students’ attitudes tended to be neutral in seeking psychological help; students are even less familiar with the existence of psychological services and have a negative stigma against psychological services, and the psychological service campaign that has been carried out is ineffective. In order to create students who are healthy physically and mentally, therefore, this article suggests some points. First, as mandated by Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health, derivative regulations must be made at the level of ministerial regulation which mandates that universities should develop a strategy for the implementation of sustainable, implementative, comprehensive, and integrated youth psychological service units in universities. Second, Commission X DPR RI should oversee the process of forming these derivative regulations and supervise their implementation. AbstrakHasil survei Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa masih tidak memahami maksud dari layanan kesehatan mental. Sementara hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa penanganan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang sikap mahasiswa dalam mencari bantuan psikologis pada perguruan tinggi. Penelitian mixed method ini dilakukan di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner Attitude Toward Seeking Professional Psychological Help terhadap 180 orang mahasiswa, sedangkan data kualitatif diperoleh menggunakan wawancara dengan format semi terbuka terhadap 12 orang mahasiswa via telepon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa cenderung netral dalam mencari bantuan psikologis; mahasiswa bahkan kurang familiar dengan keberadaan layanan psikologis, dan memiliki stigma negatif terhadap layanan psikologis; dan belum efektifnya kampanye layanan psikologis yang telah dilakukan. Demi tercapainya mahasiswa yang sehat fisik dan mental maka artikel ini menyarankan beberapa hal. Pertama, amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa harus dibuatkan peraturan turunan pada tingkat penyelenggaraan universitas melalui peraturan menteri yang menangani pendidikan tinggi, yang di dalamnya mengamanatkan agar universitas menyusun strategi penyelenggaraan unit layanan psikologis remaja yang berkesinambungan, implementatif, komprehensif, dan terintegrasi dengan sumber-sumber dukungan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Kedua, Komisi X DPR RI sebaiknya mengawal proses pembentukan aturan turunan tersebut dan mengawasi pelaksanaannya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA