Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA Fahham, Achmad Muchaddam
Jurnal Aspirasi Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Judul Buku : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia:Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di IndonesiaPenulis : Mukti FajarPenerbit : Pustaka Pelajar YogyakartaTahun : 2010, cetakan ITebal : xviii + 396 halaman

Sistem Religi Suku Nuaulu di Pulau Seram Maluku Tengah Fahham, Achmad Muchaddam
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Nuaulu is one tribe in Seram island are still adhered to their ancestral religious system until now. This study aims to explain the tribe’s religious system. By using qualitative methods, the study collected its data through library research and interviews with informants were determined purposively. The data has been collected and analyzed by reducing the data, presenting data, and draw conclusions. The study concludes, Nuaulu tribes still preserve their religious system, because it is their ethnic identity, if the religious system was missing, faded well as their ethnic identity. Nuaulu tribal religious system, contains a system of beliefs, rules of life and system of rites. The belief system Nuaulu tribe looked on their belief in the existence of supernatural powers that rule them out of the universe. The power was called by several different names, like Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, although there are differences in the denominator, what they mean by that name is God Almighty. There are five rites performed by the tribe Nuaulu, the rite of pregnancy, birth to adulthood, marriage, and death. In the belief of tribal rites Nuaulu pregnancy is necessary to save the mother and baby from evil spirits disorders. Rite birth do so the baby was born safely and keep them from evil spirits disorders. Pinomou rite performed to purify girls, rites pataheri made to deliver the boy to adulthood so that it is responsible, marriage rite was done to keep offspring, and death rites performed to deliver the spirit towards Upuku Anahatana. Nuaulu merupakan salah suku di Pulau Seram yang masih menganut sistem religi warisan leluhur mereka hingga sekarang. Studi ini bertujuan menjelaskan sistem religi suku tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi ini mengumpulkan data-datanya melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive. Data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Studi ini menyimpulkan, suku Nuaulu masih tetap melestarikan sistem religi mereka, karena ia merupakan identitas diri suku mereka, jika sistem religi itu hilang, pudar pula identitas diri suku mereka. Sistem religi suku Nuaulu, berisi sistem keyakinan, aturan-aturan hidup dan sistem ritus. Sistem keyakinan suku Nuaulu tampak pada kepercayaan mereka akan adanya kekuatan supranatural yang menguasai mereka di luar alam semesta. Kekuatan itu disebut dengan beberapa nama yang berbeda-beda, seperti Upuku Anahatana, Anahatana, Upu Anahatana, Upu Kuanahatan, Upu Ama, Upu Lanite, meskipun terdapat perbedaan penyebutan, yang mereka maksud dengan sebutan itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada lima ritus yang dilakukan oleh suku Nuaulu, yakni ritus kehamilan, kelahiran, menuju dewasa, perkawinan, dan kematian. Dalam kepercayaan suku Nuaulu ritus kehamilan perlu dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu dan bayi dari gangguan roh-roh jahat. Ritus kelahiran dilakukan agar bayi lahir dengan selamat dan menghindarkannya dari gangguan roh-roh jahat. Ritus pinomou dilakukan untuk menyucikan anak perempuan, ritus pataheri dilakukan untuk mengantarkan anak laki-laki menuju dewasa agar ia bertanggung jawab, ritus perkawinan dilakukan untuk menjaga keturunan, dan ritus kematian dilakukan untuk mengantarkan roh menuju Upuku Anahatana.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi (Studi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat) Susiana, Sali
Jurnal Aspirasi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan pelayanan kesehatan reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif menunjukkan, kebijakan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi perempuan di dua daerah yang diteliti cukup baik. Terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di daerah, kedua provinsi telah melaksanakan beberapa hal yang diatur dalam PP tersebut, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja dan terkait upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Di Provinsi Jateng, tingginya AKI telah menjadi salah satu fokus dalam RPJMD Tahun 2013–2018. Upaya yang dilakukan untuk menekan AKI antara lain dengan melaksanakan Program Desa Siaga Aktif, Program Rumah Tinggal Kelahiran, dan Rumah Singgah untuk ibu hamil. Ada pun di Provinsi Kalbar terdapat Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi. Terkait hambatan dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi, di Provinsi Jateng pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak masih terhambat oleh belum terpenuhinya prasarana dan sarana serta belum meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan. Demikian pula dengan Provinsi Kalbar. Selain pelayanan kesehatan belum optimal, tingginya angka pernikahan dini menjadi salah satu masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan kesehatan reproduksi.

Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar Ulfa, Maria; Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1294

Community empowerment through micro-business development can be an instrument in poverty alleviation. The development of micro-businesses cannot take place by itself, therefore it needs to get financial support from the government. One form of government’s support is the people's business credit (kredit usaha rakyat - KUR) which until now has been running for more than ten years. The purpose of this study was: (1) To determine the impact of the KUR on the micro-business sector; and (2) To determine the impact of the development of micro-businesses on poverty reduction. The type of research used was descriptive with a qualitative approach. The sampling technique in this study was purposive sampling with a consideration that the informants were considered the most knowledgeable about the object of this research problem (key informants). The informants consisted of officials from the Makassar City Office of Cooperatives and SMEs, business actors, and community leaders. Based on the research conducted, it is known that the KUR has a positive impact on the development of micro-businesses in Makassar City and the development of micro-businesses has a positive impact on poverty alleviation.AbstrakPemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dapat menjadi sebuah instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tidak dapat berjalan sendiri, karenanya perlu mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak KUR pada sektor usaha mikro; dan (2) Untuk mengetahui dampak pengembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa narasumber atau informan dianggap paling tahu tentang objek permasalahan penelitian ini (key informant). Adapun informannya terdiri dari pejabat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar Ulfa, Maria; Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1294

Community empowerment through micro-business development can be an instrument in poverty alleviation. The development of micro-businesses cannot take place by itself, therefore it needs to get financial support from the government. One form of governmentâ€™s support is the people's business credit (kredit usaha rakyat - KUR) which until now has been running for more than ten years. The purpose of this study was: (1) To determine the impact of the KUR on the micro-business sector; and (2) To determine the impact of the development of micro-businesses on poverty reduction. The type of research used was descriptive with a qualitative approach. The sampling technique in this study was purposive sampling with a consideration that the informants were considered the most knowledgeable about the object of this research problem (key informants). The informants consisted of officials from the Makassar City Office of Cooperatives and SMEs, business actors, and community leaders. Based on the research conducted, it is known that the KUR has a positive impact on the development of micro-businesses in Makassar City and the development of micro-businesses has a positive impact on poverty alleviation.AbstrakPemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dapat menjadi sebuah instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tidak dapat berjalan sendiri, karenanya perlu mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak KUR pada sektor usaha mikro; dan (2) Untuk mengetahui dampak pengembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa narasumber atau informan dianggap paling tahu tentang objek permasalahan penelitian ini (key informant). Adapun informannya terdiri dari pejabat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.

Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi Muh Kamim, Anggalih Bayu
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1587

This study explores the ocean grabbing phenomenon that arises as a result of the reclamation project undertaken to facilitate the expansion of urban capital. The case of reclamation projects in Indonesia and Malaysia is taken to be compared with the consideration of the method of spending and facilitation on urban capital investment through the reclamation project. The need for new land which has become the culprit of the reclamation project will be explored about the impact it has had on the socio-ecological crisis that coastal communities must suffer. This study is a literature review carried out by tracing research reports, journal articles, and online media coverage related to the problem being examined. This study was carried out by borrowing the definition of ocean grabbing made by Bennett, Govan, and Satterfield and the criteria they made to show socio-ecological crises arising in coastal communities due to the reclamation project. The results of the study show that reclamation projects in Indonesia and Malaysia pose serious ocean grabbing problems. First, reclamation projects in Indonesia and Malaysia have poor governance. Minimal public participation and inadequate planning are a way for the facilitation of urban capital expansion in the reclamation project. Second, the reclamation project has worsened the living conditions of coastal communities due to loss of catchment area, decreased income, and deprived the community of its living space. Third, the reclamation project has caused damage to the ecosystem which has broken the balance of the environment in marine waters.AbstrakKajian ini mendalami fenomena ocean grabbing yang muncul akibat proyek reklamasi yang dilakukan untuk memfasilitasi ekspansi modal. Kasus proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat metode pengurugan dan upaya memfasilitasi investasi perkotaan dalam proyek reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi biang keladi dari proyek reklamasi akan didalami mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang harus diderita masyarakat pesisir. Studi ini adalah kajian pustaka yang dilakukan dengan menelusuri laporan penelitian, artikel jurnal, dan pemberitaan media daring yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini dilakukan dengan meminjam pendefinisian ocean grabbing yang dibuat oleh Bennett, Govan, dan Satterfield serta kriteria yang mereka buat untuk mengidentifikasi krisis sosio-ekologis yang muncul di masyarakat pesisir akibat proyek reklamasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah ocean grabbing secara serius. Pertama, proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk. Partisipasi publik yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi. Kedua, proyek reklamasi telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatan dan mencerabut komunitas dari ruang hidupnya. Ketiga, proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perairan laut.

Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi Muh Kamim, Anggalih Bayu
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1587

This study explores the ocean grabbing phenomenon that arises as a result of the reclamation project undertaken to facilitate the expansion of urban capital. The case of reclamation projects in Indonesia and Malaysia is taken to be compared with the consideration of the method of spending and facilitation on urban capital investment through the reclamation project. The need for new land which has become the culprit of the reclamation project will be explored about the impact it has had on the socio-ecological crisis that coastal communities must suffer. This study is a literature review carried out by tracing research reports, journal articles, and online media coverage related to the problem being examined. This study was carried out by borrowing the definition of ocean grabbing made by Bennett, Govan, and Satterfield and the criteria they made to show socio-ecological crises arising in coastal communities due to the reclamation project. The results of the study show that reclamation projects in Indonesia and Malaysia pose serious ocean grabbing problems. First, reclamation projects in Indonesia and Malaysia have poor governance. Minimal public participation and inadequate planning are a way for the facilitation of urban capital expansion in the reclamation project. Second, the reclamation project has worsened the living conditions of coastal communities due to loss of catchment area, decreased income, and deprived the community of its living space. Third, the reclamation project has caused damage to the ecosystem which has broken the balance of the environment in marine waters.AbstrakKajian ini mendalami fenomena ocean grabbing yang muncul akibat proyek reklamasi yang dilakukan untuk memfasilitasi ekspansi modal. Kasus proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat metode pengurugan dan upaya memfasilitasi investasi perkotaan dalam proyek reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi biang keladi dari proyek reklamasi akan didalami mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang harus diderita masyarakat pesisir. Studi ini adalah kajian pustaka yang dilakukan dengan menelusuri laporan penelitian, artikel jurnal, dan pemberitaan media daring yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini dilakukan dengan meminjam pendefinisian ocean grabbing yang dibuat oleh Bennett, Govan, dan Satterfield serta kriteria yang mereka buat untuk mengidentifikasi krisis sosio-ekologis yang muncul di masyarakat pesisir akibat proyek reklamasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah ocean grabbing secara serius. Pertama, proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk. Partisipasi publik yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi. Kedua, proyek reklamasi telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatan dan mencerabut komunitas dari ruang hidupnya. Ketiga, proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perairan laut.Â

Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Saragih, Junius Fernando S.
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1501

Poverty is still relatively high, especially among women. On the one hand the gap in work participation between men and women still occurs. On the other hand women have the opportunity to overcome the problems of poverty and their families with flexible work and do not interfere with the task of taking care of the household. Entrepreneurship is the right choice but needs to be accompanied by inclusive finance that brings capital closer to women. Inclusive finance is characterized by access to business capital financing without collateral, one-stop financial transactions, availability of financing that exceeds demand and increased financial literacy including saving habits and increasing financial management capabilities. It aims to describe and analyze the application of inclusive financial strategies in sustainable poverty reduction for women and to explain and analyze the impact of poverty reduction on low-income women and their families. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results show that financing can increase business interest and stimulate business development, increase income and strengthen the role of women in the welfare of their families. Poverty alleviation through an inclusive financial strategy is effective in increasing the economy, capacity and role of women in the welfare of the family. An adequate selection and monitoring system has a profound effect on this success.AbstrakKemiskinan masih tergolong tinggi, khususnya di kalangan perempuan. Sementara kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Di sisi lain perempuan memiliki peluang untuk mengatasi masalah kemiskinannya dan keluarganya dengan pekerjaan yang fleksibel dan tidak mengganggu tugas mengurus rumah tangga. Berwirausaha adalah pilihan yang tepat, namun perlu diiringi dengan keuangan inklusif yang mendekatkan modal kepada perempuan. Keuangan inklusif ditandai dengan akses terhadap pembiayaan modal usaha tanpa agunan, transaksi keuangan satu pintu, ketersediaan pembiayaan yang melebihi permintaan, dan peningkatan literasi keuangan, meliputi kebiasaan menabung serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis penerapan strategi keuangan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan perempuan serta dampaknya terhadap perempuan berpendapatan rendah dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mampu meningkatkan minat usaha dan memberi stimulan dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi keuangan inklusif efektif meningkatkan ekonomi, kapasitas dan peran perempuan dalam menyejahterakan keluarga. Sistem seleksi dan monitoring yang memadai sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan ini.

Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Saragih, Junius Fernando S.
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1501

Poverty is still relatively high, especially among women. On the one hand the gap in work participation between men and women still occurs. On the other hand women have the opportunity to overcome the problems of poverty and their families with flexible work and do not interfere with the task of taking care of the household. Entrepreneurship is the right choice but needs to be accompanied by inclusive finance that brings capital closer to women. Inclusive finance is characterized by access to business capital financing without collateral, one-stop financial transactions, availability of financing that exceeds demand and increased financial literacy including saving habits and increasing financial management capabilities. It aims to describe and analyze the application of inclusive financial strategies in sustainable poverty reduction for women and to explain and analyze the impact of poverty reduction on low-income women and their families. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results show that financing can increase business interest and stimulate business development, increase income and strengthen the role of women in the welfare of their families. Poverty alleviation through an inclusive financial strategy is effective in increasing the economy, capacity and role of women in the welfare of the family. An adequate selection and monitoring system has a profound effect on this success.AbstrakKemiskinan masih tergolong tinggi, khususnya di kalangan perempuan. Sementara kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Di sisi lain perempuan memiliki peluang untuk mengatasi masalah kemiskinannya dan keluarganya dengan pekerjaan yang fleksibel dan tidak mengganggu tugas mengurus rumah tangga. Berwirausaha adalah pilihan yang tepat, namun perlu diiringi dengan keuangan inklusif yang mendekatkan modal kepada perempuan. Keuangan inklusif ditandai dengan akses terhadap pembiayaan modal usaha tanpa agunan, transaksi keuangan satu pintu, ketersediaan pembiayaan yang melebihi permintaan, dan peningkatan literasi keuangan, meliputi kebiasaan menabung serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis penerapan strategi keuangan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan perempuan serta dampaknya terhadap perempuan berpendapatan rendah dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mampu meningkatkan minat usaha dan memberi stimulan dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi keuangan inklusif efektif meningkatkan ekonomi, kapasitas dan peran perempuan dalam menyejahterakan keluarga. Sistem seleksi dan monitoring yang memadai sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan ini.Â

Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Hakim, Lukman Nul
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1589

At present we are witnessing an increasing population of the world's elderly. The World Health Organization (WHO) calls this phenomenon as humanity’s greatest triumph. Indonesia is one of the countries with the most elderly population in the world. The WHO predicts that in 2025 Indonesia will occupy the fifth position with the highest percentage of elderly people in the world. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? The researcher uses a qualitative method with a combination of interview techniques and literature studies. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? So if there is an elderly bonus, the burden on productive people will be heavier. Gerontologists introduce the concept of active aging as a solution. A concept that invites us to see the elderly not as burdens but people with economic and social potential. A solutive, comprehensive and implementative policy that is supported by implementers at the central, regional, and community level will make the bonus of the elderly a blessing. Therefore, the revision of Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare is urgently called for, with several important things that must be included, namely the principle of humanity, the rights of the elderly, elderly data collection, and economic protection for the elderly.AbstrakSaat ini kita sedang menyaksikan meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia. World Health Organization (WHO) menyebut fenomena ini sebagai kemenangan terbesar umat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi lansia terbanyak di dunia. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menempati posisi kelima negara dengan persentase lansia tertinggi di dunia. Artikel ini mencoba menjawab bagaimanakah kajian ilmiah terkini tentang lansia? Berapakah sebaiknya batasan kategori usia lansia di Indonesia? Apakah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) mendesak untuk dilakukan? Terakhir, bagaimana peran DPR RI mengenai isu ini? Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan kombinasi teknik wawancara dengan pakar dan kajian literatur. Berdasarkan perhitungan dependency ratio oleh BPS, pada tahun 2020 ini 100 orang usia produktif menanggung beban 48 orang non-produktif, sehingga jika terjadi bonus lansia maka beban orang produktif akan semakin berat. Para ahli gerontologi memperkenalkan konsep active ageing sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansia sebagai berkah. Karena itu revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email jurnaldprri@gmail.com

Phone +6287839712686

Journal Mail Official jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham

Contact Email
jurnaldprri@gmail.com

Phone
+6287839712686

Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com

Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA