Jurnal Sosiologi Dialektika
Jurnal Sosiologi Dialektika (JSD) is open access, peer-reviewed and scientific journal published by Universitas Airlangga. The objective of Jurnal Sosiologi Dialektika (JSD) is to publish original research and review articles which advance the theoretical understanding of, promote and report empirical research about the widest range of sociological topics including gender, social development, family and relationship, democracy, conflict, children welfare, social movement, urban and rural society. The journal encourages, and welcomes, submission of papers which report findings using both quantitative and qualitative research methods; articles challenging conventional concepts and proposing new conceptual approaches; and accounts of methodological innovation and the research process.
Articles
130 Documents
<![CDATA[Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo ]]>
<![CDATA[R Dwi Kennardi Dewanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 13 No. 2 (2018): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (401.074 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v13i2.2018.183-192
<![CDATA[Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui upaya represif, yaitu melalui saluran penegakan hukum pidana untuk memulai penyelidikan keputusan pengadilan. Kasus yang dibahas melibatkan korporasi, sehingga sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No 32 dari 2009 sanksi yang dikenakan pada badan usaha atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan kejahatan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam kejahatan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai kendala untuk penegakan hukum terhadap perusahaan sebagai pelaku kejahatan lingkungan di wilayah hukum Sidoarjo yang mengakibatkan ketidakefektifan penegakan hukum lingkungan, antara lain, Fasilitas hukum, aparat penegak hukum, Fasilitas dan fasilitas, izin, sistem analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi terhadap lingkungan di Sidoarjo meliputi: meningkatkan jumlah aparat penegak hukum; Tingkatkan pengawasan setelah pemberian lisensi; Meningkatkan fungsi AMDAL sebagai alat penegakan hukum lingkungan; dan memberikan pelatihan/pelatihan kepada aparat penegak hukum yang berkonsentrasi pada hukum lingkungan. ]]>
<![CDATA[Perkembangan koperasi di Jawa Timur ]]>
<![CDATA[Tuti Budirahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 13 No. 1 (2018): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.332 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v13i1.2018.88-95
<![CDATA[Koperasi adalah lembaga sosial-ekonomi yang memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, penanganan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Timur, tetapi hingga kini data base perkembangan koperasi di Jawa Timur belum tertata dengan baik. Ditengarai hingga saat ini masih banyak koperasi yang belum terdata dengan akurat, dan kalau pun tersedia data perkembangan koperasi umumnya masih belum banyak dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang benar-benar kontekstual. Tujuan keiatan ini adalah, Pertama, untuk mengetahui pasang-surut perkembangan koperasi di Jawa Timur. Kedua, untuk memetakan problema dan berbaga kendala yang dihadapi koperasi dalam upaya mengembangkan kegiatan usaha dan melayani anggotanya. Ketiga, untuk dasar merumuskan program yang benar-benar efektif dalam upaya pemberdayaan koperasi di Jawa Timur. Metode yang digunakan pertama, melakukan pengumpulan data. Kedua, melakukan analisis data sekunder Ketiga, melakukan kajian lapangan, yakni langsung mewawancarai para anggota dan pengurus Koperasi di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini anggota koperasi mengalami peningkatan juga dari kebutuhan simpan pinjamnya. Prospek kedepan, perkembangan koperasi diyakini sebagian besar responden akan makin besar, sebab banyak warga masyarakat yang membutuhkan koperasi untuk tempat meminjam modal usaha mau pun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.]]>
<![CDATA[Strategi Polres Madiun dalam manajemen konflik pencak silat ]]>
<![CDATA[I Made Jata Wiranegara]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 15 No. 1 (2020): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.642 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v15i1.2020.41-48
<![CDATA[Manajemen konflik Pencak Silat PSHT dan PSHW di Kabupaten Madiun mengalami kendala internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Polisi Daerah Madiun dalam pengelolaan konflik seni bela diri PSHT dan PSHW. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik seni bela diri PSHT dan PSHW pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor perbedaan sejarah, perbedaan manajemen, dan faktor pengiriman pengajaran yang berbeda. Kemudian konflik PSHT dan PSHW terjadi pada saat-saat tertentu, seperti di Nyekar 1 Muharam oleh PSHT dan Suran Agung oleh PSHW. Pola kejahatan akibat konflik antara PSHT dan PSHW, yaitu ancaman dengan senjata, penganiayaan, dan penghancuran. Ada tiga tahap untuk mengelola konflik di Madiun terkait dengan konflik seni bela diri PSHW dan PSHT, yaitu pre-emptive, preventive, dan repressive.]]>
<![CDATA[Pengambilan keputusan suami istri dalam menentukan pendidikan anak: Studi pada Muslimat Hidayatullah Surabaya ]]>
<![CDATA[Siti Faridatus Sa'adah]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 14 No. 2 (2019): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.021 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v14i2.2019.111-119
<![CDATA[Keluarga adalah institusi ketahanan yang terkuat dan setiap manusia begitu terikat pada keluarga, karena setiap orang dilahirkan dalam keluarga. Setiap keluarga berfungsi sebagai pengantar untuk masyarakat yang lebih besar, sebagai hubungan pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Kekuatan sosial keluarga adalah aspek yang tidak dapat ditemukan di institusi lain. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengambilan keputusan dalam menentukan pendidikan anak. Para ibu Muslimat Hidayatullah di Kota Surabaya sekaligus istri sebagai pendidik utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan suami terbaik dengan peran mereka, yang lebih kuat dalam membuat keputusan suami dan istri untuk menentukan pendidikan anak-anak mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori pengambilan keputusan oleh George R. Terry dan teori hubungan kekuasaan oleh Faucault. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik purposive. Data diperoleh tujuh informan subjek dan tiga informan non subjek. Ada beberapa hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Pertama, suami lebih dominan ketika dia memiliki akses ke pengetahuan dalam pendidikan, kemampuan ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan suami, dan pemahaman agama. Kedua, istri lebih dominan ketika dia memiliki akses ke pengetahuan tinggi dan keterampilan ekonomi yang sama dengan suaminya. Ketiga, diskusi dan musyawarah adalah jalan yang dipilih oleh suami dan istri untuk mempertimbangkan sekolah. Terakhir, sekolah Hidayatullah dipilih untuk pendidikan anak-anak mereka karena mereka menganggapnya sebagai tempat terbaik untuk menjaga agama.]]>
<![CDATA[Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan ]]>
<![CDATA[Heru Dwi Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 14 No. 1 (2019): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.698 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v14i1.2019.34-43
<![CDATA[Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kejahatan jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses pengasingan yang melonggarkan ikatan sosial di antara komunitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Anti Kejahatan di Kepolisian Surabaya untuk pencegahan kejahatan jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Surabaya berupa pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yaitu: pertama, upaya penal. Upaya penal dengan cara melakukan kerjasama dengan penyidik unit tingkat Polsek, kemudian melakukan analisis data residivis (orang yang melakukan kejahatan kembali setalah bebas dari hukuman). Kedua, upaya non penal, upaya non penal dilakukan dengan cara preemtif (dilakukan dengan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan mengenai kejahatan dan cara untuk mewaspadainya atau mencegahnya) dan dan preventif (dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan kegiatan patroli rutin di tempat rawan kejahatan). Peran Tim Anti Kejahatan Polisi Surabaya adalah upaya pidana dan non pidana. Hambatan tim adalah kendala internal dan eksternal. Solusi untuk meningkatkan peran Tim Anti-Kejahatan dalam mengatasi kejahatan jalanan adalah penambahan sepeda motor untuk tugas, penambahan anggaran operasional dan mengeluarkan Formasi Pesanan Tim Anti Kejahatan.]]>
<![CDATA[Makna kearifan lokal To Parenge dalam penyelesaian konflik lahan di Tana Toraja ]]>
<![CDATA[Suparman Abdullah]]>;
<![CDATA[Sultan Sultan]]>;
<![CDATA[Rano Saputra Matande]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 13 No. 2 (2018): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (585.881 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v13i2.2018.122-131
<![CDATA[Pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu manajemen yang efektif dalam resolusi konflik lokal. To Parenge merupakan salah satu bentuk kearifan lokal etnis Toraja yang dibentuk dan dipilih oleh beberapa keluarga pemilik tongkonan. To Parenge merupakan pemimpin representatif, yang bertanggungjawab atas kelangsungan dan pengembangan tongkonan (Tongkonan bagi komunitas etnis Toraja secara fisik merupakan bangunan dan secara sosial budaya merupakan simbol ikatan dan perekat keluarga). Kajian ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi kearifan lokal To Parenge dalam peran sebagai manajemen penyelesaian konflik serta proses penentuan To Parenge dalam komunitas Toraja sebagai institusi yang berperan dalam menyelesaikan konflik/sengketa lahan. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengungkap fenomena sosial dengan menggunakan data-data dari hasil wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) To Parenge merupakan salah satu bentuk kearifan local etnis Toraja, statusnya sebagai pemimpin informal diakui peranannya dalam menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam kasus konflik/sengketa lahan; (2) To Parenge sebagai pemimpin merupakan institusi yang dibentuk oleh keluarga-keluarga pemilik tongkonan melalui proses kombongan (musyawarah); (3) To Parenge sebagai institusi lokal merupakan kerangka mediasi dalam manajemen konflik, dimana To Parenge berperan dalam menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan bersama keluarga pemilik tongkonan dalam suatu wilayah lembang/desa. Dalam setiap lembang/desa terdapat beberapa tongkonan dan setiap tongkonan terdiri dari beberapa keluarga sebagai pemilik. To Parenge menjadi pemimpin/perwakilan dari beberapa keluarga sebagai pemilik tongkonan.]]>
<![CDATA[Optimalisasi program dan kegiatan Corporate Social Responsibility di Kota Bontang ]]>
<![CDATA[Septi Ariadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 13 No. 1 (2018): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (579.197 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v13i1.2018.31-47
<![CDATA[Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki peran yang strategis, bukan saja untuk menambah daya dan cakupan upaya penanganan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), tetapi juga untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat melalui dukungan program alternatif yang lebih kontekstual sesuai prakarsa atau inisiatif masyarakat miskin itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi perusahaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bontang, tetapi sekaligus juga merumuskan kebijakan dan program CSR yang benar-benar kontekstual dan efektif. Metode yang dilakukan adalah melakukan review terhadap berbagai kajian dan penelitian kondisi BUMN dan CSR, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data terbaru tentang pelaksanaan program CSR di Kota Bontang, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari para warga masyarakat dan melakukan indept interview. Hasil dari penelitian ini berupa gagasan dan Strategi Optimalisasi Program CSR yang akan di lakukan di Kota Bontang guna untuk upaya penanggulangan kemiskinan. Kedepan, untuk mencegah agak tidak lagi terperosok pada kekeliruan yang serupa, dan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Bontang melalui Program CSR benar-benar dapat berjalan efektif, maka yang dibutuhkan bukan sekadar kesediaan untuk melakukan introspeksi, tetapi juga revitalisasi program pemberdayaan masyarakat miskin yang benar-benar kontekstual dan berpihak kepada lapisan yang paling miskin khususnya para pelaku ekonomi kerakyatan. Kemudian ada stategi dan rekomendasi program CSR prioritas yang harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bontang.]]>
<![CDATA[Analisis kinerja pelayanan publik pengurusan Surat Ijin Mengemudi berbasis teknologi informasi ]]>
<![CDATA[Arpan Arpan]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 15 No. 1 (2020): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (446.559 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v15i1.2020.16-25
<![CDATA[Penilaian kinerja penerbitan SIM sistem online dengan prinsip layanan prima di Satpas Polresta Sidoarjo dilakukan berdasarkan 9 indikator sebagaimana pendapat Bob Livingston. Hasil dari indikator ini: “Melebihi harapanâ€, yang mana dalam kriteria ini terdapat beberapa orang yang kurang puas terhadap aplikasi e-SIM Sidoarjo yang dianggap sering bermasalah, mengalami penutupan paksa, maupun kurangnya menu dalam aplikasi sehingga harapan yang tinggi oleh masyarakat belum mencapai potensi yang sepenuhnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal “menangani pengaduan†saat ini pengaduan tidak dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SIM Sidoarjo. Meskipun begitu, menurut penulis pengaduan online penting untuk diintegrasikan dalam aplikasi untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Pelayanan e-SIM Sidoarjo menurut indikator Livingston yaitu: “melebihi harapanâ€. Standarisasi pelayanan yang diberikan oleh petugas Polresta Sidoarjo, sikap perhatian dan pelayanan yang bermutu tinggi menimbulkan kepuasan masyarakat menjadi patokan penting dalam pelayanan yang melebihi harapan.]]>
<![CDATA[Pengendalian operasional transportasi becak motor di wilayah hukum Polres Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Prianggo Parlindungan]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 14 No. 2 (2019): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.134 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v14i2.2019.76-83
<![CDATA[Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro membuat inovasi dengan cara memodifikasi motor becak dalam konsep yang berbeda. Pengoperasionalan becak motor di Kabupaten Bojonegoro juga didiukung oleh koperasi becak motor di samping pelegalan becak motor oleh dinas setempat. Beroperasinya bentor di Kabupaten Bojonegoro, membawa dampak positif dan negatif. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro adalah keberadaan kendaraan taksi Pedi yang dimodifikasi menggunakan mesin sehingga mereka menjadi bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontrol operasional transportasi taksi Pedi bermotor di wilayah hukum kepolisian Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan jumlah kecelakaan lalu lintas akibat pengoperasian transportasi taksi Pedi bermotor di wilayah hukum kepolisian Bojonegoro adalah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh becak bermotor sebagai akibat dari tidak memiliki lampu belakang pada becak, atau bagian kendaraan yang tidak lengkap pada becak bermotor. Jumlah kecelakaan taksi Pedi bermotor selama tiga tahun dari 2016-2018 adalah 52 kasus. Kontrol operasional transportasi taksi Pedi bermotor di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bojonegoro dilakukan dengan upaya preemptive, preventif, dan represif.]]>
<![CDATA[Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya ]]>
<![CDATA[Nurdianto Eko Wartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosiologi Dialektika Vol. 14 No. 1 (2019): Jurnal Sosiologi Dialektika ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.112 KB)
|
DOI: 10.20473/jsd.v14i1.2019.1-8
<![CDATA[Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan properti mereka (bela diri) dari ancaman orang lain. Penelitian ini berfokus pada proses perizinan penggunaan senjata api hukum dan upaya polisi untuk mengawasi penggunaan senjata api hukum di yurisdiksi polisi metropolitan regional. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada enam jenis izin pemilik senjata api. Upaya polisi dalam mengawasi penggunaan senjata api di kepolisian daerah metropolitan dengan cara semua pemilik senjata api harus lulus persyaratan dan serangkaian tes dari polisi intelijen, melakukan pemeriksaan fisik senjata api atas permintaan perpanjangan izin, teguran untuk pemilik senjata api berlisensi, memberikan sosialisasi terus menerus, dan penyitaan senjata api jika terbukti menjadi pelanggaran. Faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan pengawasan penggunaan senjata api hukum di yurisdiksi polisi metropolitan regional bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal. Eksternal internal terkait dengan personil yang terbatas, maksimum sosialisasi, dan berbagai kegiatan di yurisdiksi kepolisian daerah metropolitan. Sementara itu, faktor eksternal yang berkaitan dengan data dari pemilik senjata api sering tidak kompatibel dengan domisili pemilik senjata api tetap sesuai dengan alamat yang tercantum dalam lisensi senjata api dan terkait dengan sifat pribadi dari pemilik senjata api. ]]>
