Articles
29 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER"
:
29 Documents
clear
<![CDATA[PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Komariah, Siti]]>;
<![CDATA[Lewoleba, Kayus Kayowuan]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4058
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia serta penerapan konsep diversi bagi anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya penelitian mengenai penerapan diversi pada anak penyandang disabilitas. Kebaharuan dari penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas mengenai penerapan diversi bagi anak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, untuk kepentingan pemeriksaan proses hukum, anak penyandang disabilitas berhak mendapakan pendampingan dari keluarga atau pendamping yang bersangkutan. Kedua, konsep diversi dapat diterapkan untuk kasus kekerasan yang dilakukan anak penyandang disabilitas mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Septiandani, Dian]]>;
<![CDATA[Astanti, Dhian Indah]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4314
<![CDATA[ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami. Akan tetapi perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam diperbolehkan seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam UU Perkawinan seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari hukum positif, konsekuensi seorang suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum yakni perkawinan dianggap batal demi hukum sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum islam, hukumnya haram apabila suami yang berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Kristian, Doddy]]>;
<![CDATA[Sadono, Bambang]]>;
<![CDATA[Sukarna, Kadi]]>;
<![CDATA[Ratna Sedati, Diah Sulistyani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.3332
<![CDATA[ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Polri dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian dan bagaimana reposisi kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba suatu kajian Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Kode Etik Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 sudah berfungsi terhadap anggota kepolisian selaku aparat penegak hukum. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian tersebut maka bisa menekan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik kepolisian yang berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.dan setiap anggota kepolisian tersebut harus tunduk. Kewenangan Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menegakkan Kode Etik Kepolisian yang melakukan tindak pidana Narkoba melalui sidang kode etik dan apabila terbukti dilakukan peradilan umum serta pemecatan dari dinas kepolisian apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkoba. Reposisi terhadap penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik dengan melakukan tindak pidana Narkoba, Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan disiplin anggota Polri diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, Kode Etik Profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Apabila di sidang kode etik terbukti bersalah maka dilakukan peradilan umum dengan mengacu pada undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penyidikan terhadap tindak pidana.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA JATENG DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Anam, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sudarmanto, Kukuh]]>;
<![CDATA[Arifin, Zaenal]]>;
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.3331
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[HAK MEWARIS ANAK ANGKAT PEREMPUAN DI TANA TORAJA ]]>
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Sari, Devika Anindya]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.3777
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengakain bagaimana hak mewaris bagi anak angkat perempuan di Tana Toraja. Masing-masing wilayah di daerah Indonesia cara mengangkat anak dalam perkawinan rumah tangganya berbeda-beda menurut hukum adatnya, juga tentang aturan yang mengatur permasalahan pewarisan bagi anak angkat tersebut, apakah mendapatkan warisan juga seperti halnya anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan. Seperti halnya di Tana Toraja, setelah peresmian perkawinan, ada suatu proses upacara yang memohon doa agar diberikan keturunan. Namun, di Tana Toraja, jika tidak diberikan keturunan tiap masyarakat dapat melakukan proses pengangkatan, dan tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pengangkatan anak oleh satu keluarga. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bagi pewaris yang semasa hidupnya tidak memiliki anak kandung sah dan anak angkat itu adalah kerabat dekat, maka anak angkat itu berhak atas seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat berwenang mewaris baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya dalam hal pewarisan. pembagian warisan terhadap anak angkat baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan pembagian, semua mendapatkan bagian warisan sama besarnya]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASEAN ]]>
<![CDATA[H. Noho, Muhammad Dzikirullah]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Prananingtyas, Paramita]]>;
<![CDATA[Islami, Trinah Asi]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4282
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan BOT diberbagai negara Asean sebagai acuan pembaharuan hukum BOT di Indonesia. Pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana adalah kewajiban pemerintah. BOT sebagai alternatif pembiayaan harapannya dapat memenuhi kebutuhan itu. Namun pada tataran regulasi perlu juga diperbaiki agar dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, seperti halnya regulasi BOT yang dibuat oleh Filipina yang kemudian membawa ketertarikan bagi swasta asing ataupun lokal untuk ikut terlibat membangun infrastruktur di negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan, bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum sekunder baik itu putusan ataupun peraturan-peraturan terkait. Konsep umum BOT disebut Project Finance, dengan dua peserta utama, yaitu pemerintah tuan rumah dan sponsor swasta. BOT di Indonesia, Fililipina, Malaysia, dan Vietnam sangatlah beragam. Pengaturan ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Perbandingan BOT antara Indonesia dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam menjelaskan bahwa BOT di Indonesia masih sangat liberal dan tidak pro nasionalisasi, hal tersebut dapat dilihat pada tidak adanya aturan mengenai kepemilikan saham perusahan BOT yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahkan jangka waktu konsesi, serta model penyelesaiannya.]]>
<![CDATA[HAK AKSES KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP HAK PATEN PRODUK FARMASI ]]>
<![CDATA[Prasetyo Raharjo, Raden Bagoes]]>;
<![CDATA[Roisah, Kholis]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.3231
<![CDATA[Di tengah pentingnya kerja sama global untuk mengembangkan obat untuk mengatasi virus corona atau Covid-19, produsen vaksin di dalam negeri masih dihadapkan dengan sejumlah permasalahan. Salah satu tantangan utama adalah hak paten. Ancaman paten terhadap kesehatan publik, terutama di negara-negara terbelakang, bukanlah isu baru. Hal ini selalu menjadi topik hangat yang diperdebatkan di tingkat internasional. Perlindungan paten obat yang telah disepakati secara bulat oleh negara-negara WTO untuk dimasukkan ke dalam agenda WTO, merupakan sebuah topik yang masih menyisakan kontroversi di negara-negara berkembang dan terbelakang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan paten obat berdasarkan ketentuan perjanjian TRIPS dan mekanisme pengajuan hak paten obat virus corona saat kondisi darurat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat empat pasal pelindung TRIPS yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak negatif perlindungan paten obat, yaitu impor paralel, bolar provision, lisensi wajib dan penggunaan paten oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, pelaksanaan paten oleh pemerintah telah diatur UU Paten No 13 Tahun 2016. Pemerintah dapat melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang paten dalam situasi yang mendesak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Wibowo, Damara]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4187
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan oleh Polri terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan meneliti sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah : (1) Penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di lakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. (2) Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang menganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih di persulit dengan segala regulasi yang ada. Tidak semudah kenyataanya.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE ]]>
<![CDATA[Irawan, Chandra Noviardy]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4283
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan menganalisis seperti apa penanganan pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan pendekatan restorative justice. Penanganan perkara anak yang melakukan. tindak pidana harus dibedakan dari penanganan pada kasus dewasa, termasuk anak dengan tindak pidana pembunuhan, yang pada proses penanganannya mendapatkan tekanan terutama saat proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang akan memberikan pengaruh pada sikap mental anak, pelaksanaan penanganan perkara pidana pembunuhan oleh anak memiliki ciri khas tertentu yang ditujukan untuk melindungi anak tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengupas bagaimana tindak pidana tersebut ditangani dengan memperhatikan perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan undang.-.undang. Hasil penelitian ditemukan bahwa sistem peradilan anak pendekatan yang dikenal dengan diversi diberikan kepada anak yang masuk dalam kategori anak dengan kenakalan atau anak yang melakukan. tindak pidana pembunuhan dalam penjatuhan pidana terdapat perbedaan. Penjatuhan pidana pembunuhan terhadap anak berupa pidana pokok lebih bersifat peringatan yaitu pidana ringan yang tidak menimbulkan pembatasan pada kebebasan yang dimiliki oleh anak, dan bersifat syarat meliputi pembinaan di luar ataupun di dalam lembaga; pelayanan pada masyarakat; pengawasan; pelatihan kerja; & penjara sebagai upaya terakhir. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan prinsip restorative justice.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM IDENTITAS PALSU DALAM AKTA PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA PEMBERI JAMINAN ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Puspa]]>;
<![CDATA[Zulfa, Eva Achjani]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v4i2.4050
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.]]>
