Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Legal Spirit

jhls
Website

Published by UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

ISSN : 19782608 EISSN : 26219115 DOI : -

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Legal Spirit journal is managed by the Postgraduate Masters of Law, Universitas Widya Gama Malang. Legal Spirit Journal can be used as a reference in an effort to achieve the ideals of the rule of law that everyone dreams of in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. LEGAL SPIRIT published two times annually, on June and December. Each of the issue has more than five articles both on review and research article use English and Indonesian language. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Administrative Law; Civil Law; Criminal Law; Constitutional Law; Economic and Business Law; Environmental Law; International Law; Law and Society; Human Rights

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 9 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit" : 9 Documents clear

DISHARMONISASI KETENTUAN PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA Solehuddin Solehuddin
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Masalah yang diteli yakni disharmonisasi ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk menganalisis disharmonisasi ketentuan pidana pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menemukan konsep pengaturan ketentuan pidana yang ideal. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini yaitu pertama terdapat ketidak konsistenan norma dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan pada Undang Undang No. 32 Tahun 2009, disatu sisi melarang pembakaran hutan dan disisi yang lain tetap mengizinkan adanya pembakaran hutan dengan luasan maksimal adalah 2 hektar berbeda dengan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Akibat dari disharmonisasi adalah multitafsir penegak hukum dalam menindak pelakunya mengingat banyaknya tindakan tersebut hanya demi keuntungan ekonomis. Kedua tidak bisa dipungkiri hukum selalu tertinggal dalam dinamika kehidupan masyarakat sehingga harus selalu mengevaluasi guna pembaharuan demi tercitanya tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Harmonisasi yang diusulkan peneliti adalah mengikuti rumusan satu udang-undang saja. Kata Kunci: Disharmonisasi, Pembakaran hutan, ketentuan pidana

MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Andry Lauda
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mendesak untuk dimodifikasi untuk memperkuat kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Modifikasi dimaksud dilakukan dalam bentuk revisi/perubahan peraturan perundang-undangan, di mana saat ini kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota masih sejajar dengan Organisasi Perangkat Daerah, ke depan menjadi sejajar dengan Sekretaris Daerah. Modifikasi kedua dilakukan dalam bentuk reposisi Peran/Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan cara mendorong terwujudnya Good Governance dan Clean Government, Menumbuh kembangkan Sinergi Pengawasan, Mendukung Upaya Pemberantasan KKN, Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara, Berperan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan modifikasi ketiga yang dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Kelembagaan melalui pengembangan struktur, Prosedur Kerja, dan Sumber Daya Manusia. Kata Kunci: Modifikasi Hukum, Kewenangan, Inspektorat Kabupaten/Kota

PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Shinta Puspita Sari
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis dasar normatif pengaturan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan pengaturan mengenai Good Corporate Governance (GCG) pada BPRS. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep pengelolaan Bank Konvensional dengan bank syariah sama-sama memiliki organ perusahaan yakni direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS) akan tetapi perbedaannya terletak pada syariah compliance atau yang disebut dengan kepatuhan pada syariah, selain itu pada perbankan syariah tidak terkecuali BPRS sendiri mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak diatur pada Bank Konvensional. Adapun tugas dari DPS pada perbankan syariah berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, selain itu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) yang fungsi utamanya ialah mengawasi produkproduk lembaga keuangan syariah. Kata Kunci : Pembentukan Pengaturan, Good Corporate Governance (GCG), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

PERTANGGUNGJAWABANPT. POS INDONESIA (PERSERO) TERHADAP KETIDAKSESUAIAN LAYANAN POS EXPRESS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yosa Cynthia Maharani
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Pos Express adalah salah satu layanan yang memiliki kualitas produk dan tariff bersaing dalam industry layanan perposan serta memiliki sifat dan jenis layanan dengan pelayanan khusus/special treatment. Dengan mengusung slogan yang diunggulkan, “kiriman Anda sehari sampai”, PASTI!’.Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (Persero) atas ketidaksesuain layanan Pos Express adalah dengan memberi ganti rugi atas kerugian konsumen baik berupa keterlambatan, kerusakan maupun kehilangan kiriman. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui cara preventif dan represif. Penyelesaian komplain yang diajukan konsumen kepada PT. Pos Indonesia (Persero) selama ini diselesaikan melalui baik melalui jalur diluar pengadilan/jalurdamai dengan memberikan ganti rugi maupun melalui jalur pengadilan. Kata kunci: Pos Express dan Perlindungan Konsumen

PENATAAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) SEBAGAI MAJELIS PERMUSYAWARATAN BANGSA INDONESIA Lukman Hakim
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Penataan struktur ketatanegaraan Indonesia yang terus berlangsung tidak serta-merta berjalan dengan baik. Dalam batas tertentu, penataan itu relatif berhasil meskipun dengan catatan baru sebatas pembentukan lembaga dan bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan utama MPR menurut UUD setelah perubahan adalah sebagai badan konstituante yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Perubahan kewenangan MPR yang sangat besar tersebut menyebabkan tidak tepat lagi memposisikan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Rumusan baru tersebut di dalamnya mengandung dua asas sekaligus yaitu asas demokrasi dan asas negara hukum atau adanya unsur konstitusionalisme karena pelaksanaan kedaulatan ditundukkan kepada hukum dalam hal ini UUD sebagai hukum tertinggi. MPR sebagai pemegang kedaulatan tunggal dari rakyat sudah tidak diakui lagi, karena rakyat telah menjalankan kedaulatannya dalam wujud kekuasaan pemerintahan negara yang disalurkan melalui lembagalembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah. Meskipun demikian melalui pembicaraan tingkat tinggi di MPR ini masih menjadi terbuka semakin lebar, karena kehadirannya sangat dibutuhkan oleh rakyat. Untuk dapat memberi dasar-dasar pembahasan yang lebih komprehensif akan sangat relevan apabila menggunakan pendekatan yang tidak mendasarkan pada pendekatan yang deskriptif klasik, melainkan dipertimbangkan pula pendekatan proses dan cita negara serta jiwa bangsa, terutama nilai-nilai bernegara bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Kata Kunci : Penataan Kewenangan, MPR

PERATURAN MAHMAKAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PERWUJUDAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Shanti Riskawati
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah Perma No. 2 Tahun 2015 telah mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan dan kelemahan Perma tersebut. Hasil menyimpulkan bahwa Perma tersebut sebagai salah satuinstrumen penerapan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Hal tersebut ditandaidengan beberapa pengaturan yang membedakan dengan gugatan perdata umum, antara lain:Pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan hakim tunggal, para pihak dalam gugatansederhana tidak boleh lebih dari satu dan berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama,pemeriksaan gugatan sederhana hanya 25 hari. Kelemahan PERMA ini ialah: Para pihak tidak dalam domisili hukum yangsama, dalam mengajukan gugatan sederhana, para pihak bisa diwakili oleh kuasa hukum,yurisdiksi gugatan sederhana hanya pada peradilan umum, tidak menjangkauPengadilan Agama, kdudukan hakim tunggal berpotensi mempengaruhi subyektifitas hakim, tidak diatur tentang konsekuensi ketika putusan melebihi waktu 25 hari, belum ada ketentuan yang jelas mengenai pembuktian sederhana, tidak diperkenankannya eksepsi sertabelum ada ketentuan mengenai sita jaminan. Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN PROSTITUSI ONLINE YANG MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK Mufidatul Ma'sumah
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Perlindungan Perempuan dan anak bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi yakni masalah penegakan hukum (law enforcement). Salah satu persoalan hukum yang menjamur di masyarakat saat ini adalah kejahatan prostitusi dunia maya atau lebih dikenal prostitusi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum kejahatan prostitusi online yang melibatkan Perempuan dan Anak serta untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Kota Malang. Lokasi yang dijadikan penelitian diantaranya: Polresta Malang, Kejaksaan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online masih belum efektif. Hambatan-hambatannya adalah dikarenakan antara lain: Sarana dan prasarana yang belum memadai, Sumber Daya Manusia (penegak hukum) kurang mumpuni dalam bidang teknologi informasi, banyak iklan prostitusi online yang dijadikan sebagai modus penipuan, tingginya biaya penegakan hukum terkait penegakan kejahatan prostitusi online, dari segi teknologi informasi sistem filter yang dibuat oleh pemerintah masih lemah, budaya masyarakat Indonesia khususnya kontrol keluarga kurang. Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Prostitusi Online

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN SARANA KONTROL TEKNOLOGI ATAS CIPTAAN MENURUT KETENTUAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Moch Zairul Alam
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Perkembangan teknologi internet yang terus meningkat tentunya mengakibatkan peredaran karya digital semakin pesat pula dan permasalahan mengenai hak cipta karya digital menjadi semakin ramai diperdebatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan perlindungan hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia dan Amerika Serikat dan mengkaji penerapan ketentuan pasal 52 UndangUndang Hak Cipta tahun 2014 dalam kasus yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millennium Copyright Act 1998, kedua ketentuan tersebut telah mengatur perlindungan ciptaan terkait penggunaan Sarana Kontrol teknologi. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam hal pelarangan importasi, produksi dan pemasaran alat (device) yang digunakan untuk merusak Sarana Kontrol Teknologi, dimana di dalam Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 tidak diatur. Perbedaan kedua, Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara lengkap klasifikasi pengecualian dari pelanggaran terkait Sarana Kontrol Teknologi; seperti penggunaan oleh perpustakaan, penelitian dan hal lain seperti dalam DMCA. Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur dengan frase “selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan” yang masih mungkin bisa ditafsirkan secara luas Kata kunci: Ciptaan Digital, Hak Cipta, Sarana Kontrol Teknologi

URGENSI PERUBAHAN SIFAT TINDAK PIDANA PERZINAAN DI INDONESIA DARI TINDAK PIDANA ADUAN MENJADI TINDAK PIDANA BIASA Maulidin Darma Wangsa
Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

KUHP merupakan produk hukum Belanda yang berdasarkan nilai-nilai individualisme dan liberalisme yang bertolak belakang dengan hukum dan budaya bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 284 KUHP tentang zina, perbuatan zina tidak dapat dilakukan penuntutan jika tidak adanya aduan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis perlunya perubahan sifattindak pidana perzinaan dalam KUHP Indonesia menjadi tindak pidana biasa, dan membuat formulasi tindak pidana perzinaan dalam KUHP Indonesia yang akan datang agar menjadi tindak pidana biasa. Dalam penelitian ini menghasilkan: Pertama, berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, gambaran kondisi dan reaksi masyarakat, kasuskasus zina yang tidak diadukan dan alasan pembenar perlunya perubahan sifat tindak pidana zina, maka perlu dilakukan perubahan sifat tindak pidana zina menjadi tindak pidana biasa. Kedua, agar bersifat tindak pidana biasa perlu dilakukan perubahan dengan mereformulasi Pasal 284 KUHP dengan menggunakan Teori Perubahan dan Pembentukan Undang-Undang. Hal tersebut dapat dilakukan selama Pasal tersebut bertentangan dengan Pancasila. Kata Kunci: Perzinaan, Delik Aduan, Delik Biasa, Reformulasi Kebijakan

Page 1 of 1 | Total Record : 9

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 1 (2025): Law and Society Vol 8, No 2 (2024): Legal Spirit Vol 8, No 1 (2024): Legal Spirit Vol 7, No 2 (2023): Legal Spirit Vol 7, No 1 (2023): Legal Spirit Vol 6, No 2 (2022): Legal Spirit Vol 6, No 1 (2022): Legal Spirit Vol 5, No 2 (2021): Legal Spirit Vol 5, No 1 (2021): Legal Spirit Vol 4, No 2 (2020): Legal Spirit Vol 4, No 1 (2020): Legal Spirit Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit, Desember, 2019 Vol 3, No 2 (2019): Legal Spirit Vol 3, No 1 (2019): Legal Spirit Vol 2, No 2 (2018): Legal Spirit Vol 2, No 1 (2018): Legal Spirit Vol 1, No 2 (2017): Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
M. Ramadhana Alfaris

Contact Email
pps@widyagama.ac.id

Phone
+6281217783216

Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id

Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang

Location
Kab. malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name M. Ramadhana Alfaris

Contact Email pps@widyagama.ac.id

Phone +6281217783216

Journal Mail Official pps@widyagama.ac.id

Editorial Address Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang

Location Kab. malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
M. Ramadhana Alfaris

Contact Email
pps@widyagama.ac.id

Phone
+6281217783216

Journal Mail Official
pps@widyagama.ac.id

Editorial Address
Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Widya Gama Malang. Jl. Borobudur No. 35 Malang

Location
Kab. malang,

Jawa timur

INDONESIA