Articles
310 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI MAQâSHID AL-SYARî’AH DALAM PUTUSAN BAHTS AL-MASâ’IL TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA ]]>
<![CDATA[Mutakin, Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.7 KB)
<![CDATA[Abstrak Perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang bernuansa harmonis, bahagia dan sejahtera (sakînah mawaddah wa rahmah). Keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera merupakan perkawinan yang mencerminkan terwujudnya al-ushûl al-khamsah atau maqâshid al-syarî?ah. Sedangkan perkawinan beda agama (antara Muslim dengan non-Muslim yang mencakup Musyrik dan Ahl al-Kitâb), merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik yang akan mengancam keharmonisan, kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di samping itu, perkawinan beda agama juga disinyalir akan mengancam praktek keagamaan (murtad) bagi salah satu kedua mempelai. Berdasarkan hal tersebut, Bahts al-Masâ?il memutuskan keharaman praktek perkawinan beda agama apapun bentuknya. Abstract Marriage formed tocreatea nuanced offamily in harmony, happy and prosperous(sakinah mawaddah wa Rahmah). Harmonious family, happy and prosperous marriage reflects area lization al-Usul al-khamsah or maqasidal-shari'ah. While interfaith marriage (between Muslims and non-Muslims include poly the ists and Ahlal-Kitab), isone of the emergence factors of various conflict that can be a threat of the harmony, happiness and well-being ofthe household. On the other hands, interfaith marriage also allegedly would be a threat forreligious practice (apostasy) forone of the bride and groom. Based on this, Bahtsul-Masa'il decideprohibition of the practice of any form of interfaith marriage]]>
<![CDATA[KONSEP ‘DARAJAH’: SOLUSI AL-QURAN DALAM MENGATASI BEBAN GANDA WANITA KARIER ]]>
<![CDATA[amin, muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (484.576 KB)
<![CDATA[Abstraksi Meniti Karier merupakan fitrah setiap manusia, pria dan wanita, sebagaimana dicontohkan oleh para shahabiyat sejak masa permulaan Islam dan tetap berlangsung hingga saat ini. Dewasa ini, problem yang dihadapi oleh wanita karier adalah double burden, khususnya beban khidmatul bait (domestic sphare-ruang kerja domestik).Dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik konseptual, penulis menawarkan solusi konsep ?Darajah? berupa kerendahan-hati seorang suami untuk meringankan beban-beban istrinya. Konsep ini disarikan dari surat al-Baqarah/2ayat228 dan berlandaskan pada penafsiran Ibnu Jarîr al-Thabarî terhadap ayat ini. Penulis juga mengutip pendapat mufassir lain dan ahli fiqh sebagai penjelasan dari konsep ?Darajah?. Langkah aplikatif untuk melaksanakan konsep tersebut penulis rumuskan dalam rumusan TM3 yaitu Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabasah, dan Mulazamah yang diiringi dengan komitmen end-to-end. Abstract Pursuing career is the nature of every human being, male and female, as examplified by the shahabiyat since the early days of Islam and keep continues until today. Nowadays, the career women faced by the double burden problem, especially the khidmatul-bait problem (domestic work space). Using a conceptual thematic interpretation perspective, the writer offers concept ?Darajah? as a solution for this problem. Darajah means the humility of a man to ease his wife?s burden. This concept is abstacted from QS. al-Baqarah/2: 228 and based on the interpretation of Ibn Jarîr al-Thabarî againt this verse. The writer also quoted the opinion of other mufassir and fiqh experts as explanation of the concept ?Darajah?. An Applicative step to implement this concept has formulated by writer in the TM3 Formulation (Tafaqquh fi al-Din, Musyawarah, Mulabasah, and Mulazamah) which accompanied by an ?end-to-end? commitment.]]>
<![CDATA[PENGARUH AGAMA ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[fadhly, fabian]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.851 KB)
<![CDATA[Abstraksi Masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh Masehi mempengaruhi berbagai lingkungan kehidupan Bangsa Indonesia, salah satunya dalam bidang hukum. Pengaruh Islam terhadap hukum di Indonesia mulai terasa dengan munculnya hukum Islam yang diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia bersamaan dengan hukum adat pada saat itu. Kemunduran hukum Islam di Indonesia bermula ketika Belanda menerapkan teori receptie, teori ini menekan keberlakuan serta penerapan hukum Islam bagi muslim Indonesia. Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan memberi ruang yang cukup luas untuk kembali memberlakukan dan menerapkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Keadaan ini terealisasikan oleh kemandirian Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan bidang keperdataan Islam, selain itu terdapat pula KHI yang menjadi rujukannya. Abstract The entry of Islam to Indonesia in the first century of Hijri or seventh century of A.D which given influences to many aspect in Indonesian life, one of them is in the field of law. The influence of Islam against the law in Indonesia began to be felt with the rise of Islamic law being introduced and applied in public life of Indonesia together with customary law at the time. Setbacks Islamic law in Indonesia began when the Dutch applied receptie theory, this theory pressing enforceability and implementation of Islamic law for Muslims in Indonesia. Changeover after independency of Indonesia had given space to reenforce the Islamic law with Indonesianperspective, and been realized by autonomy of religious court toadjudged Islamic private cases, furthermore Islamic Law Compilation being used as referral for it.]]>
<![CDATA[PRINSIP-PRINSIP KEADILAN WANITA DALAM ISLAM: SEBUAH KAJIAN PRA-NIKAH ]]>
<![CDATA[abdullah, ru'fah]]>;
<![CDATA[setiana, tata]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.839 KB)
<![CDATA[Abstrak Universalitas ajaran Islam termaktub secara jelas dalam nash-nash al-Qur?an dan riwayat-riwayat kenabian. Pengutaraan terbaik dari pesan universal yang dibawa oleh Islam salah satunnya terletak pada perhatian besarnya yang ditujukan kepada individu manusia, tentang prinsip-prinsip keadilan. Salah satu prinsip keadilan yang menaungi hak-hak individu dalam Islam secara sistematis dan luas terangkum dalam tema perkawinan. Pentingnya tema perkawinan (munakahat) yang membahas potensi kesetaraan antara hak-hak yang diterima oleh laki-laki dan wanita menjadi kajian utama hukum Islam, selain tiga pembahasan utama lainnya seperti ibadah, muamalah dan jinayah. Dalam tema perkawinan, prinsip keadilan seakan baru ditemukan pasca terikatnya antara pasangan laki-laki dan wanita dalam peristiwa akad yang sah. Hal ini menggambarkan bahwa beberapa fase sebelum itu atau di masa pra-nikah prinsip-prinsip keadilan belum menjadi fokus pembahasan dalam kajian hukum Islam. Berkenaan dengan perspektif terakhir tersebut, perlu kiranya tulisan ini diarahkan kepada kajian pra-nikah yang menelusuri prinsip-prinsip keadilan khususnya yang diterima oleh pihak wanita menjelang memasuki ranah perkawinan. Abstract The universality of Islamic teachings wrote clearly in the texts of the Qur'an and prophetic narrations. Best explanation of the universal message of Islam brought by one of them lies in the amount of attention devoted to the individual human being, on the principles of justice. One of the principles of justice which is responsible for individual rights in Islam are systematically and widely summarized in the theme of marriage. The importance of the theme of marriage (munakahat) addresses the potential equality between the rights earned by men and women to be the main study of Islamic law, beside the three other major discussion of such worship, muamalah and jinayah. In the theme of marriage, the principles of justice as if just found after the bound between pairs of men and women in the event of a valid contract. It illustrates the multiple phases before it happen or in pre-marital principles of justice have not becoming a focus discussion in the study of Islamic law. Regarding the latest perspective, we should bear this paper to the study of pre-marital to explore the principles of justice, especially what to receive by the lady in entering the realm of marriage.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KORELASINYA TERHADAP KUALITAS BERAGAMA ]]>
<![CDATA[sugito, sugito]]>;
<![CDATA[julaeha, siti]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (521.315 KB)
<![CDATA[AbstraksiMajelis Taklim membuktikan bahwa ada ragam kegiatan yang dapat diberdayakan bersama para anggotanya, disamping kegiatan keagamaan. Majelis Taklim juga dapat digerakkan menopang pemberdayaan ekonomi, pelestarian alam dan aktifitas sosial lainnya. Penyuluh Agama Islam (PAI) sebagai pelaksana pembinaan keagamaan, harus memiliki kapasitas untuk mendorong Majelis Taklim tumbuh sebagai gerakan sosial. Dalam hal ini, pengelolaan Majelis Taklim secara profesional menjadi sebuah keniscayaan. Abstract Majelis Taklim proves that there are various activities which can be empowered with the members, outside of religious activities. Majelis Taklim can also becoming a sustain economic empowerment, natural conservation and other social activities. Religious Counselor of Islam (PAI) as the executor of religious guidance, must have the capacity to push the Majelis Taklim growing up as a social movement. In this case, management of Majelis Taklim professionally becomes a necessity.]]>
<![CDATA[NEGARA VERSUS: PARADIGMA ISLAM MERESPON LIBERALISASI PERDAGANGAN ]]>
<![CDATA[ubaid, abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.685 KB)
<![CDATA[Abstraksi Pelaksanaan perdagangan bebas di Indonesia melahirkan kontroversi. Pengamat ekonomi khawatir tentang kondisi perekonomian Indonesia, terutama tentang eksploitasi dan perluasan kepentingan negara-negara maju yang ingin keuntungan tanpa batas untuk dirinya sendiri. Bagaimana Islam melihat ini? Menurut konsep ekonomi Islam, negara ini memiliki peran yang sama dengan pasar, tugasnya adalah untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, menjamin kompetisi di pasar sempurna, kesetaraan informasi, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai regulator tidak selalu membuatnya dominan. Untuk negara, tidak pernah diizinkan untuk mengganggu pasar dalam keseimbangan, perannya hanya diperlukan bila ada distorsi dalam sistem pasar. Abstract Implementation of free trade in Indonesia spawned controversy. Economic observers worried about the condition of Indonesia economy, especially about the exploitation and expansion of the interests of the developed countries who want profits without limits for himself. How does Islam view this? According to the concept of Islamic economics, the country has the same role with the market, its task is to regulate and supervise the economy, ensure competition in the market place perfectly, equality of information, and economic justice. His role as a regulator does not necessarily make it dominant. For the state, never allowed to disturb the market is in balance, its role is only necessary when there is a distortion in the market system.]]>
<![CDATA[PERAN MAJLIS TAKLIM DALAM DINAMIKA SOSIAL UMAT ISLAM ]]>
<![CDATA[nugraha, firman]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.692 KB)
<![CDATA[Abstraksi Bagaimana posisi majlis taklim dalam dinamika sosial umat Islam Indonesia menjadi tema kajian ini. Perjalanan panjang keberadaan majlis taklim dalam gerak perubahan sosial umat Islam menunjukan warna tersendiri pada setiap tempat yang kondisi sosialnya berbeda termasuk masa yang berbeda. Majlis taklim mengingat eksistensinya yang megakar kuat pada masyarakat Islam pada kurun waktu tertentu telah menjadi perhatian politik untuk mengukuhkan pola pengkaderan dan pembinaan masyarakat. Dan pada dimensi masyarakat urban ia dapat dikatakan sebagai respon masyarakat atas kondisi sosial di sekitarnya. Sementara pada masyaraat perdesaan ia menjadi bagian penting sebagai agen untuk melakukan perubahan ekonomi sosial jamaahnya. Hal ini merupakan refleksi dari peran sosial yang ada dalam dirinya Abstract The aim of this article is to describe the position of majlis taklim in the social dynamics of Indonesian Muslims. The long journey of majlis taklim in motion social change has showed any variant color in every place different social conditions including different times. Majlis taklim by the existence of deep-rooted in Islamic societies at a certain time has become a political concern to establish the pattern of cadre and community development. On the dimensions of urban society it can be said as response to the public on social conditions in the vicinity. While in the rural it was became an important part as an agent for social change on economy congregation. This is a reflection of the social role of majlis taklim.]]>
<![CDATA[MAKNA SIMBOLIK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF NURCHOLISH MADJID ]]>
<![CDATA[wiwin, wiwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.159 KB)
<![CDATA[Abstraksi Zakat adalah salah satu ajaran Islam yang berkenaan dengan harta. Ia tidak hanya menyangkut urusan dengan Tuhan, tapi juga menyangkut urusan dengan sesama manusia. Zakat --sebagaimana juga ajaran-ajaran agama lainnya-- dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan simbol keagamaan dan karenanya memiliki makna simbolik. Meneliti makna simbolik zakat dalam perspektif Nurcholish Madjid ini cukup menarik dan penting, Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis fokus pada kajian tentang makna simbolik zakat dalam perspektif Nurcholish Madjid. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana, sebab hampir semua sumber data merupakan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan wujud keshalehan sosial sebagai konsekuensi logis dari adanya keshalehan pribadi. Abstract Zakat is one of Islamic doctrines that concerning the property. It is not only concerned with the affairs of the Lord, but also concerning dealings with human being fellows. Zakat --as well, just as the others religious teaching? in Nurcholish Madjid?s perspective is a religious symbol and therefore has a symbolic meaning. Examining the symbolic meaning of zakat in Nurcholish Madjid?s perspective is quite interesting and important, Therefore, in this study the writer focused on the study of the symbolic meaning of zakat in Nurcholish Madjid?s perspective. The method that the writer used in this research is discourse analysis method, because almost all the data source is a textual form. The results showed that zakat in Nurcholish Madjid?s perspective is a form of social piety as a logical consequence of their personal piety.]]>
<![CDATA[FILANTROPI ISLAM BERBASIS HARTA WAKAF MASJID (STUDI ATAS MODEL PENGELOLAAN WAKAF MASJID AGUNG BERSEJARAH DI JAWA) ]]>
<![CDATA[zainurrosyid, a.]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.128 KB)
<![CDATA[Abstraksi Wakaf dan pengembangannya sebagai tatanan ajaran syariah Islam, sangatlah penting untuk dikaji guna mensejahterakan umat. Dalam konteks keindonesiaan khususnya Jawa tengah potensi harta wakaf sangat besar, namun masih belum berdampak besar terhadap kesejahteraan umat Islam. Harta wakaf di empat masjid bersejarah di Jawa, yakni masjid Agung Kendal, masjid al-Muttaqin Kaliwungu, Semarang dan Demak memiliki kesamaan akar sejarah dari kerajaan Islam di Jawa. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dianalisa dari perspektif normatif baik dari perpsektif hukum Islam maupun hukum positif Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Penemuan dalam penelitian ini adalah model pengelolaan wakaf masjid Agung di Jawa masih dominan model ?apa adanya? dan lebih tertutup dengan pembaharuan regulasi. Harta wakaf di kedua masjid Agung Semarang dengan masjid Agung Demak tampak lebih adaptif. Dari sisi peruntukkan wakaf lebih luas pada harta wakaf yang dikelola oleh nazhir BKM Depag daripada wakaf yang dikelola oleh nazhir kelembagaan takmir masjid yang hasil pengelolaannya lebih berorientasi pemeliharaan masjid. Abstract Waqf and its development as a teaching of Islamic law (syari?ah) is urgently studied because it can develop ummah. In Indonesia context, especially in Central Java, the potential of waqf is very big, but it still cannot give many impacts for Islamic society welfare. The waqf asset at four historical great mosques; at Kaliwungu, Kendal, Semarang and Demak in Central Java have a similar history from the kingdom of Java. This study may be considered sosio-legal research into Islamic law. It is qualitative research supported by an academic approach. The data were analysed from Islamic law and positive law, waqf law No. 41 year 2004. The finding in this study is a model of the Great Mosque waqf management in Java were still as it is form ?apa adanya? and closed from the renew of regulation either on its orientation of waqf or models of productive improvement. Both waqf property in Semarang Great Mosque with Grand Mosque Demak seem more adaptive. In term of broader endowments designated on waqf property managed by BKM Nazhir MORA than endowments managed by institutional Nazhir takmir mosque result-oriented management of maintenance of mosques.]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI INDEKS KEISLAMAN EKONOMI DAN KAJIAN EMPIRISNYA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[rama, ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (743.671 KB)
<![CDATA[Abstraksi Terdapat sejumlah studi yang membuktikan bahwa agama dan kinerja ekonomi memiliki hubungan yang kuat. Studi ini mengukur tingkat ?keIslaman ekonomi? provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan model ?indeks keIslaman ekonomi?. Konsep indeks ini merupakan indeks komposit dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Tujuan utama tersebut selanjutnya diturunkan menjadi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang nantinya akan diproksikan oleh sejumlah indikator ekonomi yang relevan dan terukur. Model ini menghasilkan peringkat rangking ?keIslaman? ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dalam bentuk indeks. Penelitian ini menemukan bahwa provinsi Sumatera Selatan menempati posisi tertinggi dalam perolehan skor indeks. Sebaliknya, provinsi Papua menjadi provinsi yang memiliki skor indeks terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya, hanya terdapat 11 provinsi dari total provinsi di Indonesia yang memiliki skor indeks di atas 50 poin. Hal ini berarti rata-rata wilayah/provinsi di Indonesia memiliki kinerja indeks pada pencapaian tujuan sistem ekonomi Islam relatif rendah. Abstract Some earlier studies show that religion and economic activities have strong relationship. The study measured the level of 'the Islamic economy' provinces in Indonesia using the model 'index of the Islamic economy". The index concept is actually a composite index derived from main purposes of Islamic economy system. The main concepts are divided into several Islamic economic principles then proxied by several relevant and measurable economic indicators. The model provides ranking of Islamic economy performance for all provinces in Indonesia.This study found that the South Sumatra province occupies the highest position in the acquisition of the index score. Instead, the province of Papua into the provinces which have the lowest index score compared to other provinces. Furthermore, there are only a total of 11 provinces of the provinces in Indonesia which has an index score above 50 points. This means an average of regions / provinces in Indonesia have a performance index on the achievement of the objectives of Islamic economy system is relatively low.]]>
