cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 358 Documents
 7   8   9   10   11 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN DI KOTA PALANGKA RAYA Imanuel Jaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.653 KB)

Abstract

The problems of social welfare that are developing today show that there are citizens who have not fulfilled their basic needs properly because they have not received social services from the state. The existence of homeless people, beggars, prostitutes and street children is a joint task that must be immediately addressed by the Central Government and the Regional Government. In particular, the City Government of Palangka Raya has issued a policy contained in Regional Regulation No. 09 of 2012 concerning Handling of Bums, Beggars, Prostitutes and Street Children. Where this policy aims to provide understanding and skills for actors to be able to live normally in society. The theory used is George Edward III about policy implementation which consists of four indicators, namely, Communication, Resources, Disposition and Structure of the Bureaucracy. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach that is obtained based on the researchers' reasoning ability in connecting facts, data, and information obtained during the research. The study was conducted in the City of Palangka Raya, the Office of Social Services of the City of Palangka Raya. Data collection methods used in the form of observation, interviews, and documents. Analysis of the data used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, related to the Implementation of the Homeless Handling Policy of Beggars and Street Children in Palangka Raya City, the results have been implemented for 6 years but have not had a significant impact. Lack of communication between related parties, inadequate human resources, Disposition (attitude) Implementing policies that have not been decisive become the main factor in the lack of maximum handling. As a supporting and inhibiting factor (Internal), so far the Social Service has received a budget from the Government in carrying out short-term handling in the form of enforcement, rehabilitation (social and mental) and repatriation to the place of origin. As a limiting factor, in the long run the local government still does not have a social rehabilitation institution to provide work skills and social guidance. While from (External) which is a supporting and inhibiting factor is the culture of the community to be together care and not neglect, Political Wiill, and Regulation for the benefit of the community.
PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP LOYALITAS MEREK, BRAND AWARENESS, PERSEPSI KUALITAS DAN ASSOSIASI MEREK Rahmaddian
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.51 KB)

Abstract

Perguruan tinggi yang tumbuh kembang banyak diminati di Indonesia karena popularitas dan prestigenya dan berasosiasi perguruan tinggi negeri hanya bagi mereka yang cerdas sehingga persaingan untuk masuk ke PT negeri sangatlah ketat. Diterbitkanya Permendikbud no.24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada Perguruan Tinggi membuka kesempatan dan peluang bagi Perguruan Tinggi lain selain untuk berkompetisi menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Hal ini merupakan tantangan bagi PTJJ yang telah ada. Realita ini mengharuskan PJJ untuk meningkatkan kuantitas dan layanannya. Dalam manajemen pemasaran terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga siklus daur hidup suatu organisasi dalam menghadapi para pesaing termasuk Universitas Terbuka pendiri PJJ, salah satunya adalah dengan memperhatikan atribut-atribut pada organisasai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui tingkat signifikansi masing-masing elemen dari variabel brand equity, 2) Mengetahui rangkaian program promosi yang sudah dijalankan dalam membentuk image 3) Untuk mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan. Hasil Penelitian dan Kesimpulan serta Saran ini menunjukan adanya H1 Pengaruh Brand Image terhadap BA sebesar 12.745171, , H2 BI berpengaruh signifikan terhadap Asosiasi Berdasarkan nilai t-statistik 10.715180, H3 Brand image berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Berdasarkan t-statistik 9.865272,. H4 Pengaruh BI terhadap Loyalitas sebesar 5.646275, nilai diatas lebih besar dari nilai t-tabel 1,98 untuk level signifikan 0.05 (5%). Brand image UT dimata mahasiswa mudah di ingat terutama logo UT namun untuk yang bukan pelanggan tidak tahu mengerti tentang logo tersebut. Loyalitas dari suatu merek merupakan gambaran dari keterkaitan pelanggan dalam sebuah merek, ukuran tersebut dapat mempengaruhi pemikiran konsumen untuk dalam pemilihan produk atau jasa. Brand UT hanya membenak kepada mahsiswa saja perlu di ada inovasi-inovasi untuk dapat memperkenalkan UT sampai kepelosok-pelosok begitu juga brand awareness UT dari sisi layanan yang terkomputerisasi yang banyak mengalami kendala jaringan dan dibutuhkan kerjasama dengan vendor-vendor dibidang IT untuk memperkuat jaringan internet sampai ketingkat pedesaan.
STUDI KOLABORATIF DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KAWASAN DERMAGA KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA Galadi
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 8 No. 1 (2019): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.695 KB)

Abstract

This study raised collaborative issues in tourism development in the Kereng Bangkirai pier area of ??Palangka Raya City with the aim to determine the extent of collaboration carried out by the government, the private sector and the community in carrying out tourism development and to find out the inhibiting factors and supporters of collaboration in tourism development. The indicator in this study is to use the theory of Robert Agranoff and McGuire Michael (2003: 144-153) to view collaboration as activities that are horizontal and vertical. Then, the activity is analyzed through: (1) Communication (2) Value added (3) Deliberation. This type of qualitative research with a descriptive approach. The research location is in the tourist area of ??the Kereng Bangkirai pier, Palangka Raya City. The informants in this study were the Head of Tourism, Staff of the Attractiveness Section, Chairperson of the tourism awareness group, Community and Community Leaders with Data Collection Techniques through (1) observation, (2) interviews, (3) documentation. While the data analysis technique uses the version of Miles and Huberman in Sugiyono (2012), namely (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion drawing / verification. As for the findings of the research, Collaboration conducted by the government, the private sector and the community in developing tourism uses: (a) Communication is the establishment of a forum and channel of communication that aims to provide mutual benefits including the formation of a tourism awareness group , also meetings that discuss tourism ; (b) Value added is the involvement of all elements in the tourism area of ??Kereng Bangkirai, both government, private and community; (c) Deliberation is a mutually beneficial cooperation between the government, the private sector and the community in the Kereng Bangkirai pier area, which results in positive changes in the form of mushrooming business premises in the form of stalls, shops, parking and provision of boat rental, water duck bikes, riverboats and photo booth. Supporting factors are: (a) Availability of infrastructure; (b) Budget availability; (c) Partnership; (d) Community participation. While the inhibiting factors (a) Limited human resources; (b) Budget limitations; (c) The condition of a pluralistic society.  
ANALISIS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PALANGKA RAYA Billy Muliadi
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.757 KB)

Abstract

Proses perijinan dan penanaman modal yang cepat merupakan keinginan bagi para masyarakat maupun investor agar segera melakukan produksi maupun investasi di suatu daerah. Oleh karena itu perlu diterapkannya suatu sistem yang dapat mempercepat proses perijinan tanpa harus melakukan melakukan banyak hal tetapi dapat mempercepat proses perijinan maupun penanaman modal sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat atau investor. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan electronic government pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penaman Modal Kota Palangka Raya dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mencapai pelayanan prima dan mengarah kepada terwujudnya good governance di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal dalam lingkup Kota Palangka Raya.Hasil penelitian menujukan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui penerapan electronic goverment yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya penerapan electronic government pada proses pelayanan serta adanya situs yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai sarana dalam menyampaikan informasi perkembangan perijinan serta adanya perencanaan dan anggaran yang untuk peningkatan penerapan eletronic government lebih lanjut. Dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan electronic government dalam Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya yaitu kurangnya sumber daya manusia atau pegawainya dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan sarana yang telah disediakan.
HUBUNGAN ANTARA NILAI YANG DIMILIKI STAKEHOLDER TERHADAP PENGEMBANGAN KEBIJAKAN EKOWISATA PADA TAMAN NASIONAL DI INDONESIA BHAYU RHAMA
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.745 KB)

Abstract

Taman Nasional adalah sebuah area yang diciptakan atau digunakan untuk melestarikan lingkungan alami pada sebuah pembangunan yang sedang berjalan di sekitarnya. Untuk mendukung keberhasilannya maka sejumlah isu manajerial yang muncul dalam pengelolaan taman nasional harus dikelola dengan baik. Model manajemen yang tepat untuk pengelolaan Taman Nasional adalah partisipatif dengan konsep ekowisata karena prinsip-prinsip ekowisata tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi konsep ekowisata memerlukan keterlibatan stakeholder karena adanya pertimbangan yang lebih besar mengenai keanekaragaman, baik dari segi sosial, lingkungan, politik, budaya, maupun ekonomi. Kerangka strategis untuk menghasilkan kemitraan yang berhasil antar stakeholder dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjelaskan dan memprediksi bagaimana stakeholder berperilaku untuk merespon dan memberikan pengaruh pada lingkungannya karena setiap stakeholder memiliki persepsi berbeda berdasarkan nilai kehidupan yang dianutnya, termasuk masalah ekowisata. Strategi utama yang mendukung pengembangan kebijakan ekowisata adalah dengan melihat pada nilai-nilai yang dianut oleh para aktor dan memprediksi bagaimana para aktor menggunakan nilai ini untuk membangun persepsi kognitif dan emosional mengenai pesan ekowisata yang dibangun bersama.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAMPEMILIHAN UMUM WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013 DI KECAMATAN PAHANDUT SRIYANA
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 2 (2014): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.507 KB)

Abstract

This study aims to describe how people's political participation in elections Mayor / Deputy Mayor of Palangkaraya in District Pahandut in 2013. People's political participation can be seen through the participation of the community in the campaign and polling (voting) can finally be concluded that the level of political participation of the community.Data sources of this study is secondary data which have been obtained from the District Election Committee (PPK) and Pahandut of the Voting Committee (PPS) in every village in the district Pahandut. Data collection techniques by performing the study and documentation of the village other materials related to the study. Field research is the data collection by jumping to a location using the enclosed questionnaire (questionnaire) as well as an interview with the head of the KDP Pahandut and communities have the right to vote.Sampling using Taro Yamane formula. Samples were taken of the number of voters registered in the voters list (DPT) in District Pahandut as many as 100 people from 49 160 people. While the data analysis technique used is descriptive quantitative in order to give an idea of the level of political participation in elections Mayor / Deputy Mayor Palangkaraya Pahandut Year 2013 in the district, whether it is through one's participation in the campaign and voting (voting).The results showed that the level of political participation of the community in the form of participation in campaign activities is still low at only 46 %. While the level of political participation of the community in the form of participation in the provision of voting rights (the election) is relatively high at 74.50 %.
PENERAPAN KEBIJAKAN DAERAH TENTANGKEGIATAN JUAL-BELI MAKANAN/MINUMAN DI BULAN RAMADHAN DI KOTA AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAIUTARA Akhmad Riduan
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.209 KB)

Abstract

As a socio-cultural product of Banjar society, Ramadhan seasonal market, which coincided with the month of Ramadhan is a socio-cultural phenomena that reflects the religiosity of society, especially in Amuntai, Hulu Sungai Utara. Along with the globalization influencing Muslim countries, it?s reflecting the cultural change in society of Amuntai, known as Bertakwa City which is the cultural basis of social organization Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Here, Regulation of Hulu Sungai Utara District No. 32 Year 2013 on the Prevention and Prohibition of Staining Activities in the sacred month of Ramadhan was made to ensure peace and order during the month of Ramadhan.In implementation, it?s constrained by low awareness of the traders / buyers as a target group in addition to the lack of enforcement of sanctions explicitly and the absence of a Standard Operating Procedure (SOP) that also affect the level of performance of the Civil Service Police Unit. In addition, limited land for Ramadan Market location in Jalan Basuki Rahmat resulted in the closure of the road and not the concentration of the traders of food / drinks.To improve the effectiveness of the implementation, it should be carried out intensive monitoring and integrated by forces civil service police unit especially with respect to hours of selling food / drinks during the day in Ramadan seasonal market and in other similar locations, the settings related to the traders cake / small snacks in the market daily / weekly complemented by the determination of the location of Ramadan more representative markets in the coming years by the authorities. In the meantime, it takes continuous socialization coupled with enforcement of sanctions explicitly that all of the stages refers to a set of Standard Operating Procedure (SOP).
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR TOURISM SECTOR (PENGEMBANGAN MODEL PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA MICE KHUSUSNYA PENYELENGGARA INSENTIVETRAVEL) John Sihar Manurung
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2015): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.397 KB)

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia sektor Pariwisata merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan pembangunan berkesinambungan yang direncanakan melalui sektor Pariwisata yang dulunya dengan mengemas kebijakan Pariwisata untuk mendatangkan kuantitas sebanyak-banyaknya wisatawan mancanegara (Wisman), akan tetapi pada masa ini bahwa kebijakan Pariwisata MICE lebih menekankan pada kualitas wisatawan yang dapat menambah pundi devisa melalui Pariwisata Mancanegara dan Domestik yang akan melakukan kegiatan Rapat (Meeting), Perjalanan Dinas (Insentive), Konfrensi (Confrence), Pameran (Exibition) di Indonesia. Untuk mendukung Kebijakan Pemerintah dalam arah haluan Pariwisata Mice maka diharapkan melalui sektor swasta dan masyarakat dapat melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dengan model atau pola yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelenggara Pariwisata di Indonesia. Pengelolaan Sumber daya manusia Pariwisata MICE telah dituangkan dalam UU No 10 tahun 2004, bab 3 pasal 5 mengenai sumber daya manusia pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan, terdiri dari sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa letak geografi, kepulauan, laut, flora dan fauna, sungai, danau, hutan bentang alam, iklim; sumber daya hasil karya manusia berupa hasil-hasil rekayasa sumber daya alam, perkotaan, kebudayaan, nilai-nilai sosial, warisan sejarah, dan teknologi; dan sumber daya manusia berupa kesiapan, kompetensi, komitmen dan peran serta masyarakat.Kajian ini bertujuan untuk menemukan Pengembangan Model Kapasitas Sumber daya manusia yang sesuai dengan keinginan sektor swasta dan masyarakat khususnya penyelenggara Pariwisata MICE khususnya di Sumatera Utara dan secara umum sebagai bahan masukan dalam mewujudkan Indosesia sebagai salah satu Negara Destinasi Insentive. Adapun tujuan khusus, antara lain: 1).Untuk mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia penyelenggara insentive travel di Sumatera Utara. 2).Sebagai model pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara insentive travel di Sumatera Utara. 3).Untuk mendukung kebijakan Pariwisata dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Insentive travel pasca penetapan Sumatera Utara sebagai salah satu kota destinasi Insentive travel. Sedangkan manfaat secara tioritis dapat memberikan bukti empiris tentang program Insentive Travel David Kelly (2012), Severt S. & Breiter D.(2010), Motivasi Kerja Mc Clelland (1987), dan Kinerja Sumber daya manusia Bernardin dan Russell (1993), dikaitkan dengan motivasi kerja berprestasi dan kinerja sumber daya manusia. Sedangkan manfaat praktis, antara lain: 1). Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan
PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT (DEWASA) TENTANG DEMENSIA DAN PENGELOLAANNYA TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL DI PALANGKA RAYA Nawan
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2014): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.245 KB)

Abstract

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan tentang demensia dan keterampilan masyarakat untuk mengenal gejala demensia secara dini, mencegah, dan menangani demensia dalam lingkungan sosial (keluarga dan masyarakat). Metode yang digunakan adalah perencanaan partisipatif, pendekatan, dan kegiatan penyuluhan dengan evaluasi pretes dan postes. Hasil yang dicapai adalah peningkatan pengatahuan masyarakat tentang demensia dan keterampilan mengenal gejala demensia secara dini. Simpulannya adalah kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya sehingga demensia dapat dicegah dan dikelola dengan baik oleh masyarakat.
PENINGKATAN PENGETAHUAN REMAJA DAN PEMUDA TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN LINGKUNGAN SOSIAL DI PALANGKA RAYA Septi Handayani
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 (2014): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (104.35 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan remaja dan pemuda tentang kesehatan reproduksi dan hubungannya dengan lingkungan sosial di Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah perencanaan partisipatif, pendekatan, dan kegiatan penyuluhan dengan evaluasi pretes dan postes. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 40 orang peserta (10 orang remaja dan 30 orang pemuda). Hasilnya adalah peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, dan kanker serviks. Simpulannya adalah peningkatan pengetahuan pengetahuan remaja dan pemuda tentang kesehatan reproduksi dan hubungannya dengan lingkungan sosial.

Page 9 of 36 | Total Record : 358

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 01 (2026): State, Governance, and Democratic Change Vol. 14 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue