Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
334 Documents
<![CDATA[Problematika Lapak Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan H.M Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Roman Polong Kec.Somba Opu Kab.Gowa ]]>
<![CDATA[Mukraidin]]>;
<![CDATA[Jumadi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19307
<![CDATA[Pokok Permasalah dari penelitian ini adalah Problematika Lapak Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan H.M Yasin Limpo No.36 Kelurahan Roman Polong Kec.Somba Opu Kab.Gowa, Pokok permasalahan dibagi menjadi tiga yaitu: 1.Bagaiman status perizinan lapak bagi pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. 2.Bagaimana perhatian pemerintah terhadap pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. 3.Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif data yang diperoleh yaitu dengan wawancara langsung dengan informan yang terkait dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status pedagang kaki lima di jalan H.M Yasin Limpo izin resmi dari pemerintah ternyata tidak ada yang memilikinya, dan peran pemerintah daerah setempat dalam hal ini Kelurahan mereka hanya bisa melakukan edukasi sama pihak penjual agar tidak melakukan penjuan di pingir jalan, tampa ada yang merasa keberatan atas keberadaan pedagang tersebut maka pemerintah setempat belum bisa mengambil tindakan keras seperti membubarkan pedagang sebab itu adalah salah satu sumber pendapatan masyaratnya, namun menurut sebagian warga keberadaan pedagang kaki lima tersebut akan mengangu kemacetan jalan serta akan merusak tata kelolah kota yang baik meskipun keberadaan juga membuat masyarakat sekitar mempermudah dalam berbelanja. Implikasi dari penelitian ini yaitu diperlukan tindakan serius dari pemerintah setempat dalam hal menangani persoalan pedagang kaki lima sebab sudah jelas dalam peraturan daerah kabupaten gowa No.5 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tampa ada yang di rugikan sehingga pedagang bisa melakukan penjualanya dengan aman dan kondunsif.]]>
<![CDATA[Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Muhammad Hidhayat]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19321
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peran kepolisian dalam upaya penyelesaian perkara lalu lintas dengan memakai metode mediasi kususnya untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang bersifat ringan di Kabupaten Gowa. Menyadari pentingnya peranan transportsi, kususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dpat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efesien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju kesejahteraan masyarakat. dari data yang saya dapatkan pada laka Lantas Polres Gowa yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Mediasi penal atau mediasi pidana juga merupakan salah satu bentuk alternatif peyelesaian sengketa diluar pengadilan, mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana jika menepuh jalur litigasi selalu ada penjatuhan penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini seringkali memunculkan rasa tidak puas terhadap pihak, baik korban mupun pelaku. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa. (2) Apa hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi. Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penilitian empiris yang merupakan salah satu metode penelitia yang menggunakan data deskriptif berupa perkataan dari para pihak atau orang-orang yang dapat diamati kemudian dalam penyusunannya ini didukung dengan literatur dan buku-buku,jurnal,artikel,skripsi dan karya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian perkara lalu lintas dengan menggunakan metode mediasi (1) Menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalmi kerugian meterial dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat atau kesepakatan kedua pihak, selama korban tidak menuntut untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian maka penyidik dapat saja menerapkan mediasi penal. (2) Hambatan yang dihadapi pada saat melakukan mediasi dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu, faktor Internal dan faktor Eksternal.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba ]]>
<![CDATA[Muhammad Ismail]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19340
<![CDATA[Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan Ammatoa berbeda dengan sistem pemilihan modern yang melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat. Sistem pemilihan Ammatoa dilaksanakan berdasarkan pasang melalui ritual adat A’nganro selama 3 bulan 15 hari untuk memohon doa seluruh alam dan petunjuk untuk pemilihan Ammatoa yang baru. Ammatoa sebagai Kepala suku masyarakat hukum adat Tana Toa diyakini merupakan wakil Tuhan yang dipilih langsung dan dikehendaki oleh Turiek Akrakna (Tuhan yang Maha Kuasa).]]>
<![CDATA[Efektifitas Dan Dampak Peranan Tahanan Pendamping dalam Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Nur Alim Hamzah]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19385
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas dan dampak peranan tamping dalam proses pembinaan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II sungguminasa. penelitian lapangan dengan pendekatan empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriftif berupa perkataan dari pihat atau dari orang orang yang dapat diamati yang kemudian dalam penyusunannya ini di dukung dengan berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan peranan tahanan pendamping dalam proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengankatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Permasyarakatan. Peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan lembaga permasyarakatan kepada narapidana dalam bentuk yakni peranan tamping dalam aktifitas penyuluhan dan aktifitas rohanai, pembinaan dana aktifitas jasmani, tamping sebagai fasilitator, peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana dan peran tamping dalam dalam mengatasi minimnya anggaran.serta dampak yang dapat di timbulkan dengan peranan tamping dalam proses pembinaan lembaga permasyarakatan antara lain :tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang, sebagai pengontrol jaringan kriminalitas dalam lapas, serta dapat menciptakan tukar menukar kepentingan yang tidak sehat antara narapidana dan petugas.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan No.: 6/pid.sus.anak/2017/PN. Bantaeng) ]]>
<![CDATA[Rezki Awaliah Mansur]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19696
<![CDATA[Tindak Pidana Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tindak Pidana Persetubuhan terhadap seorang anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Yuridis Empiris. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan instansi Pengadilan Negeri Bantaeng di Kabupaten Bantaeng. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pada kasus persetubuhan anak.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj) ]]>
<![CDATA[Hasdiwanti]]>;
<![CDATA[Syamsuddin Radjab]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19781
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, tepatnya di Pengadilan Negeri Sinjai sebagai instansi yang terkait dengan perkara ini. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kepustakaan dan metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Snj yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan mati sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yakni dari alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, visum et repertum, dan keterangan terdakwa. 2) Majelis hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam putusan tidak menguraikan semua poin-poin yang menjadi latar belakang pertimbangan subjektifnya, dan lebih kepada pertimbangan yuridisnya. Walau demikian, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yakni 4 (empat) tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 6 (enam) tahun penjara.]]>
<![CDATA[Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal Nur]]>;
<![CDATA[St. Nurjannah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19784
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya yakni bagaimana efektivitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dari pokok masalah tersebut ditarik sub masalah yaitu 1) Bagaimana pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19? Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang tergolong penelitian pustaka (library search). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh.01.Pk.05.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.Pk.04.01-70 Tahun 1994 Syarat Substantif Yang Harus Dipenuhi Oleh Narapidana Yang Mendapat Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahanbahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu cara identifikasi yakni mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi covid-19 sangat tidak efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya yang sangat menjadi ketakutan masyarakat yakni mereka dapat mengulang kembali kejahatan yang sama.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Soppeng ]]>
<![CDATA[Asri Wahyudi]]>;
<![CDATA[Tri Suhendra Arbani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19797
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakan pemerintah daerah terkait peraturan daerah serta implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pendapatan daerah yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Didalam perda No. 3 Tahun 2008 Pemerintah daerah Kab. Soppeng membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan, dan aset daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Kab. Soppeng dan merupakan penelitian kualitatif lapangan, dengan cara mengumpulkan data dengan obsesrvasi, wawancara, dan kajian pustaka. Dalam penelitian ini menunjukkan kebijakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap mengacu kepada Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan mengacu kepada undang- undang tersebut pemerintah daerah membentuk/ membuat Peraturan Daerah yang menaungi masing- masing bidang. Implemetasi Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan pendapatan daerah yang akan digunakan dalam pelaksanaan berbagai pembangunan sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat oleh banyaknya pembangunan- pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah baik itu pembangunan fisik maupun non- fisik. Akan tetapi masih ada hambatan yang dilalui oleh DPPKAD dalam mengelola pendapatan daerah yakni masih ada masyarakat yang tidak membayar pajak. Dalam penelitian ini diharapkan pemerintah tetap memperhatikan peraturan- peraturan yang ada kaitannya terhadapa pengelolaan pendapatan sehingga dapat berjalan lebih optimal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn ]]>
<![CDATA[Adi Dharmawan]]>;
<![CDATA[Eman Solaeman]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19800
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Korban Revenge Porn selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu pertama bahwa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn (pornografi balas dendam) di kota Makassar. Serta apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn (pornografi balas dendam) di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan yang di gunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang di gunakan data primer dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu observasi wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan dan analisis data yang di gunakan adalah klasifikasi, processing, editing dan cleaning serta analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat upaya-upaya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn yaitu upaya preventif (non penal) dan upaya represif (penal). Serta faktor yang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana revenge porn yaitu munculnya rasa kecewa ataupun sakit hati dari pelaku mengakibatkan tindakan balas dendam. Implikasi penelitian yaitu kekosongan norma hukum atas tindak pidana balas dendam pornografi harus segera dibentuk untuk mengurangi perbuatan di masyarakat, dengan pemilihan dasar hukum yang menjadi dasar hukum perbuatan tindak pidana balas dendam pornografi harus sesuai sehingga pelaku mendapatkan hukuman setimpal.]]>
<![CDATA[Sanksi terhadap Anggota Militer yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Rostina Dewi Latif]]>;
<![CDATA[Ade Darmawan Basri]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19804
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Sanksi terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus perkara Nomor:27-7K/PM.III-16/AD/AD/II/2018 Tanggal 15 April 2018 ang Pelda Yudianto). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan Penelantaran dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-16 Makassar apakah kekerasan dalam rumah tangga sudah ditangani dengan baik sesuai dengan undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan sosiologis, Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,dokumentasi, Instrumen penelitian yaitu peneliti, pedoman wawancara, daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam/handphone.]]>
