cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 333 Documents
 18   19   20   21   22 
Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB Salma; Ahkam Jayadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19821

Abstract

Penelitian ini membahas tentang “Implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP atas bantuan hukum terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Makale kelas IB”. Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur pendampingan terhadap terdakwa oleh pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale Kelas IB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang merupakan penelitianyang digunakan untuk memperjelas kesesuaian teori dengan praktek dan menggunakan data premier tentang implementasi posbakum dalam menyelesaikan perkara pada rana pengadilan negeri. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pada pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Makale kelas IB dalam mendapatkan bantuan hukum harus melalui beberaapa prosedur yang sudah ditetapkan dari pihak posbakum dan juga merujuk pada peraturan-peraturan yang ada. Kemudiaan pada penerapannya atau implementasinya posbakum sudah terlaksana secara efektif pihak pos bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB juga sudah melaksanakan beberapa program-program yang menyangkut tentang pemberian bantuan hukum khusunya kepada masyarakat kurang mampu. Implikasi penelitian ini adalah untuk lebih mengoptimalkan implementasi pos bantuan hukum harusnya pendanaan yang masuk di posbakum lebih ditingkatkan sedikit agar tidak hanya perkara prodeo saja yang di kenai bantuan hukum secara cuma-cuma tetapi pada perkara di bidang perdata juga.
Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Tentang Frasa Pekerjaan Lain dalam Undang-Undang Pemilu Ahmad Muh. Randi Azhari Azis; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19972

Abstract

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik tekah disusun mellalui dan oleh hukum, yaitu zaman sejarah yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) antena pernah mempuyai tidak kurang dari 11 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh parah kaisar atau para preator. Termasuk didalamnya pernyaataan-pernyataan pendapat para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi, Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentul L’Etat General di Francis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan orda et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakanb cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia Nina Ismaya; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.20141

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimana syarat-syarat ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana menetapkan besarnya bagian-bagian ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan perdata di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris pengganti dalam hukum islam ialah adanya kematian beruntun, dan harta warisan pewaris (si mati pertama) belum dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya. Pada kewarisan perdata Indonesia tidak harus adanya kematian beruntun, namun orang yang digantikan harus lebih dahulu meninggal dari si pewaris dan yang menggantikan tersebut juga merupakan keturunan yang sah dari orang yang digantikan. Adapun untuk penetapan bagian ahli waris pengganti, dalam hukum islam telah ditentukan bagian ahli waris sesuai dengan furudhul muqaddarah dimana telah ditentukan bagian-bagiannya berdasarkan jenis kelamin dan derajatnya. Sedangkan dalam hukum kewarisan perdata, bagian-bagian untuk ahli waris sama kepala demi kepala.
Analisis Perlindungan Konsumen Pada Penerapan Pembulatan Harga Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Penjual Syamsiar Arief; Arry Wirrawan
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.28488

Abstract

This study provides a description of consumer protection for the right to change money in buying and selling transactions in several minimarkets in Makassar. This study aims to determine the form of payment transactions at minimarkets and the legal consequences of price fixing with unavailable nominal currency. This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach through the methods of observation, interviews and documentation. The results obtained explain that several minimarkets as objects of research have implemented promotional methods to attract consumers' interest by applying nominal prices, which in fact some of them no longer exist in the use of currency in Indonesia such as Rp. 8.990,- (eight thousand nine hundred and ninety rupiah). In addition, sellers also often take advantage of rounding off prices, which basically can still be accommodated in currency denominations such as Rp. 9.900, - in which consumers often refuse a refund of Rp. 100,- or the seller replaces the change by using other products such as candy. This kind of trading practice According to Law Number 8 of 1999 there are 5 articles of violation, namely as follows: Violation of article 9 letter (a), article 10 letter (a), article 15, and related to sanctions for transferring change into candy based on the law Number 7 of 2011 then this has violated Article 8 of the UUPK, as a result of this violation can be punished with 5 years in prison or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000 (two billion rupiah), as stated in Article 62 paragraph 1 of the UUPK. (3).
Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Kasus Kota Makassar) Andi Rahmah; Amiruddin Pabbu
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.28489

Abstract

This study aims to find out how the application of material criminal law in cases of narcotics possession crimes and to find out what the judges consider in making decisions against perpetrators of narcotics possession crimes. The research method used is normative legal research with a research approach that includes a statutory approach and a conceptual approach. Technique Analysis of the data was analyzed qualitatively, then from the results of the analysis will be poured descriptively. The application of the Material Criminal Law by the Judge to the Crime of Possession of Narcotics Category I in the Decision on Case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks has been correct. The Public Prosecutor used alternative charges, namely: Article 114 Paragraph (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics Jo Article 132 (1) of the Law. RI. No. 35 of 2009 concerning Narcotics, or Article 112 Paragraph (1) of the Law. RI. 35 of 2009 concerning Narcotics. Among the elements of the two Articles charged by the Public Prosecutor. Where the actions and the elements of the Article match each other. The judge's legal consideration of the criminal act of Narcotics Ownership Category I is not a plant in imposing a sentence, it is appropriate because the Judge in case Number 669/Pid.Sus/2021/PN.Mks imposed a sentence based on witness testimony, defendant's statement, and documentary evidence according to Article 184 KUHAP is legal evidence. Furthermore, the evidence supports the facts revealed in the trial which convinced the judge that the criminal act of Possession of Narcotics Category I was not a plant that actually occurred and that the defendant was guilty of committing it.
Tinjauan Yuridis Keabsahan Nikah Sirri Melalui Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros Abd Basir; Suhartati
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.30591

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian Hukum Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh menjelaskan bahwa, tata cara memperoleh Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kelas I.B Maros dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun tata cara memperoleh itsbat nikah antara lain: (a) Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama. (b) Menghadiri persidangan, (c) putusan / penetapan Pengadilan Agama. Kemudian, akibat hukum dari suatu pernikahan sirri yang sudah mendapatkan itsbat nikah secara otomatis yang berkepentingan akan mendapatkan bukti otentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, berfungsi sebagai Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum dan Perlindungan Hukum atas pernikahan itu sendiri. Sedangkan perkawinan yang tidak tercatatkan dan tidak mengitsbatkan pernikahannya maka kedudukan perkawinan itu adalah: (1) tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah ada perkawinan sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, (3) tidak dapat dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana (Pasal 219 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (4) tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak oleh pihak wanita/isteri dan juga anak-anaknya.
Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat Sulastri Yasim; M. Fadhlan Fadhil Bahri; Muh. Chaerul Anwar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.34488

Abstract

This study aims at finding out how the inheritance system in the Civil Code (KUHPerdata) is. Second, to find out how the inheritance rights for the crime of forgery will be unforced. This type of research is library research and the research approach used is a juridical normative approach. The data sources for this research are primary, secondary and tertiary data sources through legislation, books, journals and decisions. The data analysis used are through identifying and classifying the existing data and arranging them systematically. The results of this study indicate that in the inheritance system according to the Civil Code there are two ways of obtaining inheritance, namely: first, obtaining an inheritance based on statutory provisions and second, obtaining an inheritance based on a will. There are restrictions on certain parties which result in the abolition of the right to inherit, which is one of the reasons for committing the crime of forging a will.
Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Diregistrasi oleh Notaris (Waarmerking) di Kabupaten Maros Ibnu Izzah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.34822

Abstract

waarmarked in less than 5 years by 9 Notaries. This indicates that people in Maros Regency have a high interest in registering deeds under their hands at a Notary. Then what if the underhanded deed has been registered or recorded by a notary (waarmerking) who incidentally is an authorized public official, will it add to the strength of proof of the underhanded deed. This study aims to: (1) find out the practice and responsibilities of a notary in registering deed under the hands of a waarmerking (2) understand the strength of proof of an underhanded deed that has been registered by a notary in civil court proceedings. The research method used in this research is empirical legal research, namely research that prioritizes field research which aims to obtain primary data through interviews with several Notaries and Judges in Maros Regency. The data were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: (1) Notaries are not legally responsible for the correctness of privately registered deeds (waarmerking) both from the truth of their identity, the contents of the deed, the date of manufacture and the signatures of the parties. So that the Notary cannot be prosecuted both civilly and criminally for untruths in the underhanded deed that has been waarmarked (2) The strength of proof of underhanded deed that has been waarmarked cannot be equated with an authentic deed. Instead, it remains a private deed, the perfection of which lies in the acknowledgment of the signature by the parties who sign the private deed.
Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Pelaku Pelanggaran Penanganan Covid-19 di Kota Makassar Faradillah, Nurafni; Istiqamah; Safriani, Andi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20184

Abstract

This study aims to determine, first how the application of sanctions for people who violate the provisions of the legislation on the regulation of the mayor of Makassar in handling the covid 19 outbreak in Makassar. Second, the extent of the impact caused by the implementation of legislative provisions in handling the Covid 19 outbreak in terms of legal sociology. This research is Library research with research approach using Socio Legal Approach method.The results of this study indicate that the application of sanctions for people who violate the regulations of the mayor of Makassar in handling the Covid 19 outbreak implemented by the Makassar city government has almost completely run effectively, evidenced by the implementation of the justisi operation by the joint TNI-POLRI apparatus where every violator of health protocols is immediately sanctioned at the, penalties fines, as well as administrative sanctions.
Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping) Suhartati; Basir, Abd; Mira Nila Kusuma Dewi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35511

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional sebagai upaya preventif kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif. (2). KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Geo Spasial KKP ini berfungsi mencegah terjadinya sertifikat ganda (overlapping). Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter

Page 20 of 34 | Total Record : 333

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue