cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 333 Documents
 15   16   17   18   19 
Analisis Regulasi Pemerintah Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah Dalam Penentuan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Sarda Safitry; Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17702

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui yang pertama, apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ibukota Provinsi Kalimantan Utara dan kedua, bagaimana implementasi Tanjung Selor sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian berfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi penentuan lokasi ibukota, seperti aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, kependudukan, kondisi dan geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya. Penelitian kualitatif (field research) merupakan jenis dari penelitian ini yang dilengkapi dengan pendekatan empiris dan juga pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang data tersebut diperoleh setelah terlaksananya prosesi wawancara kepada staf biro pemerintahan kantor gubernur Kalimantan Utara, Kassubid penelitian sumber daya Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Tokoh masyarakat sekaligus saksi sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Responden yang terdiri dari dua mahasiswa, satu pedagang makanan siap saji, dan satu supir angkutan kota. Teknik analisis data yang tercantum dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif dengan proses memilah data yang terkait dan penting kemudian dikelompokkan menjadi beberapa topik pembahasan yang akan disusun menjadi kalimat secara runtut dan lebih spesifik sehingga dapat dengan mudah menemukan kesimpulan. Setelah melakukan tahapan penelitian yang cukup panjang, akhirnya hasil dari penelitian ini dapat ditemukan. Bahwasanya tujuan utama dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara adalah demi percepatan pembangunan di wilayah Utara Provinsi Kalimantan Timur. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan ibukota Provinsi Kalimantan Utara yakni tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara, tepatnya pada pasal 7. Sedangkan untuk implementasi Tanjung Selor sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara, hasilnya adalah masih banyak aspek-aspek yang mempengaruhi penentuan lokasi ibukota di dalam PP No. 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, khususnya tertera pada pasal 12 ayat (3) yang bebrapa diantaranya belum dipenuhi oleh Tanjung Selor.
Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Kabupaten Gowa) Rina Fadillah Fendi; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17748

Abstract

Di Negara Republik Indonesia, dikenal dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dirumuskan secara materil. Penganiayaan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud melukai atau menganiaya seseorang dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit kepada orang lain sampai tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau bahkan menyebabkan kematian. Tindak penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP. Kasus yang terjadi diantara Indrayansyah Dg Nyikko als Indra Bin Zainuddin Dg Ngemba dan Sultan Dg. Lulung Bin Adam merupakan Tindak Penganiayaan Berat yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah Penelitian Lapangan. dengan pendekatan case low dan sosiologi hukum dengan sumber data dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan skripsi tersebut adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelusuran refensi. Kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni: field research dan liberary. Hasil peneltian ini menjelaskan bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaku pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada studi kasus No.45/pid.B/2018/PN.Sgm dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Erosi Tanah Yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo, Sulawesi Barat) Riska Juniarti Syamsul; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17979

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Setempat dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak Bencana alam tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat). Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau memahami Peran pemerintah setempat dalam menjalankan Peraturan Daerah khususnya Polewali Mandar terhadap penanggulangan bencana alam di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Desa Baru Kecamatan Luyo, dan mengambil data dikantor desa. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Peran Pemerintah dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor kurang efektif atau cepat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2) Apa hambatan upaya pemerintah dalam menanggulangi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor, masih banyak hambatan-hambatan atau kendala yang mempengaruhi proses penanggulangan erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hokum atau peraturan yang berjalan sesuai yang diharapkan.
Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Karyawan Alfamart Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Multazam Nur; Ashabul Kahfi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18186

Abstract

Pelaksanaan jam kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja/buruh bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah disebutkan dalam perjanjian kerja. Tujuan penulisannya ialah untuk mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja pada Toko Alfamart Kota Makassar dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui pelaksanaan jam kerja karyawan Alfamart di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang mana penulis akan mengkaji secara Normatif Empiris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jam kerja serta mengumpulkan data yang konkrit dengan meninjau pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam membuat perjanjian kerjanya telah sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta karyawan dalam pelaksanaan jam kerja yang telah mereka laksanakan selama masa kerja mereka di Alfamart kota Makassar telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian kerja, hanya saja dalam beberapa kali terdapat kecenderungan adanya pelanggaran oleh perusahaan.
Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Andi Ayyub Putrawan Ulki; Ade Darmawan Basri
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18376

Abstract

Tindak pidana pembelaan terpaksan (noodweer) dalam pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari serangan musuh, Manusia pasti mempunyai naluri untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan kita atau orang lain dari suatu tindak pidana. Di dalam KUHP, tidak jarang kita akan melakukan Sebuah perbuatan melawan hukum di saat kepentingan kita terserang atau diserang oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data melalui menggunakan penelitian kepustakaan (library research), bahan-bahan dan data-datanya diperoleh dari perpustakaan dan berbagai uraian lain yang relevan dengan permasalahan topik penulisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif antara hukum Islam dan KUHP dalam tinjauan hukum Islam terhadap pembelaan Terpaksa (noodweer) dalam KUHP yaitu mengadakan suatu penelitian yang mana dalam penelitian ini memaparkan pokok-pokok secara menyeluruh tindak pidana pembelaan terpaksa ditinjau dari hukum Islam dan pengaturan dalam KUHP. Kesimpulan akhir dari skripsi ini Pembelaan Terpaksa (noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Noodweer merupakan pembelaan hak terhadap ketidak adilan,sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak dikenai hukuman karena adanya pembelaan terpaksa. Dalam hukum Islam dinamakan dengan Pembelaan yang sah (daf’u as-sail) yaitu upaya yang dilakukan seseorang dalam melindungi jiwa, kehormatan dan harta benda dari ancaman dan serangan dari orang lain. Maka perbuatan boleh atau tidak dijatuhi hukuman harus sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam.
Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Akbar; Syamsuddin Radjab
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18681

Abstract

Pada saat ini Indonesia sedang megalami darurat terkait penyebaran dan penggunaan narotika di kalangan public,berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh ( BNN ) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, dapat kita ketahu bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih merupaan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Adapun metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder. Peneliti menjelaskan permasalahan Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Metode penelitian ini dilakukan engan pendekatan yuridiksi normative yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan Undang-Undang, Asas-asas, Buku-buku seta berpacu pada berbagai norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.
Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru Belopa Elmiati Nurdin; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18769

Abstract

Dalam proses pembelajaran Praktik klinik, mahasiswa kebidanan tidak terlepas dari konsekuensi hukum sebab selama pelaksanaan praktik klinik (PKK) terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pasien sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang di lakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi”. Namun batas kewenangan tersebut masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis. Selanjutnya Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.
Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kabupaten Bone) Supriadi; Tri Suhendra Arbani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18789

Abstract

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Ta’cipong menurut UU No. 6 Tahun 2014, adapun rumusan masalahnya: 1) Bagaimana peranan kepala Desa dalam pengembangan Usaha Milik Desa, 2) Apa kendala Kepala Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa.Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dimana dalam pengumpulan data menggunakan sistem wawancara langsung.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Kepala Desa Ta’cipong dalam melaksanakan pengembangan Badan Usaha Milik Desa telah dilaksanakan dengan baik, menurut UU No.6 Tahun 2014 dengan melakukan penyertaan modal BUMDes pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sesuai dengan peraturan Desa yang berlaku pada tahun itu, 2) Kendala Kepala Desa yang dihadapi yaitu tidak siapnya pengurus BUMdes dalam memanfaatkan SDA yang ada di desa, sementara kita ketahui bahwa di Desa Ta’ipong terdapat dua Sumber Daya Alam yaitu mata air massakki dan tompoe yang dapat dikelolah untuk menjadi objek wisata, sumber air bersih dan sumber pengairan irigasi bagi para petani. Implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan Kepala Desa mampu melaksanakan pengembangan dengan baik, 2) Diharapkan kepada Kepala Desa untuk melksanakan pembinaan kepada pengurus BUMDes supaya mampu memnfaatkan SDA yang ada.
Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas Wildayanti; Kasjim Salenda
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.18819

Abstract

Pokok permbahasan dari penelitian ini adalah penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap keputusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas, Pokok permasalahan dibagi dua yaitu: 1. Bagaimana mekanisme penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. 2. Faktor-foktor apa yang menghambat penerapan Prinsip Business Judgment Rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme penerapan prinsip busisness judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas belum optimal. Hal demikian dapat dilihat dari rendahnya kasus yang terselesaikan dengan menerapkan prinsip BJR dari keseluruhan kasus ada. Sebagaimana kasus Hotasi D.P Nababan yang dinyatakan tidak bersalah pada persidangan tingkat pertama karena prinsip BJR dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Namun Hotasi D.P Nababan akhirnya mendekam dipenjara dikarenakan prinsip BJR diabaikan oleh majelis hakim pada persidangan tingkat banding. Hal demikian dikarenakan masih banyak faktor yang menghambat penerapan prinsip BJR terhadap keputusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas. Implikasi dalam penelitian ini yaitu mengoptimalkan mekanisme penerapan prinsip BJR terhadap setiap kasus pada semua tingkatan persidangan. Selain itu juga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap Faktor-Faktor yang menghambat penerapan prinsip business judgment rule terhadap putusan direksi perusahaan Perseroan Terbatas dengan sosialisasi mengenai prinsip BJR kepada semua elemen penegak hokum, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan status kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan Negara yang dipisahkan agar ditetapkan sebagai kekayaan BUMN semata.
Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir Di Kota Makassar Muhammad Abrari Mansyur; Eman Solaiman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18938

Abstract

Penelitian ini membahas terkait masalah pengeloloan paskir ataupun perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir yaitu mengenai keamanan kendaraan yang dititipkan di tempat parkir tersebut. Seringnya terjadi kesalahan ataupun kehilangan kendaraan dan barang-barang di tempat parkir menyebabkan terjadinya perselisihan antara konsumen dengan petugas parkir. Dikarenakan begitu banyak petugas parkir yang tidak mau bertanggung jawab terhadap hilangannya barang atau kendaraan konsumen atau pengunjung. Bukan hanya petugas parkir, pengelola jasa parkir pun biasanya tak ingin mengambil resiko jika terjadi kehilangan suatu barang ataupun kendaraan. Adapun pengelola parkir biasanya selalu beralasan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan yang terikat antara penanggungjawab dan konsumen yang telah tertera di karcis parker tersebut, yakni, “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan barang dan kendaraan”, dengan berbagai macam kalimat yang bermakna sama.

Page 17 of 34 | Total Record : 333

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue