cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 333 Documents
 16   17   18   19   20 
Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatan Main Hakim Sendiri Ryan Nurfitrah; Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19027

Abstract

Tindakan Main Hakim sendiri menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan, seperti salah satunya tindak pidana pencurian, perselisihan antar suku yang akhir-akhir ini terjadi di Wilayah kita, yang kerap menjadi pemicu kerusuhan suatu masyarakat yang menimbulkan beberapa korban, banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kabupaten Takalar? Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya perbuatan amuk massa oleh polres Takalar? Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji kepastian hukum dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan yaitu Polres Takalar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yaitu ; Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepolisian dalam Menangani Kasus Pidana,Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana ,Agar Pelaku dan Calon Pelaku Jerah,anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat,ikut-ikutan, Langkah yang dilakukan oleh Polres Takalar, yaitu; preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Preventif (Pencegahan).
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Sosial Media Instagram Andi Rezty Amalia; Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19086

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan dalam perjanjian transaksi e-commerce yang tercantum mengenai syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata.Jenis penelitian ini adalah studi pustaka ( literature research) dengan pendekatan yuridis-normatif yakni berkaitan langsung dengan topik permasalahan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hingga karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permaslahan yang diangkat. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara memperoleh, menelusuri dan menganalisis bahan pustaka serta dokumen- dokumen terkait, editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian melalui e-commerce dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram apabila adanya pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata. Kemudian Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam transkasi e-commerce di sosial media instagram yaitu dengan menerapkan tanggungjawab praduga bersalah.Apabila produsen tidak mampu membuktikan ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen.Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.Implikasi penelitian yakni diharapkan pemerintah memberikan responsif atas perkembangan masyarakat di dunia transaksi elektronik demi menghindari terjadinya wanprestasi , walaupun ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, perundangan tersebut juga belum secara teknis mengatur perlindungan konsumen ketika bertransaksi dengan memanfaatkan media online salah satunya yaitu instagram.
Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Nusriyanti Asri; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19089

Abstract

Penelitian ini menganalisis suatu fungsi asas kepercayan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis peran dan fungsi asas kepercayaan serta mengetahui faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis Bagaimana peran dan fungsi asas kepercayaan dalam memberikan perlindungan hukum konsumen melalui transaksi jual beli online bahwa Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak yang telah mempunyai suatu kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata. Namun dapat menganalisa faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli online terdapat pada pasal 9 UU RI ITE tentang “Pelaku usaha yang hanya menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”
Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak Siti Novriannisya; Fadli Andi Natsif
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19092

Abstract

Anak sebagai generasi penerus bangsa diberikan perlindungan yang khusus, baik oleh dunia maupun negara. Namun kondisi anak dewasa ini begitu memprihatinkan. Anak dieksploitasi dan dimanfaakan untuk memperoleh keuntungan, baik oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya. Terkait dengan kasus tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak yang dinilai sebagai bentuk kekerasan sesuai dengan hukum perlindungan anak dan meninjau peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak khususnya tindak eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pidana eksploitasi anak menurut hukum perlindungan anak di Indonesia meliputi eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Serta aturan hukum terkait perlindungan anak khususnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum efektif dalam penerapannya sehingga diperlukan pengharmonisasian terkait aturan yang satu dengan aturan yang lainnya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online Melalui Aplikasi Daring di Kota Makassar Wirandi; Rahman Syamsuddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19108

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Macam-macam aplikasi yang digunakan dalam melakukan praktek prostitusi, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Prostitusi melalui Aplikasi Daring dan Upaya Pihak Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan Prostitusi melalui Aplikasi Daring. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, terkhusus di wilayah Kecamatan Panakukang sebagai pusat aktivitas hiburan dan kawasan elit di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku-buku, undang- undang, jurnal, ensiklopedia, internet dan karya-karya tulis lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Berbagai macam aplikasi yang digunakan para pelaku baik penyedia maupun pengguna jasa Prostitusi Online di Kota Makassar yakni Michat, Whatsapp, Facebook Messanger, Tinder, Line dan Tantan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian menggunakan dua jenis upaya yaitu upaya preventif dan represif.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Benda Milik Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.755/Pid.B/2105/Pn.Mks) Sahrul Gunawan; Hamsir
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19120

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang yang dilakukan secara bersama-sama. Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam bebrapa pertanyaan penelitian, yaitu : 1) penerapan hukum materil terhadap tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan benda milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dalam putusan hakim menggunakan Pasal 170 Ayat 1 KUHP . 2) Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengrusakan benda yang dilakukan secara bersama-sama ini kurang setimpal dengan apa yang terdakwa perbuat karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relatif ringan dan hukuman yang ringan ini tidak menjamin bahwa terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara tersebut.Penerapan Hukum Materil dalam putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.Mks yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyaikinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak benda milik orang lain dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesusai dengan melihat dan mempertimbangkan dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti dan baik keterangan terdakwa. Diharapkan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa itu memberikan efek jerah terhadapa terdakwa kemudian dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali kemasyarakat terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar) Muhammad Zulvikhar Kadir; Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19137

Abstract

Balai Harta Peninggalan bertugas Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata),Berdasarkan hal tersebut maka penulis merujuk rumusan masalah yaitu Bagaimana Proses Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat di Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam Mengurai Asas Publisitas.Faktor apa yang menjadi penghambat Balai Harta Peninggalan kota Makassar dalam menangani Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan di Kantor Balai Harta Peninggalan, yaitu yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Peran Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat yaitu ; Memerintahkan kepada Pelaksana Wasiat, Ahliwaris, Notaris, untuk menanyakan kepada seksi Daftar Wasiat, Kementerian Hukum dan HAM RI, apakah wasiat tersebut dilaporkan atau tidak dan terakhir;Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para Ahliwaris, Pelaksana Wasiat, Notaris, dengan suatu Berita Acara;Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 No.10 Pasal 41 dan 42 OV, jo. Pasal 937,942 KUH.Perdata); Hambatan yang dimaksud adalah hal-hal yang mempersulit pendaftaran/pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan, adapun hambatan tersebut adalah; Kurangnya Sumber Daya Manusia ,Akses Cyber yang masih minim,Ketidakhadiran dari beberapa ahli waris dana Adanya tuntutan dari beberapa ahli waris untuk menunda pembukaan surat wasiat.
Tinjauan Yuridis Penggunaan Digital Evidence Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme di Polrestabes Makassar Erwin Gunawan; Bariek Ramdhani P
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19138

Abstract

Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme, karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list. Bagaimana pengaturan alata bukti berupa digital evidence dalam hukum pidana dan apakah dapat digunakan dalam penyelesaian perkara terorisme?. Dalam menjawab permsalahan ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan asas-asas dan teori. serta menggunakan analisis Normative Kualitative yaitu data yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitiandengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu Bahwa pengataturan alat bukti berupa Digital Evidance secara sah telah di perjelas di dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik dalam Pasal 5, Pasal 6, dan melalui penegasan kembali di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alat bukti elektronik ini sangat dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana guna untuk menjatuhkan putusan bagi terdakwa yang di sidangkan dalam kasus kejahatan Teknologi dengan menjadikan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan peradilan pidana. Dan juga pengaturan alat bukti elektronik di dalam UU ITE tersebut di atas, merupakan perluasan dari alat bukti yang sudah di atur dalam KUHAP Pasal 184. Serta peran digital forensic dalam melakukan pengolahan alat bukti merupakan suatu langkah yang diperlukan dalam hal alat bukti elektronik akan dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keberadaan alat bukti elektonik ini secara praktek telah dilaksanakan dan diakui eksistensinya dalam penegakan hukum di Indonesia.
Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo Aufaldy Shahab; Muh. Amiruddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19213

Abstract

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan juga harus terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, mengamankan pelaksanaan pembangunan serta melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai contoh adanya kasus dugaan korupsi terhadap pembangunan Proyek Jalan Lingkar Barat (JLB) di Kota Palopo yang dibangun untuk menjadi penghubung antara Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan. Hasil informasi yang telah didapatkan yaitu Kejaksaan Negeri Palopo telah berhasil menetapkan tiga tersangka dan masih mengusut tersangka-tersangka lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana peran Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi dan kendalanya dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dan berlokasi di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo Sulawesi Selatan.
Implementasi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Lapas Narkotika Kelas II A Sungguminasa Nugra Padliani; Muhammad Ikram Nur Fuady
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19248

Abstract

Pokok permasalahan dalam penulisan ini dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah yaitu 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A sungguminasa? 2) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode yang digunakan dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi terhadap masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa dengan menggunakan program bottom up approach yakni pendekatan dari bawah ke atas yang dimana memperbolehkan narapidana penyalahgunaan narkotika memilih jenis pembinaan seperti apa yang mereka inginkan , tujuannya yaitu memberi keterampilan dan menunjukkan bakat narapidana setelah dia bebas. Misalnya narapidana penyalahgunaan narkotika ini memiliki kemampuan dan ketertarikan dalam bidang peternakan, dapat bergabung dengan pokja peternakan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya narapidana dapat mengimplementasikannya sebaga mata pencaharian. Dengan demikian, setelah memiliki mata pencaharian dan kesibukan tersebut, diharapkan para narapidana nantinya tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya. Efektivitas pembinaan secara bottom up approach akan dikembalikan lagi kepada narapidana yang bersangkutan. Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan kepada narapidana penyalahgunaan narkotika itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan secara top down ataupun bottom up approach dengan sebaik-baiknya, bagi para pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana.

Page 18 of 34 | Total Record : 333

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue