cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Ikram Nur Fuady
Contact Email
ikram.nurfuady@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285299036247
Journal Mail Official
jurnal.aldev@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Kampus II Jln. H. M Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Tel / fax : 085240745459 / 085348126268
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 27148742     EISSN : 26863782     DOI : https://doi.org/10.24252
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 334 Documents
 7   8   9   10   11 
Menilik Keabsahan Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Aulia Fajriani Kamaruddin; Istiqamah Istiqamah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14243

Abstract

Validity of the terms and conditions of the transaction agreement through e-commerce conducted by minors, indicating that the e-commerce agreement shall be valid and declared born upon agreement on the object of the agreed and not regardless of what has been based on the basis of article 1320 civil code by using electronic media as a contract not materialized in writing.This concerns the subjective terms of an agreement. Article 333 civil code stating the proficient adult, whether 21 years old or married and children are not considered capable.E-commerce transactions performed by one of the minors are considered valid as long as they do not harm both parties and the parties who are under the age understand the agreement that must be fulfilled and responsible for what has been agreed and meet the element  1320 civil code. The legal consequences of an e-commerce agreement are lawful pursuant to the term of agreement 1320 of the civil criminal code for the fulfillment of subjective and objective requirements.Keyword : Agreements, Trading, Transactions, E-Commerce. Abstrak Keabsahan Syarat Sahnya Perjanjian Transaksi melalui e-commerce yang dilakukan oleh anak dibawah umur, menunjukkan perjanjian e-commerce dinyatakan sah dan dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan mengenai objek yang diperjanjikan, dan tidak terlepas dari apa yang telah secara dasar diamatkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata dengan menggunakan media elektronik sebagai kontrak yang tidak terwujud secara tertulis.Hal ini menyangkut syarat subjektif suatu perjanjian. Pasal 333 KUHPerdata yang menyatakan cakap adalah orang dewasa, baik yang berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah, dan anak-anak dianggap belum cakap.Transaksi e-commerce dilakukan oleh pihak yang salah satunya di bawah umur dianggap sah selama tidak merugikan kedua belah pihak, dan pihak yang di bawah usia tersebut paham mengenai perjanjian yang harus terpenuhi serta bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati, dan memenuhi unsur 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian e-commerce adalah sah menurut hukum apabila memenuhi syarat perjanjian 1320 KUHPerdata selama terpenuhi unsur syarat subjektif dan objektif.Kata Kunci: Perjanjian, Jual-Beli, Transaksi, E-Commerce  
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang Hasdi Hasdi; Jumadi Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15283

Abstract

Pokok masalah penelitian ini membahas tentang kesesuaian proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023 dengan Peraturan yang berlaku. Pokok  masalah  kemudian  diuraikan  ke  dalam  beberapa  submasalah  atau pertanyaan  penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan menganalisa regulasi yang mengatur tentang penyelesaian perselisiahan pemilihan kepala desa. penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemilihan kepala desa yang merupakan perwujudan sistem demokrasi. Dalam Pemilihan Kepala Desa Pattallassang ada beberapa pelanggaran yang terbukti di PTUN Makassar, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, mengabulkan gugatan penggugat. Pelanggaran tersebut adalah pemilih cacat mental dan  pemilih ganda. Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Pattallassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 sudah sesuai dengan regulasi  
Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar Ichsan Ariansyah Muchtar; Andi Safriani
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12617

Abstract

Pidana Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan penelitian penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Instansi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar. Hasil dari penelitian ini adalah cara mengurangi pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Takalar, mengingat pemilihan umum adalah perhelatan Masyarakat terbesar di Indonesia di mana masyarakat akan memilih pemimpinnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan kedepan,
Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Enrekang Ingrid Chaminra; Rahman Syamsuddin
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14807

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengimplementasian Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Enrekang. Yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 telah diterapkan sebagaimana mestinya dan juga apakah pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Enrekang sudah sangat transparansi atau belum adanya keterbukaan umum dalam masalah pendanaan tersebut.
Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman Asniar Asniar; Eman Sulaeman
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15398

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta memiliki kewenangan dalam melakukan penyelesaian sengketa pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat putusan Ajudikasi Khusus oleh Ombudsman serta mengenai upaya hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus tersebut berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini hampir sama dengan rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman, sedangkan berdasarkan Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018, putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman ini bersifat final dan mengikat. Adapun Peraturan Ombudsman ini tidak terdapat pasal yang menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak bersengketa terhadap putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman tersebut. Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus ini masih sangat perlu dilakukan pengkajian dan penjelasan lebih lanjut secara detail dan terperinci terkait upaya hukum terhadap putusan Ajudikasi Khusus.
Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Desa Langi, Kabupaten Bone) Indah Lestari; Abd. Rais Asmar
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13110

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis alat bukti apa saja yang dimiliki oleh masyarakat serta faktor yang mempengaruhi sehingga masyarakat masih menggunakan alat bukti adat sebagai miliknya khususnya di Desa Langi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini merupakan qualitative reserch dengan pendekatan sosiologis.Smber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari beberapa informan dan hasil observasi lapangan serta ditunjang dengan data-data literature lainnya.yang dilakukan selanjutnya untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan metode idepth interview, obserfasi, studu dokumentasi, studi pustaka, dan perekaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang dimiliki masyarakat Desa Langi Adalah adat Masyarakat, Sertipikat. Hal ini dipengaruhi dengan beberapa faktor diantaranya biaya, kurangnya informasi dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat temuan ini diperkuat dari beberapa respon masyarakat terkait dengan alat bukti kepmilikan tanahnya meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 alat bukti yang sah adalah sertipikat namun masyarakat desa Langi Hanya Satu yang memiliki sertipikat tanah.
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Ria Khaerani Jamal; Erlina Erlina
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15363

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana lingkungan akibat pencemaran sampah elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian ini  menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, terhadap literatur yang relevansi dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah saat ini sampah elektronik (E-Waste) digolongkan dalam bahan beracun dan berbahaya (B3), tidak diatur secara spesifik dalam suatu peraturan. Begitu pula dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik masih digolongkan dalam sanksi untuk pelaku pencemaran lingkungan akibat bahan beracun dan berbahaya (B3).
Peran Serta Masyarakat Dalam Membantu Kepolisian Demi Menjaga Keamanan Wilayah Kota Makassar Muh. Aswin; Jumadi Jumadi
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.12278

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji permasalahan bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu kepolisian demi menjaga keamanan wiilayah kota Makassar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan kriminologi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif (qualitative research). Adapun sumber data meliputi data primer berupa wawancara maupun observasi dan data sekunder berupa jurnal, buku dan data di internet yang berkaitan dengan penelitian. Tingginya tindak pidana di wilayah Makassar menjadi bukti bahwa pihak kepolisian dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dan keamanan maksimal sesuai Undang-Undang yang berlaku serta kurangnya pengetahuan tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan serta masih beranggapan bahwa pemeliharaan keamanan adalah tanggung jawab kepolisian. Agar keamanan wiilayah kota Makassar menjadi lebih baik dengan melakukan beberapa hal yakni Kepolisian Makassar diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, memaksimalkan kinerja dari satuan-satuannya serta lebih rutin mengadakan sosialisasi akan pentingnya menjaga keamanan kota Makassar dan Masyarakat harus melibatkan diri untuk menjadi mitra kepolisian, turut serta membantu kepolisian bersama-sama dalam menjaga keamanan wilayah kota Makassar.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing di Wilayah Hukum Polres Selayar Riswan Ciwang; Ade Darmawan Basri
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15278

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ilegal Fishing Wilayah Hukum Polres Selayar. Pokok masalah tersebut selanjuatnya di rincikan ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan tindak pidana illegal fishing. 2. Upaya apa yang harus dilakaukan oleh polair dalam menanggulangi penggunaan bom ikan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah : Satuan Polisi Perairan Polres Selayar, nelayan, dan mahasiswa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, daftar pertanyaan dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakuakan dengan memlaui empat tahap, yaitu: klarifikasi data, reduksi data, koding data dan editing data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten yang rentan terjadi tindak pidana perikanan. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa kasus ditangai oleh instansi yang berwenang. Penulis menyimpulkan faktor penyebab terjadinya tindak pindana perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu: 1) Faktor kesadaran, ketaatan, dan efektivitas hukum, 2) Faktor ekonomi nelayan yang rendah, 3) Faktor pendidikan yang rendah, dan 4) Faktor kurangnya koordinasi antar instansi. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penegak hukum adalah upaya preventif berupa penyuluhan hukum, pelaksanaan patroli rutin, pengalihan kegiatan masyarakat, dan pemberian bantuan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan juga upaya represif berupa penegakan hukum yang tegas berupa penangkapan dan pemeriksaan yang berujung pada penerapan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam Amiruddin Pabbu; Syamsiar Arief
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.16362

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam. Metode Penelitian yang di gunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang–undangan (statute approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approaach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa HASBULLAH Bin BASO Dg. NURU Alias BULLA telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yaitu tentang penyalahgunaan senjata tajam Menyimpan, Membawa, Menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Pertimbangan hukum oleh Hakim mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan serta undang-undang sistem peradilan pidana anak dan tidak ada alasan pembenar, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan majelis hakim yang telah memutus perkara ini yaitu perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Page 9 of 34 | Total Record : 334

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): The Development of Law and Economy in the Digital Age Vol 7 No 3 (2025): Cyber Law and Its Effects to the National Jurisdiction Vol 7 No 2 (2025): The Development of Law Enforcement in the Artificial Intelligence Era Vol 7 No 1 (2025): Human Rights and Global Perspectives on Humanitarian Law Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society Vol 6 No 2 (2024): Government Policy and Its Implementation to Maintain the Stability of the Nation Vol 6 No 1 (2024): Social Justice Issues in The National and Global Context Vol 5 No 3 (2023): ALDEV Vol 5 No 2 (2023): ALDEV Vol 5 No 1 (2023): ALDEV Vol 4 No 3 (2022): ALDEV Vol 4 No 2 (2022): ALDEV Vol 4 No 1 (2022): ALDEV Vol 3 No 3 (2021): ALDEV Vol 3 No 2 (2021): ALDEV Vol 3 No 1 (2021): ALDEV Vol 2 No 3 (2020): ALDEV Vol 2 No 2 (2020): ALDEV Vol 2 No 1 (2020): ALDEV Vol 1 No 3 (2019): ALDEV Vol 1 No 2 (2019): ALDEV Vol 1 No 1 (2019): ALDEV More Issue